<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/luhut-doorstop-perdana-467928028.jpg" alt="Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan, jumlah menteri memang hak prerogatif presiden. "Tapi, pertanyaannya apakah perlu sebanyak 44 menteri seperti informasi yang beredar," paparnya. Sebab, penambahan jumlah menteri yang banyak akan memengaruhi anggaran dan membuat keputusan juga lebih sulit. "Anggaran yang dibutuhkan bertambah banyak. Peraturan menteri juga bertambah banyak," paparnya. Dengan jumlah menteri yang bertambah begitu banyak, justru lebih banyak kekurangannya dibandingkan kelebihannya. Menurut dia, agar penggabungan atau pemecahan kementerian tidak begitu berpengaruh, dibutuhkan sosok menteri yang berintegritas, mapan, quick learner, dan jaringan luar di sektor ekonomi-hukum. "Jangan sampai malah menterinya bingung membagi antara kebutuhan partai, buzzer-nya, dan dirinya sendiri. Bingung berlindung ke mana-mana kalau ada masalah," urainya. Dia berharap Prabowo menepati janjinya untuk memilih menteri yang teknokrat seperti ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo. "Politisi-politisi cukup berada di Senayan," terangnya. Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) kompak menyatakan peralihan pemerintahan era Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Dengan begitu, Prabowo bisa langsung tancap gas untuk menjalankan pemerintahannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah melakukan yang terbaik. Dia pun meyakini, presiden selanjutnya tak kalah bagus. Transisi pemerintahan pun berjalan dengan mulus. "Dan, saya melihat incoming president juga akan bisa melakukan lebih bagus lagi,&rdquo; paparnya. Senada, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pun mengamini. Dia bahkan menyebut, proses transisi saat ini adalah yang paling lancar dibandingkan sebelum-sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Semua orang sepakat bahwa masa transisi Presiden Jokowi ke presiden baru, Pak Prabowo, ini mulus dan belum pernah ada masa transisi se-smooth ini dari sejarah republik kita berdiri,&rdquo; tuturnya. Dia mengungkapkan, program yang dilaksanakan Jokowi selama 10 tahun terakhir sejalan dan searah dengan presiden yang akan datang. Mulai pengentasan kemiskinan dan lainnya. Karena itu, dalam kampanye, Prabowo pun mengusung isu keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Prabowo sudah dilibatkan dalam banyak hal sehingga nantinya bisa langsung tancap gas memimpin kabinet setelah dilantik. "Nah, itu saya kira, pada saat nanti beliau 10 hari lagi dilantik sudah nggak lagi, apa istilahnya ya, sudah nggak lagi orientasi, sudah langsung lari,&rdquo; tutur politikus Partai Gerindra tersebut. Ditambah lagi, lanjut dia, Prabowo sudah kenal dekat dengan beberapa menteri yang sekarang menjabat. Termasuk program-program mana saja yang mesti diteruskan. "Jadi, yang belum selesai kita selesaikan. Yang baik kita lanjutkan dan tentu saja mungkin kalau ada hal-hal yang memang dirasa kurang pas, ya bisa jadi kita koreksi,&rdquo; paparnya. (tyo/idr/mia/c7/oni)

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) kompak menyatakan peralihan pemerintahan era Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

Menteri KIM Klaim Transisi Pemerintahan Paling Mulus Sepanjang Sejarah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/IMG-20240526-WA0013-2497802681.jpg" alt="PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik yang andal dan tanpa kedip sepanjang Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke-10. (Dok PLN)" width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik yang andal dan tanpa kedip sepanjang Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke-10. (Dok PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan bahwa PLN layak menjadi perusahaan Utilitas terbaik di kawasan ASEAN versi Fortune 500 Asia Tenggara. "PLN sangat layak mendapatkan predikat tersebut karena telah menunjukkan keberhasilannya dalam melakukan transformasi bisnis untuk melayani publik pada sektor penyediaan ketenagalistrikan," katanya kepada media, Rabu (26/6). Dengan melakukan transformasi bisnis, paparnya, PLN menjadi lebih lincah dalam melakukan ekspansi dalam berbagai hal. "Bukan hanya soal bisnis yang tecermin dari peningkatan pendapatan sebesar 10 persen menjadi Rp 487 triliun pada 2023. Tapi juga tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan bisnisnya," terang Agus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014772647/pertamina-peringkat-tiga-perusahaan-terbesar-versi-fortune-500-asia-tenggara">Pertamina Peringkat Tiga Perusahaan Terbesar versi Fortune 500 Asia Tenggara</a> Agus menjelaskan, PLN juga telah berhasil menjalankan bisnisnya dengan baik tanpa mengabaikan aspek lingkungan yang berkelanjutan. "PLN tidak hanya menghasilkan keuntungan melalui penyediaan listrik kepada masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan kepedulian terhadap generasi masa depan," tambah Agus. Agus juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah diterapkan PLN dalam mencapai transisi energi menuju Net Zero Emission&nbsp;(NZE) pada tahun 2060, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. "Komitmen ini sangat kuat, terbukti dengan penghargaan Green Leadership Utama yang terus diraih Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pada Anugerah Lingkungan PROPER dan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2023 dari KLHK," pungkasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014788173/capai-kinerja-gemilang-pupuk-indonesia-tembus-fortune-500-asia-tenggara">Capai Kinerja Gemilang, Pupuk Indonesia Tembus Fortune 500 Asia Tenggara</a> Sebagai informasi, Fortune 500 merupakan daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune Internasional yang memeringkatkan 500 perusahaan publik dan milik pemerintah.

