<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/zulhas-bukber-kolaisi-dan-jokowi-antara-559601203.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) viral mengenai bacaan dalam salat dan tahiyat akhir yang dianggap melecehkan ibadah salat. Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig angkat suara. Rizki Sadig menegaskan, Zulhas tidak menistakan agama. Video yang beredar telah dipotong. Bahkan Ahmad Rizki Sadig mengajak semua pihak bersikap bijaksana. &rdquo;Apa yang disampaikan Ketum tidak sedikit pun bermaksud melecehkan agama sama sekali. Justru kalau mau memahami secara keseluruhan, ketum ingin mengajak semua pihak menjaga pilpres supaya berjalan tertib, aman, damai, dan tidak saling membelah sesama anak bangsa,&rdquo; kata Ahmad Rizki Sadig. Rizki Sadig menambahkan, pihaknya memastikan jika Zulhas tak pernah memiliki rekam jejak buruk terhadap Islam. Justru, lanjut dia, Zulhas dinilai terlibat aktif dalam agenda keumatan Islam. Dia menyebutkan, Bang Zul (sapaan akrab Zulhas) hanya menyampaikan cerita yang didengar dari masyarakat. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi melecehkan Islam. &rdquo;Sama sekali tidak. Bahkan, kalau kita ikuti video lengkapnya jelas ada kalimat Bang Zul yang justru tidak afirmatif pada kejadian yang diceritakan sendiri, tidak disertakan pada potongan video yang beredar. Dan, malah ditambahkan dengan framing tertentu yang oleh pihak-pihak tertentu justru digunakan untuk orientasi membelah sesama anak bangsa,&rdquo; papar Rizki Sadig.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig tegaskan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tak menistakan agama. Video yang beredar telah dipotong

Zulhas Diduga Penistaan Agama, Ketua PAN Jawa Timur Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tidak-diundang-jokowi-ke-istana-pan-ngapain-tersinggung-santai-saja_m_146443.jpeg" alt="Ilustrasi: Bendera PAN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bendera PAN</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig menyebut, beberapa nama bacaleg yang bakal menjadi jagoannya untuk merebut kursi di dapil masing-masing. Di antaranya Gus Sajad dari keluarga besar Ponpes Syech Abdulkadir Jaelani Probolinggo yang akan bertarung di Dapil Jatim III (Pasuruan &ndash; Probolinggo). Di Dapil itu, PAN juga memasukkan nama Gus Hasibudin yang berasal dari keluarga besar Ponpes Sidogiri. &rdquo;Insya Allah dengan dua bacaleg yang berasal dari ponpes besar di wilayah ini, PAN akan pecah telur di sini. Memperoleh kursi provinsi untuk pertama kali,&rdquo; ujar Rizki.&nbsp; Di Dapil Jatim I (Kota Surabaya) PAN juga memiliki sejumlah bacaleg potensial. Di antaranya Edward Dewaruci yang pernah menjadi Ketua KPU Kota Surabaya. Kemudian ada nama Emil Salim yang merupakan kakak kandung penyanyi ternama, Pasha Ungu. &rdquo;Insya Allah di Dapil I kali ini kami bisa meraih kursi. Apalagi ada sinergi antara caleg provinsi dan caleg yang bertarung untuk DPR, seperti Pak Sungkono yang saat ini anggota DPR, kemudian Tom Liwafa (influencer), dan Taufiqulbar yang pernah menjadi Calon Wakil Bupati Pasuruan,&rdquo; ungkap Rizki. Di Dapil XII (Bojonegoro-Tuban) juga ada nama Budi Pandalagi, pengusaha muda yang merupakan representasi penganut agama Buddha. Budi mendampingi Agus Maimun, ketua Karang Taruna Jatim, yang tahun depan akan kembali mencoba peruntungan di dapil ini. Nama-nama bacaleg provinsi dari PAN lain Fenina Puspa Sari (istri Wakil Bupati Blitar) dan Rahmad Santoso yang akan berkontestasi di Dapil Jatim VII (Blitar &ndash; Tulungagung) menemani Ketua FPAN DPRD Jatim Heri Romadhon. Di Dapil Jatim VI (Malang Raya), PAN juga memiliki srikandi, yaitu Dewi Masita (tokoh Muslimat NU Jatim) yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi 2014-2019 dan Titi Swasti (penyanyi sekaligus influencer). Di sini juga ada Rofiq Awali, aktivis Muhammadiyah. Di Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri) ada nama populer Abdullah Abubakar yang saat ini masih menjabat Wali Kota Kediri, juga 2 anggota DPRD Kota Kediri Reza Darmawan dan Kholifi Yunon. Kemudian ada nama Syaiful Bahri, tokoh LDII yang akan bertarung di Dapil Jatim X (Mojokerto-Jombang). Selanjutnya ada Danu Budiono, aktivis LSM di Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), dan Nadima Vitrangga, eks presiden BEM FH Unair yang akan bertarung di Dapil Jatim XII. &rdquo;Kami yakin dengan komposisi Bacaleg PAN saat ini telah merepresentasikan potret kemajemukan masyarakat Jawa Timur. Misi kami mewujudkan Jatim basis PAN, yaitu satu dapil satu kursi di setiap tingkat, insya Allah bisa terwujud,&rdquo; ucap Rizki.

