<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/IMG_20240708_223142-3535367627.jpg" alt="Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku belum mendapatkan data mengenai penyegelan tempat ibadah yang digunakan jemaat Ahmadiyah di Garut. Namun, dia meminta untuk kembali pada ketentuan dan aturan yang ada. &rdquo;Nanti kita cek dulu saya belum dapat datanya. Tentu kita kembalikan kepada ketentuan, kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan, nanti saya cek,&rdquo; kata Herman seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung. Sejauh ini, di Jawa Barat masih berlaku Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Itu sebagai tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri yang mengatur soal kegiatan penyebarluasan Ahmadiyah. Selain itu, atas penyegelan itu Herman meminta agar semua pihak terutama masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri. &rdquo;Yang jelas mohon untuk menahan diri, kita menjaga sama-sama kondusivitas&nbsp;Jawa Barat, itu saja. Sementara lain-lainnya kita harus koordinasikan dengan Polda, MUI, dan pihak terkait lain, termasuk Kesbangpol,&rdquo; tutur Herman Suryatman. Sebelumnya diberitakan pemerintah menyegel sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah jemaat Ahmadiyah Indonesia di Garut. Pemerintah setempat meminta mereka menghentikan aktivitasnya. Penyegelan bangunan di salah satu desa di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, itu dilakukan petugas gabungan pada Selasa (2/7). Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut Jaya P. Sitompul dari Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Garut, penyegelan dilaksanakan Satpol PP dan Tim Pakem. Tim tersebut terdiri atas beberapa instansi pemerintah dan nonpemerintah di Garut. Di antaranya Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim 0611/Garut, Kementerian Agama, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku belum dapat data mengenai penyegelan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Garut

Penyegelan Bangunan Ahmadiyah di Garut, Sekda Sebut Kembalikan pada Aturan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KANTOR-KEMENAG.jpg" alt="Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kubah masjid rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang Kalimantan Barat telah dibongkar untuk dilakukan alih fungsi. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) Wawan Djunaidi pun mengimbau agar rumah ibadah tersebut tetap difungsikan sebagai masjid bagi seluruh umat Islam.  “Rumah ibadah JAI yang sudah berdiri di Sintang agar dapat tetap difungsikan sebagai masjid yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim. Jika akan dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, harus melalui musyawarah dengan jemaat Ahmadiyah sebagai pemilik lahan dan bangunan,” ujar dia di Jakarta, Minggu (30/1).  Dirinya juga meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk memfasilitasi umat beragama yang mengusulkan penggunaan tempat ibadah sementara karena belum memenuhi syarat untuk mendirikan rumah ibadah.  Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus.  Persyaratan khusus tersebut antara lain, terdapat 90 jiwa calon pengguna rumah ibadah. Jika persyaratan khusus tersebut belum terpenuhi, pihak-pihak yang ingin mendirikan rumah ibadah dapat mengajukan izin penggunaan tempat ibadah sementara kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.  “Hendaknya pemerintah daerah memastikan agar hak-hak konstitusi warga negara terpenuhi, khususnya untuk dapat melakukan ibadah secara kolektif di rumah ibadah atau tempat ibadah sementara,” tuturnya.  Kepada seluruh umat muslim, Wawan mengajak mereka agar dapat menerima anggota JAI untuk beribadah bersama-sama di masjid atau musala. Anggota JAI juga diimbau untuk beribadah secara bersama-sama dengan umat muslim lainnya, di masjid mana pun.  “Sudah seharusnya, seluruh umat beragama dapat hidup bersama-sama dengan penganut seagama yang berbeda paham atau penganut agama lain dengan toleran, rukun, dan saling menghargai,” tandasnya.

Kemenag Imbau Rumah Ibadah JAI Sintang Jadi Masjid Seluruh Umat Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Mahfud-MD-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta agar kasus pembakaran masjid Ahmadiyah segera diselesaikan. Seluruh perkara yang terjadi harus dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.  “Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (4/9).  Mahfud menuturkan, berdasarkan komunikasi tersebut, Kapolda dan Gubernur sudah turun tangan menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar menahan diri dan tidak terprovokasi.  “Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara," jelasnya.  Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki.  “Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi hak asasi menusia, martabat manusia, maka kita merdeka. Dari perlindungan terhadap martabat manusia itu lalu kita menggariskan apa tujuan bernegara ini, kesejahteraan umum. Ini yang harus dijaga," pungkasnya.  Sebelumnya, Masjid Ahmadiyah di kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat diamuk massa setelah menggelar ibadah salat Jumat. Video aksi anarkis ini pun tersebar di media sosial.  Dalam video terlihat ratusan orang menggereduk masjid tersebut. Mereka merusak masjid dan bangunan di dekatnya. Tampak pula ada bagian bangunan yang dibakar oleh massa.  Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan adanya peristiwa tersebut. "Benar terjadi peristiwa itu, ada bangunan yg dirusak dan dibakar," ucapnya saat dihubungi, Jumat (3/9).  Donny menyampaikan, saat ini personel gabungan TNI-Polri berjumlah 300 orang dikerahkan ke lokasi kerusuhan. Diperkirakan massa yang melakukan pengerusakan berjumlah 200 orang.

