<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agus-sudah-tahu-jauh-jauh-hari-al-ngaku-happy_m_.jpg" alt="Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memastikan dirinya dan sejumlah pengurus lainnya total mendukung Jokowi - Maruf di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra memastikan dirinya dan sejumlah pengurus lainnya total mendukung Jokowi - Maruf di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat menanggapi santai bergabungnya Partai Bulan Bintang (PBB) ke kubu 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Keputusan politik parpol yang dikomandoi Yusril Ihzah M ahendra itu tidak membuat mereka terkejut. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan sudah tahu arah dukungan PBB sejak jauh-jauh hari. Terutama saat Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.&nbsp; "Saya melihat memang begitu Pak Yusril Ketua Umum PBB yang ataupun pendiri PBB bahkan yang betul-betul memberikan kekuatan kepada PBB, waktu itu juga memberikan dukungan kepada pak Jokowi saya sudah melihat bahwa pasti juga akan diikuti oleh jajaran yang dibawahnya," ujar Agus di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (28/1).&nbsp; Lebih lanjut, Agus menilai fenomena dukung mendukung seperti ini merupakan dinamika partai politik. Oleh sebab itu, menurutnya tidak ada yang salah dengan keputusan PBB tersebut. "Ini suatu hal yang tentunya biasa terjadi di parpol yang dinamis ya, sehingga bisa saja memberikan pilihan-pilihan yang lain, tetapi ya tentunya semua dikoordinasikan dengan seluruh pimpinan partai yang ada," jelasnya. Sementara itu, saat disinggung potensi pemilih Islam akan berpindah ke Jokowi dengan bergabungnya PBB, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak banyak meresponnya. Dia hanya menekankan jika politik harus dijalani dengan santun. Terkait pilihan, itu sepenuhnya menjadi hak rakyat. "Semuanya kita berpolitik tentunya kita harus juga mengikuti aturan santun dan kita juga tak perlu curiga mencurigai, rasanya kita juga memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat," pungkas Agus. Sementara itu, dilain pihak, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Agung Laksono mengaku senang atas dukungan PBB. Terlebih lagi bukan hanya Ketua Umumnya yang memberikan dukungan, melainkan kadernya pun demikian. "Ya saya sangat gembira karena penegasan dari Pak Yusril bukan hanya beliau Ketua Umum (yang mendukung, Red) tapi jajarannya dan seluruh kadernya," kata Agung di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/1). Adanya dukungan ini diharapkan Agung bisa membawa dampak positif bagi kubu petahana. Terutama dalam menggenjot elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di kalangan pemilih Islam. "PBB kami sambut gembira dan mudah-mudahan ini menambah semakin meluasnya dan aksesibilitas pasangan Jokowi-Maruf Amin di kalangan umat Islam semakin meluas," tuturnya. Lebih lanjut, politikus partai Golkar itu pun meminta agar seluruh kader PBB untuk patuh terhadap keputusan partai. Perbedaan suara boleh terjadi, namun ketika sudah menjadi keputusan partai, maka seluruh komponen partai harus menjalankannya. "Begitu juga di Golkar, mungkin sebelumya bermacam-macam tapi setelah diputuskan ini sebagai proses demokrasi begitu diputuskan ya harus tunduk terhadap kesepakatan bersama tersebut," pungkas Agung.

