<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/WhatsApp-Image-2024-10-18-at-092607-4288457250.jpeg" alt="Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa penyempurnaan lembaga tinggi perlu dilakuan. Di antaranya seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).</p> <p>Doli menyinggung tugas MK yang menangani perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilkada. Sebab menurutnya, MK perlu ditetapkan sebagai lembaga negara yang sangat mulia, apa lagi tugasnya menguji peraturan terhadap konstitusi.</p> <p>"Nah, cuma kemarin saya tidak paham itu, kok tiba-tiba MK juga dilibatkan dalam menyelesaikan sengketa pemilu termasuk Pilkada," ucapnya di Sekretariat Politics &amp; Colleagues Breakfast (PCB), Jakarta Selatan, Jumat (13/6).</p> <p>Menurutnya, hal itu sangat teknis dan bahkan membuat isu citra di MK itu jadi negatif. "Ini yang saya kira harus kita luruskan, menempatkan kembali Mahkamah Konstitusi memang sesuai dengan tempatnya yang mulia itu," kata Doli.</p> <p>Selain MK, Doli mengatakan penguatan lembaga perlu dilakukan terhadap DPD. Dia menilai penting melakukan evaluasi terkait bagi tugas dan fungsi DPD</p> <p>"Mungkin kita harus mengevaluasi soal eksistensi dan keberadaan. Pilihannya banyak, mau diperkuat seperti DPR? Terus pertanyaannya kalau diperkuat berarti ngapain ada dua lembaga yang sama? Atau (DPD) mau dilebur, ditiadakan dan segala macam. Nah itu yang belum lagi kita kaji," kata Doli.</p> <p>Selain itu, menurutnya, posisi MPR juga harus disempurnakan. "MPR ini ya tidak ada GBHN dan segala macam itu. Bersidang? Berapa? Setahun sekali? Tapi ya gitu-gitu aja. Jadi ini juga. Jadi penguatan kelembagaan negara kita," lanjut dia.</p> <p>Doli juga bicara opsi penyempurnaan UUD 1945. Dia menyebutkan bahwa penyempurnaan konstitusi bukan untuk kembali pada perubahan pertama, melainkan untuk menjawab tantangan masa depan.</p> <p>Menurut Doli, persoalan yang terjadi terhadap bangsa terkait dengan sistem konstitusi. "Ternyata problem kita setelah kita kaji, ini juga mungkin bisa sampai kepada problem konstitusi," katanya.</p> <p>Doli tak setuju amandemen UUD dilakukan untuk kembali pada perubahan pertama. Oleh sebab itu, dia lebih memilih diksi penyempurnaan konstitusi. Lantas, kenapa dia menyebutkan penyempurnaan konstitusi?</p> <p class="class-paragraph">"Karena bukan amendemen, karena sekaligus saya mempertegas bahwa standing position saya dengan PCB ini adalah bahwa kita bukan sedang membicarakan tentang akan kembali lagi kepada Undang-Undang 1945," jelas Doli.</p> <p>Doli menyebutkan bahwa pihaknya mau bicara tentang evaluasi terhadap perjalanan 23 tahun hasil amendemen keempat. "Proyeksi kita ke depan sebetulnya konstitusi yang ideal seperti apa yang mau kita bangun," lanjutnya.</p> <p>Doli kemudian mengungkapkan sejumlah alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi. Salah satunya yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.</p> <p>Menurutnya, banyak orang yang mengatakan perjalanan Indonesia ini lebih cenderung ke liberal. "Bahkan ada teman-teman yang mengatakan kita lebih liberal dibandingkan negara yang menganut sistem liberal sekalipun," tutup Doli.</p>

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai bahwa penyempurnaan lembaga tinggi perlu dilakuan.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Nilai Lembaga Tinggi Perlu Disempurnakan

