<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/8caedcec-e564-452f-b933-f0cdc37f1d9b-3149353581.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berada di dalam mobil Hyundai STARGAZER Cartenz X. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berada di dalam mobil Hyundai STARGAZER Cartenz X. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pameran otomotif terbesar di Indonesia, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, resmi dibuka pada 24 Juli di ICE BSD City. Pada edisi ke-32 ini, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) tampil mencuri perhatian lewat peluncuran dua model terbarunya STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X, yang dijuluki sebagai &ldquo;The Real Indonesian Car.&rdquo; Tak butuh waktu lama untuk mendapat sorotan, sehari setelah peluncurannya, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyambangi booth Hyundai di Hall 2 ICE BSD dan secara simbolis menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Hyundai dalam memperkuat industri otomotif dalam negeri. Mobil yang dirancang khusus untuk karakter jalanan Indonesia ini juga akan ditujukan untuk pasar ekspor, menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat produksi global bagi Hyundai. Dengan desain yang modern dan kabin lapang berkonfigurasi captain seat, STARGAZER Cartenz X turut menarik perhatian Menperin yang secara langsung mencoba kenyamanan interiornya. Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee, menyambut positif kunjungan dan apresiasi pemerintah terhadap komitmen Hyundai. &ldquo;Dukungan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan jajaran kementerian menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia,&rdquo; ujar Ju Hun Lee. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/WhatsApp-Image-2025-07-26-at-111325-2549405814.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Hyundai memperkuat industri otomotif dalam negeri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Hyundai memperkuat industri otomotif dalam negeri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Ia menambahkan bahwa Hyundai berharap STARGAZER Cartenz dan Cartenz X dapat memberikan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi produksi dalam negeri. STARGAZER Cartenz dan Cartenz X diperkenalkan secara global (World Premiere) pada 23 Juli 2025, dan diproduksi langsung di fasilitas PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Nama &ldquo;Cartenz&rdquo; sendiri diambil dari Puncak Cartenz, titik tertinggi di Indonesia, sebagai simbol dari standar kualitas dan ketangguhan tinggi. Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah melampaui 40%, kehadiran dua model ini mempertegas posisi STARGAZER sebagai mobil lokal yang kompetitif. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/a8b35e8c-3455-4997-94d3-62fa7e05afa0-687629415.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Hyundai memperkuat industri otomotif dalam negeri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Hyundai memperkuat industri otomotif dalam negeri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Tak hanya fokus pada kendaraan berbasis bensin, Hyundai juga terus menunjukkan komitmennya terhadap masa depan mobilitas. Hal ini diwujudkan lewat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 3 miliar. Hyundai turut melengkapi layanannya dengan menghadirkan program myHyundai Care, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan dalam setiap tahap kepemilikan kendaraan. Masyarakat dapat menjelajahi seluruh lini kendaraan dan layanan terbaru Hyundai dengan mengunjungi booth mereka di Hall 2 ICE BSD selama GIIAS 2025 berlangsung, dari 24 Juli hingga 3 Agustus 2025. Untuk informasi terkini seputar produk dan kegiatan Hyundai, kunjungi <a href="https://www.hyundai.com/id/id">www.hyundai.com/id/ld</a> atau melalui media sosial resmi mereka di Instagram, YouTube, Facebook, dan X @HyundaiMotoriD.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee, menyambut positif kunjungan dan apresiasi pemerintah terhadap komitmen Hyundai.

Menteri Perindustrian Apresiasi Langkah Hyundai Dorong Produksi Mobil Lokal di GIIAS 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/JKT_Airlangga-Bertolak-Menuju-IKN_MIFTAHUL-HAYAT05-2306862645.jpeg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat keluar dari rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (11/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat keluar dari rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (11/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM&nbsp;yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014980535/resmi-diusung-psi-jadi-cagub-di-pilkada-jawa-tengah-ahmad-luthfi-saya-sama-siapa-saja-cocok">Resmi Diusung PSI jadi Cagub di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Luthfi: Saya Sama Siapa Saja Cocok &nbsp;</a> "Jadi, kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum. Kami akan bangun kesepakatan," kata Bamsoet, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Bamsoet&nbsp;mengatakan&nbsp;bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar. "Saya, Bahlil, Agus Gumiwang. Jauh sebelumnya kami sepakat akan maju bersama-sama. Nah, nanti kami akan bertemu lagi untuk memutuskan siapa di antara kami yang akan maju," tuturnya. Dia menjelaskan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar guna menentukan sosok pengganti Airlangga Hartarto akan diselenggarakan pada 20 Agustus 2024. "Munas akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus, dimulai dengan rapimnas, kemudian disusul dengan munasnya," kata Ketua MPR RI itu. Sebelumnya, Selasa (13/8), Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. "Saya diberikan amanat sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya mengantarkan Golkar menuju Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar," kata Agus Gumiwang saat jumpa pers di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. (*)