Dengan melakukan transformasi bisnis, paparnya, PLN menjadi lebih lincah dalam melakukan ekspansi dalam berbagai hal.

PLN Dinobatkan sebagai Perusahaan Utilitas Terbaik versi Fortune 500 Asia Tenggara, Pengamat: Buah dari Transformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/11/WhatsApp-Image-2024-05-11-at-145846-3853003347.jpg" alt="Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio." width="100%">
<figcaption>Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perdagangan karbon saat ini menjadi salah satu primadona dunia di sektor keuangan dan lingkungan hidup sejak deklarasi Paris Agreement 2015. Pengurangan gas rumah kaca (GRK) merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa untuk menjaga kelangsungan hidup. Menteri LHK melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kepentingan pemerintah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau Carbon Pricing dengan sebuah kebijakan resmi. Kebijakan pemerintah dalam pengaturan NEK akan mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia. &rdquo;Untuk itu tata kelola karbon harus benar-benar diatur pemerintah secara baik demi kepentingan bangsa. Pemahaman publik atas perdagangan karbon memang masih terbatas karena memang tidak mudah dipahami awam,&rdquo; ujar pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5). Disebutkan Agus Pambagio, perdagangan karbon adalah aktivitas jual beli sertifikat kredit karbon. Yang menjadi komoditas perdagangan bukan karbon atau gas polutan, melainkan usaha untuk mengendalikan atau mengurangi emisi karbon (yang dinyatakan dalam sertifikat kredit karbon) itulah yang merupakan komoditasnya. Ketidakpahaman publik itu, lanjut dia, harus segera ditangani melalui program literasi karbon yang terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah. Supaya isu persoalan perdagangan karbon dapat dipahami masyarakat, harus diatur dengan baik oleh pemerintah demi kemakmuran bangsa Indonesia dan ditaati oleh swasta/industri. &rdquo;Sudah banyak sumber daya alam Indonesia yang kurang dapat dinikmati secara optimal. Seperti kayu, mineral, minyak, dan gas bumi. Urusan NEK harus benar-benar ditangani dengan tata kelola yang baik demi kemakmuran bangsa Indonesia,&rdquo; kata Agus. Menurut Agus Pambagio, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030. Kemudian ditingkatkan usai ratifikasi Indonesia atas perjanjian Paris/Paris Agreement 2015 menjadi 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama internasional, termasuk dengan skema REDD+ (Reduction Emission Deforestation and Degradation). Komitmen tersebut telah dicatatkan sebagai National Determination Contribution (NDC) Indonesia kepada dunia. Kenyataan bahwa perdagangan karbon mengalami dua tahap kunci. Yakni era Protokol Kyoto (PK) sebelum 2015 dan era Paris Agreement (PA) Desember 2015. Pada era PK, jual beli karbon terjadi bebas dari negara maju (ada daftar kewajiban) kepada negara berkembang (penyedia karbon) dan berlangsung dalam beberapa model. Seperti Result Based Payment (dari prestasi) kerja penurunan emisi oleh negara dan dibayar/rewards) dan model Voluntary Carbon Market (tanpa pengaturan dan berlangsung bebas secara business to business yang berlangsung secara internasional). Hal tersebut terjadi di Indonesia mulai 2010-2011 setelah Indonesia menjadi tuan rumah COP UNFCCC ke-13 Bali 2007. &rdquo;Untuk menjaga manfaat NEK demi kepentingan publik dan tata kelola karbon yang baik, telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional,&rdquo; kata Agus Pambagio. Perpres itu lanjut Agus Pambagio, merupakan peraturan perundangan utama yang digunakan supaya NEK dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik. Itu demi melindungi bangsa Indonesia dari serangan para makelar karbon kelas dunia yang secara masif berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan perdagangan karbon. Para makelar internasional itu sebenarnya tidak beda dengan peran VOC pada masa penjajahan. Merugikan bangsa secara terstruktur. Perpres No. 98 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksanaan dari UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021, telah diatur tentang Nilai Ekonomi Karbon juga cara kerja operasional yang kemudian diturunkan pada Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pelaksanaan perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme penyelenggaraan NEK, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, penyelenggaraan NEK, penyelenggaraan Sistem Register Nasional (RN), sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan dana atas perdagangan karbon, partisipasi para