<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/znvdhfEkiCGFMiD1sUKgW5uYv1nTJ5Q6h02VGSDC-1-2492983124.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons keterangan ahli bahasa, Frans Asisi Datang, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/6). Hasto menyebut, keterangan ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI) itu hanya menguntungkan kepentingan penyidikan. "Jadi keterangan saksi ahli tadi nampak bahwa ilustrasi yang disampaikan, konteks yang disampaikan itu berasal dari penyidik," kata Hasto disela-sela persidangan. Hasto menyebut, Jaksa menggunakan keterangan Frans sebagai ahli bahasa untuk memenuhi kepentingan dakwaan. "Sehingga tentu tujuan maksudnya kita bisa paham untuk terhadap kepentingan-kepentingan dari penyidik yang bertindak sebagai pemeriksa, sebagai saksi pokoknya merangkap banyak," ujarnya. Ia mencontohkan, keterangan Frans yang dimanfaatkan mengenai kontes percakapan yang ditemukan pada pesan WhatsApp Hasto kepada ponsel Saeful Bahri pada 16 Desember 2019. Menurut dia, pesan tersebut berisi tentang adanya penggunaan uang Rp 200 juta dari Rp 600 juta untuk uang muka penghijauan. "Ketika teks analisis kalimat, tadi ada 600 untuk DP 200 dulu. Tapi karena ada perspektif yang dibangun oleh penyidik, muncullah otak-atik 600 dikurangi 200, ini kan di luar dari teks," tegas Hasto. Adapun, Hasto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP. &nbsp;

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi keterangan ahli bahasa di sidang KPK, menilai ada kepentingan dalam dakwaan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Ahli Bahasa yang Dihadirkan Jaksa ke Ruang Sidang Hanya untuk Kepentingan Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Prof-Mahsun.jpg" alt="Guru Besar Linguistik Universitas Mataram Prof Mahsun. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Linguistik Universitas Mataram Prof Mahsun. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>PERPRES Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang terbit pada 9 Oktober lalu mengatur detail penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Mulai mengatur komunikasi di linstansi pemerintah, swasta, penamaan gedung, hotel, apartemen, hingga perjanjian internasional. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto bersama Guru Besar Linguistik Universitas Mataram Prof Mahsun:  Apa komentar Anda terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Penggunaan Bahasa Indonesia? Sebenarnya ini kan sudah lama. Ada UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, sudah jelas itu. Kemudian, ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Itu tentang pengembangan. Nah, dalam aturan yang dibuat Pak Jokowi, sebenarnya dasarnya adalah dua aturan tersebut. Mengenai pidato kenegaraan di luar negeri, seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bagus. Artinya, Pak Jokowi sudah mulai sadar bagaimana peran bahasa dalam membangun nasionalisme kita. Sebab, bahasa Indonesia itu kan menggambarkan bahwa kita ini orang Indonesia. Coba lihat, presiden Prancis dan Jepang tidak akan pernah mau pakai bahasa Inggris. Mereka akan memakai bahasa negara mereka. Hanya kita saja yang latah. Menurut saya, keluarnya perpres yang baru ini semakin mempertegas.  Apa memang perlu diatur masalah keseharian berbahasa di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta? Jadi begini, jangan disalahtafsirkan. Jadi, itu perpres yang keluar ini pasti bersumber pada UU Nomor 24/2009. Jelas fungsi bahasa di situ. Bahasa Indonesia, daerah, asing jelas itu fungsinya. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta karena di situ ada interaksi antaretnis/antarsuku. Bukan sesama etnis. Tidak mungkin dalam suatu perusahaan atau instansi hanya terdiri atas satu suku. Pasti dari berbagai macam suku. Nah, bahasa daerah boleh digunakan jika dilakukan di komunitas etnis tersebut. Jadi, ketika dengan etnis lain, misalnya orang Jawa sama Jawa boleh ngomong bahasa Jawa kareba itu memang fungsi bahasa daerah. Digunakan untuk komunikasi intraetnis. Ketika antaretnis, baru digunakan bahasa Indonesia. Itu yang dimaksudkan di situ.  Jadi, langkah pemerintah menerbitkan perpres tersebut sudah tepat? Malah bagus sekali. Ada peraturan hitam di atas putih yang mengatur bahwa berbahasa harus menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Juga dalam forum internasional. Di UU Nomor 24/2009 sudah jelas. Kedudukan UU lebih tinggi daripada perpres. Nah, jadi perpres itu tidak akan bertabrakan dengan peraturan di atasnya. Jadi semacam model pakaian. Kalau mau renang, jangan pakai jas. Mau datang ke peseta, jangan pakai bikini. Harus memakai busana yang pas sesuai dengan kondisi.  Bagaimana kalau ada kerja sama dengan luar negeri? Harus gunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita, misalnya ada orang perusahaan Amerika Serikat, harus berbahasa Inggris. Jangan! Kita jangan melayani mereka. Mereka datang di negara kita, harus menggunakan bahasa kita. Pekerja asing itu harus ada standar kompetensi minimal berbahasa Indonesia melalui UKBI  (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia). Semacam TOEFL bahasa Indonesia. Justru bagi orang asing itu harus memiliki kompetensi minimal bahasa Indonesia, paling tidak menggunakan penerjemah

