<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sandiaga-akui-wtp-2017-hasil-kerja-ahok-djarot-hingga-soni-sumarsono_m_216487.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena Pemprov DKI telah berhasil membenahi pencatatan aset dengan baik. Menurut Sandi, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran Gubernur sebelumnya. Seperti yang diketahui, ibu kota memiliki empat gubernur pada 2017, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Soni Sumarsono, Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan yang kini baru menjabat selama tujuh bulan.&nbsp; &ldquo;Kuncinya mungkin satu adalah kerja keras dari tim dan semua tim. Dan uniknya, WTP 2017 ini ada empat Gubernur yang terlibat di sini. Yaitu pertama-tama tentunya Pak Basuki, ada Pak Soni, ada Pak Djarot dan ada Pak Anies juga. Jadi ini multi-governor ya,&rdquo; ujarnya saat ditemui di ruang rapat wakil gubernur, Balai Kota, Rabu (30/5). Dia menceritakan,&nbsp;kontribusi dari dinas-dinas terkait juga patut diacungi jempol. Pasalnya, mereka rela tersita banyak waktunya demi menjadikan&nbsp;satu tonggak atau babak baru dari pengelolaan keuangan yang akuntabel. &ldquo;Last minute sampai begadang di BPK maupun di sini. Kita punya beberapa sesi workshop. Penataan&nbsp;aset kita insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat, ketiga adalah untuk perencanaan penganggaran,&rdquo; tutur Sandi. Politikus Partai Gerindra itu mengaku mendapat instruksi langsung dari Anies untuk menggunakan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai WTP. Walhasil, Sandi membentuk tim task force yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), dan SKPD lainnya.&nbsp;Mereka bekerja dengan komando Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. &ldquo;Nah pada saat itu, akhirnya kita canangkan pembentukan tim task force yang langsung ditindaklanjuti oleh Pak Michael Rolandi (Kepala BPKD), Pak Ahmad Firdaus (Kepala BPAD),&rdquo; kata dia. Adapun LKPD 2017 DKI Jakarta sudah diserahkan kepada DPRD DKI dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5). Namun, masih ada beberapa catatan dari BPK, yakni sistem pelaporan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dinilai kurang maksimal. BPK mengimbau Pemprov DKI untuk segera mungkin menyikapi rekomendasi dengan memberikan jangka waktu 60 hari.&nbsp;

Sandiaga Akui WTP 2017 Hasil Kerja Ahok-Djarot Hingga Soni Sumarsono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sindir-ahok-presidium-alumni-212-setuju-jakarta-bersyariah_m_187095.jpeg" alt="Para narasumber dalam diskusi yang digelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) di Jakarta, Rabu (7/2)" width="100%">
<figcaption>Para narasumber dalam diskusi yang digelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) di Jakarta, Rabu (7/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta, berkat dukungan merupakan aspirasi masyarakat Ibukota. Bukan lantaran persoalan SARA yang selama ini menjadi bola liar. Pernyataan tersebut dilontarkan Aktivis dan Budayawan Jakarta, Geisz Khalifah dalamdiskusi yang digelar Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI). Geisz tak setuju jika kemenangan Anies-Sandi dikatakan karena isu SARA. Hal itu menurutnya adalah sebuah aksi reaksi saja ketika relawan Teman Ahok berkampanye. "'Lebih baik kafir tapi tidak korupsi dari pada muslim tapi korupsi'. Inikan seolah menuduh semua pemimpin dari orang muslim itu korupsi," ujar dia dalam diskusi bertema 100 Hari Anies-Sandi, 'Benarkah Ada Jakarta Bersyariah, Bagaimana Realisasinya? di kawasanMenteng Jakarta Pusat, Rabu (7/3). Menurut Geisz, jangan juga isu syariah ini digeneralisir menjadi anti NKRI, intoleran dan dilawan dengan isu 'Saya Indonesia Saya Pancasila', "Rasanya tidak sehat kita ini bernegara. Tapi apapun itu kita harus mengucapkan terima kasih sama Ahok, karena tanpaAhok maka tak akan mungkin muncul sosok pemimpin seperti Anies," jelas dia. Dijelaskan Geisz, justru kekalahan Ahok bukan karena isu SARA, melainkan lebih kepada sosok personal eks Bupati Belitung Timur itu. "Ahok sendiri yang membuat ummat muslim moderat, ummat yang ditengah sekalipun marahdengan ucapannya soal Al-Maidah 51. Wong yang ikut aksi 212 itu temen-temen saya banyak kok yang sekuler, tukang mabok juga tapi merasa terganggu dengan ucapan Ahok itu", tegas Geisz yang mengaku sahabat Anies ini. Sebelumnya di kesempatan yang sama, KH. Taufiq Damas, Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Isu SARA hanya dijadikan sebagai alat kampanye, contoh kasus di Jakarta. Menurutnya, isu SARA merupakan alat mobilisasi politik paling efektif, masjid dan musola di Jakarta digunakan sebagai mimbar politik untuk menyebarkannya. "Ini tak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam sebuah momen domokrasi seperti Pilkada. Agama dijadikan alat politik untuk mendelegitimasi lawan, ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita," tegas dia. Sementara itu, Ustad Aminuddin Presidum Alumni 212 mengatakan, sebenarnya secara kinerja umat Islam tak ada masalah dengan Ahok. Mereka hanya mempersoalkan sebenarnya lebih pada etika kepemimpinan Ahok yang suka memgumbar kemarahan pada rakyat kecil di depan publik. Selain itu kata Ustad Amin, dakwah yang paling efektif adalah lewat kekuasaan. "Coba anda lihat ketika berkuasa, hanya dengan satu tanda tangan Alexis langsung di tutup," tegas dia. Soal Jakarta bersyariah, NKRI bersyariah tegas Amin, dirinya setuju. "Dalam konteks Jakarta kalau kita bicara kaarifan lokal seperti temen-teman NU maka wajar dong sebagai mayoritas, umat Islam menginginkan pemimpin muslim. Sama seperti kearifan lokal di NTT misalnya dari pemimpin katolik atau kristen," pungkas dosen UBK ini.