Agus Sudah Tahu Jauh-Jauh Hari, AL Ngaku Happy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-hadiri-reuni-212-anak-buah-sby-tunggu-tuah-elektoralnya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat diwawancarai awak media di Gedung DPR, Senin (3/12)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat diwawancarai awak media di Gedung DPR, Senin (3/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 terlihat memenuhi undangan untuk menghadiri reuni akbar alumni 212 di Monas Jakarta, Minggu (2/12). Lantas keuntungan elektoral seperti apa yang didapatnya? Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto belum bisa menyimpulkan keuntungan yang diraih Prabowo dengan hadir di reuni 212. Hanya saja dia berharap kehadiran capres yang diusungnya itu mampu bertuah pada penguatan elektoral. "Itu yang dilihat dari dampaknya setelah itu. Jadi kita tidak perlu juga dari pagi-pagi ini kita menjustifikasi (ada penguatan suara Islam ke Prabowo, Red)," ujar Aher -sapaan akrab Agus- di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/12). Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih menekankan kepada kehadiran Prabowo tidak melanggar aturan Pemilu, ketimbang memikirkan efek elektoralnya. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah menetapkan tidak ada pelanggaran Pemilu dari kedatangan mantan Danjen Kopassus itu ke reuni 212. Dengan itu diharapkan tidak menjadi perdebatan politik. "Yang penting kedatangannya (Prabowo, Red) itu tidak melanggar aturan. Itu bagi saya yang penting dan itu sudah diputuskan sehingga itulah yang harus kita utamakan," imbuhnya. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa siapapun boleh hadir di reuni alumni 212. Oleh karena itu kehadiran Prabowo pun dianggap wajar, mengingat Ketua Umum Gerindra itu juga menjadi tamu undangan. "Siapa saja boleh hadir, situ datang juga boleh, saya boleh, yang lain juga boleh, dan tentunya tidak ada yang dilarang," pungkas Aher.

Prabowo Hadiri Reuni 212, Anak Buah SBY Tunggu Tuah Elektoralnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-telah-tersangka-taufik-kurniawan-masih-menjabat-wakil-ketua-dpr_m_1542601646_260188.jpg" alt="Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan." width="100%">
<figcaption>Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Kebumen. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memastikan, status Taufik masih sebagai Wakil Ketua DPR RI yang diusung oleh PAN. Pasalnya, kasus anak buah Zulkifli Hasan itu belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Pak Taufik ini posisinya masih menjadi wakil ketua DPR RI. Tadi saya sampaikan karena Pak Taufik belum mengundurkan diri dari pimpinan DPR," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/11). Agus menjelaskan pergantian pimpinan DPR RI harus memenuhi beberapa syarat penting. Di antaranya berhalangan karena sakit ataupun meninggal dunia. Selain itu, terkena kasus hukum dengan keputusan sudah inkracht, ataupun pelanggaran kode etik yang diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Kalau memang itu sudah ada persyaratan, baru bisa diproses. Kalau belum ada persyaratan itu belum bisa diprosesnya," ungkap dia. Pimpinan Partai Demokrat itu menyebut, hingga kini pergantian Taufik memenuhi syarat-syarat yang disebutkan. "DPR harus memproses tetapi kalau persyaratan itu belum ada, belum bisa diproses," pungkasnya.

Meski Telah Tersangka, Taufik Kurniawan Masih Menjabat Wakil Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-yang-banci-itu-siapa-semua-juga-tahu-siapa-eggi-sudjana_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Politikus PAN Eggi Sudjana yang menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah memainkan 'politik banci' menuai gejolak di internal partai berlambang mercy tersebut. Mereka pun menuding Eggi tengah mencari popularitas untuk nyaleg. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, ketika disinggung awak media soal pernyataan Eggi. Agus mengaku bingung, siapa yang dimaksudkan banci oleh tokoh gerakan aksi 212 tersebut. "Yang banci itu siapa? rasanya semua orang juga tahu siapa Eggi Sudjana. Apa yang dilakukan Eggi Sudjana bagi bangsa dan negara?," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jakarta, Selasa (13/11). Wakil Ketua DPR RI itu menilai, selama ini SBY telah melakukan berbagai keputusan dengan cara yang teratur dan terukur. Termasuk juga dengan langkah-langkah politiknya. Karena itu, dirinya keberatan dengan komentar miring yang dilontarkan oleh anak buah Zulhas tersebut. "Sekarang ini Eggi Sudjana sedang masuk wilayah wilayah politik (nyaleg). Dia sedang ingin cari popularitas. Mungkin dengan jalan-jalan itu dia pikir bisa eksis. Padahal menurut saya ini menambah keruwetan dalam perjalanan politiknya," pungkasnya. Sebelumnya, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana membantah orasi politik SBY soal maraknya SARA pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Bahkan, dia menilai SBY sebagai politikus banci yang tidak mempunyai pendirian dalam mengambil keputusan. "Saya tidak sependapat dengan SBY, kalau ngikutin pendapat SBY jadi banci, enggak jelas ya, sok netral, tapi bisu. Politik banci," kata Eggi di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (11/11). Eggi menuturkan, SBY sebagai pimpinan Demokrat harus secara mengambil sikap terhadap arah dukungannya. Meski merupakan partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, namun kontrsibusinya dianggap belum maksimal. Bahkan dalam perspektif Islam, Eggi menyebut setiap orang harus tegas menunjukkan identitasnya. Sama seperti berpolitik. "Identitas itu perlu, karena dasar hukumnya dalam Islam 'Ijhadu Biana Muslimin', tunjukan kamu muslim, tunjukan itu apa? identitas" ungkap Anak buah Zulkifli Hasan itu. Bahkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, ini menilai, jika secara tegas Demokrat mendukung Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014 maka diyakini akan menang. "Kalau menurut saya begitu, enggak tegas. Dulu misalnya kalau 2014 SBY tegas pilih Prabowo, menang. Kan faktanya enggak dukung," tandasnya.