<div id="m#msg-f:1825450661162596732" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/IMG-20250301-WA0016-1402362895.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, meluncurkan forum diskusi Politics &amp; Colleagues Breakfast (PCB).&nbsp;(istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, meluncurkan forum diskusi Politics &amp; Colleagues Breakfast (PCB).&nbsp;(istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825450661162596732-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, meluncurkan forum diskusi Politics &amp; Colleagues Breakfast (PCB). Doli menyatakan, forum ini untuk menjembatani berbagai gap antar pemangku kepentingan, dalam forum informal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komunikasi dalam politik dan pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak hanya wajar, namun juga dibutuhkan, agar tercipta kesepahaman sebelum para pihak bertemu di tempat-tempat resmi, seperti Kementerian maupun gedung parlemen. Pilihan diksi nreakfast berangkat dari semangat pagi yang selalu menyala, segar dan jernih," kata Doli kepada wartawan, Minggu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi II DPR itu menyatakan, ruang PCB bisa diisi untuk berdiskusi dan mencari solus beragam kepentingan. Ia menyebut, diksi Colleagues atau Kolega, didasari bahwa dalam politik atau dunia profesional, tidak ada istilah rival.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melainkan teman berpikir, teman berdebat, meskipun saat itu posisi politiknya berbeda. Dalam kalimat lain, semua pihak merupakan Kolega, selama mereka memiliki misi yang sama, yaitu memajukan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015644233/tertibkan-distribusi-lpg-3-kg-politikus-golkar-minta-bahlil-tutup-celah-untuk-mafia">Tertibkan Distribusi LPG 3 Kg, Politikus Golkar Minta Bahlil Tutup Celah Untuk Mafia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disamping itu saat jam Sarapan, aktivitas</div> <div dir="auto">formal di politik, ekonomi dan pemerintahan belum berjalan," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Doli juga menyinggung bahwa politik merupakan sebuah instrumen perjuangan. Dia berharap, forum PCB akan melahirkan hasil diskusi yang mengantarkan Indonesia meraih cita-citanya sesuai pembukaan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi forum ini harapannya adalah kita bisa mendiskusikan tentang bagaimana kita terus-menerus mencoba membuat sistem poitik, pembangunan dan demokrasi kita semakin hari semakin berkualitas," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, meluncurkan forum diskusi Politics & Colleagues Breakfast (PCB).

Waketum Golkar Doli Kurnia Luncurkan PCB, Harapkan Suara Demokrasi Semakin Berkualitas

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/13_keber-3078070211.jpg" alt="KENALKAN IKN: Presiden Joko Widodo didampingi panglima TNI dan Kapolri saat membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin (6/10). (VIDEO SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KENALKAN IKN: Presiden Joko Widodo didampingi panglima TNI dan Kapolri saat membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin (6/10). (VIDEO SETPRES)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Anggota DPR RI yang sempat menjadi Ketua Komisi II DPR RI 2019&mdash;2024&nbsp;Ahmad Doli Kurnia menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, secara&nbsp;<em>de facto</em>&nbsp;sudah digunakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.</div> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015171417/bendahara-umum-dpp-pdip-olly-dondokambey-bocorkan-megawati-soekarnoputri-putuskan-dukung-pemerintahan-prabowo-gibran">Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey Bocorkan Megawati Soekarnoputri Putuskan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran</a></strong></p> <div>Hal itu, kata Doli, dibuktikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang sudah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024 meski keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota belum ditandatangani.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Walaupun keppres belum keluar, secara&nbsp;<em>de facto</em>&nbsp;sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana," kata Doli dalam keterangannya tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut dia, keppres pemindahan ibu kota itu hanya untuk menguatkan status&nbsp;<em>de facto</em>&nbsp;bahwa Nusantara sudah secara resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.<br /><br />Doli menegaskan bahwa Nusantara sudah menggantikan Jakarta secara undang-undang sehingga tak perlu lagi ada yang mendebatkan masalah ibu kota ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta 'kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu kotanya," kata dia.<br />&nbsp;</div> <div>Meski demikian, dia menilai pemindahan ibu kota baru negara ini bukan perkara mudah. Dalam Undang-undang IKN, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi&nbsp;<em>settle</em>-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045," kata dia.</div> <p>Untuk itu, dia berharap pembangunan IKN bisa menimbulkan dampak nasional, terutama masalah ekonomi.</p> <div>Meski awalnya timbul berbagai perdebatan, dia yakin IKN nantinya akan dinikmati oleh semua orang. (*)</div>