pihak, pemantauan, dan evaluasi dan ketentuan penutup. Lengkap, tinggal diikuti pelaksanaannya oleh para pelaku bisnis karbon. &rdquo;Satu lagi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. Mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan perdagangan emisi dan offset emisi GRK sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak atas perdagangan karbon, laporan, evaluasi dan pembinaan dan ketentuan penutup,&rdquo; terang Agus. Jadi jika badan usaha swasta dan pengejar rente perdagangan karbon internasional mengatakan bahwa peraturan Voluntary Carbon Market (VCM) menghambat perdagangan karbon sukarela di pasar internasional, itu merupakan pendapat yang keliru. Dijelaskan Agus Pambagio, para pengusaha beserta asosiasi ingin karbon diperdagangkan secara sukarela, bebas tanpa harus taat pada peraturan perundangannya. Termasuk menolak melakukan pencatatan, menolak keterbukaan informasi dan sebagainya. Mereka telah bertemu dan mengusulkan perubahan atau revisi Perpres No. 98 Tahun 2021 kepada presiden. &rdquo;Langkah ini harus dicegah bersama sama karena kalau Perpres No. 28 Tahun 2021 direvisi, pemerintah pasti melanggar perintah Pasal 33 UUD 45 dalam hal memanfaatkan&nbsp; sumber daya alam kita untuk kesejahteraan masyarakat,&rdquo; terang Agus Pambagio. &rdquo;Rencana merevisi Perpres tersebut jika terlaksana, tidak akan menyejahterakan rakyat tetapi justru akan membentuk oligarki baru perdagangan karbon,&rdquo; tambah dia. Dari catatan usul perubahan Perpres No. 98 Tahun 2021 disebutkan alasan Perpres perlu direvisi karena terdapat kesenjangan tata kelola perdagangan karbon luar negeri yang mengakibatkan terkendalanya penjualan kredit karbon melalui pasar karbon sukarela internasional yang dibutuhkan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam investasi aksi mitigasi perubahan iklim. Dampak dari kesenjangan tata kelola itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi terbarukan dan lain-lain, tertunda penerimaan dan pendanaan karbon. &rdquo;Ini alasan yang terlalu dibuat-buat,&rdquo; ucap Agus Pambagio. Alasan lain perlunya merevisi Perpres No. 98 Tahun 2021 karena adanya pembekuan dan pencabutan izin proyek karbon serta pelarangan perdagangan karbon sukarela internasional telah menyebabkan terhentinya investasi kegiatan mitigasi perubahan iklim dan memberikan sinyal buruk untuk kegiatan investasi di Indonesia. Selain itu, ekosistem perdagangan karbon di Indonesia saat ini belum mengikuti praktik terbaik internasional, di mana belum terjadi perdagangan emisi lintas sektor. &rdquo;Hal tersebut tidak bisa diberikan Kementerian LHK, karena dalam berbagai sidang COP UNFCCC belum ada formulasi mengatur karena menurut UNFCCC bahwa tentang bisnis karbon bebas seperti itu diatur menurut masing-masing kepentingan negara dan situasi negara,&rdquo; urai Agus Pambagio. Agus Pambagio menegaskan, carbon trade is very closed to fraud. Sementara para petinggi, politikus yang berpihak pada pelanggaran konstitusi semakin banyak, apalagi kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. &rdquo;Karbon merupakan bagian dari sisa sumber daya alam Indonesia yang masih kita punyai dan harus dikuasai oleh negara, bukan oleh pedagang dengan menggunakan berbagai skema (penilai independent internasional dan di antaranya menjadi market place), politikus, maupun para oligarki,&rdquo; ujar Agus Pambagio. &rdquo;Tragedi pemusnahan hutan demi nilai ekonomi kayu, kebun, dan kemudian tambang mineral, oleh beberapa oligarki dengan memanfaatkan aparat penegak hukum, politikus, dan pejabat (daerah), tidak banyak memberikan keuntungan pada publik sesuai dengan pasal 33 UUD 45. NEK merupakan sumber daya alam Indonesia yang masih tersisa dan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah atas nama konstitusi. Kami berharap Perpres No. 98 Tahun 2021 harus mampu menyusun roadmap ekonomi karbon untuk jangka panjang,&rdquo; papar Agus Pambagio. Diungkapkan Agus Pambagio, keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan pada 2016/2017 telah diakui dunia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Atas keberhasilan tersebut Pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja/RBP penurunan emisi GRK dari Norwegia sebesar proyeksi 56 juta US$ atau lebih dari 840 miliar rupiah. Merupakan bagian dari komitmen kerja sama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan pada 2010 dan seterusnya. &rdquo;Dana itu akan diserahkan Norwegia kepada Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), tidak perlu lagi membentuk badan baru, seperti Badan Pengelola Ekonomi Karbon,&rdquo; ucap Agus Pambagio.