Prof Mahsun: Bangun Nasionalisme Melalui Berbahasa yang Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/hut-ri-ke-72-mana-penulisan-yang-benar-ini-kata-ahli-bahasa_m_151312.jpeg" alt="Logo 72 tahun Kemerdekaan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Logo 72 tahun Kemerdekaan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini banyak pusat perbelanjaan, perusahaan, maupun media yang barangkali masih keliru dalam menuliskan ucapan Hari Ulang Tahun (HUT) bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada beragam versi pula yang tertulis di setiap spanduk atau gapura. Setidaknya ada tiga versi yang selama ini tertulis. Niatnya baik, untuk membuat pesta kemerdekaan lebih semarak. Versi 1 HUT RI ke-72 Apakah itu berarti ada RI pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Versi 2 HUT ke-72 RI Apakah itu berarti merupakan ulang tahun yang ke-72 bagi RI. Versi 3 "Dirgahayu HUT" Betulkah maknanya berlebihan atau kurang efektif? Karena Dirgahayu dan HUT maknanya sama. "Kalau Dirgahayu artinya semoga panjang umur. Kalau 'Dirgahayu HUT' yang panjang umur hari ulang tahunnya, bukan Indonesia," kata kata Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI) Syahrial kepada JawaPos.com, Rabu (15/8). Syahrial menilai paling tepat adalah versi pertama. Asalkan antara HUT dan RI harus dipakaikan tanda hubung. "Yang pertama saja, tapi antara HUT dan RI pakai tanda hubung. Jadi, HUT-RI ke-72 Dirgahayu," jelasnya. "Tanda hubung menyatukan HUT dan RI. Jadi maknanya benar," tutupnya.

HUT RI ke-72, Mana Penulisan yang Benar? Ini Kata Ahli Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/begini-saran-ahli-bahasa-untuk-pahami-isi-pidato-ahok-di-pulau-seribu_m_119605.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Bambang Kaswanti Purwo menyebutkan, pada dasarnya ada perbedaan dalam memaknai pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu. Perbedaannya terletak pada situasi pada para pendengar dan penyimak pidato kontroversial itu. Situasi pertama adalah mereka yang menyaksikan langsung pidato di Kepulauan Seribu, kedua adalah mereka yang tidak menyaksikan pidato tetapi menonton video-nya. Serta ketiga adalah mereka yang tidak menyaksikan langsung dan tidak menonton video tetapi hanya tahu dari media sosial. "Kalau dari contoh tiga kasus tadi, yang pemahamannya paling sempurna adalah yang pertama," ujar Bambang di depan Majelis Hakim dalam sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu mengatakan, contoh di atas berlaku untuk semua orang. Termasuk dia dan saksi-saksi ahli sebelumnya. Mendengar itu, pengacara Ahok pun meminta pendapat Bambang. Masalahnya, orang yang menyaksikan langsung di Kepulauan Seribu tidak ada yang memermasalahkan pidato mantan Bupati Belitung Timur itu. Seperti diketahui, pidato Ahok baru ramai diperbincangkan setelah video-nya viral di media sosial. Pengacara bertanya kenapa pidato yang disebar di media sosial justru berdampak lebih besar. Bambang mengatakan itu merupakan alasan dia tertarik dengan kejadian ini. Dia pun menekankan bahwa memaknai pidato harus dengan konteksnya. "Untuk memberi pemahaman ke masyarakat bahwa pemaknaan sangat konteks," tegas Bambang. (uya/JPG)