Ahmad Doli Kurnia menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, secara de facto sudah digunakan sebagai ibu kota negara RI

Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia Sebut, secara De Facto, IKN sudah Digunakan sebagai Ibu Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/IMG_5612JPG-1287882906.jpg" alt="Calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KIM menghormati apa pun sikap politik PDIP. Termasuk jika PDIP memilih Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta. Selama memenuhi syarat yang diatur undang-undang, hal itu tidak bisa ditolak.</p> <p>KIM, lanjut dia, juga tidak akan mengubah pilihan politik di Jakarta. Yakni, tetap mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diyakini siap menghadapi situasi apa pun. &rdquo;Kami bismillah jalan terus, kapal sudah berlayar,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Untuk pilgub Banten, Doli mengatakan, situasi bagi Airin tidak mudah. Dinamika politik membuat Airin harus pisah jalan dengan Golkar yang memutuskan mendukung Andra Soni. Airin akhirnya diusung PDIP. &rdquo;Ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pilihan Golkar, lanjut Doli, didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kesepakatan bersama KIM. Secara pribadi, dia menghargai pilihan Airin yang menyeberang ke PDIP. &rdquo;Tentu kita memberikan selamat, memberikan keleluasaan. Itu hak pribadinya Ibu Airin,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Karena itu pula, Doli berharap DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi. Dia beralasan, pilihan Airin masih bisa dipahami. &rdquo;Saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada Bu Airin,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, DPP PDI Perjuangan (PDIP) merilis calon kepala daerah (cakada) untuk Provinsi Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Pengumuman itu berlangsung di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.<strong>(tyo/far/c19/oni)</strong></p>

Untuk pilgub Banten, Doli mengatakan, situasi bagi Airin tidak mudah. Dinamika politik membuat Airin harus pisah jalan dengan Golkar.

Pilgub Banten, Golkar Persilakan Airin Maju dengan Tiket PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Screenshot_2024-08-23-20-57-39-382_comgoogleandroidgm-edit-2415158893.jpg" alt="Topik terkait" width="100%">
<figcaption>Topik terkait</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi sorotan publik luas setelah RUU Pilkada dibatalkan oleh DPR. Publik menyoroti PKPU karena khawatir tiba-tiba aturan yang dibuat tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa DPR akan mengawasi sekaligus memastikan semua aturan yang tertuang dalam PKPU harus selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 dan Putusan Nomor 70 Tahun 2024. "KPU itu kan tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan Pilkada. Dan yang belaku yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengaku DPR akan segera mengesahkan PKPU supaya tidak ada lagi keresahan di kalangan masyarakat dan ada kepastian hukum yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan itu, Ahmad Doli Kurnia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus mengawal putusan MK sejak beberapa waktu belakangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para mahasiwa yang sangat militan mengawal putusan MK dengan menggelar aksi demonstrasi sejak beberapa hari belakangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adik-adik mahasiswa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada adik-adik. Dan saya sangat prihatin kalau ada adik-adik kemarin ada yang cedera, mudah-mudahan cepat sembuh," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ahmad Doli Kurnia juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada akademisi, para guru besar, para tokoh, dan masyarakat sipil yang sudah turun gunung ikut mengawal putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga berterima kasih sudah diingatkan terus ymdan dikawal. Bahkan tadi sore masih ada adik adik mahasiswa yang datang untuk menunjukkan keseriusan," tuturnya.</div>

"KPU itu kan tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan Pilkada. Dan yang belaku yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi".

