<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-104121-128710184.jpeg" alt="Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman Jawa Timur ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Hasilnya, Ombudsman Jawa Timur mencatat ada penurunan laporan atau aduan terkait PPDB di Jawa Timur. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima aduan tentang PPDB Jawa Timur sebanyak 22 laporan. Angka itu berbeda dengan tahun lalu. Ombudsman Jawa Timur mencatat aduan tentang PPDB tahun lalu sebanyak 72 laporan. &rdquo;Rincian laporan tahun lalu sebanyak 69 laporan konsultasi, dan 3 laporan yang ditangani reaksi cepat ombudsman (RCO). Kalau tahun ini, dari total 22 laporan masuk, ada 18 laporan konsultasi (konsultasi non laporan) dan 4 laporan ditangani RCO,&rdquo; terang Agus Muttaqin saat dikonfirmasi JawaPos.com. Menurut dia, penurunan aduan tentang PPDB karena dua faktor kemungkinan. Pertama, karena panitia penyelenggara PPDB mulai melakukan pembenahan pengelolaan pengaduan internal. Aduan cukup diselesaikan di sekolah, panitia PPDB, dan dinas pendidikan. Kemudian, kemungkinan kedua yakni masyarakat yang kurang tertarik melapor ke Ombudsman. &rdquo;Bisa jadi persepsi yang bakal sia-sia melapor, kecurangan PPDB sudah jamak, dan pilihan rasional bahwa menyekolahkan anak tidak perlu di sekolah negeri,&rdquo; tambah Agus Muttaqin. Tahun ini, menurut Agus Muttaqin, mayoritas pengaduan berkaitan aspek teknis. Untuk aduan soal kecurangan PPDB, menurut dia, belum ada. Dia menambahkan, sekalipun isu seputar kecurangan bisa jadi banyak terjadi. Misal, mengakali titip calon siswa ke KK dekat sekolah, praktik jual beli kursi, titip calon siswa ke pihak yang berpengaruh secara politik, dan maladministrasi lain. Sementara itu, untuk aspek teknis misalnya tidak bisa mendapatkan PIN sehingga sulit login, penjelasan penyebab tidak lulus tahap administrasi, tanya alamat posko pengaduan panitia PPDB, solusi ketika telat validasi data pada PPDB SMP, info nomor pengaduan PPDB SMA, verifikasi rapor, kendala pengambilan PIN, solusi ketika gagal masuk jalur nilai dan zonasi, syarat pengambilan PIN pakai kartu keluarga lama atau baru. Selain itu, jarak zonasi yang dianggap tidak konsisten, bantuan buka kunci seputar nilai prestasi gabungan, informasi solusi ketika jalur afirmasi tertutup, kendala jaringan internet dan teknis input dokumen, kesulitan daftar tahap ke-2, dan kesulitan mengakses jalur pindah orang tua. Agus Muttaqin menyampaikan, meski mayoritas terkait aspek teknis, Ombudsman masih menunggu laporan berkaitan kecurangan PPDB. Ombudsman meyakini masih ada praktik kecurangan. &rdquo;Tapi, kami menunggu inisiatif dan kerja sama masyarakat untuk melapor. Data soal indikasi kecurangan PPDB yang jamak terjadi seperti menumpang KK, perjokian wali, manipulasi data kemiskinan SKTM, jual beli kursi kosong, penambahan pagu/rombel, intervensi anggota DPRD/pejabat tertentu untuk titip calon siswa sesuai konstituen, dan lain,&rdquo; beber Agus.

