<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pegawai-KPK-Dery-1.jpg" alt="Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk dapat menganulir UU Nomor 30/2002 hasil revisi. Harapan ini bisa jadi pertimbangan Presiden setelah dilantik pada periode kedua.  "Kami masih berharap, memohon, mudah-mudahan Bapak Presiden (Jokowi) setelah dilantik, memikirkan kembali untuk bersedia menerbitkan perppu yang sangat diharapkan oleh KPK," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/10).  Terkait UU KPK hasil revisi yang secara sah mulai berlaku pada Kamis (17/10) ini, kata Agus, pimpinan KPK sudah bertemu dengan jajaran struktural internal untuk menyusun peraturan teknis sesuai dengan UU KPK hasil revisi. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan kinerja KPK dari berlakunya UU KPK hasil revisi.  "Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran struktural di KPK walaupun sebelumnya kita sudah ada pertemuan. Ini untuk mengantisipasi hal yang akan dihadapi KPK (setelah UU KPK hasil revisi diberlakukan)," terang Agus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pimpinan-KPK-Lantik-Sekjen-dan-Direktur-Baru-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) diapit dua pejabat struktural KPK usai dilantik yaitu Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). Dua pejabat struktur" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) diapit dua pejabat struktural KPK usai dilantik yaitu Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa dan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). Dua pejabat struktur</figcaption>
</figure> Gelombang penolakan atas UU KPK yang sudah revisi semakin kencang. Presiden Jokowi diminta tidak ragu terbitkan perppu KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Terlebih setelah berlakunya UU KPK hasil revisi, lanjut Agus, pegawai KPK nantinya menjadi aparatur sipil negara (ASN). Bukan lagi independen seperti sebelumnya. "Yang sangat krusial, yang menyangkut banyak orang, itu terkait transisi SDM. Itu yang kita juga bicarakan jauh-jauh hari," ujarnya.  Tak hanya itu, yang juga merubah kinerja KPK, Agus mencontohkan mengenai status pimpinan KPK yang pada UU KPK lama menyebut, pimpinan KPK adalah pejabat negara, penyidik dan penuntut umum serta bersifat kolektif kolegial. Sementara pada UU KPK hasil revisi tidak.  Dalam Pasal 21 UU KPK hasil revisi, pimpinan KPK hanya disebut sebagai pejabat negara dan bersifat kolektif kolegial. Sehingga pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut.  Kendati demikian, Agus akan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham guna memastikan apakah UU KPK hasil revisi berlaku hari ini atau tidak. Namun dia menegaskan KPK akan bekerja seperti biasa.

Ketua KPK Harapkan Jokowi Keluarkan Perppu Usai Pelantikan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketua-kpk-pinjam-uang-secara-online-berpotensi-tipikor-dan-tppu_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Raharjo, saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Raharjo, saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, pinjaman uang secara online berpotensi melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Potensi tersebut terjadi apabila penyedia jasa keuangan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tadi Pak Wimboh (Ketua OJK) saat berangkat ke sini bisik-bisik ke saya, yang namanya memberikan pinjaman online kalau tidak berizin potensi korupsi sangat besar atau potensi TPPU sangat besar," kata Agus di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (26/2). Agus menuturkan, sumber uang yang digunakan dalam pinjaman online tersebut harus jelas asalnya. Hal ini dilakukan agar peminjam tidak mudah terjerat Tipikor maupun TPPU. "Uang yang dari mana tidak tahu karena orang tidak berizin, e-commerce tidak berizin kemungkinan menjadi pencucian uang sangat besar," ucap Agus. Oleh karena itu, Agus manyarankan agar e-commerce segera mengantongi izin dari OJK. Hal ini untuk mencegah adanya suatu hal yang tidak diinginkan. "Kemudian harus tahu yang berikan pinjaman siapa dan asal uang dari mana. Kalau tidak berizin, terbuka kemungkinan dana berasal money laundering, maka marilah berizin jadi tahu yang berikan pinjaman siapa, jangan-jangan nanti dana money laundering narkoba, ini kan tidak boleh," jelasnya.