Berterima Kasih ke Demonstran, Ahmad Doli Kurnia Pastikan PKPU akan Selaras dengan Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/IMG_20240824_215511-1157425003.jpg" alt="Ahmad Doli Kurnia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Doli Kurnia. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR RI menggelar rapat konsiyering pada malam ini, Sabtu (24/8), di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, terkait Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan disahkan dalam waktu dekat. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat konsinyering ini penting digelar untuk tujuan mempercepat pembahasan ketika Rapat Dengar Pendapat yang rencanakan akan digelar pada Senin (26/8) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Supaya nanti pada saat rapat formal, pada saat RDP, semua sudah satu pemahaman tidak banyak perdebatan," kata Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Sabtu (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Doli, pembahasan tentang hal ini sebenarnya sudah direncanakan sejak sekitar dua&nbsp;pekan lalu dengan adanya surat dari KPU dan Bawaslu. Namun beberapa waktu belakangan, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dan mengharuskan dilakukan penyesuaian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad Doli Kurnia menyebut, yang dibahas malam ini adalah beberapa hal penting terkait masalah logistik, tentang dana kampanye, kampanye, hingga soal pengawasan. "Dalam dua minggu ini kan ada peristiwa politik yang luar biasa, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindak lanjuti oleh revisi PKPU," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengungkapkan, revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dipastikannya akan berpedoman pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan akan dibuat selugas mungkin supaya tidak ada multi tafsir yang nantinya malah akan menimbulkan permasalahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan KPU sudah ngirimkan surat edaran ke KPU seluruh Indonesia bahwa hari ini&nbsp; sudah mulai dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah- wakil calon kepala daerah. Rujukannya itu sudah pakai putusan Mahkamah Konstitusi," tegasnya.&nbsp;</div>

Ahmad Doli menyebut, yang dibahas malam ini adalah beberapa hal penting terkait masalah logistik, tentang dana kampanye hingga pengawasan.

KPU Gelar Rapat Konsinyering, Ahmad Doli Kurnia Ungkap Materi yang Dibawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/JKT-1-PLT-KETUM-GOLKAR-AGUS-GUMIWANG-FED-6JPG-3740923472.jpg" alt="PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bursa calon ketua umum Partai Golkar masih berputar-putar. Kali ini pusarannya menyasar wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun, Gibran dinilai tidak bisa menduduki kursi ketua umum Golkar. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan kader partai beringin.</p> <p>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, yang berpeluang menduduki jabatan ketua umum adalah kader partai. Hal tersebut mengacu syarat yang ada dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Karena itu, jika ada sosok eksternal yang ingin menduduki kursi ketua umum, dia harus lebih dulu menjadi kader partai.</p> <p>Bukan hanya itu, dalam AD/ART yang ada saat ini, terdapat pula norma harus berpengalaman di kepengurusan selama lima tahun. Terkait sosok Bahlil Lahadalia, Doli mengakui punya peluang untuk itu. Sebab, Bahlil merupakan bagian dari keluarga besar Golkar. &rdquo;Semua kader yang menjadi keluarga Partai Golkar dan kemudian memenuhi syarat, semuanya punya potensi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Doli juga menekankan bahwa berbagai rekomendasi dan dukungan yang disampaikan organisasi sayap partai maupun DPD kepada Airlangga Hartarto sudah otomatis gugur. Sebab, Airlangga telah menyatakan mundur dari jabatan.</p> <p>Seperti diketahui, Airlangga sejatinya sudah mengantongi banyak dukungan untuk melanjutkan jabatannya. Termasuk dari tiga organisasi pendiri Golkar, yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), PPK Kosgoro 1957, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).</p> <p>Sementara itu, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan tidak akan maju dalam bursa ketua umum. Dia berkomitmen hanya ingin menyukseskan proses peralihan kepemimpinan melalui munas. &rdquo;Saya tidak maju,&rdquo; tegasnya Selasa (13/8) malam.</p> <p>Agus mengatakan, sikap itu diambil bukan karena ada tekanan dari pihak mana pun. Tapi berangkat dari keinginan pribadi. &rdquo;Nggak ada tekanan. Mana yang bisa menekan? Mana bisa Golkar ditekan-tekan?&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, analis komunikasi politik sekaligus founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai ada kekuatan besar yang ingin menguasai Golkar. &rdquo;Kenapa (Airlangga) berhenti tiba-tiba? Karena ada yang mau masuk. Kalau kemudian ada yang ingin masuk, ya tinggal kita lihat saja sekuat apa mereka menghadapi orang luar yang ingin masuk,&rdquo; ujar Hensat, sapaannya, kemarin.</p> <p>Hensat menilai masih ada misteri yang belum terjawab ketika Airlangga menyampaikan pengunduran dirinya. Dia menduga misteri tersebut adalah masuknya Jokowi ke Golkar. Menurut Hensat, seharusnya Jokowi secara adil menyampaikan keinginannya masuk ke Golkar tanpa harus melakukan tindakan represif.</p> <p>&rdquo;Kalau memang arahannya sudah akan ada pergantian kepemimpinan di Golkar dan masuk Pak Jokowi, itu kan tinggal diakui saja oleh Pak Jokowi sehingga masalahnya selesai. Tak ada lagi misteri-misteri,&rdquo; tuturnya. <strong>(far/tyo/c9/oni)</strong></p>

