<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/Karopenmas-3-768x512-1101744903.jpg" alt="Polri berhasil mengungkap tindak kejahatan gangguan Kamtibmas serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga pertengahan Oktober ini..Humas Polri" width="100%">
<figcaption>Polri berhasil mengungkap tindak kejahatan gangguan Kamtibmas serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga pertengahan Oktober ini..Humas Polri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri terus berupaya memenuhi komitmen untuk menurunkan angka kejahatan gangguan Kamtibmas. Apalagi saat menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, potensi gangguan tersebut semakin meningkat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai program untuk memberantas kejahatan maupun gangguan Kamtibmas. Hasilnya, terjadi penurunan angka kejahatan hingga 473 kasus, 1.711 kejadian pada Sabtu (20/10), dan pada Minggu (21/10) sebanyak 1.238 kejadian. &ldquo;Secara umum trend gangguan kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 473 kasus atau 27,64 persen,&rdquo; kata Ramadhan, Senin (23/10) seperti dikutip dari laman resmi Humas Polri. Ahmad Ramadhan memaparkan, kejahatan yang paling banyak diungkap adalah pencurian dengan pemberatan (curat). "Pencurian dengan pemberatan (curat) paling banyak terjadi yakni 123 kasus, kemudian narkotika 58 kasus, curanmor 38 kasus, judi 6 kasus, dan pencurian dengan kekerasan (curas) 24 kasus," papar Ahmad Ramadhan. Di sisi lain angka kecelakaan lalu lintas juga terjadi penurunan, yaitu 371 kali, atau menurun hingga 14,12 persen jika dibandingkan hari sebelumnya. "Rinciannya, 371 kecelakaan yang terjadi kemarin (22/10), menimbulkan korban luka berat 40 orang, luka ringan 368 orang, dan meninggal dunia 29 orang. Untuk kerugian materiil mencapai Rp. 913.400.000," imbuhnya. Selain itu, Polri juga berhasil mengungkap kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama periode 5 Juni &ndash; 23 Oktober 2023 dengan menyelamatkan 2.797 korban. "Hasil anev Penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran menunjukkan bahwa sebanyak 2 ribuan korban TPPO diselamatkan dari 1.049 tersangka atas 874 laporan polisi," ungkap Ahmad Ramadhan. Ia juga mengungkapkan, modus perdagangan dalam TPPO itu antara lain pekerja migran atau asisten rumah tangga (ART) sebanyak 546 kasus, anak buah kapal (ABK) sebanyak 7 kasus, Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 289 kasus, dan eksploitasi anak 70 kasus. Ahmad Ramadhan menegaskan pengungkapan tersebut merupakan komitmen Polri untuk memberantas sekaligus mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang dengan berbagai modus kejahatan di Indonesia.

Polri berhasil mengungkap tindak kejahatan gangguan Kamtibmas serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga pertengahan Oktober ini.

Polri Klaim Turunkan Kejahatan Gangguan Kamtibmas Hingga 400 Kasus dan Ribuan Korban Perdagangan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-2-418.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus penyuapan Rp 7,2 miliar selamat dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) hanya memberikan sanksi demosi selama 3 tahun 4 bulan. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, dalam sidang KKEP yang diketuai Komjen Ahmad Dofiri itu, terdapat sejumlah keputusan. Antara lain, perilaku Irjen Napoleon adalah perbuatan tercela. &rdquo;Irjen NB (Napoleon Bonaparte, Red) juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,&rdquo; paparnya. Sanksi administratifnya berupa demosi atau penurunan jabatan selama 3 tahun 4 bulan. Menurut dia, Irjen NB bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan bersalah dengan mendapat hukuman penjara selama empat tahun. &rdquo;Untuk sanksi sidang KKEP, Irjen NB menerimanya,&rdquo; jelas Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (28/8). Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, putusan sidang KKEP tersebut memberikan beban tambahan terhadap kinerja Kapolri yang tengah membangun kepercayaan publik. &rdquo;Publik malah disuguhi sidang KKEP yang tidak elok,&rdquo; urainya. Dia menegaskan, Napoleon tidak sekadar melanggar disiplin. Namun, kasusnya merupakan korupsi yang mencemarkan nama baik Polri. &rdquo;Atas dasar peraturan mana keputusan demosi itu diberikan ke terpidana korupsi,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, selama menjalani hukuman penjara, Irjen Napoleon terus mendapatkan gaji. Hukuman penjaranya ditempuh selama tiga tahun. &rdquo;Sudah korupsi, mendapat gaji dari uang rakyat saat tidak bekerja. Bagaimana ini,&rdquo; tuturnya. Padahal, masyarakat masih berharap banyak terhadap Polri. Berharap untuk menjadi penegak hukum yang tegak lurus. &rdquo;Bagaimana harapan publik ini.&rdquo; (idr/c7/oni)

Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus penyuapan Rp 7,2 miliar selamat dari sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Tidak Dipecat, Irjen Napoleon Hanya Didemosi, Pengamat Citra Polri Bisa Makin Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648637862962_copy_800x500.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus anggota polisi menembak sesama anggota polisi kembali terjadi. Kali ini melibatkan tiga anggota Densus 88 Antiteror. Yakni, Bripda IDF serta dua seniornya, Bripda IMS dan Bripka IG. Akibat insiden tersebut, Bripda IDF tewas. Sedangkan Bripda IMS menjadi tersangka dan Bripka IG sedang menjalani pemeriksaan. Hingga kemarin (27/7), kronologi penembakan yang berlangsung pada Minggu (23/7) pukul 01.40 itu belum terang. Polisi hanya menyebut terjadi kelalaian. Sumber Jawa Pos menyebutkan, insiden maut itu terjadi saat tiga anggota Densus 88 Antiteror tersebut sedang nongkrong bersama di Rusun Polri, Cikeas, Gunung Putri, Bogor. Lalu, Bripda IMS mengambil senjatanya. Tapi, tiba-tiba pistol itu meletus dan mengenai Bripda IDF. Tidak jelas mengapa Bripda IMS mengambil senjata apinya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, Bripda IMS telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, Bripka IG diamankan untuk penyelidikan dan penyidikan. &rdquo;Tim gabungan Propam dan Reskrim Polres Bogor menangani kasus ini untuk disiplin dan kode etik di propam dan pidana di polres,&rdquo; terangnya. Dia menegaskan, Kapolres Bogor diminta menganalisis dengan baik dan cepat untuk mengungkap kasus tersebut. &rdquo;Kita lakukan profesional, sekarang sedang dikumpulkan rekaman CCTV-nya,&rdquo; jelasnya. Bila ditemukan unsur pidana, pasti penyidik mendalaminya. Penyidik akan bergerak dengan cepat. &rdquo;Almarhum dimakamkan secara kedinasan,&rdquo; terangnya di kantor Divhumas Polri. Sementara itu, Juru Bicara Densus 88 Antiteror Kombespol Aswin Siregar menuturkan, insiden tersebut terjadi saat tersangka mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Senjata itu mendadak meletus dan mengenai rekan di depannya. &rdquo;Permasalahan ini ditangani Densus 88 Antiteror dan polres,&rdquo; ujarnya. Dia berjanji menyampaikan perkembangannya. &rdquo;Semua masih didalami,&rdquo; terangnya. Pada bagian lain, pengacara Hotman Paris mengunggah video yang memperlihatkan almarhum Bripda IDF sedang ditangisi keluarganya. Video itu diberi keterangan bahwa Hotman dan timnya akan membantu keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. &rdquo;Tim Hotman sedang di rumah duka, TKP di Cikeas, Bogor. Apa benar Densus 88,&rdquo; ujarnya. (idr/c7/oni)

Kasus anggota polisi menembak sesama anggota polisi kembali terjadi. Kali ini melibatkan tiga anggota Densus 88 Antiteror.

Anggota Densus 88 Tewas Tertembak Anggota Densus, Senjata Mendadak Meletus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Karopenmas-Divisi-Humas-Polri-Brigjen-Pol-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah-3-3746710434.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyatakan Satgas TPPO Polri telah menangkap 714 tersangka dari 616 Laporan Polisi (LP)." width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyatakan Satgas TPPO Polri telah menangkap 714 tersangka dari 616 Laporan Polisi (LP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri sudah bekerja satu bulan ini. Sejak dibentuk 4 Juni lalu, Satgas telah menangkap 714 tersangka dari 616 Laporan Polisi (LP). "Satgas TPPO hingga 4 Juli telah menangani 616 LP kasus TPPO dengan tersangka 714," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7). Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang ditangani, Satgas TPPO Bareskrim dan Polda jajaran telah menyelamatkan 1.982 korban. Dengan rincian, perempuan dewasa 889 orang dan perempuan anak 114. Lalu korban laki-laki dewasa sebanyak 925 orang dan 54 orang laki-laki anak. Adapun modus kejahatan TPPO terbanyak masih soal iming-imingi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ada 434 kasus yang diungkap menggunakan modus ini. Modus lainnya yakni menjadikan korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yakni sebanyak 175 kasus. Lalu modus bekerja sebagai ABK ada 9 kasus dan eksploitasi anak 43 kasus. Terkait perkembangan ratusan kasus tersebut, Ramadhan menuturkan, 114 kasus masih masuk tahap penyelidikan. Sementara 473 kasus sudah masuk penyidikan. Satu kasus berkasnya sudah rampung alias P21.