Masjid Ahmadiyah Dibakar Warga, Begini Respons Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/gus-yaqut.jpg" alt="GANTI NAKHODA: Fachrul Razi (kiri) dan penggantinya sebagai menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Kemenag, Jakarta, Rabu (23/12). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>GANTI NAKHODA: Fachrul Razi (kiri) dan penggantinya sebagai menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas, di Kemenag, Jakarta, Rabu (23/12). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pernyataan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-agama/">Menteri Agama</a> (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait dengan Syiah dan Ahmadiyah beberapa saat setelah serah terima jabatan dengan Fachrul Razi langsung mendapat sorotan. Kemarin (27/12) dia meluruskan kabar tentang dirinya yang akan mengeluarkan afirmasi kebijakan untuk dua aliran bermasalah tersebut.  Menag menegaskan tidak pernah menyatakan bakal mengeluarkan kebijakan afirmasi soal Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. "Ada yang menulis seperti itu (afirmasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/syiah/">Syiah</a> dan Ahmadiyah, Red). Saya kaget," katanya dalam seminar yang diadakan Polda Metro Jaya kemarin.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/gus-yaqut/">Yaqut</a> menjelaskan, menteri agama sebagai wakil pemerintah akan mendudukkan permasalahan Syiah dan Ahmadiyah pada tempat semestinya. Dia memegang prinsip dasar bahwa penganut Syiah dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ahmadiyah/">Ahmadiyah</a> adalah warga negara Indonesia.  "Mereka berkedudukan sama di depan hukum. Mau itu Syiah, Ahmadiyah, NU, atau Muhammadiyah, sama di depan hukum," jelasnya. Sebagai warga negara, para penganut Syiah dan Ahmadiyah harus dilindungi dan berhak mendapatkan perlindungan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/24/12/2020/yaqut-cholil-qoumas-menteri-humoris-dan-jago-main-gitar/">Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Humoris dan Jago Main Gitar</a>  Yaqut menuturkan, jika ada perbedaan pandangan terkait dengan keyakinan Syiah dan Ahmadiyah, hal tersebut bisa diselesaikan dengan dialog. ’’Kemenag siap memfasilitasi mereka untuk berdialog,’’ ujarnya.  Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Menag Yaqut berhati-hati dalam menyampaikan gagasan. Khususnya menyangkut kebijakan terhadap Syiah dan Ahmadiyah maupun para penganutnya. Menurut dia, isu tentang aliran Syiah dan Ahmadiyah merupakan urusan yang sensitif. ’’Karena bersifat ideologis. Masalah yang fundamental. Masalah keimanan dan keyakinan,’’ ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/12/2020/gus-mus-wejangi-menag-gus-yaqut-jangan-korupsi/">Gus Mus Wejangi Menag Gus Yaqut, Jangan Korupsi</a>  Anwar menegaskan, dirinya bukan orang yang antidialog. Termasuk dialog tentang Syiah maupun Ahmadiyah. Dia mempersilakan jika Kemenag bakal memfasilitasi dialog soal Syiah dan Ahmadiyah. Namun, dia menyarankan, sebelum dialog itu dibuka, kelompok Islam secara umum harus menyamakan pendapat tentang keberadaan Syiah dan Ahmadiyah. Khususnya terkait dengan keyakinan yang dianut para penganut Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=E9FpiGW6A68