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua Golkar

Bamsoet, Bahlil, dan Agus Gumiwang akan Berembuk soal Pencalonan Ketum Golkar Pengganti Airlangga Hartarto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/98_okowi-2157395164.jpg" alt="KAWAL MUNAS: Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan setelah rapat pleno di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL MUNAS: Agus Gumiwang memberikan keterangan kepada wartawan setelah rapat pleno di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinamika politik di Partai Golkar bergerak cepat setelah Airlangga Hartarto mundur dari ketua umum. Kemarin Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita resmi didapuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum Partai Golkar. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, tadi malam. Rapat pleno berlangsung relatif singkat. Dimulai sekitar pukul 19.00 WIB, pleno berhasil dituntaskan dalam kurun waktu 1,5 jam. Penetapan Plt tersebut disampaikan langsung oleh Agus setelah rapat pleno. &rsquo;&rsquo;Secara musyawarah dan mufakat, saya diberi amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai Plt ketua umum,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada media. Tugas utamanya adalah mengantarkan Golkar menuju agenda rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) ke-11. Rapimnas akan digelar di Jakarta pada 20 Agustus dan dilanjutkan dengan munas pada malam harinya. Lancarnya proses penunjukan Plt, kata Agus, menunjukkan kualitas Partai Golkar yang sudah dewasa. Kendati menghadapi dinamika apa pun, Golkar bisa melewatinya. &rsquo;&rsquo;Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal partai,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia juga menegaskan, pasca mundurnya Airlangga Hartarto, berbagai keputusan strategis tidak akan berubah. Misalnya dalam hal pilkada maupun sikap pemerintahan ke depan. Golkar akan tetap men-support pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam rapimnas, Golkar hanya akan membahas satu agenda. Yakni, menentukan agenda munas. Sedangkan munas, agenda utama yang akan dilaksanakan adalah memilih ketua umum baru definitif. &rsquo;&rsquo;Karena dalam menghadapi agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat, kita butuhkan ketua definitif,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Mengenai siapa sosok yang akan memimpin Golkar, Agus enggan berkomentar dan meminta menunggu proses munas. Dia juga enggan berkomentar terkait isu perubahan AD/ART maupun struktur baru partai. Sebelumnya, beredar isu mengenai kans perubahan AD/ART untuk mengakomodasi calon Ketum tertentu yang belum memenuhi aturan. Selain itu, ada juga wacana untuk mengakomodasi jabatan Joko Widodo di struktur dewan pembina. Sementara itu, kans Bahlil Lahadalia untuk menjadi ketua umum definitif Partai Golkar terus menguat. Kemarin puluhan perwakilan DPD Golkar disebut sudah menyampaikan aspirasi agar menteri investasi tersebut bisa menjadi pengganti Airlangga. Klaim itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham kemarin. Idrus mengatakan, sebagai mantan Sekjen, dirinya mengenal dan sudah berkomunikasi dengan jajaran DPD provinsi. Dalam pembicaraan itu, mayoritas DPD menghendaki Bahlil melanjutkan kepemimpinan Golkar. &rsquo;&rsquo;Yang rilis kalau enggak salah sudah 34 DPD,&rsquo;&rsquo; ungkapnya di Jakarta kemarin. Bahkan, dia optimistis dalam waktu dekat bisa bulat menjadi 38 DPD. Seperti diketahui, Bahlil pernah menjabat bendahara DPD Golkar Papua. Idrus memerinci, setidaknya ada lima kelebihan Bahlil. Mulai dari kiprah profesional yang jelas, punya jiwa kader, berprestasi, memiliki komunikasi yang baik, hingga lahir dari sebuah proses. Kualitas itu dia nilai terlihat dari kiprahnya sebagai pengusaha, mantan ketua Hipmi, mantan bendahara HMI, hingga sekarang di pemerintahan. &rsquo;&rsquo;Ada modal sosial,&rsquo;&rsquo; ucap mantan Sekjen Golkar tersebut. Saat disinggung mengenai keterpenuhan syarat, baginya sudah tidak ada hambatan. Kewajiban pernah aktif minimal di kepengurusan pusat atau provinsi dinilai sudah terpenuhi. Bahkan, Idrus menyebut, di era dirinya, Bahlil dilantik sebagai bendahara DPD Golkar Papua. &rsquo;&rsquo;Pada saat saya jadi Sekjen, Ketum-nya Aburizal Bakrie, Bahlil menjabat sebagai bendahara DPD I Partai Golkar Papua. Ini telah memenuhi syarat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sehari sebelum Airlangga mengundurkan diri, Bahlil diketahui menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian, Bahlil juga sowan ke politikus senior Golkar Jusuf Kalla. Meski sempat bertemu Jokowi secara khusus, Idrus menepis anggapan jika Bahlil adalah representasi sikap Istana. Bagi dia, pertemuan tersebut sebagai interaksi wajar antara presiden dengan pembantunya di kabinet. &rsquo;&rsquo;Saya punya keyakinan tidak ada (cawe-cawe Istana),&rsquo;&rsquo; katanya. Idrus juga menegaskan bahwa perubahan pucuk pimpinan Golkar tidak berpengaruh pada rekomendasi pilkada. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan tetap sah. &rsquo;&rsquo;Semua yang sudah diputuskan itu keputusan institusi. Nggak ada masalah,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Tugas kepemimpinan baru tinggal melanjutkan daerah-daerah yang belum tuntas. Jika rekomendasi dikocok ulang, hal itu justru bisa memicu persoalan di level akar rumput. Selain nama Bahlil, sosok lain yang banyak diisukan berpeluang menjadi Ketum definitif Golkar adalah Gibran Rakabuming Raka. Posternya dengan berlatar belakang partai beringin beredar luas di media sosial. Terkait hal itu, Ketua DPP Adies Kadir menilai Gibran tidak memiliki kans menjadi Ketum. &rsquo;&rsquo;Ah enggak ada, belum ada,&rsquo;&rsquo; ujarnya di DPP Golkar. Jika masuk dalam bursa, Adies menduga pasti akan ada pertanda politik. Misalnya, Gibran sowan dengan DPP Golkar ataupun melakukan konsolidasi dengan jajaran DPD provinsi. Namun, nyatanya hal itu tidak dilakukan. Lagi pula, jika konsolidasi dilakukan Gibran, waktu yang tersisa tidak lagi banyak. Sebab, Golkar berencana menggelar munas dalam waktu dekat. &rsquo;&rsquo;Kan tanda-tanda itu harus kita kira minimal tiga bulan lah ya,&rsquo;&rsquo; kata anggota DPR dapil Jawa Timur I itu.&nbsp;(far/c17/oni)