Bursa calon ketua umum Partai Golkar masih berputar-putar. Kali ini pusarannya menyasar wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil Lahadalia Masuk Bursa Caketum Partai Golkar, Gibran Berpeluangkah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/20240813_185133-2449472225.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita hampir dipastikan bakal jadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Hal itu disampaikan Dua Wakil Ketua Umum lainnya, Bambang Soesatyo dan Ahmad Doli Kurnia.</p> <p>Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, saat menghadiri rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/8) malam.</p> <p>"Plt-nya Agus Gumiwang, mudah-mudahan," kata Bamsoet saat memasuki kantor DPP Partai Golkar.</p> <p>Bahkan, Bamsoet juga menyebut Agus yang juga menjabat Waketum Golkar sebagai sahabatnya. "Pak Agus itu sahabat saya. Sahabat saya," ucap Bamsoet.</p> <p>Saat disinggung soal namanya yang digadang-gadang layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya, Bamsoet hanya menjawab diplomatis. "Insya Allah," ungkap Bamsoet.</p> <p>Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dia mengamini bahwa Agus Gumiwang akan ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.</p> <p>"Oleh karena itu emang sudah ada kesepakatan, kami semua sepakat bahwa nanti pelaksana tugasnya pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang nanti akan ditetapkan di pleno ini," ujar Doli.</p> <p>Sementara, Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar terlihat hadir lebih dulu dari Bamsoet dan Doli.&nbsp;Agus Gumiwang hadir ke rapat pleno DPP Partai Golkar sekitar pukul 18.50 WIB.</p> <p>Kedatangan Menteri Perindustrian itu disambut para kader partai berlambang pohon beringin. Agus Gumiwang juga sempat menyapa para awak media yang meliput rapat pleno Partai Golkar.</p> <p>"Halo," tutur Agus Gumiwang saat memasuki kantor DPP Partai Golkar.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014969830/golkar-tak-akan-lakukan-voting-untuk-tentukan-plt-ketum-pengganti-airlangga-hartarto">Golkar Tak Akan Lakukan Voting untuk Tentukan Plt Ketum Pengganti Airlangga Hartarto</a></strong></p> <p>Agus Gumiwang disebut-sebut bakal menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, setelah Airlangga Hartarto memutuskan untuk mengundurkan diri, pada Sabtu (10/8).</p> <p>Dalam kesempatan ini, Agus Gumiwang menyatakan bahwa semua Wakil Ketua Umum Partai Golkar punya hak untuk maju sebagai Plt Ketua Umum. "Semua Wakil Ketua Umum punya hak," singkat Agus Gumiwang menandaskan.</p>

Dua Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo dan Ahmad Doli Kurnia membenarkan bahwa Agus Gumiwang akan ditunjuk jadi Plt Ketum Partai Golkar

Agus Gumiwang Bakal Jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia: Kami Semua Sepakat 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/Doly-1854166906.jpg" alt="Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendatangi kantor KPU RI.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Golkar tidak akan mempersoalkan bila tidak mendapat kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Mereka akan menghormati bila nanti akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan menduduki kursi tersebut untuk kedua kali secara beruntun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Bila ada lebih dari satu partai yang mendapat perolehan suara terbanyak, maka perolehan suara nasional akan menjadi penentu akhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apapun hasilnya nanti, kita akan menghormati dan itu kita sesuaikan dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku saja," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain, dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pemilihan pilpres," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, saat ini KPU masih menghitung konversi perolehan kursi di DPR RI. Dijadwalkan hasil perhitungan akan diumumkan pada sabtu lusa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU RI akan membuat, menggelar pleno lagi, mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk mengumumkan hasil konversi suara ke kursi. Jadi sebetulnya kita akan lihat besok hasilnya seperti apa," pungkas Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg) 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada&nbsp;Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).&nbsp;PDIP&nbsp;meraih suara tertinggi, sebesar 25.387.279 suara atau 16,72 persen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada dari raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal serupa juga tertuju pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu kembali gagal melenggang ke Senayan. Sebab, raihan suara PPP dan PSI kurang dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.</div>

KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg) 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak pada Pemilu 2024.