Menag Yaqut Cholil Qoumas Fasilitasi Dialog Syiah dan Ahmadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-fatwa-ahmadiyah-sesat-ternyata-sudah-ada-sejak-tahun-ini_m_183407.png" alt="PASANG BALIHO: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Ganora Zarinah (kiri), ikut memasangkan baliho SKB Tiga Menteri di tembok di komplek Masjid Bilal di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, kemarin (8/8)." width="100%">
<figcaption>PASANG BALIHO: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Ganora Zarinah (kiri), ikut memasangkan baliho SKB Tiga Menteri di tembok di komplek Masjid Bilal di Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole, kemarin (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fatwa bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang menyimpang dan sesat sudah dikeluarkan sejak puluhan tahun yang lalu. Hal itu disampaikan&nbsp;anggota Komisi Fatwa MUI&nbsp;Aminudin Yakub, saat menjadi saksi ahli&nbsp;dalam sidang uji materi tiga pasal UU tentang Penodaan Agama di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/1). Sejarahnya kata dia, fatwa terkait Ahmadiyah sudah ada sejak&nbsp;1926 oleh Majelis Tarjih&nbsp;Muhammadiyah, lalu 1932 oleh&nbsp;Persatuan Islam (Persis), kemudian pada&nbsp;1942 oleh Nahdlatul Ulama dan terakhir pada 1995 yang ditegaskan kembali pada&nbsp;2005 oleh Majelis Ulama Indonesia. "Jadi fatwa tentang Ahmadiyah&nbsp;adalah fatwa seluruh ormas-ormas Islam," tegasnya di hadapan majelis hakim MK.&nbsp; Bahkan bukan hanya di Indonesia, namun semua negara sepakat&nbsp;Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang, keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan dan yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.&nbsp; Kendati mengeluarkan fatwa, para lembaga tersebut mengeluarkan opsi. Yakni,&nbsp;meminta dan mengimbau,&nbsp;dan mengajak para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. &nbsp; Atau, sebaiknya mereka mendirikan agama baru di luar Islam. Sebab, jikalau dia tetap muncul sebagai muslim, Islam, sementara ajaran-ajaran yang dia bawa itu bertentangan secara fundamental dan pokok dengan ajaran-ajaran Islam, itu berarti sudah melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Islam. &nbsp; "Maka Majelis Ulama Indonesia meminta negara hadir untuk melakukan penertiban terhadap tindakan yang terkait dengan penodaan dan penistaan agama ini," tegas Amin.&nbsp; Sekadar informasi, penganut Ahmadiyah melakukan uji materi terhadap pasal 1,2,3&nbsp;UU tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama (P3A) ke MK. Mereka menganggar&nbsp;hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya pasal tetsebut.&nbsp; Menurut mereka, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang disusun berdasarkan tiga pasal tersebut merugikan. Adapun SKB tiga menteri itu menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.&nbsp;

Simak! Fatwa Ahmadiyah Sesat Ternyata Sudah Ada Sejak Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digugat-ahmadiyah-uu-penodaan-agama-dinilai-masih-konstitusional_m_183393.jpeg" alt="Ilustrais: Gedung Mahkamah Konstitusi" width="100%">
<figcaption>Ilustrais: Gedung Mahkamah Konstitusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Aturan tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama yang dimuat dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 dinilai masih konstitusional. Khususnya terhadap&nbsp;ketentuan pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, dan pasal 3.&nbsp; Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Kajian HAM PP Muhammadiyah <a href="https://www.jawapos.com/tag/120225/ahmadiyah" target="_blank">Manager Nasution</a> saat menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi, yang diajukan jemaat Ahmadiyah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/1). "Terhadap&nbsp;pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, dan pasal 3 di undang-undang tersebut tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya di hadapan majelis Hakim MK. Dia juga menegaskan bahwa UU tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Penodaan Agama (P3A) sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).&nbsp;Ketentuan-ketentuan mengenai HAM&nbsp;termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, sejatinya sudah diatur dalam undang-undang dasar negara.&nbsp; "HAM dalam konstitusi Indonesia bukanlah HAM yang tak terbatas tapi HAM yang dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang," kata Manager. Dia menuturkan, UU P3A harusnya dilihat sebagai bentuk negara hadir untuk mengatur relasi antarumat beragama&nbsp;di Indonesia. Memang, setiap orang berhak beragama,&nbsp;tetapi setiap agama memperoleh perlindungan&nbsp;negara dari segala macam bentuk penyimpangan dan penodaan. "Coba kita bayangkan kalau kemudian negara tidak hadir, ketika terjadi relasi yang tidak baik, maka tentu akan lebih bagus ada undang-undang daripada tidak ada undang-undang. Menurut hemat saya, rezim HAM di Indonesia itu rezim HAM yang memang tidak mutlak, tetapi dia bisa dibatasi dengan undang-undang," pungkas Manager. &nbsp; Sebelumnya, para pemohon yang merupakan penganut Ahmadiyah mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 UU P3A. Menurut mereka, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat yang disusun berdasarkan tiga pasal tersebut merugikan. Adapun SKB tiga menteri itu menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.&nbsp;