Dinamika politik di Partai Golkar bergerak cepat setelah Airlangga Hartarto mundur dari ketua umum. Agus Gumiwang Kartasasmita jadi Plt.

Gibran Belum Muncul, Peluang Bahlil Jadi Ketum Partai Golkar Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menteri-Perindustrian-Agus-Gumiwang-Kartasasmita-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinyalir kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi barang-barang impor ilegal ke Indonesia. "Satu contoh kawasan berikat, belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," katanya saat memberikan arahan dalam Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10). <div>Hal itu disampaikan Agus Gumiwang yang telah mulai melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun terkait kawasan berikat, Menperin mengakui kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan tersebut. Menurut dia, lantaran bukan berada di bawah kewenangannya, pihaknya tidak memiliki data yang rinci soal kawasan berikat. Padahal, keberadaan kawasan berikat dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang seharusnya diorientasikan untuk pasar ekspor, tapi justru malah membanjiri pasar dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia bahkan sampai harus menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu penting&nbsp;bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin menyebut pengendalian impor di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean&nbsp;(border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena tidak berbasis data industri hingga maraknya impor ilegal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin juga menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal. "Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karena itu, Agus&nbsp;menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terkait. Ia menyebut kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri tidak terdampak, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu terus didorong oleh kolaborasi yang erat. "Maka memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang baik. Kolaborasi tanpa dusta oleh semua kementerian/lembaga,&nbsp;stakeholders&nbsp;yang terlibat," katanya.</div>

"Belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," kata Agus.