Sindir Ahok, Presidium Alumni 212 Setuju Jakarta Bersyariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-kata-kpk-soal-rencana-periksa-ahok-djarot-dalam-kasus-reklamasi_m_165520.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) atau Raperda Reklamasi. Dari para pihak yang akan dipanggil, kemungkinan juga menyasar mantan gubernur serta wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief belum bisa memastikannya. "Belum tahu, belum tahu (dipanggil atau tidak). Tapi kalau penyidik atau penyelidik kami menganggap penting pihak-pihak yang dianggap mengetahui akan dimintai keterangan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditanyai mengenai pemanggilan Ahok dan Djarot di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (30/10). Adapun penyelidikan baru KPK terhadap kasus izin reklamasi di Pantai Utara Jakarta diketahui setelah pada Jumat kemarin (27/10) mereka memanggil Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah. Kali ini, lembaga antirasuah diduga tengah mendalami keterlibatan korporasi di kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi tersebut. "Itu salah satu yang dipikirkan (pengembangan koorporasi)," sebut Laode. Soal apa saja yang didalami mengenai keterlibatan koorpirasi tersebut, Laode enggan merincinya. Sebab, semua masih dalam tahap penyelidikan. "Nggak bisa disebutkan apa yang kami dalami," pungkasnya. Sebelumnya, dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi, KPK telah menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro. Mereka bertiga telah divonis bersalah. Saat penyidikan kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi itu, sejumlah pegawai dari PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Grup turut diperiksa penyidik KPK. Kedua raksasa properti itu diketahui membangun sejumlah pulau dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. PT Agung Podomoro Land, lewat anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera membangun Pulau G. Sementara PT Agung Sedayu Grup, lewat anak usahanya PT Kapuk Naga Indah membangun Pulau A sampai E, baru pulau C dan D yang sudah terbentuk.&nbsp;

Ini Kata KPK Soal Rencana Periksa Ahok-Djarot dalam Kasus Reklamasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/jelang-ramadan-sandiaga-siap-bantu-ahok-djarot_m_128212.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI terpilih, Sandiaga Uno siap membantu Ahok-Djarot menstabilkan harga kebutuhan pokok di DKI Jakarta. Sandi paham, jelang memasuki bulan Ramadan, harga sembako mengalami kenaikan. "Kami akan memastikan tidak ada penaikan (harga) seperti yang dulu-dulu," kata Sandiaga di Jakarta.&nbsp; Dirinya sudah menyampaikan ke Djarot soal kesediaannya untuk berembug dan memberikan implementasi. Salah satunya, lanjut Sandiaga, dengan menggandeng Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APSI). "Siap langsung diterjunkan untuk memastikan kami bisa berkolaborasi dengan programnya pemerintah daerah," pungkasnya.(ipk/rmol/mam/JPG)