Digugat Ahmadiyah, UU Penodaan Agama Dinilai Masih Konstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/belum-ada-tindakan-polisi-masih-pantau-aktivitas-ahmadiyah-entikong_m_170206.jpeg" alt="Ilustrasi: Polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat kepolisian terus mendalami persoalan aliran Ahmadiyah di Kecamatan Entikong yang mendapat penolakan dari Forum Umat Muslim Perbatasan (FUMPE) Entikong. Namun, pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan suatu kelompok aliran keagamaan tertentu. &ldquo;Untuk membubarkan suatu kelompok aliran keagamaan bukan tugas Polri sendiri, ada Satgas yang terdiri dari beberapa Instansi antara lain Kemenag, MUI, Kejaksaan, Polri dan Instansi terkait lainnya,&rdquo; kata Kapolres Sanggau, AKBP Oki Waskito kepada wartawan, Rabu (22/11), sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Sebelum mengambil langkah penindakan, terlebih dahulu dilaksanakan rapat kordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. &ldquo;Koordinasi dengan berbagai pihak akan terus kita lakukan,&rdquo; ujarnya. Hasil penyelidikan di lapangan, lanjut dia, persoalan ini pernah disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau maupun Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sanggau, namun sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut. &ldquo;Ketua Ormas FUMPE atas nama Raden Nurdin pernah menyurati ketua MUI Sanggau tentang keberadaan Aliran Ahmadiyah kepada MUI Kabupaten Sanggau sesuai dengan surat Nomor: 002/FUMPE/Tek/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, tapi belum ada tindak lanjutnya,&rdquo; terang Kapolres. Meski begitu, Kapolres mengakui kelompok ini terus dalam pantauan kepolisian. &ldquo;Kita sudah dapat informasi tentang kelompok ini, baik identitas maupun jumlah orang yang bergabung di dalamnya,&rdquo; tutur Kapolres.

Belum Ada Tindakan, Polisi Masih Pantau Aktivitas Ahmadiyah Entikong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kegiatan-ahmadiyah-bikin-resah-warga-perbatasan_m_169988.jpeg" alt="Ilustrasi: polisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegiatan Ahmadiyah rupanya membuat resah warga perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Pasalnya, Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan di Indonesia. Ketua Forum Umat Muslim Perbatasan (FUMPE) Kecamatan Entikong, Raden Nurdin meminta aparat keamanan menindak tegas Ahmadiyah. Sebab, pergerakan Ahmadiyah di kecamatan itu sudah meresahkan. Mereka menyasar para muallaf yang belum mengenal betul ajaran Islam. Dikhawatirkan, mereka memberikan pemahaman yang salah kepada umat. &ldquo;Kami tidak mau desa kami terganggu dengan aktivitas mereka,&rdquo; katanya sebagaimana dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (22/11). Ahmadiyah ini berupaya melakukan perekrutan anggota di wilayah Entikong. &ldquo;Kami tidak mau desa kami terganggu dengan aktivitas mereka,&rdquo; tegas pria yang juga menjabat Kades Entikong ini. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, sejak 2008 semua kegiatan Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Kala itu, SKB ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. SKB 3 Menteri tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu berisi enam poin. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama. Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus JAI sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan. Selanjutnya keempat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dnan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Terakhir, memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Raden Nurdin mengimbau, masyarakat Entikong tidak mudah termakan bujuk rayu oknum yang menyebarkan paham Ahmadiyah yang jelas-jelas ingin merusak citra Islam. &ldquo;Kami meminta kepada pemerintah khususnya aparat keamanan membubarkan pergerakan Ahmadiyah di Kecamatan Entikong sesuai dengan SKB Tiga Menteri yang mengatakan bahwa ajaran atau paham Ahmadiyah dilarang keberadaannya di Indonesia,&rdquo; pungkas Raden Nurdin. Terpisah, Waka Polsek Entikong IPTU Eeng menjelaskan, akan segera melakukan mediasi antara pihak yang menolak aliran Ahmadiyah dengan pihak Ahmadiyah sendiri, Kamis (23/11). &ldquo;Nanti juga akan diadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat termasuk dari unsur Muspika Kecamatan Entikong,&rdquo; ujarnya. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang belum tentu kebenarannya. &ldquo;Harapan kita tentunya bisa diselesaikan secara musyawah dan mufakat dan tidak menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu keamanan khususnya di wilayah Entikong,&rdquo; pesan Eeng. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar H. M Basri Har mengaku belum mendapatkan informasi tentang kegiatan Ahmadiyah di Entikong. Kendati begitu, ditegaskannya berdasarkan SKB 3 Menteri, Ahmadiyah dilarang beraktivitas di tanah air. Bahkan kata dia, MUI sendiri telah memfatwakan bahwa Ahmadiyah bukanlah bagian dari Islam dan tidak mengakuinya. "Kita belum ada dapat laporan, tapi bagi kita itu bukan bagian dari Islam, karena dia mengakui Muhammad bukanlah Nabinya," ucapnya.