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/agus-gumiwang-3173990323.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan strategi yang digunakan untuk mempercepat target&nbsp;net zero emission&nbsp;(NZE) di sektor industri yakni dengan meminimalkan komponen limbah industri dan menekan emisi dari penggunaan energi. "Salah satu langkah untuk mempercepat target&nbsp;Net Zero Emissions&nbsp;(NZE) adalah dengan meminimalkan komponen limbah industri dan IPPU (Industrial Process and Product Use) di industri," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/10). Kemenperin mencatat, saat ini sektor industri berkontribusi sekitar 15-20 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional. Untuk itu, Kemenperin fokus menjalankan strategi dekarbonisasi di sektor industri dengan merangkul para pemangku kepentingan terkait. Bila dilihat dari sumber emisinya, 60 persen berasal dari penggunaan energi, sedangkan 25 persen emisi dari limbah industri, dan 15 persen berasal dari IPPU. Lebih lanjut, Menperin mengungkapkan, emisi yang dominan berasal dari penggunaan energi akan terus ditekan jumlahnya dengan meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, serta&nbsp;stakeholder&nbsp;yang berperan penting dalam penyediaan sumber energi yang bersih. Hal itu lantaran sejumlah subsektor industri, misalnya alat transportasi, memiliki emisi siklus hidup (Life Cycle Emissions) yang cukup tinggi.&nbsp;Life Cycle Emissions&nbsp;menunjukkan jumlah total gas rumah kaca dan partikel yang dikeluarkan selama siklus hidup kendaraan mulai dari produksi hingga penggunaan dan pembuangan (disposal). Menperin memberikan perbandingan, berdasarkan studi Polestar dan Rivian tahun 2021 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Pasifik yang dilaporkan pada&nbsp;Polestar and Rivian Pathway Report&nbsp;(2023), selama siklus hidupnya, emisi yang dihasilkan kendaraan listrik lebih rendah, yaitu 39&nbsp;tonnes of carbon dioxide equivalent&nbsp;(tCO2e), dibandingkan kendaraan listrik hybrid (HEV) sebesar 47 tCO2e, dan kendaraan konvensional atau&nbsp;internal combustion engine&nbsp;(ICE) yang mencapai 55 tCO2e. Tingginya&nbsp;Life Cycle Emissions&nbsp;kendaraan konvensional dan kendaraan listrik&nbsp;hybrid&nbsp;terutama berasal dari faktor emisi gas buang saat pemakaian (tailpipe emissions), masing-masing sebesar 32 tCO2e (57 persen) dan 24 tCO2e (51 persen). Sedangkan, pada kendaraan listrik, faktor produksi energi listrik menjadi faktor utama penghasil emisi, yaitu 26 tCO2e (66,7 persen). Jejak karbon juga terdapat pada produksi baterai kendaraan listrik BEV dan kendaraan listrik&nbsp;hybrid, masing-masing 5 tCO2e dan 1 tCO2e. Produksi baterai dan komponen lainnya tersebut memerlukan mineral tambang dan energi yang signifikan. Namun demikian, saat ini telah berkembang inovasi dan perbaikan dalam rantai pasok baterai dan teknologi pengemasan untuk mengurangi dampak ini. Selama pemakaian, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang karena menggunakan motor listrik dan baterai sebagai penggeraknya. Sedangkan kendaraan konvensional menghasilkan emisi langsung dari proses pembakaran BBM tergantung pada jenis dan kualitas bahan bakar yang digunakan (misalnya, bensin atau diesel) dan efisiensi mesin. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak emisi selama siklus hidup kendaraan sangat dipengaruhi oleh sumber energi listrik yang digunakan. Emisi kendaraan listrik akan jauh lebih rendah jika energi listrik yang digunakan untuk proses produksi dan saat mengisi baterai berasal dari energi bersih yang ramah lingkungan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013072388/batalkan-rencana-pembangunan-133-gw-pltu-pln-juga-lakukan-beberapa-hal-ini-menekan-emisi-karbon">Batalkan Rencana Pembangunan 13,3 GW PLTU, PLN juga Lakukan Beberapa Hal ini Menekan Emisi Karbon</a> "Sehingga, harapannya dekarbonisasi sektor kelistrikan dapat membantu mengurangi penggunaan fase emisi pada BEV,"&nbsp;jelas Menperin. Secara umum, strategi dekarbonisasi di sektor industri terdiri atas pemanfaatan teknologi hemat energi dan rendah emisi, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), efisiensi energi, air, dan bahan baku, juga manajemen limbah dan ekonomi sirkular. "Kami juga mendorong sektor industri untuk lebih proaktif, sehingga pencapaian target NZE di sektor industri harus bisa tercapai pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target NZE nasional pada tahun 2060," kata Menperin.