Demokrat: Yang Banci Itu Siapa, Semua Juga Tahu Siapa Eggi Sudjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-prabowo-berpelukan-begini-komentar-anak-buah-sby_m_.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan setelah cabang olahraga pencak silat mendulang 14 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan di Asian Games 2018." width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpelukan setelah cabang olahraga pencak silat mendulang 14 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan di Asian Games 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi berpelukan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat menghadiri final pencak silat Asian Games di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mendapat banyak pujian. Di tengah meningkatnya tensi Pilpres 2019, dua figur yang saling bersaing justru menunjukkan hubungan yang baik. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto pun mengaku takjub dengan aksi dua negarawan itu. Menurutnya kejadian itu membawa aura positif jelang kontestasi politik 2019. "Dua capres yang ada malah saling berpelukan dengan satu bendera, dan ini menunjukkan keteduhan," ujar Agus di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/8). Wakil Ketua DPR RI itu menyebut aksi berpelukan ini layak mendapat apresiasi dari semua pihak. Keharmonisan ini juga sudah selayaknya menjadi contoh bagi semua pihak. "Kami pun apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi melalui atlet pencak silat tersebut. Dan itu merupakan pandangan yang sangat bagus dan menjadi contoh bagi kita semua," sambungnya. Aksi seperti ini pun menjadi pengingat bagi semua pihak agar tidak saling menebar kebencian meski berbeda pilihan. Sebab dua sosok sentral itu telah mencontohkan sikap yang baik dengan lawan politiknya. "Ya tentunya orang kan tentu berlainan (pedapat), tapi ini kan kita juga sebagai cermin ternyata yang di atas itu (harmonis)," pungkas Agus.

Jokowi-Prabowo Berpelukan, Begini Komentar Anak Buah SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-hasto-soal-pertemuan-elite-pdip-demokrat_m_227630-scaled.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto saat bertamu ke DPP PDIP yang disambut oleh Sekjen Hasto Kristiyanto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto saat bertamu ke DPP PDIP yang disambut oleh Sekjen Hasto Kristiyanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang hari pendaftaran capres-cawapres di KPU, para elite politik intens melakukan pertemuan. Terbaru pertemuan dua elite dari PDIP dan Partai Demokrat. Pertemuan itu menunjukkan anggapan komunikasi dua partai yang selama ini dianggap saling berseberangan mulai mencair. Adapun dari PDIP pertemuan itu dilakukan oleh Sekjennya, Hasto Kristiyanto. Demokrat diwakili oleh wakil ketua dewan pembinanya, Agus Hermanto. Hasto Kristiyanto menuturkan, pertemuan dengan dua partai ini menepis anggapan bahwa Demokrat dan partai berlogo bintang mercy ini tidak harmonis. "Tentu berbagai anggapan kalau selama ini PDIP dan Demokrat yang dilihat kurang dalam membangun komunikasi itu tidak terbukti," ujar Hasto di DPP <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/13/07/2018/pdip-yakin-pkb-gabung-dan-dukung-jokowi-di-2019" target="_blank">PDIP</a>, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (13/7). Lebih jauh Hasto menyebut, banyak komunikasi yang terbangun antara PDIP dan Partai Demokrat. Mulai dari tingkat elite hingga akar rumput. "Pertemuan itu menunjukkan tidak ada benturan," katanya. Kalaupun ada perbedaan, katanya, itu adalah bagian dari <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/13/07/2018/ini-hasil-kunjungan-elite-demokrat-ke-dpp-pdip" target="_blank">demokrasi</a>. Dalam demokrasi perbedaan dianggap sebagai kewajaran, tidak sampai merusak hubungan kedua belah pihak. "Kalau ada perbedaan kebijakan itu adalah cermin bahwa demokrasi semakin matang," pungkasnya.