Ketua KPK: Pinjam Uang Secara Online Berpotensi Tipikor dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-suap-sgd-280-ribu-hakim-merry-purba-ditetapkan-tersangka_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Raharjo (tengah), saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Hakim Adhoc Tipikor Medan Merry Purba sebagai tersangka, Jakarta, Rabu (29/8)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Raharjo (tengah), saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Hakim Adhoc Tipikor Medan Merry Purba sebagai tersangka, Jakarta, Rabu (29/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan hakim Adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba sebagai tersangka kasus korupsi. Merry ditetapkan tersangka karena diduga menerima duit suap dari seorang terdakwa kasus korupsi atas nama Tamin Sukardi. Tak hanya itu, lembaga antirasuah juga menetapkan tiga pihak lain sebagai tersangka. Mereka yakni Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. "Setelah melakukan pemeriksaan awal pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh hakim PN Medan secara bersama-sama terkait putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/8). Agus menyebut total commitment fee dari Tamin ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin. "Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," beber Agus. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, lembaga yang digawangi Agus cs ini, KPK sempat mengamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Setyo Wibowo, serta seorang hakim lainnya bernama Sontan Merauke Sinaga. Namun mereka tidak ditetapkan sebagai tersangka karena belum tercukupinya alat bukti. Sementara itu, atas perbuatannya, selaku penerima, Merry bersama Helpandi dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dnegan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Tamin dan Hadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terima Suap SGD 280 Ribu, Hakim Merry Purba Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-sebut-tak-ada-mutasi-jabatan-untuk-novel-baswedan_m_231206.jpg" alt="Novel Baswedan (ketiga dari kiri) usai acara penyambutan dirinya kembali bekerja, Jumat (27/7)" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan (ketiga dari kiri) usai acara penyambutan dirinya kembali bekerja, Jumat (27/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan akhirnya kembali bekerja setelah dirinya vakum selama 16 bulan lamanya. Kevakuman Novel dikarenakan menjalani pengobatan mata akibat mengalami penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Acara penyambutan Novel pun dilakukan secara besar-besaran. Semua pegawai lembaga antirasuah turut hadir dalam acara yang digelar di lobby Gedung KPK ini.&nbsp;Acara juga dihadiri dua pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Dalam acara ini tampak hadir juga dua mantan pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Selain itu hadir pula Ketua Pemuda Muhammadiyah yang sering mendampingi Novel yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak dan sejumlah pegiat antikorupsi. Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan sambutan sekaligus memastikan bahwa Novel Baswedan akan tetap bekerja sebagai penyidik KPK. &ldquo;Selamat datang Novel. Anda adalah warga kami, insan KPK. Oleh karena itu kami akan terima sepenuh hati. Tetap bertugas seperti semula dan tidak ada mutasi,&rdquo; ungkap Agus dalam sambutannya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7). Agus menyebut bahwa selama Novel pergi menjalani pengobatan setelah disiram air keras, KPK melakukan pengangkatan pegawai. Sehingga ia berharap dengan hadirnya Novel, akan memberikan semangat baru bagi seluruh pegawai KPK. &ldquo;Dengan adanya Novel lagi bertugas di penyidikan, mudah-mudahan memberikan semangat baru, inspirasi, memberikan juga teladan yang sangat baik untuk kita maju dan berkembang,&rdquo; harapnya. Dalam sambutannya, Agus juga menjelaskan bahwa dirinya akan menanyakan kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus Novel Baswedan. Selain itu, pihaknya juga akan menanyakan bagaimana pengobatan Novel selanjutnya. &ldquo;Kita usahakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fasilitas (kesehatan) yang baik. Insya Allah, walaupun tidak sembuh 100 persen, tapi bisa mencapai sebaik-baiknya yang bisa dicapai oleh ilmu kedokteran,&rdquo; tutupnya.