tata kelola karbon harus benar-benar diatur pemerintah secara baik demi kepentingan bangsa dukung upaya penanggulangan perubahan iklim

Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio: Perdagangan Karbon Tanpa Kontrol Melanggar Konstitusi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/pltu-picu-polusi-3494097688.jpg" alt="Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek." width="100%">
<figcaption>Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada yang menunggangi isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa. "Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat," katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8). Menurutnya, banyak berita bohong/hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten. "Nah, itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan nggak jelas siapa yang buat, itu hoax," terangnya. Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi. "Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta," jelasnya. Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi. "Nah, sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku. Sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit," terangnya. Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial. "Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu," katanya.

Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap.

Pengamat: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU di Isu Polusi Udara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Demo-IDI-Tolak-RUU-Kesehatan-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih diwarnai kritik. Metode omnibus law yang digunakan dalam RUU itu dinilai tidak tepat. Sebab, dikhawatirkan ada pembahasan pasal yang terlewat. Maklum, ada sembilan undang-undang (UU) yang dijadikan satu.  Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan, RUU Kesehatan memfasilitasi munculnya korupsi kebijakan. Alasannya, tiap-tiap organisasi atau lembaga yang menangani kesehatan memiliki UU sendiri. Misalnya UU terkait BPJS Kesehatan atau terkait organisasi profesi seperti dokter. ”Apa sih tujuannya diubah seperti ini?” kata Agus bernada tanya. Dia mempertanyakan munculnya RUU Kesehatan yang nantinya memengaruhi beberapa UU terkait kesehatan.  Dalam RUU Kesehatan, salah satu pasalnya menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan nantinya bertanggung jawab ke presiden melalui menteri kesehatan. Pada UU yang sudah ada, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menurut Agus, sebagai lembaga tinggi negara, (kepala) BPJS Kesehatan setara dengan menteri. Seperti halnya kepala BPOM. ”Kalau di RUU ini kewenangannya akan pindah ke menteri, dasarnya apa?” ungkapnya.  ”Saran saya, karena inisiatif DPR, maka harus panggil dulu pemerintah sebelum membuat DIM (daftar inventarisasi masalah, Red),” lanjutnya. Lembaga dan organisasi terkait pun harus dilibatkan dalam pembuatan DIM.  Agus juga mengkritik pemerintah yang gemar membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena merasa UU yang sudah disahkan ada yang terlewat. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkapkan, pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah lebih senang menggunakan metode omnibus law. Padahal, metode tersebut memiliki kerawanan karena banyak UU dijadikan satu dan dibahas. ”Metode omnibus law ini menyembunyikan yang sebenarnya penting karena perubahannya cepat sekali,” ungkapnya.