Golkar Tak akan Persoalkan Bila Kursi Ketua DPR RI Kembali Diduduki PDI Perjuangan

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/WhatsApp-Image-2023-11-22-at-092815-2228389804.jpeg" alt="Ilustrasi OTT Bawaslu Medan/Freepik.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OTT Bawaslu Medan/Freepik.com</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, merasa malu dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat anggota komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.<br /><br />Dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia, ia meminta supaya Bawaslu RI segera mengambil tindakan tegas&nbsp;terkait OTT yang menjerat Bawaslu Kota Medan.<br /><br />Kemudian, Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan jika anggota Bawaslu yang terindikasi dipanggil Polda berjumlah lima orang.<br /><br />"Hari ini lima-limanya (Anggota Bawaslu Kota Medan) dipanggil sama Polda dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di kota Medan juga," kata Doli yang dikutip JawaPos.com dari&nbsp;<a href="https://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700706781206000&amp;usg=AOvVaw2-y6XqjJ_-R1NAO1FykE1E">dpr.go.id</a>, Rabu (22/11).<br /><br />"Ini persoalan sangat serius tinggal 80-an hari lagi, ada penyelenggara kena OTT. Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus mengambil sikap tegas tentang itu. Walaupun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu," imbuhnya.<br /><br />Selanjutnya, setelah adanya OTT tersebut, Doli mengaku langsung mengundang Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU RI untuk membahas soal kejadian tersebut.<br /><br />Lantaran, dengan adanya kejadian OTT akan berdampak tidak percayanya masyarakat kepada penyelenggara pemilu.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013308576/agil-akbar-tak-mau-melepas-jabatannya-belum-tetapkan-pengganti-ketua-bawaslu-surabaya">Agil Akbar Tak Mau Melepas Jabatannya, Belum Tetapkan Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya</a></strong><br /><br />"Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara Pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada Pemilunya. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu,"<br /><br />Menurutnya, kasus OTT tersebut sangat memalukan sekali, karena uang yang mau diambil jika dibagi hanya Rp.5 juta per orang.<br /><br />"Ini menurut saya memalukan sekali, karena yang mau dicolong pun kalau dibagi katanya cuma Rp5 juta per orang," ucap Politis Fraksi Partai Golkar ini.<br /><br />Diketahui, Komisioner Bawaslu Kota Medan, Azlansyah Hasibuan (32) terjerat OTT oleh tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Provinsi Sumut di salah satu hotel di Kota Medan.<br /><br />Tak hanya Azlansyah, Polisi juga meringkus dua orang lainnya yaitu Indra Gunawan (25) dan Fahmi Wahyudi Harahap (29). Ketiganya tertangkap tangan saat menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan.<br /><br />Kemudian, Azlan di-OTT pada Selasa, 14 November 2023 malam di Hotel JW Marriott, Medan. Azlan diduga ditangkap atas dugaan suap dari salah satu Caleg Partai.<br /><br />Masih dilansir dari&nbsp;<a href="https://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700706781206000&amp;usg=AOvVaw2-y6XqjJ_-R1NAO1FykE1E">dpr.go.id</a>, dari OTT Bawaslu Kota Medan, ditemukan barang bukti berupa uang puluhan juta yang dikabarkan turut diamankan.</p> <p>Plt Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Wahyu Kuncoro membenarkan adanya OTT Bawaslu Medan ini.<br /><br />***</p>

Ketua Komis II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, merasa malu dengan adanya Operasi Tangkap Tangan yang menjerat Bawaslu Kota Medan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahmad doli kurnia

Berita Terkini