Jelang Ramadan, Sandiaga Siap Bantu Ahok-Djarot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kpk-didesak-usut-karangan-bunga-untuk-ahok-ini-alasannya_m_127912.jpeg" alt="Karangan bunga untuk Ahok-Djarot" width="100%">
<figcaption>Karangan bunga untuk Ahok-Djarot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki ribuan karangan bunga kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dikirimkan ke balai kota. Pasalnya, kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, jumlahnya tidak wajar dan berpotensi masuk kategori gratifikasi serta suap. "Penyelengara negara itu wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK, harta atau hadiah yang diterima, meskipun tidak otomatis akan diambil alih oleh negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com di Jakarta, Jumat (5/5). Katanya, pemberian tersebut bakal dikembalikan kepada pelapor, jika barang yang diterima tak terkait jabatan atau bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sugianto sapaannya, lantas merinci 12 jenis gratifikasi yang tak wajib dilaporkan kepada komisi antirasuah menurut Surat KPK No. B-143 tahun 2013. Pertama, pemberian disebabkan karena adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Kedua, penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain dengan nilai paling banyak Rp1 juta. Selanjutnya, pemberian terkait musibah atau bencana dengan nilai tertinggi Rp1 juta. Keempat, pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun dalam bentuk selain uang paling maksimal senilai Rp300 ribu dengan total pemberian Rp1 juta dalam satu tahun dari pemberi yang sama. Kelima, pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk selain uang dengan nilai paling banyak Rp 200 ribu dengan total pemberian Rp 1 juta dalam satu tahun dari pemberi yang sama. Kemudian, pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum. Lalu, pemberian atas prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan. Kedelapan, penerimaan keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Selain itu, penerimaan manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Sepuluh, seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Kesebelas penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi. "Pemberian ucapan berupa karangan bunga kepada Ahok dengan jumlah yang melebihi batas kewajaran itu, berpotensi dan dapat dikatagorikan gratifikasi serta suap, karena jika dikonvensikan dalam rupiah, jumlahnya mencapai miliaran," paparnya. Sehingga, KPK harus mengusut dengan meminta data lenkap nama dan alamat pengirim bunga. Bila dianggap gratifikasi dan Ahok menolak melaporkan maka dapat diangap suap.(cr2/JPG)

KPK Didesak Usut Karangan Bunga untuk Ahok, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/muri-diminta-batalkan-pemberian-penghargaan-ke-ahok-djarot_m_127646.jpeg" alt="Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Museum Rekor Indonesia (Muri) mencatatkan rekor papan bunga terbanyak untuk Ahok-Djarot dinilai kurang tepat.&nbsp; Menurut Tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma ada sejumlah alasan mengapa Muri harus mengkaji ulang rencanat tersebut. &nbsp; Pertama, permintaan penghargaan atas ribuan papan bunga berisi ucapan kepada Ahok-Djarot dilakukan secara tidak etis, tidak sopan,&nbsp;penuh caci-maki, dan hujatan. Hal ini nampak dari komentar-komentar yang muncul di media sosial. Kedua, motif pengiriman karangan bunga untuk Ahok-Djarot tidak baik. Ada dugaan kiriman tersebut hanya ledekan dan sangat pekat nuansa&nbsp;megalomania.&nbsp; "Sudah kalah tapi tetap sok jago. Dalam hal ini arogansi Ahoker keliatan sangat jelas. Setahu saya, MURI adalah lembaga berlandaskan&nbsp;itikad positif. Bila penghargaan itu diberikan maka itu sama saja penghianatan dari landasan MURI," kata Lieus.&nbsp; Ketiga, manuver pengiriman karangan bunga berbudget miliaran rupiah yang dikirim ke Balai Kota tidak sensitif sosial.&nbsp; "Di saat kemiskinan merajalela, Ahoker gaya-gayaan pamer finansial power untuk nyampah. Bahkan disebut-sebut bobot sampah karangan&nbsp;bunga mencapai lebih dari 8 ton," sambung dia.&nbsp; "Sedari awal sikap mereka memang tidak santun. Mereka mesti diajari tata krama dan sopan santun. Dengan pembatalan penghargaan ini,&nbsp;MURI memberi pelajaran berharga kepada Ahok dan masyarakat. Ahok mesti sadar, dia dirusak oleh para pengikutnya sendiri," tukas&nbsp;Lieus.(dem/rmol/mam/JPG)