Omnibus Law Tidak Tepat untuk Sektor Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan itu juga berbuntut pada terkuaknya harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo. Beberapa harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN mencerminkan pengawasan di internal Kemenkeu yang masih lemah.  Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, hal itu adalah persoalan klasik yang tak kunjung dibereskan. ”Ini sudah lama dari zaman Orde Baru. Apa bedanya? Nggak ada. Bedanya hanya sekarang ada media sosial sehingga orang bisa tahu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (26/2).  Menurut dia, hal itu didasari pada mental korupsi yang sudah mengakar. ”Nggak pernah akan selesai karena mental korupsi terus berlanjut. Permisif, banyak urusan politik di dalamnya. Jadi, tidak akan beres,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut dia, jika membicarakan persoalan pajak, masih banyak praktik yang semestinya tidak dilakukan. Misalnya, ada wajib pajak (WP) yang minta pelaporan pajaknya dikurangi dan denda pajak dibagi dua. Padahal, praktik-praktik kotor itu merugikan WP lain yang taat membayar dan melaporkan pajak.  Karena itu, Agus memaklumi jika saat ini publik kehilangan kepercayaan kepada DJP dan menjadi malas melaporkan pajaknya. Turunnya angka kepatuhan publik juga merupakan konsekuensi yang harus diterima Kemenkeu dan DJP.  Menurut Agus, perlu ada bersih-bersih di berbagai lini. Bukan hanya Kemenkeu atau kementerian lainnya, melainkan juga kepada aparat hukum. Sanksi tegas juga harus diberikan. ”Misal hukum mati kek. Tapi yang jadi tanda tanya besar, berani nggak itu dilakukan?” imbuhnya.  Kemenkeu, lanjut dia, harus memastikan figur-figur yang menduduki jabatan strategis betul-betul bersih. Jika perlu, bisa saja dilakukan rotasi jabatan dengan pengganti yang baru. ”Pastikan saja siapa yang harus diganti, siapa yang harus digaruk. Serahkan ke aparat penegak hukum. Siapkan penggantinya. Kalau nggak gitu, ya nggak jalan fungsi pelayanan publiknya,” jelas Agus.  Saat ini, menurut dia, perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada evaluasi berkala yang memakan waktu lama. Sebab, reformasi birokrasi memerlukan proses. Kemenkeu juga harus berani bertindak lebih tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawai di lembaganya.

Pengamat Ungkap Modus Praktik Korupsi Oknum Pegawai Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-euro-4.jpg" alt="EMISI GAS BUANG MEMBAIK: Sejumlah truk melintas di jalan Tol TB Simatupang, Jakarta, Selasa (8/3). (Foto istimewa)" width="100%">
<figcaption>EMISI GAS BUANG MEMBAIK: Sejumlah truk melintas di jalan Tol TB Simatupang, Jakarta, Selasa (8/3). (Foto istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mundur beberapa tahun, pemberlakuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/euro-4/">Euro 4</a> untuk semua kendaraan truk berbahan bakar diesel diharapkan benar-benar bisa terealisasi mulai 7 April 2022. Hal itu sesuai peraturan yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no S 786/MENLHK-PPKL/ SET/PKL.3/5/2020 tertanggal 20 Mei 2021. Sejumlah agen pemegang merek (APM) atau produsen truk komersial mengaku sudah sangat siap memberlakukan aturan tersebut. Namun keseriusan pemerintah dalam penerapan standar emisi Euro 4 kendaraan diesel pada 7 April 2022 nanti malah dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini konsumen belum mendapat jaminan ketersediaan bahan bakar pendukung Euro 4 hingga ke pelosok daerah. “Penerapan standar Euro 4 mundur terus bertahun-tahun. Saat negara lain sudah di level Euro 6, kita masih berkutat untuk kejelasan Euro 4. Ini bukti pemerintah tidak serius,” ujar pengamat kebijakan publik <a href="https://www.jawapos.com/tag/agus-pambagio/">Agus Pambagio</a> dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (8/3). Menurut Agus, tidak seriusnya pemerintah karena tidak adanya dirigen yang jelas untuk mengkoordinasikan kebijakan itu. Contohnya, bagaimana kepastian ketersediaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/biosolar/">BBM</a> solar.”Semestinya saat ini sudah jelas posisinya, baik dengan Pertamina dan juga Kementerian ESDM. Lalu dengan Kepolisian untuk penindakan hukumnya,” kata dia. Agus menilai, banyak kepentingan untuk tidak merealisasikan penerapan Euro 4. Beberapa tahun lalu, kebijakan itu akan berjalan saat civil society bergerak, namun harus tertunda karena ada lobi pihak-pihak tertentu yang ingin mengimpor banyak truk India standar Euro 2. “Di India sudah Euro 4, jadi yang Euro 2 mau dipakai di Indonesia dulu,” ungkap Agus. Belum lagi soal ketersediaan BBM. Beberapa waktu lalu, solar hilang dari pasaran. Agus menilai, pengusaha truk merana. Saat mereka sudah siap mengganti truknya dengan Euro 4, ternyata BBM tidak siap. Truknya terpaksa mendapat solar biasa sehingga menyusahkan pengusaha. “Kebijakan jangan menyusahkan masyarakat. Kalau benar tanggal 7 April 2022 mau jalan, berarti tidak boleh ada lagi biosolar. Biosolar diganti solar yang harus mendukung mesin Euro 4. Memang pemerintah berani mencabut <a href="https://www.jawapos.com/tag/biosolar/">biosolar</a>? Kita semua tahu siapa pengimpor biosolar,” cetusnya. Sementara itu, pihak agen pemegang merek (APM) memastikan tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan Euro 4 untuk kendaraan diesel. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Mitsubishi Fuso Indonesia) mengaku telah mempersiapkan 29 model kendaraan niaga berspesifikasi Euro 4. ”Kendaraan itu akan mendapatkan peningkatan spesifikasi antara lain pada mesin dan komponen common rail, kemampuan teknis kendaraan hingga penambahan dimensi,” kata Executive Vice President of Sales and Marketing Divisions PT KTB Duljatmono. Presiden Direktur PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI) Masahiro Aso mengaku telah mempersiapkan segala fasilitas dan lini produksi di pabrik untuk mendukung penerapan Euro 4. “Ketika Indonesia memasuki era Euro 4 di April 2022, HMMI telah lebih dari siap untuk memproduksinya,” ujar Aso. Sementara itu, General Manager Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Attias Asril mengatakan, Isuzu siap dalam menerapkan standar Euro 4. Bahkan sejak 10 tahun lalu, tepatnya pada 2011, truk Giga Isuzu sudah menggunakan mesin common rail. “Kami sudah sesuai ketentuan, untuk memenuhi standar Euro4, kendaraan wajib menggunakan common rail,” tegasnya. Dia menambahkan, Isuzu sudah menguji konsumsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bahan-bakar-mionyak/">BBM</a> untuk kendaraan standar Euro 2 dan Euro 4. Ternyata, truk Euro 4 Isuzu lebih hemat BBM 10-12 persen. “Jadi, selain menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik, ternyata juga irit,” ujar Attias. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada 2021, penjualan whole sales (pabrik ke diler) kendaraan niaga mencapai 227.396 unit, dengan rincian Fuso 36.518 unit, Isuzu 26.636 unit, Hino 20.683 unit, dan Mercedes-Benz Commercial Vehicle (Daimler) 1.810 unit.