Begini Saran Ahli Bahasa untuk Pahami Isi Pidato Ahok di Pulau Seribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ringankan-ahok-begini-analisa-ahli-bahasa-soal-almaidah-51_m_119540.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain ahli hukum pidana dari Universitas Soedirman, tim penasihat hukum terdakwa perkara penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menghadirkan ahli Bahasa Indoonesia sebagai saksi ahli yang meringankan. Adapun ahli bahasa yang dihadirkan adalah Bambang Kaswanti&nbsp; dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Dia menilai pidato Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah tidak memiliki konteks Pilkada. Bambang menuturkan, paragraf di mana Ahok menyinggung surat Al-Maidah bukan merupakan induk utama dari pidatonya. "Ini termasuk anak kalimat," kata Bambang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Guru Besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta itu menjelaskan, kalimat 'orang membohongi pakai surat Al-Maidah' termasuk kalimat aktif. "Kalau kita jadikan kalimat aktif, maka artinya ada orang yang membohongi," terangnya. Ketua Majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto lalu menanyakan mengapa perkataan Ahok tersebut tidak relevan dengan kalimat sebelumnya yang berbicara soal program. "Ini kan budidaya ikan, tidak milih saya itu konteks Pilkada, bagaimana ahli menjelaskan ini?," tanya Dwiarso. Selanjutnya, Bambang menjawab, konteks pilkada baru muncul pada menit ke sebelas. Dalam keseluruhan pidato Ahok terdapat 14 kata berbau pilkada. Empat di antaranya berbunyi 'Jangan pilih saya' dan 'kalau saya tidak terpilih program jalan terus'. "Tetap kalimat pidato bebas program yang masih menjadi mayoritas disana," jelasnya. Oleh karena itu, Bambang meminta agar tidak melihat sebagian kalimat yang sebenarnya bukan merupakan konteks dari pidato yakni tentang program budidaya ikan. (uya/JPG)

Ringankan Ahok, Begini Analisa Ahli Bahasa Soal Almaidah 51

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ahli-bahasa-surah-almaidah-ayat-51-bukanlah-kebohongan_m_117661.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Bahasa dari Universitas Indonesia (UI) Rahayu Surtiati yang dihadirkan tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa perkara penodaan agama memberikan kesaksian di depan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dalam kesaksiannya, Rahayu menilai surah Al-Maidah ayat 51 sejatinya bukanlah sebuah kebohongan. Akan tetapi siapa saja bisa menggunakan hal apapun untuk membohongi orang lain. "Saya bukan ahli agama Islam, tapi menurut saya, Surat Al-Maidah 51, sebuah surat dalam Al-Quran, bukan merupakan kebohongan. Tetapi, orang bisa pakai apa saja untuk membohongi," kata Rahayu Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Pendapat Rahayu soal itu diungkapkan usai menjelaskan penggalan ucapan Ahok yang berbunyi 'Jangan mau dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu'. Sebelumnya Rahayu telah di-BAP oleh polisi untuk meneliti ucapan Ahok melalui video kunjungan kerjanya ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dengan durasi satu jam 40 menit lebih. Rahayu menuturkan, ucapan Ahok dalam video kunjungan kerja tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Sehingga, ada subjek atau objek yang tidak disebutkan ketika ucapan disampaikan secara lisan. Lebih lanjut dikatakannya, ucapan mantan Bupati Belitung Timur itu soal jangan mau dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 berangkat dari pengalaman pribadi Ahok. "Hal itu dilihat dari kalimat pembuka Ahok yang diucapkan, 'Saya mau cerita'," tuturnya. (uya/JPG)

Ahli Bahasa: Surah Almaidah Ayat 51 Bukanlah Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/adu-argumen-ahli-bahasa-dan-kuasa-hukum-ahok-berlangsung-sengit-simak-nih_m_109394.jpeg" alt="Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama tim kuasa hukumnya." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersama tim kuasa hukumnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humprey Djemat selaku salah satu anggota kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat bertanya kepada ahli Bahasa Indonesia, Mahyuni yang dihadirkan di sidang penistaan agama ke-10. Humprey menanyakan soal buku karangan kliennya, pasalnya di buku itu, kliennya kembali menyinggung Surah Al-Maidah ayat 51. Buku itu berjudul "Merubah Indonesia". Sengaja Humprey menanyakan hal itu karena ahli sempat berkata bahwa sesuatu yang tertulis bisa lebih dipertanggungjawabkan. "Bagaimana penilaian anda sebagai ahli? tanya Humprey ke Mahyuni di persidangan di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/2). Namun bukannya menjawab, ahli malah enggan berkomentar. "Tentu itu beda," balas Mahyuni. Antara Humprey dan Mahyuni lantas adu argumen saat keduanya saling tak terima dengan penjelasan masing-masing pihak. Melihat hal itu, Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto langsung menengahi. "Ada hubungan atau tidak biar majelis yang menilai. Kalau yang dibaca tadi apa maksudnya? Anda sebagai ahli bukan fakta, ini mengenai teks yang dibaca, analisis anda bagaimana?" tegas Dwiarso seraya meminta Mahyuni membaca isi buku karangan Ahok itu. Usai membaca, Mahyuni berkata bahwa isi buku itu adalah semata-mata kampanye. "Isinya materi kampanye, serangan kepada pihak yang lain. Tidak ada kata-kata terhadap ulama, adanya kata oknum elite. Tidak ada kata Al-Maidah bohong," tukasnya. (elf/JPG)