Muri Diminta Batalkan Pemberian Penghargaan ke Ahok-Djarot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pagi-ini-ratusan-warga-tiba-tiba-geruduk-kantor-ahok-ada-apa_m_125896.jpeg" alt="Ratusan warga di Balai Kota Jakarta yang menggeruduk Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4)." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga di Balai Kota Jakarta yang menggeruduk Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan warga Jakarta tiba-tiba memenuhi Balai Kota, tempat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berkantor pada Rabu (26/4), hari ini.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com, warga yang datang tak hanya membawa diri. Tetapi juga menyertakan karangan bunga maupun berbagai macam kembang mawar.  Luar biasanya, ada sekira ratusan karangan bunga yang dipajang di depan dan samping Balai Kota. Semuanya dari pendukung Ahok-Djarot. Bahkan, sangking tidak muatnya ditampung di kawasan kantor yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, karangan bunga lainnya harus dipajang di trotoar dan pinggiran jalan raya.  Semua warga yang datang bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Basuki alias Ahok serta wakilnya Djarot Saiful Hidayat yang hampir dipastikan kalah di Pilkada DKI.  Warga yang menanti kedatangan Ahok ke Balai Kota sudah menunggu sejak pukul 06.00 WIB. Mereka terlihat menggunakan kemeja kotak-kotak ataupun kaos yang bertuliskan dukungan kepada Ahok-Djarot.  Ahok yang tiba sekitar 07.00 WIB langsung mendapatkan sambutan meriah dari warga. Dia langsung menjabat tangan sembari menuju kantornya. Selain menyapa pendukung dan relawannya, dia juga membuka sesi foto.  Salah seorang warga yang hadir, Voni (45)&lrm; mengaku, kedatangannya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ahok karena telah melayani warga selama ini. Kendati pada akhirnya harus berakhir kalah di pilgub, warga Kemayoran, Jakarta Pusat itu ingin memberikan semangat kepada Ahok-Djarot.  "Saya datang untuk ngirim bunga sama ucapkan terima kasih atas kerja dan perjuangan Ahok-Djarot untuk warga Jakarta. Terus saya juga ingin ucapkan syukur mau kasih semangat, walaupun enggak terpilih di putaran kedua mereka tetap semangat dan setia untuk kemajuan Jakarta," katanya.  Adapun, Ahok tidak dapat melayani seluruh warga yang hadir lantaran harus menghadiri Musyawarah Rembuk Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dia mengungkapkan, akan kembali menemui warga sore ini.   "Maaf ya bu saya sudah terlambat, nanti sore lagi ya," kata eks Anggota Komisi II DPR itu. (uya/JPG)

Pagi Ini Ratusan Warga Tiba-tiba Geruduk Kantor Ahok, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/anies-kagumi-konsep-penataan-kampung-tongkol-dalam_m_125637.jpeg" alt="Calon gubernur dan wakil DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Calon gubernur dan wakil DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menerapkan konsep penataan pemukiman ala warga Kampung Tongkol Dalam, Jakarta Utara.&nbsp; Menurut Anies, mereka berhasil menata kampungnya secara tertib, rapih, dan mandiri. Anies mengacungi jempol atas para insiator dan para pegiat lingkungan.&nbsp; "Saya datang ke sini karena ada festival kampung, dan disini contohnya karena kita ingin kampung itu ditata, kampung itu sehat dan kampung itu hidup," jelas Anies usai meninjau lokasi Kampung Tongkol Dalam, kemarin.&nbsp; Penataan yang dimaksud Anies bukan menggusur melainkan menggandeng seluruh warga bersama fasilitator dan para profesional yang punya pengalaman pengembangan masyarakat. "Solusi penataan kampung di Jakarta bukan digusur tapi dihidupkan. Kami ingin Jakarta memiliki karakter Jakarta dengan kampung-kampungnya," kata Anies. Mantan mendikbud itu mengungkapkan di belakang kampung Tongkol dalam ada tembok warisan kolonial belanda yang usianya ratusan tahun. "Di belakang sini ada tembok yang usianya ratusan tahun kalau di tempat lain itu adalah harta karun sehingga kebudayaannya dihidupkan warisan sejarahnya dihidupkan dengan melibatkan semua pihak," tutur Anies Sementara itu menurut Gugun Muhammad yang merupakan pegiat organisasi masyarakat Anak Kali Ciliwung menjelaskan Kampung Tongkol Dalam sebenarnya masuk kampung yang akan digusur karena dibangun untuk jalan inspeksi dekat anak sungai Ciliwung.&nbsp; "Kita sempat usulkan kampung inspeksi yang menempatkan warga sebagai penjaga sungai lalu menempatkan diri sebagai kampung wisata, karena ditolak maka kita tunjukkan sekarang mulai secara mandiri," ucap Gugun. Inisiatif warga itu berbuah manis. Gugun mengungkapkan dulunya kampung Tongkol Dalam sangat kumuh hingga dia membuat indikator mengenai hewan-hewan jorok seperti tikus dan kecoa yang tinggal di kampung itu. "Terapi usai kami lakukan pemberdayaan dan mengajak untuk tak lagi buang sampah sembarangan kini lingkungan Kampung Tongkol menjadi bersih dan berdampak pada kualitas kesehatan pada warga,"pungkas Gugun.(gun/rmol/mam/JPG)