"Satgas TPPO hingga 4 Juli telah menangani 616 LP kasus TPPO dengan tersangka 714," kata Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

Sebulan Beroperasi, Satgas TPPO Polri Tangkap 714 Tersangka, 1.982 Orang jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Karopenmas-Divisi-Humas-Polri-Brigjen-Pol-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah-2-3015348552.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah (Polda) telah menetapkan 688 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan TPPO." width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah (Polda) telah menetapkan 688 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan TPPO.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah (Polda) telah menetapkan 688 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini berdasarkan hasil Penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran pada periode 5 Juni 2023 &ndash; 1 Juli 2023. "Laporan polisi sebanyak 591 laporan, jumlah korban TPPO sebanyak 1.931 orang dan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 688 orang," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Minggu (2/7). Ramadhan menjelaskan, modus yang dilakukan berupa pkerja migran legal (PMI) atau pembantu rumah tangga (PRT) sebanyak 415, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 169 dan eksploitasi anak sebanyak 43. Menurut Ramadhan beberapa penanganan TPPO yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan jajaran Polda antara lain, yakni Polda Jawa Barat terdapat kasus dugaan TPPO yang dilakukan tersangka S dan anak G dengan menawarkan anak korban N, Z dan A pada sebuah aplikasi michat dengan tarif Rp 300.000 hingga Rp 500.000. "Jika ada yang menggunakan jasa lalu tersangka S dan anak G memberitahukan kepada anak korban untuk menuju ke lokasi, kemudian pembeli jasa memberikan upah kepada tersangka S sebesar Rp 100.000," ucap Ramadhan. Sementara itu, penindakan Polda Riau, tim satgas TPPO mendapatkan laporan bahwa saudara S merupakan salah satu masyarakat bekeja sebagai PMI yang baru pulang dari Malaysia. Polri melakukan pengecekan ditemukan dua laki-laki berinisial APP dan SS. "Mereka mengaku sebagai PMI yang diturunkan di tangkahan sungai Sanggul kemudian tim satgas TPPO melakukan pengecekan dan menemukan sebanyak 51 orang PMI terdiri dari 38 laki-laki, 8 perempuan dan 5 anak-anak," ungkap Ramadhan. "Tim melakukan interogasi mereka diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu dari Malaysia dengan membayar sebesar 1.500 RM hingga 2.000 RM," sambungnya. Selanjutnya, Polda Sulawesi Utara menindak seorang laki-laki berinisial R yang diduga melakukan TPPO dengan membawa sebanyak empat orang gadis. Keempat gadis tersebut ditemukan dan di cegah saat akan masuk ke kapal KM Dorondola dengan tujuan ke Bau-bau. "Setelah dilakukan pemeriksaan ke empat perempuan tersebut dibawa dan di biayai oleh Sdri. RS yang bekerja sama dengan Sdri. K dan B untuk menjadi pelayan dan menemani tamu di dalah satu cafe di Bau-Bau," papar Ramadhan. Terakhir, Polda Sulawesi Selatan melalui tim satgas Polres Bone telah melakukan penyelidikan atas dugaan TPPO setelah mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa TKI yang dideportasi oleh pemeritah Malaysia. "Tersangka E bertugas sebagai menyeberangkan beberapa calon TKI dari Kab Nunukan ke Malaysia tanpa dilengkapi paspor, sebanyak dua korban atas dugaan TPPO yaitu I binti L dan A bin L," pungkas Ramadhan.

Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah (Polda) telah menetapkan 688 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan TPPO.

Bareskrim Polri Telah Tetapkan 688 Orang Sebagai Tersangka Terkait Kasus TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Karo-Penmas-Humas-Mabes-Ahmad-Ramadhan-Dery-3.jpg" alt="Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (22/2/2023) usai melakukan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash; JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan Polisi (LP) TPPO. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dari ratusan LP yang ditangani, Satgas TPPO telah menangkap 532 tersangka. Sedangkan korbannya ribuan orang. &rdquo;Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,&rdquo; kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6). Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci, ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 731 dan laki-laki anak ada 44 orang. Untuk modus kejahatan para tersangka terbanyak yakni dengan mengiming-imingi bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) atau pekerja rumah tangga (PRT) dengan 361 kasus. &rdquo;Selanjutnya modus dijadikan pekerja seks komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan anak buah kapal (ABK) ada 6 kasus, dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,&rdquo; jelas Ahmad Ramadhan. Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P-21 ada satu kasus. Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Masyarakat wajib memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut resmi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Selasa (20/6).&nbsp;Mantan Kabareskrim Polri itu menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut dia, pembahasan TPPO itu sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Kapolri menyebut TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang dibicarakan. Dia berharap pembicaraan tersebut ke depan bisa membuat para warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dapat terlindungi.

Satgas TPPO Polri dan Polda jajaran terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO. Tercatat Satgas menangani sebanyak 456 Laporan

Polri Tangkap 532 Tersangka TPPO, Korbannya 1.572 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screen-Shot-2023-03-09-at-17.21.34.png" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. (ANTARA/Putu Indah Savitri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. (ANTARA/Putu Indah Savitri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas)&nbsp;Divisi Humas Polri Brigjen Pol&nbsp;Ahmad Ramadhan mengatakan, aparat kepolisian telah mengamankan salah seorang terduga pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial KTH alias PH. &rdquo;Pada Jumat (19/5) pukul 13.30 WIT, telah diamankan salah satu terduga (pimpinan) kelompok KKB inisial KTH alias PH,&rdquo;&nbsp;kata Ahmad&nbsp;Ramadhan seperti dilansir dari Antara, Minggu (21/5). Ramadhan mengatakan,&nbsp;KTH alias PH diduga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo, Papua Pegunungan. Aksi kejahatan tersebut di antaranya pembunuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022 dan penembakan terhadap anggota Polres Yahukimo, yang mengakibatkan Brigpol Usdar meninggal dunia, pada 29 November 2022. &rdquo;(Selain itu) penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Preventif pada 30 November 2022, (dan) penembakan terhadap Polres Yahukimo pada 30 Desember 2022,&rdquo;&nbsp;lanjut Ramadhan. Terkait penembakan terhadap anggota Brimob pada 30 November 2022, Ramadhan mengatakan, KTH telah ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukan dua alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara itu. &rdquo;Saat ini, pimpinan kelompok KKB KTH alias PH telah diserahkan kepada penyidik tim investigasi Operasi Damai Cartenz dan diamankan di Gedung Dirkrimum Polda Papua," jelas Ahmad&nbsp;Ramadhan. Penangkapan KTH alias PH tersebut didalami melalui&nbsp;AS, tersangka penembakan anggota Brimob pada 30 November. AS sebelumnya telah ditangkap polisi. &rdquo;Tim investigasi dibantu penyidik Polres Yahukimo melakukan konfirmasi dengan menunjukkan foto KTH alias PH kepada AS,&rdquo;&nbsp;ujar Ramadhan. AS kemudian membenarkan bahwa orang yang ada&nbsp;dalam foto tersebut merupakan pimpinan KKB&nbsp;berinisial KTH alias PH. Selain itu, Ramadhan mengatakan, identitas KTH juga telah dikonfirmasi berdasar penelusuran data kependudukan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Polri menyatakan, aparat kepolisian telah mengamankan salah seorang terduga pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial KTH

Polri Tangkap Seorang Terduga Pimpinan KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/20221019_184257.jpg" alt="Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Mukti Juharsa. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Mukti Juharsa. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus jual beli barang bukti narkotika yang dilakukan Teddy Minahasa membuat Polri melakukan perbaikan. Salah satunya, meningkatkan pengawasan pemusnahan barang bukti (barbuk) obat berbahaya itu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, langkah itu dilakukan demi mencegah kejadian yang sama. Caranya, Polri akan melibatkan Propam dan Provos dalam pemusnahan barbuk narkotika. "Diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan barang bukti," urainya. Selanjutnya, diperlukan analisis dan evaluasi secara berkala terhadap reserse narkotika. Misalnya, tes urine setiap bulan. Menurut dia, analisis dan evaluasi itu akan dipimpin direktur dan Kasatnarkotika. "Saya tegaskan tidak ada lagi main-main narkoba," terangnya. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menuturkan, Polri serius dalam membenahi internal organisasi. Hal itu dapat terlihat dengan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. "Untuk kasus Teddy, menjual barbuk narkotika," urainya. Menurut dia, demi memperkecil potensi penyalahgunaan, penyimpanan barbuk narkotika juga dilakukan berlapis. Namun, bila ternyata masih ada yang melanggar, Polri tidak akan sungkan memberikan sanksi yang tegas. "Tidak ada toleransi untuk anggota yang melanggar," terang jenderal berbintang satu tersebut. (idr/c6/bay)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, langkah itu dilakukan demi mencegah kejadian yang sama.

Polri Libatkan Propam Awasi Pemusnahan Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri-Kombes-Polisi-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penistaan agama oleh pendeta Saifuddin Ibrahim mandek. Meski telah berstatus tersangka, sampai sekarang Saifuddin belum tertangkap karena berada di luar negeri.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penangkapan Saifuddin memang menemui kendala. Salah satunya perbedaan hukum di Indonesia dengan Amerika Serikat, negara tempat pelarian Saifuddin.  "Tentu ada kendala salah satunya adalah sistem yang ada di Amerika dan di Indonesia itu berbeda," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (11/1).  Ramadhan mengatakan, Polri terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Tentu yang telah kita lakukan adalah sinkronisasi termasuk sinkronisasi hukum antara otoritas Amerika dan Indonesia. Nanti proses ini masih berjalan, nanti akan kita sampaikan," jelasnya.  Lebih jauh, Ramadhan kembali mengungkit hasil kinerja Polri dalam kasus ini. Dia menyebut Bareskrim Polri sudah bekerja mulai dari menerbitkan red notice hingga menetapkan Saifuddin sebagai tersangka.  "Saya sampaikan bahwa Bareskrim telah membuat red notice, sudah menetapkan sebagai tersangka dan pihak Interpol Indonesia atau Divisi Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan pihak otoritas di Amerika Serikat," pungkas Ramadhan.  Sebelumnya, pendeta Saifuddin Ibrahim viral setelah videonya yang tayang di media sosial diprotes banyak pihak. Saifuddin, dalam tayangan yang viral itu, meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat di dalam Alquran yang dicetak di Indonesia.  “300 ayat (di Alquran, Red.) yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip, atau direvisi, atau dihapuskan dari Alquran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali,” kata Saifuddin dalam videonya yang viral di media sosial.  Sejauh ini, video itu tidak lagi ditemukan di akun YouTube pribadi Saifuddin Ibrahim, tetapi rekamannya telah tersebar di berbagai media sosial, misalnya Twitter dan Youtube.  Saifuddin Ibrahim belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasi soal permintaannya kepada Menteri Agama RI yaitu menghapus ayat-ayat Alquran.

Kasus Penistaan Agama Pendeta Saifuddin Mandek, Polri Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220105-WA0010_1.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri tengah menelisik kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam perkara ini melibatkan Bharada E dan Brigadir J yang tewas dalam peristiwa.  Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Sambo saat ini masih bertugas normal. Meskipun ada beberapa desakan untuk menonaktifkan sementara Sambo hingga kasus dituntaskan.  "Masih bertugas seperti biasa," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/7).  Sedangkan saat ditanya keberadaan Bharada E, Ramadhan tak menjawab pasti. "Ya nanti saya tanya," ucapnya.  Sementara saat disinggung status hukum Bharada E, Ramadhan memastikan belum ada penetapan tersangka. Sebab, masih menunggu tim khusus bekerja.  "Kita tunggu hasil riksa. Apabila hasil pemeriksaan nanti akan direkomendasikan. Saya terlalu dini untuk simpulkan seperti itu. Belum ada info terkait dengan pekerjaan yang dilakukan timsus ini," pungkasnya.  Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).  Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.  "Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J," imbuhnya.

Dicecar Keberadaan Bharada E, Karo Penmas Polri: Nanti Saya Tanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ahmad Ramadhan

Berita Terkini