Keseriusan Pemerintah Menerapkan Euro 4 Mulai 7 April Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bandara-juanda.jpg" alt="ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Calon penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda kemarin. Petugas memperketat pengawasan, menyortir penumpang, dan memperluas batasan pengantar. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Kurang dari Setahun, Kemenhub Terbitkan Hampir 100 SE  JawaPos.com – Aturan yang memuat syarat perjalanan berganti dengan cepat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengeluarkan empat setel surat edaran (SE) yang memuat aturan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) teranyar pada empat moda transportasi kemarin (2/11).  SE-SE tersebut diterbitkan menyusul diubahnya kebijakan PPDN yang memperbolehkan tes PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan udara. Selain itu, kewajiban baru tes PCR atau antigen bagi transportasi darat. ”Empat SE Kemenhub ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.  Empat SE Kemenhub meliputi SE Kemenhub Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk PPDN untuk Transportasi Darat dan SE Kemenhub Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk PPDN Transportasi Laut. Kemudian, SE Kemenhub Nomor 96 Tahun 2021 untuk Transportasi Udara dan SE Kemenhub Nomor 97 Tahun 2021 untuk Transportasi Perkeretaapian.  Empat SE itu terbit pada 2 November 2021 dan menggantikan empat SE sebelumnya. ”Semuanya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Adita.  Dengan terbitnya SE Nomor 97 Tahun 2021, Kemenhub total telah mengeluarkan hampir 100 SE dalam kurun waktu kurang dari setahun. SE Kemenhub pertama 2021 diterbitkan pada 9 Januari 2021, yakni SE Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat aturan PPDN untuk transportasi darat.  Jumlah itu belum termasuk SE pengaturan PPDN yang diterbitkan pada 2020. Banyaknya SE tersebut juga dikontribusikan faktor seringnya pemerintah melakukan adendum dan perubahan terhadap aturan yang menaungi SE tersebut, yakni SE kepala Satgas Covid-19 serta inmendagri yang selalu berubah hampir setiap pekan.  Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan, tren gonta-ganti aturan itu tidak baik karena bisa membingungkan masyarakat. Dia mengaku sampai saat ini belum bisa sepenuhnya mengikuti perubahan demi perubahan aturan tersebut.  Menurut Agus, yang menjadi korban dari bongkar pasang peraturan itu adalah masyarakat di bawah serta para penegak hukum. Kedua pihak kerap terlibat gesekan hanya gara-gara peraturan yang berganti. ”Aturan yang berubah-ubah membingungkan publik serta para pelaksana di lapangan, personel kepolisian, dan TNI,” jelas Agus.  Kebingungan itu, misalnya, dirasakan Ganang Rosyidi. Dia melakukan penerbangan dari Semarang ke Bengkulu kemarin. Berbekal pemberitaan di media, Rosyidi yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua hanya membawa hasil tes antigen dan bukti vaksinasi saat tiba di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Namun, Rosyidi ditolak petugas. Alasannya, petugas belum mendapatkan sosialisasi atas aturan yang baru. ”Setelah sampai bandara, petugas KKP merasa aturan belum jelas,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Menurut Agus Pambagio, pada dasarnya, kebijakan muncul setelah ada aturan yang menaungi. Pembuatan aturan harus merujuk pada petunjuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam aturan tersebut ada hierarki. Mulai yang tertinggi UUD 1945, kemudian tap MPR, UU atau perppu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah tingkat I maupun tingkat II. ”Masalahnya, dalam hierarki tersebut tidak ada yang namanya surat edaran atau SE,” tegas Agus.  Menurut dia, SE sejatinya digunakan sebagai anjuran internal sebuah lembaga. Agus mencontohkan seorang kepala sekolah yang memerintahkan agar kegiatan belajar-mengajar dimulai pada hari A. ”SE itu kalau di sekolah seperti majalah dinding. Isinya pengumuman,” jelasnya.  Konsekuensinya, kata Agus, SE tidak memiliki kekuatan hukum tetap. ”Karena tidak berkekuatan hukum, melanggar SE itu tidak apa-apa. Saya heran di setiap kementerian itu kan ada biro hukum, kenapa diam saja?” tanya Agus.  Senada, dosen dan peneliti Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang Wiratraman mengatakan, SE seharusnya hanya ditujukan pada internal sebuah lembaga. ”Itu hanya internal. Bukan pula aturan, tidak mengikat pihak luar,” jelas Herlambang.  Bivitri Susanti, pakar hukum dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Jakarta, mengatakan, SE secara teoretis memang tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, SE sering dipakai dalam berbagai pengaturan. Misalnya, surat edaran Mahkamah Agung yang sering mengatur hukum acara. ”Secara teoretis, ia istilahnya peraturan kebijakan atau beleidsregel. Tapi, memang dalam praktik ya sering dipakai seperti ini,” jelas Bivitri.  Meski demikian, Bivitri melihat aturan PPDN sebagai sebuah kebijakan memang terlalu sering berganti-ganti dan membuat bingung. Itu menunjukkan tidak adanya basis data dalam mengambil kebijakan. ”Kalau pemerintah mengambil kebijakan benar-benar berdasar sains dan data, bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja, serta terkoordinasi dengan baik, ini seharusnya tidak terjadi,” paparnya.  Sementara itu, pemerintah menyebut dinamika perubahan syarat tes dan skrining adalah hal wajar. Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, dalam upaya skrining diagnostik dan pengendalian Covid-19 lainnya, pemerintah berusaha menyesuaikan setiap fungsi metode testing dengan situasi kasus nasional dan daerah, kondisi aktivitas masyarakat, serta kesiapan sarana dan prasarana.  ”Dinamika syarat testing, khususnya yang bersifat diagnostik, adalah hal yang amat wajar mengingat pertimbangan pemilihan metode testing tersebut sangat dinamis,” jelas Wiku.  Pemerintah berupaya keras menjadikan setiap metode testing yang dipersyaratkan dapat terakses dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan ketersediaan fasilitas maupun keterjangkauan biaya. ”Menjadi tugas pemerintah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” katanya.  Wiku menambahkan, keputusan pemerintah memberi alternatif kewajiban syarat testing PCR atau antigen adalah bentuk kehati-hatian melihat peluang bahwa tidak semua kasus positif terdeteksi dengan baik oleh alat diagnostik.  Sementara itu, menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, Ausralia, Dicky Budiman, dengan semakin masifnya cakupan vaksinasi, urgensi untuk melakukan testing dan skrining semakin kecil. Itu berlaku di semua negara yang vaksinasinya sudah menjadi alat syarat bepergian. ”Adanya vaksinasi ini mengubah banyak hal, dalam artian kemudahan orang beraktivitas. Apalagi, PCR saat ini lebih tepat dikategorikan sebagai tes konfirmasi. Lebih tepatnya untuk klinis,” kata Dicky.  Fungsi PCR juga harus dikembalikan sebagai tes konfirmasi. Misalnya, di sebuah tempat saat rapid test antigennya menunjukkan hasil yang meragukan. ”Tapi, tidak jadi semua harus PCR ketika naik kereta dan sebagainya. Tidak begitu. Saya belum pernah melihat negara lain melakukan ini pada konteks saat ini ketika vaksinasi sudah banyak. Beda lagi ketika awal-awal vaksinasi belum ada,” papar Dicky.