Penjelasan Hasto soal Pertemuan Elite PDIP-Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-hasil-kunjungan-elite-demokrat-ke-dpp-pdip_m_227591.jpg" alt="Agus Hermato lakukan pertemuan tertutup dengan petingi PDIP, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Agus Hermato lakukan pertemuan tertutup dengan petingi PDIP, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jumat (13/7). Agus pun mengaku baru pertama kali bertemu dengan kader partai berlambang banteng ini di Jalan Diponegoro, Jakarta. "Jadi, baru sekali (datang ke sini) dan kami inginkan adanya kunjungan berikutnya, dan kami akan undang (PDIP) ke Demokrat," ujarnya. Kedatangan ini untuk silaturahmi dan membahas agenda politik ke depan. Khususnya perhelatan Pemilihan Presiden di 2019 mendatang. "Kami juga tahu ini bulan-bulan politik, pasti kami juga akan berbicara masalah politik," katanya. Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya selalu terbuka dengan semua partai dalam membangun komunikasi. Termasuk komunikasi dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. "&lrm;Kami membahas agenda nasional ke depan termasuk bagaimana Pileg dan Pilpres berjalan dengan baik," katanya. Hasto menambahkan, akan ada pertemuan berikutnya antara keduanya. PDIP sudah mengutus Ketua DPP Puan Maharani. Sedangkan Partai Demokrat sudah menugaskan Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Bu Megawati telah menugaskan Ibu Puan untuk cari pertemuannya yang tepat setelah pencalegan nanti," pungkasnya.

Ini Hasil Kunjungan Elite Demokrat ke DPP PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-masih-berharap-dari-uji-materi-pasal-presidential-threshold_m_221646.jpeg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyebut, pihaknya mendukung agar ambang batas pencalonan Presiden menjadi nol persen." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyebut, pihaknya mendukung agar ambang batas pencalonan Presiden menjadi nol persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terus menuai pro-kontra. Pasal tersebut mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT). Pihak penggugat meminta agar besaran PT nol persen. Tidak seperti yang ada dalam Pasal 222 UU Pemilu saat ini, yaitu 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Menanggapi gugatan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyebut, pihaknya mendukung agar ambang batas pencalonan Presiden menjadi nol persen. "Dari awal PD memang tidak setuju dengan PT tersebut. Namun, memang secara politik pada saat itu (pengambilan keputusan di paripurna), dukungan (yang menolak PT) tersebut lebih sedikit. Sehingga kami saat itu tetap mengikuti PT 20 persen," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/6). Agus mengatakan, Partai Demokrat bukan satu-satunya yang berharap adanya perubahan ambang batas Presiden menjadi nol persen. Menurutnya, hampir semua parpol menginginkan hal yang sama. "Rasanya tidak hanya Demokrat, banyak juga yang menginginkan supaya tidak ada kejanggalan-kejanggalan," ujar Agus. Oleh karena itu, Agus pun berharap nantinya permohonan gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, peraturan itu dapat diterapkan pada pelaksanaan Pilpres 2019. "Mudah-mudahan ini dapat di proses secepatnya, sehingga bisa menjadi acuan UU yang sangat kuat bagi pelaksanaan pemilu 2019 ini," pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan uji materi Pasal 222 UU Pemilu. Beberapa di antaranya yakni M Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (akademisi), Hadar Nafis Gumay (mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK) dan Rocky Gerung (akademisi). Kemudian, Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (Direktur Perludem) dan Hasan Yahya (profesional).