Kegiatan Ahmadiyah Bikin Resah Warga Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dapat-ktp-baru-warga-ahmadiyah-harus-syahadat-ulang_m_165125.jpeg" alt="KH Ma" width="100%">
<figcaption>KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin mengharuskan setiap warga Ahmadiyah yang mendapatkan KTP dengan kolom agama Islam untuk bersyahadat kembali. Syahadat tersebut disaksikan oleh saksi atau lembaga yang berkompeten. &ldquo;Harus ada legitimasi siapa pihak yang bisa memastikan dan mengakui keislaman mereka. Mereka harus bersyahadat dengan disaksikan oleh pihak atau lembaga yang bisa menyatakan keislaman mereka,&rdquo; kata Maruf usai bersilaturahmi di kediaman Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman di Bayuning. Menurut Amin, pengucapan Syahadat bagi jamaah Ahmadiyah adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal tersebut mengingat sudah ada keputusan MUI yang menyatakan ajaran mereka terlarang atau sesat. Bahkan Nahdatul Ulama (NU) pun telah menyatakan sikap meminta pemerintah untuk membubarkan ajaran tersebut. &ldquo;Namun pemerintah tidak mengambil hal itu, melainkan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melarang mereka menyebarkan ajarannya. Jika dari hasil penilaian ternyata mereka melanggar, artinya penyelesaian yang diajukan pemerintah tidak dipatuhi, mereka bisa dibubarkan,&rdquo; tegas Maruf. Seperti diketahui, belum lama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan telah menerbitkan dan membagikan KTP bagi sekitar 1.200 warga Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana. Hal tersebut sempat menuai protes dari sejumlah ormas Islam di Kabupaten Kuningan. Mereka mendesak pemerintah daerah mencabut kembali KTP mereka sebelum bersyahadat di hadapan ulama atau pihak yang ditunjuk serta kompeten.

Dapat KTP Baru, Warga Ahmadiyah Harus Syahadat Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ketika-menteri-tjahjo-mempertanyakan-ahmadiyah-itu-agama-atau-bukan_m_146668.jpeg" alt="Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Ahmadiyah dan penganut aliran kepercayaan, wajib mengisi kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. "Intinya, saya hanya berpegang pada ketentuan undang-undang. Disebutkan, kolom agama di e-KTP diisi dengan agama yang diakui di Indonesia, itu ada enam agama. Ini yang menjadi pegangan saya, itu saja," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (25/7). "Sekarang pertanyaannya, apakah Ahmadiyah itu agama, apakah aliran kepercayaan itu agama? Kan bukan. Jadi tidak bisa diisi di kolom agama sesuai keyakinan yang mereka anut," ucapnya. Artinya dengan mengacu ketentuan tersebut, kolom e-KTP warga Ahmadiyah harus diisi dengan Islam. Jika ada pihak yang keberatan atau memaksakan kehendak, ujar Tjahjo, maka dia menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, mantan Sekjen PDIP itu menegaskan, kebijakan tentang kolom agama e-KTP tersebut berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak bisa ada kelompok tertentu yang diberi kebijakan khusus. Apalagi kelompok agama dan aliran kepercayaan cukup banyak jumlahnya di Indonesia. "Kalau memberikan kebijakan pada satu aliran yang lain juga akan menuntut hal yang sama. Banyak loh aliran yang ada. Tapi ketentuan lain kan juga ada undang-undangnya, disebutkan aliran ini bukan agama," pungkas Tjahjo. Sebelumnya, ribuan warga Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan, Jawa Barat diketahui masih hidup tanpa identitas e-KTP. Mereka kesulitan memperoleh identitas karena Majelis Ulama Islam (MUI) setempat keberatan jika Ahmadiyah disebut bagian dari agama Islam. Akibatnya, kegiatan warga menjadi terhambat. Baik itu pendidikan, kesehatan maupun sejumlah kegiatan lain, termasuk jika hendak bepergian ke luar kota.

Ketika Menteri Tjahjo Mempertanyakan Ahmadiyah itu Agama Atau bukan?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahmadiyah

Berita Terkini