Vaksinasi Masif, Urgensi Tes Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-ke-anies-sandi-program-yang-sudah-bagus-jalankan_m_162863.jpeg" alt="Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio" width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tidak perhitungan terkait penyaliran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.  Khususnya yang berada di daerah yang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, hingga saat ini, telah banyak pekerja, terutama di sektor informal yang kehilangan mata pencahariannya.  "Please kasih makan rakyat, pemerintah jangan pelit. Kalau itu tidak dilakukan ya susah," kata dia beberapa waktu lalu.  Menurut dia, jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Pasalnya, jika pemerintah tidak menyalurkan bansos kepada yang berhak, dampak sosial yang akan dihasilkan bisa lebih parah.  Ia pun mengkritisi kenapa pemerintah baru mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik pekan ini. Padahal, seharusnya pemerintah mengantisipasi ini dari jauh hari.  "Saya udah katakan sejak awal Maret tolong mudik dilarang. Waktu itu belum ada PSBB di beberapa daerah masih padat. Keputusan ini terlambat," tambahnya.  Selain itu, terkait mekanisme pelarangan yang belum jelas, kata Agus, melarang mudik kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan yang diharapkan.  "Masing-masing punya komando sendiri ketika dilarang, siapa yang akan menjadi leading sektornya. Pesawat gimana. KAI gimana. Bis gimana," tutupnya.