Ombudsman Jatim ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Tercatat ada penurunan aduan terkait PPDB 2023

Aduan PPDB 2023 Menurun, Ombudsman Jawa Timur Beberkan Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/grafis-pelayanan-publik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks pelayanan publik pemerintah daerah di Jatim mengalami peningkatan. Tak hanya di lingkungan Pemprov Jatim, tapi juga di pemerintah kabupaten/kota.  Tercatat, tahun ini ada 14 kabupaten/kota yang mendapatkan kategori zona hijau. Naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sembilan daerah. Selain itu, tahun ini sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang masuk zona merah.  Penilaian itu berdasar survei dan analisis Ombudsman RI serta hasil penilaian opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) 2022. Dari 38 pemerintah kabupaten/kota, ada 14 pemda yang masuk kategori hijau.  Tak hanya kabupaten/kota yang mengalami peningkatan. Skor pelayanan publik di lingkup Pemprov Jatim juga mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya pemprov masuk zona kuning. Akhir tahun ini, berdasar penilaian Ombudsman, pemprov naik ke zona hijau dengan skor 79,35.  ’’Tentu saja, tren positif ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan publik di Jatim,’’ ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.  Sementara itu, zona merah layanan publik sudah nihil. Pemkab Malang dan Pemkab Nganjuk yang sebelumnya menyandang status tersebut kini sudah mengalami peningkatan.  Pada tahun ini, dalam metode penilaian, ORI menerapkan beberapa poin tambahan dibandingkan pada uji 2021. ”Tahun lalu kami hanya menggunakan penilaian pemenuhan standar pelayanan publik. Dengan demikian, pada 2022 penilaiannya menggunakan metodologi yang lebih kompleks,’’ ujar Agus.  Dalam penilaian tahun ini, juga ada penambahan OPD yang disasar. Sebelumnya, survei dilakukan di dispendukcapil, PTSP, dispendik, dinkes, dan puskesmas. ’’Kemudian, ada tambahan penilaian untuk dinsos tahun ini. Karena menyangkut pelayanan langsung ke masyarakat,’’ paparnya.  Meski mengalami kenaikan, Agus menyebut perlu adanya pembenahan beberapa sektor layanan di kabupaten/kota. Misalnya, petugas di layanan front office yang berhadapan langsung dengan masyarakat.  Banyak petugas pelayanan yang belum paham mengenai teknis dan penanganan pelayanan. Termasuk mekanisme pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.  ’’Maka, pemda harus memperbaiki kompetensi petugasnya di lapangan,’’ katanya.

Layanan Publik Pemprov Jatim dan 14 Pemda Zona Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/pemukiman-padat-surabaya.jpg" alt="JADI PERHATIAN: Potret kawasan permukiman padat dan keluarga MBR di Kemayoran Baru. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JADI PERHATIAN: Potret kawasan permukiman padat dan keluarga MBR di Kemayoran Baru. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih tinggi menjadi sorotan wakil rakyat. Berdasar data terakhir yang dikeluarkan pemkot, jumlah MBR mencapai 934.026 jiwa. Mereka berasal dari 328.254 kepala keluarga (KK).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, data jumlah MBR masih cukup tinggi. Kondisi itu dipicu dampak pandemi Covid-19 selama 2020–2021. ”Sebelum pandemi, seharusnya mereka tidak masuk MBR. Tapi, karena terdampak Covid-19, akhirnya masuk dalam data,’’ kata Eri.  Selama pandemi, warga yang bekerja mengalami penurunan pendapatan karena terdampak pengurangan jam kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Income berkurang, bahkan hilang. Dampaknya, sampai Desember 2021, MBR mencapai lebih dari 1 juta orang. Persisnya 1.303.608 jiwa. ”Sekarang ini mulai turun lagi,’’ jelas Eri.  Beragam intervensi digencarkan pemkot. Di antaranya, pelatihan kerja oleh dinas ketenagakerjaan (disnaker). Juga ada pembukaan bursa kerja online dengan menggandeng dunia usaha. Ada pula pelatihan kerja informal. Misalnya, menjahit, kuliner, serta mencuci kendaraan. Pemkot juga sedang gencar melakukan program padat karya dengan memanfaatkan aset. ”Yang bekerja di sana adalah warga MBR,’’ papar Eri.  Sementara itu, kritik terkait data MBR yang stagnan dijawab dengan rencana revisi peraturan wali kota (perwali). Yaitu, Perwali Nomor 24 /2021 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data MBR. Dengan merevisi regulasi, harapannya ada perbaikan tata kelola MBR.  ”Kami mendorong pemkot untuk menyempurnakan perwali ini,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta pemkot melakukan pemberdayaan MBR secara kontinu. Misalnya, dengan membantu menjualkan produk UMKM. Pemkot juga harus ikut membeli produk itu.  Kadinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin setuju untuk merevisi perwali. Dengan begitu, jelas dia, ada persamaan persepsi soal MBR. ”Karena acuannya kan regulasi. Jadi, kriteria MBR harus sesuai dengan perwali,’’ jelasnya. <h3>Ombudsman Minta Pemkot Benahi Pelayanan</h3> STRATEGI penanganan MBR dengan menempelkan stiker tanda warga miskin menuai pro-kontra. Bagi pemkot, pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan intervensi agar bantuan tepat sasaran. Sementara itu, DPRD menentang karena pelabelan warga miskin bisa menurunkan harkat dan martabat mereka.  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqin menyampaikan, ada beberapa daerah yang menerapkan langkah itu untuk memudahkan pendataan. Tapi, ada juga yang membatalkan dengan alasan ketidakpatutan karena faktor kemanusiaan. ”Saya tidak mau masuk ke polemik pro-kontra itu. Sebab, itu bergantung cara pandang,’’ kata Agus.  Dia menyampaikan, seharusnya pro-kontra labelisasi warga miskin tidak penting. Yang terpenting, tegas dia, adalah membenahi standar pelayanannya. Tujuannya, warga MBR benar-benar terlayani haknya dengan tepat sasaran.  Ombudsman optimistis jika standar pelayanan dipenuhi secara maksimal, tidak akan terjadi kesalahan dalam pendataan warga miskin. Syarat dan kriteria MBR harus jelas dan terperinci. Kalau tidak, sangat berpotensi tidak tepat sasaran. ”Maka, berbagai intervensi oleh pemkot dan pemerintah pusat bisa jadi sia-sia,’’ tegas Agus.  Ombudsman meminta pemkot untuk memenuhi standar pelayanan MBR. Salah satunya, harus responsif dalam pelayanan dan pemberian bansos. Harus ada skema pengawasan, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan kepastian, jaminan keamanan, dan evaluasi pelayanan bansos.  Komponen standar pelayanan itu harus benar-benar terinformasikan secara utuh kepada seluruh warga.  ALUR PENGUSULAN DATA MBR  - Usulan datang dari RT/RW.  - Usulan diverifikasi oleh kelurahan.  - Dinsos melakukan survei.  - Penilaian dengan menghitung sejumlah indikator.  - Keluar hasil survei apakah MBR atau tidak.  Sumber: Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya

Pandemi Pemicu Jumlah MBR Surabaya Naik, Saat Ini 900 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb2.jpg" alt="KONSULTASI: Wali murid berkonsultasi dengan petugas pos pelayanan PPDB SMP di kantor Dinas Pendidikan Banyuwangi. Penyebabnya, server PPDB sempat ngadat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>KONSULTASI: Wali murid berkonsultasi dengan petugas pos pelayanan PPDB SMP di kantor Dinas Pendidikan Banyuwangi. Penyebabnya, server PPDB sempat ngadat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua jenjang masih banyak dikeluhkan.  Sejauh ini, yang paling banyak jadi pertanyaan calon siswa/wali murid adalah persyaratan pendaftaran serta sistem penerimaan calon siswa, terutama untuk jalur zonasi.  Hal itu terlihat dari rekapitulasi sementara laporan PPDB yang sudah diterima Posko Pengaduan Ombudsman RI (ORI) Jatim. Hingga kemarin, lembaga tersebut sudah menerima 12 pengaduan. ’’Pengaduan itu terjadi, baik pada PPDB jenjang SMP/sederajat maupun SMA/SMK,’’ kata Kepala Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Achmad Khoiruddin.  Dia menjelaskan, salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan para pelapor adalah penentuan zonasi. Yakni, jarak antara domisili calon siswa dan sekolah yang dituju.  Pihak operator sekolah ternyata dianggap salah menentukan titik rumah dengan sekolah tujuan oleh wali murid. ’’Sebagian wali murid sudah meminta adanya perbaikan. Tapi, oleh operator sekolah belum direvisi,’’ katanya.  Selain itu, laporan lain yang masuk adalah soal pemakaian zonasi pada PPDB jalur prestasi. Ada pengaduan yang masuk dari orang tua. Yang merasa anaknya berprestasi karena peringkat pertama di sekolah, tapi kalah dengan peserta lain yang jarak sekolah dengan rumahnya lebih dekat.  ’’Karena itu, terkait masih dipakainya sistem zonasi pada jalur prestasi, ORI Jatim tengah mengkaji,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Muttaqin.  Sebab, menurut dia, pertimbangan jarak domisili siswa dengan sekolah tujuan sebenarnya sudah difasilitasi lewat zonasi. ’’Ini masih kami lihat. Apa memang ada aturannya dari peraturan Kemendikbudristek. Atau, hanya turunan petunjuk teknis oleh pemerintah daerah,’’ jelasnya.  Pengaduan lain yang diterima ORI Jatim adalah masa penutupan pendaftaran jalur prestasi di PPDB SMP di Surabaya. Ada laporan telah terjadi perbedaan jam yang tertera dalam sistem PPDB dan waktu yang ada. Di sistem PPDB, ada keterlambatan 20–30 menit.  Ada pula pengaduan perihal status calon peserta dalam kartu keluarga (KK). Ada sekolah yang hanya menerima calon siswa yang berstatus anak kandung. Sementara itu, di luar itu tidak diterima. ’’Ini juga akan diklarifikasi,’’ katanya.  Di bagian lain, penerapan skema zonasi dalam PPDB ternyata belum sepenuhnya mengatasi problem pemerataan persebaran siswa ke semua sekolah negeri. Terbukti, masih banyak sekolah yang sulit menjaring siswa.  Contohnya Magetan. Ada enam sekolah yang gagal menjaring murid baru pada PPDB tahun ini. Salah satunya di SMPN 2 Sukomoro. Sampai-sampai, guru harus datang ke rumah-rumah untuk mendapat siswa.  ’’Kalau hanya mengandalkan jalur PPDB yang sudah ditetapkan, tidak ada yang mau mendaftar,’’ kata Kepala SMPN 2 Sukomoro Supatmi kemarin (23/6).

Skema Zonasi PPDB Paling Banyak Jadi Keluhan di Ombudsman Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220327_210743.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kota Surabaya terus digelontor <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> (migor) dalam jumlah besar. Sampai awal Ramadan ini, Kota Pahlawan sudah disuplai 314 ton migor yang didominasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng-curah/">migor curah</a> sebanyak 222 ton. Selebihnya adalah 65 ton migor kemasan premium dan 27 ton kemasan sederhana.  Meski Surabaya digerojok komoditas tersebut dalam jumlah besar, harganya masih saja menimbulkan persoalan. Khususnya migor curah yang harga di pasaran melampaui <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-eceran-tertinggi/">harga eceran tertinggi</a> (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Harganya berkisar Rp 19.200 sampai Rp 19.500 per kilogram. Padahal, HET migor curah yang ditetapkan Kemendag mencapai Rp 15.500 per kilogram.  Harga yang melonjak itu terpantau di tujuh pasar. Yakni, Pasar Wonokromo, Genteng, Tambahrejo, Pabean Cantian, Krembangan, Balongsari, dan Pucang Anom.  Kondisi tersebut kontan menuai sorotan Ombudsman. Kepala Perwakilan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ombudsman-jatim/">Ombudsman Jawa Timur</a> (Jatim) <a href="https://www.jawapos.com/tag/agus-muttaqin/">Agus Muttaqin</a> menuturkan, harga migor curah seharusnya tidak boleh melampaui HET. Harus di bawah harga acuan penjualan di konsumen. Sebab, migor curah diperuntukkan masyarakat miskin dan pelaku UMKM.  ”Kami mendorong pemerintah lebih aktif melakukan pengawasan,” kata Agus Senin (4/4).  Agus menyampaikan, HET migor curah harus tetap dipertahankan. Jangan sampai dilepas ke mekanisme pasar seperti migor premium. Fokusnya, jelas Agus, adalah distribusi minyak curah sesuai HET di pasar tradisional dengan pengawasan ketat oleh pemerintah setempat. Khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya serta Pemprov Jatim.  ”Opsi lain bisa saja melepas HET. Namun, pemerintah harus melayani masyarakat yang rentan dengan kemahalan. Yaitu, masyarakat miskin dan pelaku UMKM,” tegasnya.  Ombudsman Jatim juga menyoroti kinerja satgas pangan. Pihaknya meminta instansi itu benar-benar tegas menindak kemungkinan pelanggaran hukum dalam konteks penyediaan migor bagi masyarakat. Bukan hanya pedagang. Distributor dan produsen yang terbukti bersalah juga wajib diproses hukum.  Tindakan ke depan, Ombudsman Jatim berkolaborasi dengan KPPU dan Satgas Pangan Polri untuk mencegah praktik curang dalam pendistribusian migor curah seperti penimbunan. ”Ombudsman terbuka menerima segala pengaduan. Termasuk jika ada informasi soal praktik curang itu,” ujar mantan wartawan tersebut.  Terpisah, Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Surabaya Devie Afrianto mengakui, memang terjadi fluktuasi harga migor di pasar. Sebab, stok dan permintaan tidak seimbang. ”Apalagi, permintaan pasar tinggi,” jelas Devie.  Sejauh ini Dinkopdag Surabaya terus memfasilitasi penyediaan komoditas pokok. Terutama minyak goreng. Di sisi lain, pihaknya setuju bahwa HET sudah waktunya di-review lagi dan harus disesuaikan dengan kondisi keekonomian terbaru. ”HET saat ini tidak sepenuhnya bisa dijadikan referensi. Ini bisa merujuk pada kasus minyak dan gula,” papar Devie.

Ombudsman: Pemkot Surabaya Harus Awasi HET Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-4.06.14-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur menggelar kegiatan penyampaian hasil penilaian atau rapor kepatuhan standar pelayanan publik 2021.  Penyampaian tersebut disampaikan kepada delapan pemerintah kabupaten/pemerintah kota di Jawa Timur.  Delapan pemda tersebut mendapatkan predikat penilaian zona hijau atau menyandang kepatuhan tinggi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU No 25 Tahun 2009.  Penyerahan dilaksanakan di kantor perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur di Jalan Ngagel Timur 56 Surabaya, Senin (31/1). Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin menyerahkan rapor itu kepada delapan kepala daerah tersebut.  Mereka mewakili Pemkab Banyuwangi (skor 96,75), Pemkab Bondowoso (94,29), Pemkab Lumajang (92,45), Pemkab Probolinggo (92,08), Pemkab Ponorogo (91,77), Pemkot Malang (87,29), Pemkot Surabaya (83,63), dan Pemkab Lamongan (83,13).  Pemkot Blitar juga masuk zona hijau (91,45), yang hasil penilaian telah diserahkan dalam seremoni oleh Ombudsman RI di Jakarta, 29 Desember 2021.  Kepala daerah yang hadir adalah Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, dan Sekda Ponorogo Agus Pramono. Sedang Wali Kota Surabaya diwakili staf ahli Hidayat Syah.  Agus mengatakan bahwa pemenuhan standar pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Pedoman standar pelayanan diatur dalam Permenpan-RB No 15 Tahun 2014. Sesuai pasal 1 Permenpan-RB tersebut, penyelenggara wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.  "Sebab itu, Ombudsman melakukan penilaian untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi standar yang menjadi hak masyarakat," kata Agus dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  "Penyelenggara pelayanan publik semestinya sudah tuntas dengan hal-hal yang fundamental seperti ini. Kepala daerah sebagai pembina pelayanan publik sudah semestinya mendorong agar jajarannya patuh terhadap undang-undang pelayanan publik,"tambah Agus.  Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dilaksanakan sejak 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Periode pengambilan data dimulai sejak Juni sampai Oktober 2021. Dan itu dilakukan serentak secara nasional.  Di Jawa Timur, pengumpulan data dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur meliputi pelayanan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur dan 38 pemkab/pemkot.  Produk layanan yang menjadi bahan penilaian meliputi perizinan ekonomi dan non-ekonomi yang dikeluarkan dinas penanaman modal atau pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Lalu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas kependudukan-pencatatan sipil di masing-masing pemda.  Hasil penilaian menyimpulkan pada tiga kategorisasi predikat, yakni zona hijau (kepatuhan tinggi), zona kuning (kepatuhan sedang), dan zona merah (kepatuhan rendah). Untuk zona kuning meliputi 28 pemkab/pemkot dan Pemprov Jawa Timur. Sedang yang zona merah adalah Pemkab Nganjuk (45,01) dan Pemkab Malang (44,82).  Menurut Agus, dalam rangka percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman memberikan tiga saran kepada kepala daerah.  Pertama, memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona hijau. Apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Kedua, memberi teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah atau kepatuhan rendah dan zona kuning atau kepatuhan sedang.  Ketiga, memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009.

Ombudsman Jatim Serahkan Rapor Pelayanan Publik kepada 8 Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ombudsman-jatim.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim merilis hasil penilaian terhadap kualitas layanan publik yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jatim selama 2021.  Hasilnya, tahun ini kualitas layanan publik di Jatim mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penilaian 2019. Indikatornya adalah berkurangnya jumlah kabupaten/kota nilai hijau dari Ombudsman.  Berdasar hasil penilaian tersebut, tercatat ada enam kabupaten dan tiga kota yang mendapat penilaian zona hijau atau kepatuhan tinggi menurut standar pelayanan sesuai UU 25/2009.  Sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendapatkan zona hijau adalah Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bondowoso, Pemkab Lumajang, Pemkab Probolinggo, Ponorogo, dan Lamongan. Untuk pemkot, meliputi Blitar, Malang, dan Surabaya.  Sebanyak 21 kabupaten dan 6 kota masuk zona kuning atau kepatuhan sedang. Sementara itu, dua kabupaten, yakni Pemkab Nganjuk dan Pemkab Malang, mendapat rapor merah.  ”Hasil penilaian ini merupakan potret kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Tahun ini terjadi penurunan. Pembandingnya adalah hasil survei 2019. Di mana lebih dari separo daerah mendapatkan zona hijau,’’ kata Kepala ORI Perwakilan Jatim Agus Muttaqin.  Dari hasil survei pada 2019, sebanyak 69 persen dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jatim masuk kategori zona hijau. Sementara itu, tahun ini tinggal 23 persen.  Penurunan persentase pemda dengan kepatuhan tinggi itu bisa terjadi karena dampak pandemi dan perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) setelah pemberlakuan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. ’’Tapi, juga ada beberapa temuan oleh tim di lapangan yang harus diperbaiki,’’ katanya.  Pertama, soal kelengkapan ruang pelayanan. Cukup banyak instansi di lingkungan pemerintah daerah yang belum ada ruangan khusus untuk menerima aduan dan pelayanan publik. Akibatnya, jika ada pemohon, mereka diminta menemui petugas di setiap bidang yang menyelenggarakan publik. Kondisi itu rawan aspek keterbukaan. ’’Di mana, bisa terjadi indikasi suap ketika terjadi persoalan karena pelayanan tak terbuka,’’ katanya.  