DPW PAN Jatim menyebut, memiliki beberapa nama bacaleg yang bakal menjadi jagoan untuk merebut kursi di dapil masing-masing

Daftar Nama Bacaleg PAN Jawa Timur, Ada Gus Sajad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-21.42.21.jpg" alt="Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kurang dua bulan lagi, kontestasi pemilu memasuki tahap pendaftaran caleg atau Daftar Caleg Sementara (DCS). DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim tak melepaskan injak gasnya.  Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengatakan, spektrum komposisi bakal caleg sementara lebih luas. Ada empat orang gus dan dua orang purnawirawan jenderal yang merapat sebagai bakal caleg DPR dari PAN. Mereka berangkat dari daerah pemilihan wilayah Jatim.  Siapakah empat orang gus yang sudah bergabung ke PAN?  ”Ada bakal caleg Gus Syaiful Nuri (Alumni Ponpes Sidogiri), Gus Qodir Hafid Aminuddin (Ponpes Syekh Abdul Qodir Jaelani Kraksaan), Gus Afif Zamroni (anak Kiai Asep Saifuddin Chalim, Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto) dan Gus Sakti (Pondok Peta Tulungagung),” jelas Sadig.  Sementara itu, dua orang purnawirawan jenderal itu yakni Brigjen TNI (Purn) Sukron Hambali dari dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Serta Mayjen TNI (Purn) Warsono yang akan berangkat dari Dapil Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek dan Pacitan.  Selain menggaet gus dari pondok-pondok pesantren, PAN juga menjadi pelabuhan dari crazy rich. Salah satunya crazy rich Surabaya, Tom Liwafa. Tom Liwafa bakal berangkat dari dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo).  ”Mudah-mudahan dengan bergabungnya 4 gus, 2 purnawirawan jenderal, dan 1 influencer muda itu bisa membuka ruang para tokoh bangsa atau milenial yang masih ragu agar mau berjuang di jalur politik bersama PAN,” jelas Sadig.  Anggota DPR itu menegaskan, PAN ingin membuka diri kepada siapapun dan golongan dari manapun. Namun, PAN tak melupakan dari rahim mana dilahirkan. ”Dari Muhammadiyah,” tambah Sadig.  Menurut dia, PAN bakal berusaha menjadi seperti logonya, matahari. Yang menyinari semua pihak. Tidak hanya satu golongan atau pihak tertentu.

DPW PAN Jatim Sebut Empat Gus dan Influencer Merapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Rizki Sadig. Legislator PAN itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018 untuk tersangka Supriyono.  "Ahmad Rizki Sadig diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR (Supriyono) mantan Ketua DPRD Tulungagung," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (6/2).  Ali menyampaikan, penyidik KPK mendalami pengajuan serta pembahasan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018. Pemeriksaan ini tidak lain untuk melengkapi berkas perkara Supriyono.  "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengajuan dan pembahasan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tulungagung," ucap Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018.  Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4,88 miliar selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung saat itu, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.  Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.  Selain itu, Supriyono juga menerima uang sebesar Rp 750 juta untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sejak 2014-2018. Tak hanya itu, Supriyono juga diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar terkait fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017.

Periksa Legislator PAN, KPK Dalami Dana Alokasi Khusus Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Rizki Sadig. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018 untuk tersangka Supriyono.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (6/2).  Kendati demikian, belum diketahui kaitan politikus PAN tersebut dengan perkara ini. KPK diduga sedang mendalami aliran suap serta konstruksi perkara ini lewat sejumlah saksi.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima uang sekira Rp 4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.  Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.  Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Agendakan Periksa Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig