<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/WhatsApp-Image-2024-12-23-at-134839-4258826314.jpeg" alt="Pembacaan vonis Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor di Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pembacaan vonis Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor di Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor divonis 4 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Putusan hakim tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 6 tahun 4 bulan. Dalam pertimbangan hakim, kinerja Gus Muhdlor dalam membangun berbagai infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo membuatnya mendapatkan keringanan hukuman. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, Senin, 23 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo. Hakim menyatakan sejumlah pertimbangan yang membuat hukuman untuk Gus Muhdlor menjadi lebih ringan. Yakni, sebelumnya tidak pernah dihukum, berkelakukan baik, dan selama kepemimpinannya di Sidoarjo, Gus Muhdlor telah banyak berkontribusi untuk kemajuan daerah. &ldquo;Terdakwa telah berhasil membangun infrastruktur untuk Sidoarjo dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari sebelumnya hanya Rp 800-900 miliar hingga Rp 1,2 triliun,&rdquo; kata Hakim Ni Putu Sri Indayani. Dalam sidang sebelumnya, Gus Muhdlor dalam pleidoinya memang membeberkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di akhir jabatannya sebagai bupati menunjukkan penilaian yang baik, bahkan melampaui target di tahun 2026. Nilai indeks infrastruktur pada 2023 mencapai 0,843 poin, jauh melampaui target RPJMD yang dicanangkan di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 0,796 poin. Lalu indeks kemiskinan tercatat 5,00 poin pada 2023, lebih baik dari target tahun 2026. Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo mencapai 6,16 poin, melampaui target tahun 2026 yang hanya 5,53 poin. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2023 tercatat 81,88 poin, melebihi target 81,62 poin yang ditetapkan untuk tahun 2026. Gus Muhdlor juga menegaskan bahwa selama kepemimpinannya hingga tahun 2023, pendapatan pajak daerah terus mengalami kenaikan signifikan. &ldquo;Di tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 929 miliar rupiah. Di tahun 2021 periode saya memimpin sebagai Bupati Sidoarjo naik menjadi 1 triliun rupiah. Naik lagi di Tahun 2022, meningkat lagi menjadi 1,215 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 mencapai 1,3 triliun rupiah. Total kenaikan sejak 2020 hingga 2023 mencapai lebih dari 40 persen, setara dengan 373 miliar rupiah," kata Gus Muhdlor dalam pleidoi. Selain vonis kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada Gus Muhdlor sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar. Saat hakim membacakan putusan, Gus Muhdlor terlihat berdiri tegar. Dalam sidang putusan tersebut, dukungan terhadap Gus Muhdlor begitu besar. Dua jam sebelum sidang mulai, berbagai elemen masyarakat sudah hadir di Pengadilan Tipikor PN Surabaya di Jalan Juanda, Sidoarjo. Mereka yakin bahwa Gus Muhdlor yang tak tahu apa-apa perkara insentif justru tersandung hukum gegara ulah anak buahnya. Kuasa Hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin mengatakan pihaknya masih pikir-pikir dengan putusan tersebut. Sejak awal pihaknya berkeyakinan bahwa JPU tidak bisa membuktikan kesalahan Gus Muhdlor di persidangan. "Namun, kami tetap menghormati keputusan majelis hakim. Kami juga punya beberapa catatan, ada yang menurut kami tidak tepat, ada fakta persidangan yang berbeda dengan yang dibacakan majelis hakim. Kami masih pikir-pikir apakah melakukan upaya hukum (banding) selanjutnya atau tidak. Tapi Insya Allah kami punya materi untuk melakukan banding, kita masih diskusikan dengan terdakwa," kata Mustofa.

Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor divonis 4 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo.

Gus Muhdlor Divonis 4 Tahun 6 Bulan, Hakim: Kemajuan Infrastruktur Sidoarjo Ringankan Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-5-1860486015.jpg" alt="Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (14/6). Pemeriksaan itu terkait dengan penerimaan uang yang diduga untuk kepentingan politik. Jubir KPK Tessa Mahardhika menuturkan, fokus pemeriksaan itu terkait Muhdlor yang menerima dana. Diduga, penerimaan dana tersebut berkaitan dengan kepentingan politik. Penerimaan dana itu diduga terjadi pada 26 Januari 2024. Penyidik masih melakukan pendalaman terkait penerimaan dana tersebut. &rdquo;Pertanyaan seputar itu ke Muhdlor,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin. Sebagai catatan, Januari 2024 adalah momen berlangsungnya kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif. Namun, dia belum memastikan kepentingan politik apa yang melatarbelakangi penerimaan dana itu. &rdquo;Ini masih dilakukan penelitian penyidik. Belum bisa dibuka karena masih penyidikan,&rdquo; terangnya. Diketahui, Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Pemotongan dana insentif itu diduga untuk memenuhi kepentingan pribadi dari tersangka. Selain Muhdlor, Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati juga ditetapkan menjadi tersangka. (idr/c18/bay)

Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (14/6).

Kasus Penerimaan Uang Politik, KPK Periksa Muhdlor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Bupati-Sidoarjo-di-Tahan-Dery-Ridwansah-1JPG-1865632229.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Bupati (nonaktif) Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk lolos dari jerat KPK kandas. Kemarin (5/6) hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Radityo Baskoro menolak permohonan praperadilan yang diajukan Muhdlor. &rdquo;Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi yang diajukan pemohon. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon,&rdquo; kata hakim Radityo. Hakim menyebut, langkah KPK dalam menetapkan Muhdlor sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. KPK juga tidak menunjukkan kesalahan formil ketika menetapkan Muhdlor sebagai tersangka. Begitu pun saat bupati 33 tahun itu ditahan komisi antirasuah tersebut pada 6 Mei lalu. Keputusan yang diketuk hakim kemarin pukul 13.03 membuat Muhdlor harus bersiap menghadapi persidangan pokok perkara. Sebelumnya, dalam surat permohonan praperadilan, Mudhlor melalui kuasa hukumnya menilai KPK tidak kuat dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, dimulainya penyidikan dan penetapan Muhdlor sebagai tersangka dilakukan pada hari yang sama, 19 Maret. Dua alat bukti yang dipakai KPK untuk menjerat Muhdlor juga dipersoalkan. Sebab, keduanya dianggap bukan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Januari lalu. Kuasa hukum Muhdlor, Mustofa Abidin, menghargai putusan hakim tunggal terkait dengan perkara ini. &rdquo;Sekarang kami akan fokus pembelaan pada pokok perkara,&rdquo; ujarnya. (elo/c14/oni)

Upaya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali untuk lolos dari jerat KPK kandas. Hakim tunggal menolak permohonan praperadilan.

Permohonan Praperadilan Bupati Sidoarjo Nonaktif Ahmad Muhdlor Kandas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Bupati-Sidoarjo-Ahmad-Muhdlor-Ali-Dery-Ridwansah-3JPG-4123121651.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali resmi di tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menambah daftar kepala daerah di Kota Delta itu tersangkut kasus korupsi. Sangkaan korupsi terhadap Gus Muhdlor menjadi pukulan telak upaya pemberantasan korupsi di Sidoarjo. Tercatat, Gus Muhdlor merupakan kepala daerah ketiga di Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi. Dalam periode sebelumnya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tersangkut kasus dugaan suap di KPK. Saiful Ilah diduga menerima suap senilai Rp 600 juta terkait pengadaan infrastruktur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/saiful-ilah-3466153904.png" alt="KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang." width="100%">
<figcaption>KELUAR RUANGAN: Selepas mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (10/8), mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah meninggalkan ruang sidang.</figcaption>
</figure> Saiful Ilah divonis selama 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada 5 Oktober 2020. Namun, hukumannya dikurangi setelah mengajukan banding. Saiful Ilah telah bebas pada 7 Januari 2022. Sebelum Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo periode 2001-2010, Win Hendarso juga tersangkut kasus korupsi kas daerah. Win terlibat pencairan uang kas daerah sebesar Rp 2,3 miliar pada 2005 dan 2007. Win Hendarso pada 2013 divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Win kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Februari 2017. Ketiga nama itu ketika terjerat dalam kasus korupsi harus "sekolah" di KPK dan selanjutnya menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/mantan-bupati-sidoarjo-akhirnya-lepas-dari-lapas_m_110702.jpeg" alt="BEBAS: Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso keluar dari Lapas Porong." width="100%">
<figcaption>BEBAS: Mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso keluar dari Lapas Porong.</figcaption>
</figure> Direktur penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur mengamini krisis integritas terjadi di Sidoarjo. Padahal, KPK selalu mengingatkan seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah untuk menghindari praktik korupsi. "Masalah ini kenapa kemudian terjadi lagi, ya namanya juga kita sudah berusaha mencegah, tapi mungkin bagian itu ya kembali dilanggar, seperti itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5). Asep menjelaskan, setiap perkara korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara negara. Hal itu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/metropolis/01162140/mantan-bupati-sidoarjo-akhirnya-lepas-dari-lapas">Mantan Bupati Sidoarjo Akhirnya Lepas dari Lapas</a> "Setelah selesai suatu perkara kami membuat laporan hasil penyidikan. Laporan hasil penyidikan ini nanti kami kirim ke deputi pencegahan bisa dilihat nanti seperti apa modus operandinya, dan lain-lainnya, dan itu akan menjadi bahan pencegahan, termasuk juga ke kabupaten itu sendiri (Sidoarjo) dan ke kabupaten-kabupaten lainnya bahwa &lsquo;oh ada ini modus operandi seperti ini, misalnya bapak ibu para pejabat di kabupaten ini jangan melakukan ini&rsquo;," ujar Asep. Oleh karena itu, Asep mengingatkan kepala daerah untuk bisa menjaga integritasnya. Hal ini penting untuk menghindari hal-hal yang mendekati praktik rasuah. "Jadi, ada pembelajaran yang kita ambil dari proses penyidikan yang telah selesai, sehingga biasanya termasuk juga sampai gelar perkaranya kalau inkrah diberikan kepada pencegahan, dibuat workshop ke masing-masing daerah seperti itu, supaya itu tidak terjadi kembali," pungkas Asep.

Penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menambah daftar bupati Sidoarjo tersangkut korupsi.

Hat-trick, Tiga Kali Bupati Sidoarjo Terjerat Kasus Korupsi, Dua Harus "Sekolah" di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/2_muh-4221617405.jpg" alt="HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4)." width="100%">
<figcaption>HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (3/5). Melalui kuasa hukumnya, Muhdlor mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran. Namun, KPK tidak bisa menerima ketidakhadiran tersangka kasus pemotongan insentif aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tersebut. Karena tidak disertai alasan. &rdquo;Dalam surat itu tidak ada alasan ketidakhadirannya,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta kemarin. Ali menambahkan, praperadilan yang diajukan Muhdlor sama sekali tidak menunda atau menghentikan proses penyidikan. &rdquo;Kalau menghormati proses hukum, AM (Ahmad Muhdlor, Red) harusnya hadir sesuai panggilan penyidik,&rdquo; tegasnya. Dalam panggilan pertama pada 19 April lalu, Muhdlor absen dengan alasan sakit. Empat hari kemudian (23/4), tim penyidik KPK telah mengecek langsung kondisi pria 33 tahun tersebut di RSUD Sidoarjo Barat dan dipastikan sudah bisa melakukan rawat jalan hingga menjalani pemeriksaan. Selain Muhdlor, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus itu. Keduanya adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati. Ali menegaskan, kepada pihak-pihak yang melakukan perintangan atau penghalangan proses penyidikan, KPK tidak segan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. &rdquo;Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun,&rdquo; tandasnya. Namun, Ali Fikri enggan berkomentar soal kemungkinan KPK melakukan jemput paksa terhadap Muhdlor. Dia mengatakan, yang pasti seharusnya kuasa hukum berperan mendukung kelancaran proses hukum. &rdquo;Bukan justru memberikan saran yang bertentangan dengan norma hukum,&rdquo; cetusnya. Sementara itu, Mustofa Abidin, kuasa hukum Muhdlor, enggan berkomentar soal kliennya yang mangkir lagi dari panggilan penyidik KPK. Pesan singkat dan telepon dari Jawa Pos tidak direspons. Terpisah, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, dalam hukum acara pidana, bila tersangka dipanggil dua kali tidak hadir, pemeriksaan berikutnya dipanggil paksa. &rdquo;Dibawa secara paksa,&rdquo; ucapnya. (idr/c9/ttg)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (3/5).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Mangkir Lagi, KPK Belum Sebut soal Jemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-5-3396704227.jpg" alt="Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sesuai dengan yang dijadwalkan, hari ini (3/5) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bakal menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu meminta tersangka dugaan korupsi pemotongan insentif ASN pajak daerah tersebut kooperatif. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan bahwa KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan. Selain meminta Muhdlor kooperatif, dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan. Ali tak menyebutkan secara detail mengenai upaya penghalangan proses penyidikan tersebut. &rdquo;Siapa pun tidak boleh menghalangi proses penyidikan. Termasuk penasihat hukum,&rdquo; tegasnya kemarin (2/5). Misalnya, memberikan saran-saran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menghambat penyidikan. Ali mengingatkan, hal semacam itu bisa masuk perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka yang terbukti bisa dikenai hukuman pidana. Dua pekan lalu (19/4) Muhdlor tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan tengah dirawat di rumah sakit. KPK kemudian meneliti surat keterangan sakit yang dikeluarkan dokter di RSUD Sidoarjo Barat, tempat Muhdlor dirawat, lantaran tak memiliki penjelasan lengkap. Tim KPK kemudian mengecek langsung ke rumah sakit tersebut pada Selasa (23/4). KPK lantas mengonfirmasi dan dokter mengakui bahwa ada kesalahan dalam pembuatan surat keterangan sakit. Sementara itu, Muhdlor tidak tampak dalam sejumlah kegiatan di Sidoarjo beberapa hari terakhir. Muhdlor terakhir mengikuti kegiatan pada Sabtu (27/4) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo. Saat itu Muhdlor hadir sekitar dua jam mulai pukul 14.30 untuk pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 495 pejabat dan ASN di Sidoarjo. Namun, kegiatan tersebut digelar secara tertutup. Setelah itu, tidak ada agenda bupati Sidoarjo. Baik sidak maupun lainnya. Bahkan, agenda bupati juga diwakilkan. Kemarin (2/5), misalnya, Pemkab Sidoarjo menerima laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pemkab Sidoarjo mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Wakil Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim mewakili bupati Sidoarjo. Sementara itu, pengacara Muhdlor, Mustofa Abidin, tidak memberikan konfirmasi terkait kehadiran Muhdlor ke KPK hari ini. Dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Mustofa tidak merespons. (elo/uzi/c19/fal)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bakal menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu meminta tersangka.

Hari Ini Penyidik Periksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-6-2512598690.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali tak memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN (aparatur sipil negara) pajak daerah kemarin (19/4). Dia beralasan sakit dan sedang dirawat di RSUD Sidoarjo Barat. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, instansinya sudah mengirimkan surat panggilan kepada Muhdlor. Sesuai jadwal yang sudah dibuat penyidik, semestinya Muhdlor menjalani pemeriksaan kemarin. &rdquo;Sejak awal bulan ini, kami sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan ke Gedung Merah Putih KPK,&rdquo; imbuhnya. Ali mengakui KPK sudah mendapat surat konfirmasi atas ketidakhadiran Muhdlor. Surat itu sudah sampai di bagian persuratan dan penyidik KPK. Isinya menginformasikan bahwa Muhdlor tidak bisa memenuhi panggilan. &rdquo;Dengan alasan sedang dirawat di RSUD Sidoarjo Barat,&rdquo; katanya. Muhdlor muncul di publik kali terakhir pada Selasa (16/4) pagi dalam kegiatan halalbihalal di Pendopo Delta Wibawa. Kegiatan tersebut bertepatan dengan penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK. Setelahnya, dia tak tampak di hadapan publik. Termasuk dalam kegiatan kepala daerah se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (18/4). Kuasa hukum Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Mustofa Abidin, mengatakan bahwa kliennya belum bisa memenuhi panggilan KPK ke Jakarta kemarin (19/4). Penyebabnya, kliennya masih sakit dan tidak memungkinkan untuk bepergian. Namun, Mustofa tidak membeberkan Muhdlor sakit apa. &rdquo;Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami. Namun, hari ini (kemarin, Red) memang bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit,&rdquo; katanya. Ali menambahkan, dalam surat yang sama yang diterima pihaknya, dokter menyampaikan bahwa Muhdlor dirawat sejak Rabu (17/4) sampai sembuh. Menurut Ali, surat tersebut agak berbeda. Perbedaan paling mencolok ada pada keterangan dirawat sejak 17 April 2024 sampai sembuh. &rdquo;Agak lain suratnya karena sembuhnya kapan kan kami nggak tahu. Sakitnya juga nggak tahu apa,&rdquo; bebernya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014548044/kuasa-hukum-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-barang-bukti-terlalu-kecil-ditangani-kpk">Kuasa Hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor: Barang Bukti Terlalu Kecil Ditangani KPK</a> Atas dasar itu, lanjut Ali, pihaknya menganalisis alasan yang disampaikan Muhdlor kurang jelas. &rdquo;Karena itu, kami mengingatkan yang bersangkutan agar kooperatif, termasuk dokter yang memberikan surat keterangan,&rdquo; tambah dia. Menurut Ali, KPK harus ikut mengingatkan dokter yang meneken surat tersebut agar tidak sampai terjerat pasal menghalang-halangi penyidik. Dia menuturkan, KPK sudah pernah menangani kasus dugaan korupsi yang tersangkanya menjadikan kondisi kesehatan sebagai alasan. &rdquo;Ternyata kemudian juga bisa dipersoalkan secara hukum karena sengaja menghalangi proses penyidikan dan lain-lain,&rdquo; terangnya. Ali menyebutkan, KPK sudah menjadwal ulang pemeriksaan Muhdlor. Orang nomor satu di pemerintahan Sidoarjo itu diminta hadir memenuhi panggilan KPK pada pekan depan. &rdquo;Kami akan panggil lagi tersangka ini untuk hadir. Nanti mengenai waktu (persisnya) kami akan sampaikan kembali,&rdquo; ujarnya. (syn/uzi/c19/ttg)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali tak memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Muhdlor Tak Penuhi Panggilan dengan Alasan Sakit, KPK Ingatkan Dokter RSUD Sidoarjo Barat Jangan Sampai Terjerat Pasal Halangi Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-4-616057519.jpg" alt="Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo&nbsp;Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK&nbsp;untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. &rdquo;Untuk kasus Sidoarjo, memang kami mendapat permintaan koordinasi dari teman-teman KPK,&rdquo; ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kemarin (18/4). Namun, Ivan enggan membeberkan permintaan analisis yang dibutuhkan KPK terkait perkara korupsi pemotongan insentif ASN pajak daerah itu. Yang jelas, saat ini berjalan proses analisis transaksi keuangan terkait kasus korupsi yang diduga merugikan negara Rp 2,7 miliar itu. &rdquo;Terkait substansi kasus, tanyakan ke KPK saja,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, hingga kemarin KPK belum membeberkan soal duit yang diterima Muhdlor dalam kasus pemangkasan hak para ASN pajak di lingkungan Pemkab Sidoarjo tersebut. Juru Bicara KPK Ali Fikri juga belum memberikan kepastian soal kehadiran Muhdlor dalam pemeriksaan hari ini. &rdquo;Sejauh ini (hingga kemarin siang, Red) belum ada ya,&rdquo; ujarnya pada pukul 14.34. Sebelumnya, Ali meminta Muhdlor hadir dan kooperatif sesuai jadwal pemeriksaan. Dengan begitu, ada kesempatan baginya menjelaskan duduk persoalan perkara terkait pemotongan insentif ASN pajak kepada tim penyidik KPK. Terpisah, peneliti ICW Kurnia Ramadhana mendesak KPK segera menahan Muhdlor setelah menjalani pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Upaya itu penting agar penyidik bisa fokus dalam mendalami perkara. &rdquo;Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan publik yang menilai kasus ini berjalan lambat,&rdquo; katanya. Pasalnya, peran bupati dalam perkara tersebut sebenarnya sudah disebut KPK berkali-kali dalam keterangan media. Namun, KPK belum melakukan tindakan. Lembaga antirasuah itu juga baru mengonfirmasi status Muhdlor sebagai tersangka hampir sebulan setelah surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) diterbitkan pada 19 Maret. KPK, lanjut Kurnia, juga diharapkan bisa mengusut perkara dengan tuntas. Sebab, saat OTT pada 25 Januari lalu, KPK mengamankan 11 orang. Dari jumlah tersebut, hanya Siska Wati selaku Kasubbag umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang ditetapkan tersangka. Lalu, pada 23 Februari, KPK menetapkan Ketua BPBD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka. &rdquo;Padahal, dalam pasal korupsi itu ada istilah turut serta atau turut mengetahui. Yang juga bisa dikenakan pasal,&rdquo; katanya. ICW juga berharap KPK tak hanya berhenti menelisik besaran potongan insentif, tetapi juga potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara itu. (elo/c7/fal)

KPK menggandeng PPATK untuk menelusuri dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

KPK Gandeng PPATK Usut Kasus Dugaan Korupsi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/WhatsApp-Image-2024-04-11-at-194003-1997497005.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali beserta rombongan meninjau banjir di Kecamatan Sedati." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali beserta rombongan meninjau banjir di Kecamatan Sedati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopimda) serta stakeholder memberikan bantuan beras masing-masing 5 kg kepada 500 warga terdampak banjir di Desa Semampir. Bantuan juga untuk 200 warga di Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memastikan apa yang dibutuhkan warga terdampak banjir. Gerak cepat tanggap darurat itu adalah hal utama yang diperlukan warga. &rdquo;Selain bantuan berupa sembako peran aktif puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga terdampak banjir juga sangat diperlukan,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor Ali saat membagikan bantuan berupa beras kepada warga terdampak banjir di Balai Desa Semampir, Kamis (11/4). &rdquo;Sebab, jika banjir seperti ini mulai banyak warga yang terkena penyakit kulit yaitu gatal-gatal serta diare,&rdquo; tambah dia. Selain itu, perhatian Gus Muhdlor juga tertuju pada balita dan lansia. Dia memastikan pasokan bantuan biskuit serta susu untuk balita dan susu bagi lansia, serta ketersediaan air bersih. &rdquo;Saya merasa bangga bahwa mulai H+1 hari raya Idul Fitri mulai dari bupati, dandim, ketua DPRD, sekda, kepala dinas, camat serta kades, dengan semua jajaran mau dan siap melayani masyarakat,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Bupati muda alumni SMAN 4 Sidoarjo tersebut juga menyampaikan kepada semua warga untuk selalu bersyukur. Sebab, mempunyai kepala desa dan pejabat yang peduli terhadap warganya. &rdquo;Kepedulian kepala desa terhadap masyarakat akan sangat berarti untuk masyarakat. Kalau nanti BPBD sudah membuat SK tanggap bencana, bantuan yang datang akan lebih banyak lagi, termasuk dengan hadirnya ketua DPRD yang melihat secara langsung dampak bencana sehingga pemerintah bisa dengan mudah menggelontorkan bantuan bagi warga terdampak banjir,&rdquo; terang Ahmad Muhdlor Ali. Sementara itu, Kepala Desa Semampir Luqman Mualim meminta maaf apabila belum bisa maksimal dalam menangani banjir. Banjir kali ini merupakan terparah sepanjang 10 tahun terakhir. &rdquo;Pemerintah desa akan selalu berupaya maksimal dalam memperhatikan warga terdampak banjir setinggi 60 cm,&rdquo; jelas Luqman Mualim. Bupati beserta rombongan juga meninjau secara langsung banjir yang melanda selama beberapa hari menggenangi beberapa bagian desa. Para pejabat itu juga berdialog dengan warga terdampak.

Bupati Ahmad Muhdlor Ali mengajak Forkopimda Sidoarjo beri bantuan beras kepada ratusan terdampak banjir di Kecamatan Sedati

H+2 Lebaran, Bupati Sidoarjo Berikan Bantuan 5Kg Beras Untuk 700 Warga Terdampak Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-121517-PM-3601986274.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali membuka program beasiswa pendidikan tinggi dan beasiswa keagamaan pada April. Sasaran program itu 2.000 penerima dengan jumlah anggaran yang dikucurkan Rp 5 juta per penerima. Program pemberian beasiswa itu merupakan 17 program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2026. Pendaftaran dibuka mulai 16 April hingga 15 Mei. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, target penyaluran beasiswa itu dengan total hingga 2026 sebesar 10 ribu penerima. Sehingga, per tahun dibagi menjadi 2.000 penerima. Para penerima itu berasal dari beberapa kriteria, di antaranya jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, jalur keluarga tidak mampu, dan jalur keagamaan. &rdquo;Setiap tahun kami memberikan kuota 2.000 penerima dengan jalur dan kriteria yang sudah kami rincikan. Memang, beasiswa ini untuk mahasiswa perguruan tinggi, namun beberapa untuk keagamaan yaitu untuk pengurus yang aktif dalam bidang keagamaan baik muslim maupun non muslim,&rdquo; jelas Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo, berharap beasiswa itu menjadi semangat dan motivasi para generasi muda di Sidoarjo&nbsp; serta kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kepada pengurus keagamaan. &rdquo;Semangat generasi penerus ini akan ikut mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo. Sejak 2021, angka IPM Sidoarjo terus menunjukkan tren kenaikan yang positif,&rdquo; kata Ahmad Muhdlor Ali. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo mencatat IPM Kabupaten Sidoarjo 2021 mencapai 81,01 persen, pada 2022 sebesar 81,37 persen, disusul pada 2023 mencapai 81,88 persen. Angka IPM Sidoarjo pada 2023 lebih tinggi dari IPM Jatim sebesar 74,65 persen dan IPM nasional 74,39 persen. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Sidoarjo Mochammad Hudori mengatakan, pendaftaran akan dibuka pada 16 April dan ditutup 15 Mei. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi data dan seleksi yang memenuhi kriteria. &rdquo;Nanti kami targetkan Juli sudah bisa kami berikan untuk masing-masing penerima beasiswa,&rdquo; ucap Mochammad Hudori. Hudori menambahkan, dari total 2.000 penerima itu masing-masing dibagi menjadi kriteria dengan penanggung jawab yang berbeda-beda. &rdquo;Kalau untuk beasiswa keagamaan dari kami (Kesra) itu kuotanya 500 penerima, kemudian dari Dinas Sosial kuotanya juga 500 yaitu bagi mahasiswa yang tidak mampu. Selanjutnya, dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo dengan kuota 1.000 penerima untuk mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non akademik,&rdquo; tutur Mochammad Hudori. Berikut kriteria untuk beasiswa keagamaan :&nbsp; <ol> <li>Hafal minimal 10 (sepuluh) juz Alquran yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan.</li> <li>Pernah juara MTQ tingkat kabupaten atau prestasi lain di bidang keagamaan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan.</li> <li>Santriwan dan santriwati yang berkuliah dan menetap di pondok pesantren yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pondok pesantren.</li> <li>Sebagai guru ngaji di TPA/TPQ/Madin yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala TPA/TPQ dan madrasah diniyah.</li> <li>Jajaran pengurus harian (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara) aktivis organisasi keagamaan tingkat kabupaten/kecamatan dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan SK pimpinan.</li> <li>Non muslim dengan syarat aktif di tempat ibadah.</li> </ol>

Pemkab Sidoarjo kembali membuka program beasiswa pendidikan tinggi dan beasiswa keagamaan pada April dengan sasaran 2.000 penerima

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ahmad Muhdlor Ali

Berita Terkini