Pimpinan KPK Sebut Tak Ada Mutasi Jabatan untuk Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebaran-ketua-kpk-rindu-mandi-air-gunung-dan-baju-baru-dari-ibu_m_1528984537_219563.jpeg" alt="Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momentum Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan setiap umat Islam untuk saling bermaaf-maafan. Selain itu, di hari kemenangan ini biasanya digunakan oleh umat Muslim untuk saling bersilaturahmi kepada sanak keluarga dan handai tolan. Hal ini juga dilakukan Ketua KPK Agus Raharjo. Di hari Lebaran, Agus mengaku tak pernah meninggalkan aktivitas khusus yang dilakukan bersama keluarga, seperti pulang ke kampung halaman di Magetan, Jawa Timur, walau sekadar mandi di air pegunungan yang sejuk dan menikmati suasana pegunungan. "Pulang kampung, mandi air pegunungan yang sangat sejuk di Magetan," katanya saat berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (14/6). Selain itu, santapan khas daerahnya juga selalu menjadi hal yang dinanti untuk bisa dinikmati bersama keluarga pada hari Lebaran. Apalagi ketupat sayur yang pasti menjadi menu santapan Idul Fitri. Saat Hari Raya Idul Fitri, kata Agus, memang tak ada ketupat Lebaran yang dapat dinikmatinya. Ketupat Lebaran, kata mantan Kepala LKPP ini, baru bisa dia nikmati saat tradisi bakda kupat atau kupatan tiba. Bakda kupat sendiri dilakukan setelah lima hari Lebaran. "Di kampung saya, ketupat itu tidak dibuat bertepatan dengan Hari Idul Fitri. Ketupat dibuat lima hari setelah Idul Fitri, disebut kupatan (bakda kupat)," jelasnya.  Namun, tak sampai di situ, walau tak bisa menikmati ketupat saat hari-H Lebaran, segala jenis makanan, lanjut Agus, begitu melimpah ruah. Ini karena anggota keluarga muda membawa ketupat kepada keluarga yang tua. "Karena ibu saya tinggal dengan nenek, banyak yang mengirim ketupat ke rumah kami. Makanya, saya sebut tadi makanan berlimpah," ungkapnya. Setiap Lebaran, Agus mengaku selalu teringat masa-masa kecilnya sewaktu hidup di desa. Agus bercerita jika masa kecilnya begitu bahagia ketika saat Lebaran mendapatkan baju baru dari orang tuanya. Hal lain yang juga membuat dirinya gembira, yakni ketika dirinya diberi uang yang nilainya tak seberapa oleh tetangganya, saat dirinya diminta mengantarkan bingkisan makanan oleh orang tuanya. Momentum ini selalu membekas di hatinya dan membuat dirinya sebagai anak kecil dulu begitu senang. Sebab, bukan nilai uangnya yang membuat bahagia, tapi yang paling membuatnya berkesan adalah nilai hubungan timbal baliknya yang saling menjaga tali silaturahmi. "Sedikit uang (tidak diamplopi) diberikan oleh orang tua kepada anak kecil yang antar bingkisan (ketupat/makanan), jadi sifatnya timbal balik, saling memberi," ujarnya. Kini, menurut Agus, tradisi ini justru berbalik dan luntur. Sebab, berbeda dengan budaya anak kecil dulu yang tak mencari hal materiil, kini banyak anak kecil berbondong-bondong mendatangi orang tua agar diberi amlop berisi uang. "Di kota lain, setelah saya dewasa, saya saksikan anak-anak kecil berombongan, datangi orang tua, ngumpulin amplop. Budaya seperti itu, dulu, tidak ada di lingkungan kami," tukasnya. Agus berharap para orang tua sekarang agar mengikis budaya yang tak baik tersebut, sehingga sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik nantinya.

Lebaran, Ketua KPK Rindu Mandi Air Gunung dan Baju Baru dari Ibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tidak-ajukan-banding-atas-vonis-setya-novanto_m_208012.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo saat diwawancarai awak media di kantor DPR Jakarta, (27/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo saat diwawancarai awak media di kantor DPR Jakarta, (27/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo menyatakan lembaga antirasuah tidak akan mengajukan banding terhadap vonis yang sudah diterima oleh terdakwa Setya Novanto. Ini karena menurut&nbsp;Agus, karena hukuman yang diterima&nbsp;oleh mantan Ketua DPR itu&nbsp;tersebut dinilai telah sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. "Kalau dari pihak KPK mungkin tidak ada banding," ungkapnya di Jakarta, Jumat (27/4). Sementara itu, di tempat terpisah, ketika dimintai tanggapanya perihal apakah dirinya akan mengajukan upaya banding atau tidak, suami <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Deisti Astriansi Tagor</a> tersebut mengaku belum menentukan apakah dirinya akan mengajukan banding atau tidak.&nbsp; &ldquo;Kami ngobrol perlu apa tindak lanjut lagi gitu, ya kita lihat nanti (mengajukan banding)," kata Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (27/4). Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dari perbincangan tersebut. Novanto masih mempertimbangkan soal pengajuan banding tersebut. Lantaran pada kasus yang sama, terdakwa Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong yang mengajukan banding hukumannya diperberat. &ldquo;Ya kita lihat lah perkembangannya,&rdquo; terang Novanto. Sebelumnya, trrdakwa perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto divonis oleh Majelis Hakim selama 15 tahun kurungan penjara. Selain itu, Novanto diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Novanto terbukti secara sah bersama-sama melakukan korupsi pengadaan e-KTP sehingga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. "Mengadili, menyatakan Novanto terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan kepada terdakwa Setya Novanto 15 tahun pidana dan denda 500 juta," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (24/4). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan mantan Ketua DPR RI itu tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Dalam perkara ini, Novanto dinyatakan terlibat dalam korupsi senilai Rp 2,3 triliun, ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Novanto juga dinilai terbukti mendapat jatah USD 7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan mewah bermerek Richard Mille seri RM 011 senilai USD 135 ribu dari proyek bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. Sedianya, uang yang diterima Setya Novanto untuk mengaburkan aliran dana proyek e-KTP, uang tersebut diberikan dari orang yang berbeda. Setya Novanto mendapat USD 3,5 juta dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera selaku peserta lelang proyek e-KTP. Ia juga mendapat USD 3,8 juta secara bertahap dari Made Oka Masagung pemilik OEM Investment. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Setya Novanto telah mengembalikan uang Rp 5 miliar kepada KPK. Namun, dia bersikukuh tidak terkait dengan kongkalikong proyek e-KTP. Selain itu, majelis hakim pun mengesampingkan nota pembelaan yang dibacakan Novanto pada Jumat (13/4). Bahkan hak politik Novanto dicabut selama lima tahun pasca menjalani proses hukuman. Atas perbuatannya, Novanto terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Tidak Ajukan Banding Atas Vonis Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-tunda-penerimaan-penyidik-purna-tugas-dari-polri_m_205132.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Raharjo usai menghadiri acara di kantor PPATK, Selasa (17/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Raharjo usai menghadiri acara di kantor PPATK, Selasa (17/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat menunda proses penerimaan seorang penyidik purna tugas yang berasal dari institusi kepolisian, untuk masuk kembali bekerja di lembaga antarasuah. Penundaan ini dilakukan, setelah polemik ini mencuat ke permukaan publik dan menjadi perdebatan di kalangan internal pegawai KPK. "Hari ini, di email seluruh pegawai KPK, saya jelaskan sementara kita tunda (HI jadi penyidik lagi-Red)," kata Ketua KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Agus Raharjo</a>, di kantor PPATK Jakarta, Selasa (17/4). Usai melakukan penundakan, saat ini, pihaknya tengah mengkaji lagi, perihal dasar hukum proses penerimaan pegawai negeri yang diperbantukan di tubuh KPK, meskipun menurutnya, perekrutan terhadap HI karena dia akan menangani kasus khusus.&nbsp; "Dia (MI) direkrut karena untuk menyelesaikan kasus yang khusus," katanya. Sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi diam-diam dikabarkan menerima pengusulan mantan penyidik yang sudah purna tugas, menjadi penyidik di kedeputian penindakan. Penyidik yang berasal dari kepolisian tersebut, dikabarkan diterima kembali, padahal melanggar syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, yakni masa tugas selama 10 tahun. Atas adanya kabar tersebut, sejumlah pegawai KPK memprotesnya dengan cara mengirim surat elektronik kepada pimpinan KPK. Ini karena menurutnya, jika benar perekrutan terhadap penyidik yang berasal dari korps bhayangkara tetap dilakukan, maka jelas melanggar PP No.63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. &ldquo;Apa kabar berita itu benar, apa hal tersebut diperbolehkkan secara undang-undang, mengapa recruitmen tersebut cenderung dilakukan secara tertutup, cenderung dilakukan secara rahasia, tertutup dan khusus?,&rdquo; tanya pegawai KPK dalam surat protes yang dilayangkan terhadap pimpinan KPK. Menanggapi adanya surat protes yang dilayangkan para pegawai KPK tersebut, pimpinan KPK dikabarkan malah menerima penyidik tersebut menjadi pegawai lembaga antirasuah lagi.&rdquo;(Penyidik MI) Diterima, katanya sudah sesuai prosedur,&rdquo; kata sumber JawaPos.com di Jakarta Sabtu (6/4). Hal ini juga dibenarkan beberapa sumber lainnya.