Anies Kagumi Konsep Penataan Kampung Tongkol Dalam 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kekalahan-ahok-berpengaruh-ke-jokowi_m_125623.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tak bisa dipungkiri bahwa relasi antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sangat dekat. Kebersamaan semasa berjuang di Pilgub DKI Jakarta, membiki kedunya memiliki chemistry yang kuat.&nbsp; Nah, ketika Ahok tumbang kemarin, hal tersebut dinilai bakal berpengaruh kepada terhadap Jokowi. &nbsp; "Kerja Jokowi enggak senyaman dulu dengan Ahok, karena chemistry-nya Ahok," kata Direktur Eksekutif Vox&lrm;pol Center Pangi Syarwi Chaniago kepada JPNN.com, Senin (24/4). Karena itu, Pangi menyatakan, tinggal bagaimana nanti Jokowi dan Anies melakukan pendekatan. Sehingga, bisa terjalin hubungan yang baik seperti ketika Gubernur DKI Jakarta dipegang Ahok. "(Jokowi) belum dapat (chemistry) dengan Anies, tapi gimana nanti bersosi&lrm;alisasi, beradaptasi," ujar Pangi. Terkait Pemilihan Presiden 2019, Pangi mengatakan, Jokowi bisa saja menggandeng Ahok sebagai calon wakil presiden. &lrm;Namun, menurut dia, perkara dugaan penodaan agama yang menjerat Ahok bisa menjadi kendala. "Untuk bisa mendapat dukungan suara mayoritas enggak gampang, Jokowi agak terganggu," tutur Pangi. Pangi menilai, Jokowi bisa menggandeng kepala daerah yang berprestasi di pemerintahan untuk dijadikan sebagai cawapres. Misalnya saja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut Pangi, memegang jabatan sebagai wakil tidaklah mudah. Sebab, seorang wakil harus memahami persoalan fundamental dan bisa mengatasi persoalan. Kemudian, sosok yang ditunjuk&lrm; sebagai wakil juga harus berpengalaman, karena biasanya pekerjaannya lebih teknis. "Kalau salah ngambil wakil bisa blunder," ucap Pangi.(jpnn/mam/JPG)

Kekalahan Ahok Berpengaruh ke Jokowi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/unggul-hitung-cepat-anies-sesumbar-sudah-menang-ko_m_125562.jpeg" alt="Paslon nomor urut tiga, Anies-Sandi" width="100%">
<figcaption>Paslon nomor urut tiga, Anies-Sandi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengibaratkan kontestasi Pilkada DKI bak pertandingan tinju. Dia menyebut kemenangannya dari Ahok-Djarot versi hitung cepat seperti menang KO.&nbsp; "Pertandingan tinju ada menang WO, menang angka, dan menang KO. Kalau kemarin (pilkada), menang KO," ucap dia di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (24/4). Anies juga sesumbar bahwa &nbsp;perolehan suara hasil hitung cepat yang diperoleh pasangan calon nomor urut 3 berbanding jauh dengan yang didapat pasangan calon nomor urut 2.&nbsp; "Yang kemarin pilih nomor tiga ada 3,3 juta orang. Sudah cocok tuh, nomor tiga, 3,3 juta. Dan yang nomor dua dapatnya, 2,2 juta, pas juga tuh sama nomor urutnya," sambung dia. Mantan juru bicara tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 ini juga tak menyangka akan unggul jauh dari pasangan Ahok-Djarot. Padahal, ada beberapa wilayah di Jakarta yang bukan menjadi lumbung suaranya. "Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat saya tidak begitu harapkan. Saya hanya berdoa saja," tukas dia. (elf/JPG)

Unggul Hitung Cepat, Anies Sesumbar Sudah Menang KO 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahok djarot

Berita Terkini