Evaluasi kedua, masih banyak OPD daerah yang belum mengetahui dan mendapatkan sosialisasi terkait dengan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. Akibatnya, pelayanan tersebut tak disiapkan dan dilengkapi secara maksimal.  Selain itu, masih ada OPD yang tak memahami perbedaan standar pelayanan dan standar operasional. Sering kali informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan standard operating procedure. <h3>ZONA HIJAU LAYANAN PUBLIK DI JATIM</h3> Pemkab Banyuwangi: 96,75  Pemkab Bondowoso: 94,29  Pemkab Lumajang: 92,45  Pemkab Probolinggo: 92,08  Pemkab Ponorogo: 91,77  Pemkot Blitar: 91,45  Pemkot Malang: 87,29  Pemkot Surabaya: 83,63  Pemkab Lamongan: 83,13  Sumber: Ombudsman RI Jawa Timur

Ini Hasil Penilaian ORI Jatim terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ombudsman-PLN.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah akan memperpanjang stimulus listrik. Yakni berupa diskon tarif listrik bagi masyarakat terdampak Covid-19 sampai Juni 2021.  Berbeda dangan tahun sebelumnya, besaran subsidi yang diberikan hanya 50 persen kepada pelanggan listrik 450 VA dan 25 persen untuk pelanggan 900 VA.  Praktis, pelanggan 450 VA mulai April ini harus membayar separo dari tagihan pemakaian listriknya. PLN bakal menghitung pemakaian listrik sejak 24 Maret ini.  Seperti diketahui, dalam program stimulus listrik sebelumnya yang berjalan sejak Mei 2020, pelanggan 450 VA digratiskan dari tagihan. Sedang pelanggan 900 VA hanya membayar 50 persen dari tagihan.  Dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Ombudsman meminta kepada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur untuk memaksimalkan sosialisasi kepada pelanggan atas pemangkasan subsidi tersebut.  ‘’PLN perlu memberitahukan kepada seluruh pelanggan, agar tidak ada pengaduan atas kebijakan tersebut,’’ kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin saat menerima audiensi jajaran PLN UID Jawa Timur di kantornya (19/3).  Dalam audiensi tersebut hadir General Manager (GM) PLN UID Jawa Timur Nyoman S. Astawa yang didampingi Senior Manager General Affairs A. Rasyid Naja, Manager PLN UP3 Surabaya Selatan M. Rizlani, dan Manager Komunikasi Fenny Nurhayati.  Menurut Agus, pelanggan yang kurang siap dengan pemangkasan subsidi itu rentan melapor ke Ombudsman. ‘’Biasa gratis, terus bayar itu kan kadang mengagetkan,’’ kata mantan wartawan Jawa Pos itu.  Kalaupun ada pengaduan, lanjut dia, pelanggan sebaiknya menyalurkan ke pengaduan internal melalui aplikasi PLN Mobile dan sambungan telepon 123. PLN Jatim diharapkan merespons setiap pengaduan tersebut, termasuk seputar pemangkasan subsidi.  Dari catatan Ombudsman Jawa Timur, total ada 5 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti selama 2020. Mayoritas berkaitan dengan penjatuhan sanksi oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Selebihnya, seputar keberatan warga atas biaya pengalihan tiang listrik.  Sementara itu, Nyoman S. Astawa memastikan bahwa petugas PLN selama Maret ini bakal menyebarkan selebaran berisi informasi pemangkasan subsidi listrik. Terutama saat mencatat tagihan listrik bulanan. ‘’Kami akan menyosialisasikan door-to-door. Mudah-mudahan pelanggan tidak kaget dengan pengurangan subsidi tersebut,’’ kata Astawa.  Selain itu, lanjut Nyoman, PLN Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan semua Pemkab, Pemkot,bahkan Pemprov Jatim untuk menginformasikan kebijakan tersebut hingga ke level kecamatan dan kelurahan/desa.  "Selain itu, kami siap menerima pengaduan masyarakat melalui aplikasi PLN Mobile. Mudah-mudahan pelanggan nantinya dapat menerima penjelasan kami,’’ jelasnya.

Diskon Listrik Dipangkas, Ombudsman: PLN Wajib Beritahu Pelanggan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Agus Muttaqin

Berita Terkini