Adu Argumen Ahli Bahasa dan Kuasa Hukum Ahok Berlangsung Sengit, Simak Nih!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ahli-bahasa-sebut-pidato-ahok-mengubah-mindset-warga_m_109392.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kesaksian di sidang perkara penistaan agama, saksi ahli Bahasa Indonesia, Mahyuni menyebut pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) banyak menyinggung hal negatif. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ahok lantas menanyakan mengapa Mahyuni bisa menyipulkan demikian. "Mengapa saudara lebih banyak memaknai hal negatif (isi pidato)? Padahal terdakwakan menyampaikan hal yang mulia. Di mana isi Surah Al-Maidah itu yang kita yakini sebagai suatu kebenaran," ucap salah satu kuasa hukum Ahok Senin (13/2). Lalu Mahyuni menerangkan hal itu berdasarkan keilmuannya, bahwa dia hanya mengartikan sebagain saja dari pidato di Kepulauan Seribu itu, tidak menyeluruh. "Karena saya ahlinya, itu keyakinan saya (makna negatif). Dalam perkataan ada kalimat yang punya makna, dalam hal ini yang diartikan hanya 12 detik. Ya hanya 12 detik karena cuma itu kepentingan saya. Yang lain tidak ada kepentingan," terang dia. Ahli dari Universitas Mataram ini menambahkan, Ahok dalam pidatonya berupaya mengubah pola pikir warga Kepulauan Seribu saat berkata soal Surat Al-Maidah Ayat 51. "Ada tuduhan bahwa sumber itu (surat Al Maidah) adalah sumber kebohongan, bahwa yang bicara juga membohongi yang mendengar, dan bertujuan agar yang mendengar berubah mindset-nya," tukas dia. (elf/JPG)

Ahli Bahasa Sebut Pidato Ahok Mengubah Mindset Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasto-kita-beri-kesempatan-ahok-menikmati-hidup-pribadinya-dulu_m_.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menikah di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menikah di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu ahli bahasa dari Universitas Mataram, Husni Muadz mengkritisi kata dibohongi yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, apa yang diucapkan pria yang karib disapa Ahok itu merupakan instrumen tak netral yang bersifat merendahkan saat disandingkan dengan kata Al Quran. Maka itu, ucapan Ahok itu merupakan penistaan agama. "Dalam perkataan itu, ada instrumen kata 'pakai', lalu ada kata benda (Al Maidah). Nah, dalam frase itu (pakai Surat Al Maidah), bergantung pada kata kerjanya," ujar Husni Muadz di Mabes Polri, Selasa (15/11). Dia menerangkan, dalam frase "dibohongi pakai Surat Al Maidah," kata kerja dibohongi itu merupakan instrumen tak netral yang juga berarti kebohongan sehingga saat disandingkan dengan kata pakai Al Maidah itu memiliki nilai yang merendahkan isi Al Quran. Apalagi, dalam konteks umat Islam, Al Quran itu memiliki nilai mutlak kebenarannya. "Al Quran (beserta isinya, termasuk surat Al Maidah) itu sudah mutlak, sudah final (kebenarannya) bagi umat Islam. Kemudian disandingkan instrumen ituh (dibohongi)," tuturnya. "Secara bahasa, disitu penistaannya. Dengan dia mengundang instrumen yang kebetulan isinya Al Quran. Kenapa tak pakai buku yang lain misalnya, kenapa pakai Al Quran. Disandingkan dengan kata-kata kebohongan," timpal dia. Dia menjelaskan, saat mengeluarkan kata-kata itu, Ahok dalam posisi sadar. Sebab, jika tidak sadar, Ahok pun tak mungkin berkata menistakan agama itu. (elf/JPG)

Ahli Bahasa: Kata-kata Ahok Merendahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64453_83552_Ahok-4.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu ahli bahasa, Neno Warisman menjelaskan, proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tanpa ada tanya jawab. Melainkan hanya ringkasan saja. &quot;Berlangsung hanya ringkasan-ringkasan saja belum berlangsung dialog,&quot; kata Neno di Mabes Polri, Selasa (15/11). Lalu, baru dilakukan penayangan rekaman video Ahok saat berada di Kepulauan Seribu. Menurut Neno, dari situ telah mendapatkan poin soal penistaan agama. &quot;Sayang waktunya selama 48 menit agak ngantuk juga melihat videonya, setelah ditayangkan, dari ahli bahasa kita betul-betul temukan secara bahasa maupun niat itu bisa dibuktikan dari bahasa bahwa memang terjadi penistaan, itu bukan omong kosong itu benar,&quot; tegasnya. (elf/JPG)

Ahli Bahasa: Sudah Ketemu Penistaan Agamanya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahli bahasa

Berita Terkini