&rdquo; Pimpinan katakan sudah prosedural, padahal biro hukum sudah ingatkan nggak boleh,&rdquo; tutur sumber lain. Keputusan ini jelas bertentangan dengan PP No.63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya Pasal 5 ayat 3,4 dan 5. Adapun bunyi ayat 3, pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK selama 4 (empat) tahun. Sedangkan Ayat 4, masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan ayat 5 berbunyi, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan 2 (dua) tahap. Tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap 2(dua) paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan dengan pimpinan instansi asal. Selain itu, keputusan juga bertentangan biro hukum KPK yang menolak penyidik MI untuk masuk kembali, karena sudah melampaui masa tugasnya. &ldquo;Pimpinan hendaknya membuat keputusan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, serta asas-asa umum pemerintahan yang baik, termasuk recruitmen, seleksi, pengangkatan maupun pengembalian pegawai yang berstatus PNYD sebagimana ketentuan PP 63,&rdquo; demikian saran yang dilakukan Biro Hukum KPK, yang salinannya diterima JawaPos.com. Menanggapi adanya dugaan pelanggaran prosedur ini, ketika dikonfirmasi JawaPos.com, sejumlah pimpinan KPK enggan menanggapi. Sementara Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, tiba-tiba geram dan membela koleganya yang diprotes oleh sejumlah pegawai KPK lain. &ldquo;Hari ini saya terima e-mail penerimaan pegawai. Salah satu Kasatgas saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah penyidik yang baik. Penerimaan beliau dalam KPK dikembangkan seolah-olah &lsquo;Kuda Troya&rsquo; dan saya balas email itu. Saya katakan bahwa saya adalah &lsquo;Kuda Troya&rsquo; bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,&rdquo; kata Aris usai acara pelantikan Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikkan.

Pimpinan KPK Tunda Penerimaan Penyidik Purna Tugas dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dituding-tak-punya-nyali-usut-polisi-begini-tanggapan-ketua-kpk_m_182245.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Agus Raharjo</a> langsung angkat suara terkait tudingan miring yang dilontarkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Dahnil Anzar Simanjuntak</a>, jika pihaknya tak punya nyali memeriksa oknum polisi yang diduga terlibat dalam perkara korupsi. Menurut Agus, terkait rencana pemeriksaan AKP Reza Pahlevi, anggota polisi yang pernah menjadi ajudan Setya Novanto semasa menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut akan tetap diperiksa di kantornya. "Reza akan diperiksa di KPK," ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Kamis (18/01). Namun, ketika ditanya lebih lanjut kapan waktu pemeriksaannya, mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut enggan membeberkanya. Sebelumnya, terkait rencana pemeriksaan Reza, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa telah berkoordinasi dengan Kadiv Propam Polri perihal pemeriksaan anggota korps bhayangkara tersebut. "Soal teknis pemeriksaan apakah akan dilakukan di KPK atau apakah akan dilakukan di kepolisian, itu tentu berdasarkan hasil koordinasi lebih lanjut," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, pimpinan KPK dinilai selalu kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kasus yang terkait dengan personel kepolisian. Hal ini dikatakan&nbsp;Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak&nbsp;menyoroti sikap Wakil Ketua KPK yang menyatakan menyerahkan pemeriksaan AKP Reza, Ajudan Setya Novanto kepada Propam Polisi, setelah 2 kali pemanggilan tidak datang, bahkan pihak kepolisian mempersilakan diperiksa di Mabes Polri saja. &ldquo;Menunjukkan sikap KPK yang memang selalu &lsquo;pengecut&rsquo; dan kehilangan nyali bila menangani kasus terkait dengan pihak kepolisian dan Polri yang selalu berusah mempersulit penuntasan proses hukum bila terkait dengan Personil mereka,&rdquo; kata Dahnil, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Kamis (18/01). Adapun beberapa contohnya antara lain, kasus laporan dugaan suap senilai Rp 100 juta terhadap keluarga Siyono, terduga teroris yang meninggal tidak jelas ditangan Densus 88. Kemudian terakhir dugaan perusakan barang bukti oleh dua penyidik KPK dari kepolisian yang tidak jelas hukumannya. Dalam kasus ini kata Dahnil, justru pimpinan KPK kelihatan berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. &ldquo;Yang paling akhir adalah kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang juga diduga melibatkan pihak kepolisian seperti yang sempat disinyalir Novel,&rdquo; &nbsp;tandas Pendiri Madrasah Antikorupsi tersebut. Menurut Dahnil, jika sikap seperti ini dibiarkan terus terjadi, maka pihak kejaksaan, kehakiman, dan institusi hukum lain bisa bersikap sama dengan kepolisian akan menolak dan cenderung mempersulit personelnya untuk diperiksa dan diproses secara hukum.&nbsp; Sikap kehilangan nyali pimpinan KPK ini, kata Dahnil, bisa membuat penegakkan hukum praktik korupsi yang melibatkan polisi tidak akan pernah terbongkar dan dituntaskan. Maka saat ini, penyidik-penyidik dan karyawan KPK seperti gerombolan singa pemberani yang dipimpin kambing-kambing. &ldquo;Sehingga lama kelamaan bisa ikut mengembek bukan lagi mengaum,&rdquo; sindir Dahnil.