Pemerintah Larang Mudik, Agus Pambagio: Please Kasih Makan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/larangan-mudik.jpg" alt="LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOKASI CHECK POINT PSBB: Terminal Kampung Rambutan, Jakarta (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah hingga kini masih hanya memberikan imbauan kepada masyarakat terkait mudik lebaran 2020. Padahal, mobilitas transportasi menjadi media penyebaran virus Covid-19.  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah jika masyarakat sekedar dihimbau untuk tidak mudik lebaran tidak akan efektif menghindari pergerakan orang dari kota ke daerah.  “Kalau (sekedar) menghimbau mending lepas aja (untuk mudik). Orang Indonesia (kalau cuma) diimbau dan tidak ada sanksi ya bakal dilanggar. Ada sanksi aja (kadang) dilanggar. Jadi jangan sekali-kali kita mengimbau, ini (imbauan) kalau diibaratkan manusia itu banci, nggak jelas gendernya,” kata dia dalam Diskusi Online Mudik Lebaran di Masa Pandemik Covid-19, Selasa (14/4).  Dia mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang tegas dan tidak setengah-setengah dalam mencegah adanya penyebaran Covid-19. Pasalnya, jika tetap dilakukan, yang akan menanggung akibat dari banyaknya mobilitas transportasi saat mudik adalah pemerintah daerah (Pemda).  “Ini jangan diimbau, atur saja larang, ini urusannya bebannya ada di daerah, mereka yang kewalahan, yang jelas-jelas saja (dalam membuat aturan),” tambahnya.  Apalagi pemerintah juga terlalu banyak mengeluarkan regulasi yang mana hal itu membuat bingung masyarakat, salah satunya terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana di dalamnya juga terdapat imbauan dan pembatasan operasional transportasi.  “Kita dari kemarin bingung terus, udah kebanyakan aturan, kebanyakan definisi mending segera lakukan dan terapkan larangan,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nN1fYblmEGU  https://www.youtube.com/watch?v=UO6WcbULhUU  https://www.youtube.com/watch?v=sZD0JdNN61k

Pengamat: Jangan Cuma Mengimbau, Mudik Lebaran Harus Dilarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agus pambagio

Berita Terkini