Demokrat Masih Berharap dari Uji Materi Pasal Presidential Threshold

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-jk-berbeda-sikap-soal-eks-napi-korupsi-nyaleg-begini-kata-dpr_m_216459.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Agus Hermanto" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Agus Hermanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbeda pandangan mengenai PKPU terkait larangan eks napi koruptor untuk menjadi calon legislatif. Kondisi pun mengundang polemik lantaran pemimpin di level eksekutif tak lagi kompak. Diketahui, JK sepakat mengenai usulan lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu mengenai larangan eks napi nyaleg kembali. Sementara itu, Jokowi tak mempermasalahkan para mantan koruptor maju kembali di pileg 2019, namun dengan catatan figur itu harus diumumkan terlebih dahulu sebagai napi koruptor. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan, dirinya meyakini kedua tokoh nasional itu memiliki pertimbangan masing-masing mengenai polemik peraturan eks napi nyaleg kembali. Meski begitu, Agus berpendapat, saat ini sebenarnya aturan mengenai larangan eks napi nyaleg telah diatur dalam UU pemilu. Dalam aturan itu, apabila seseorang paslon telah dijatuhkan putusan hukum tetap di atas lima tahun, maka sudah tidak diperbolehkan kembali mencalonkan di pileg. "Padahal dalam hemat kami semua napi koruptor itu dulunya pasti dituntut lebih dari lima tahun, sehingga praktis tidak bisa mencalonkan menjadi anggota legislatif," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/5). Saat disinggung publik harus memercayai pandangan Jokowi atau JK mengenai aturan eks napi koruptor nyaleg, Agus enggan berpolemik. Menurutnya, semua aturan harus kembali mengacu kepada konstitusi. "Kita kembali saja lagi ke UU Pemilu, kita masih melihat bahwa semuanya akan selesai dengan UU Pemilu," pungkasnya.

Jokowi-JK Berbeda Sikap Soal Eks Napi Korupsi Nyaleg, Begini Kata DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kerusuhan-di-mako-brimob-dpr-usulkan-anggaran-kepolisian-ditambah_m_211368.jpeg" alt="Area sekitar Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat telah dinyatakan steril, pada Kamis (10/5)." width="100%">
<figcaption>Area sekitar Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat telah dinyatakan steril, pada Kamis (10/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang dilakukan para narapidana terorisme di Mako Brimob terus menuai sorotan. Berbagai evaluasi agar permasalahan ini tidak terjadi ulang pun disuarakan. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto. Dia mengatakan, saat ini kepolisian harus kembali meningkatkan pengawasan di Mako Brimob. Apalagi, kejadian ini bukanlah kali pertama. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menggelar rapat melalui Komisi III untuk melengkapi dan memperkuat struktur pengawasan di Mako Brimob. Salah satunya memperkuat infrastruktur kepada kepolisian. "Kan bisa saja, barangkali personelnya kurang. Tentunya anggarannya juga harus tetap ditambah dan sebagainya," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/5). Oleh karena itu, Agus menegaskan, saat ini pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini agar nantinya tidak terulang kembali. "Ke depan, tentunya hal ini tidak boleh terjadi. Sehingga setelah nanti reses masuk, tentunya kami juga sampaikan kepada Komisi III untuk membahas secara detail masalah ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya hal ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. Sebagai informasi, akibat bentrokan di Mako Brimob kemarin, Selasa (8/5) malam, setidaknya enam korban jiwa harus meregang nyawa dalam kerusuhan ini. Lima di antaranya merupakan anggota kepolisian dan satu orang lagi merupakan satu narapidana terorisme. Sementara itu, empat orang anggota Brimob pun mengalami luka-luka.

Kerusuhan di Mako Brimob, DPR Usulkan Anggaran Kepolisian Ditambah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agus hermanto

Berita Terkini