Dituding Tak Punya Nyali Usut Polisi, Begini Tanggapan Ketua KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ditanya-pelimpahan-berkas-novanto-agus-masih-dikerjakan_m_172728.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkas penyidikan Ketua DPR Setya Novanto kabarnya telah dilimpahkan ke tahap dua atau penuntutan sejak pekan lalu. Benarkah demikian? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo hanya mengatakan bahwa surat dakwaan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP itu masih dikerjakan. "Masih dikerjakan (surat dakwaan)," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (4/12). Soal apakah berkas penyidikan itu akan dibawa ke meja Pengadilan Tipikor sebelum sidang praperadilan Novanto digelar kembali Kamis besok (7/12), Agus belum bisa memastikannya. "Ya belum tentu, masih dimonitor progresnya," sebut dia. Kendati demikian, pihaknya katanya tak hanya merapihkan berkas penyidikan. Tim Biro Hukum KPK juga tengah mempersiapkan semua jawaban dan bukti-bukti untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan Novanto besok. "Dua-duanya secara simultan kita siapkan, baik praperadilan atau penyelesaian berkas," pungkas Agus. Diketahui, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada Jumat (1/12) lalu mengatakan, berkas perkara Novanto sudah rampung. Namun masih ada yang perlu dibenahi. "Kalau saya bilang sih dari awal sudah selesai, tinggal merapih-rapihkan saja kok, penyidik dan penuntut sudah firm di situ," ungkap Saut. Kendati pun sidang praperadilan akan dilanjutkan Kamis (7/12), dia yakin itu akan gugur. "Kalau itu nanti kita berkas kan, berarti kan enggak main sidangnya, berarti gugur. Bisa (berkas diproses dalam waktu enam hari). Sudah beres itu. Tinggal dikit lagi saja," pungkas Saut. Di sisi lain, Kuasa Hukum Novanto, Otto Hasibuan menanggapi santai sikap KPK itu. "Niat KPK untuk mempercepat pelimpahan berkas untuk menghindari praperadilan saya kira sah-sah saja," katanya kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu. Namun menurut dia, lebih elegan dan terhormat jikalau KPK menghadapi praperadilan yang diajukan kliennya. Sebab kalau KPK menang, itu akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa KPK tidak salah. "Tetapi kalau menghindar dari praperadilan kesannya bisa berbeda," tukas Otto.

Ditanya Pelimpahan Berkas Novanto, Agus: Masih Dikerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-yang-dilakukan-kpk-sebelum-keluarkan-sprindik-baru-untuk-novanto_m_162886.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mempelajari bukti-bukti baru, dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/16/162904/kasus-e-ktp-kpk-kembali-periksa-nazaruddin-dan-mirwan-amir" target="_blank">kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (e-KTP)</a> yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan akan mengeluarkan sprindik baru terhadap Setya Novanto. Sebab, masih dipelajari lebih detail keterlibatan Setya Novanto. Sebab dikatakan Agus Rahardjo, pihaknya tidak ingin KPK kalah lagi di praperadilan. "Belum diputuskan (menerbitkan sprindik baru). Masih mendiskusikan kelemahan di masa lalu (praperadilan), dan apa perbaikannya," ujar Agus Rahardjo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Nantinya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan ke publik, terkait sprindik baru terhadap Setya Novanto itu. &lrm;Saat ini yang terpenting adalah mempelajari segala bentuk kelemahan KPK yang kalah di praperadilan. "KPK pelajari kelemahan-kelemahan masa lalu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disampaikan ke publik," katanya. Sekadar informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) lalu, mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK. Hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar menyatakan, penetapan tersangka Novanto dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu tidak sah.&lrm;

Ini yang Dilakukan KPK Sebelum Keluarkan Sprindik Baru untuk Novanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agus raharjo

Berita Terkini