Kemenperin mencatat saat ini sektor industri berkontribusi sekitar 15-20 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional.

Kemenperin Berupaya Kurangi Limbah Industri Guna Menekan Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/agus-gumiwang-3173990323.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya aspek pendanaan dalam mendukung dekarbonisasi di sektor industri manufaktur, guna mencapai target&nbsp;net zero emission&nbsp;(NZE) pada 2050.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Upaya dekarbonisasi di sektor industri manufaktur itu, yang juga penting adalah dukungan dari sektor&nbsp;finance, pendanaan. Kenapa penting? Karena salah satu kunci utama keberhasilan penurunan karbon adalah penggunaan peralatan atau teknologi yang mutakhir," katanya ditemui seusai Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi Sektor Industri Menuju Target&nbsp;Net Zero Emission&nbsp;(NZE) Tahun 2050 di Jakarta, kemarin.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Aspek pendanaan dinilai penting karena peralatan mutakhir dengan teknologi terbaru membutuhkan investasi yang tidak murah. Menperin pun meyakini peralatan mutakhir berteknologi tinggi akan dapat mendorong efisiensi dalam proses produksi yang ada di industri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menperin mengungkapkan efisiensi produksi yang ia maksud meliputi efisiensi penggunaan industri hingga elektrifikasi. Namun, lagi-lagi, ia menyebut semua hal itu membutuhkan dana.</div> "Jadi, pertama kita harus melihat dukungan dari sektor&nbsp;finance&nbsp;ini jadi kunci," tuturnya.&nbsp; <div>Selain pendanaan, Menperin juga menekankan perlu ada perubahan pola pikir pelaku industri soal langkah dekarbonisasi. Menperin meyakinkan bahwa penerapan industri hijau sebagai langkah mendukung dekarbonisasi, bukanlah beban biaya melainkan investasi.</div> "Kalau mereka menggunakan peralatan mutakhir teknologi tinggi mereka pasti akan mendapatkan efisiensi. Memang&nbsp;capex&nbsp;(belanja modal) akan lebih tinggi sedikit karena dia harus beli. Tapi belanja operasional&nbsp;untuk jangka menengah dan panjangnya, mereka akan nikmati manfaat dari investasi itu sendiri," katanya. Lebih lanjut, Menperin juga menegaskan perlunya insentif untuk mendukung industri hijau. Ia meyakini pemberian insentif akan memanggil industri dalam mendukung proses produksi yang menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan. <div>"Insentif saya kira akan penting. Insentif bisa berbentuk macam-macam tapi yang penting insentif sehingga ada rasa keterpanggilan dari para industri untuk segera menyiapkan atau berinvestasi peralatan untuk teknologi baru dalam mendukung efisiensi dari proses produksi mereka sehingga pada akhirnya mereka akan menghasilkan produk-produk yang lebih&nbsp;green, hijau, yang karbonnya jauh lebih rendah," ungkapnya.</div> Menperin juga memastikan akan berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pemberian insentif industri hijau. "Kita akan bicara dengan kementerian/lembaga lain untuk menyetujui atau mendukung upaya kita untuk percepatan dekarbonisasi di sektor industri melalui insentif," katanya.

Menperin mengungkapkan efisiensi produksi yang ia maksud meliputi efisiensi penggunaan industri hingga elektrifikasi.

Menperin Sebut Dukungan Sektor Keuangan jadi Kunci Dekarbonisasi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/manufaktur-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa subsektor industri manufaktur menunjukkan sinyal positif. Sejak kuartal IV tahun lalu, subsektor-subsektor itu membaik. Tren tersebut berlanjut pada awal tahun ini.  "Memang, secara tahunan, industri pengolahan nonmigas terkontraksi 2,22 persen. Namun, bila kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q-to-Q), saya melihat ada tren positif," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Senin (8/2). Dia berani menyatakan bahwa industri pengolahan mulai rebound.  Pada kuartal IV 2020, industri logam dasar tumbuh 11,46 persen karena permintaan dari luar negeri meningkat. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,45 persen akibat permintaan domestik mengalami kenaikan.  "Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi Covid-19, sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tetap memiliki demand tinggi," ungkap Agus.  Selain itu, subsektor manufaktur yang memberikan kontribusi positif pada kuartal IV tahun lalu adalah otomotif dan semen. Pada periode tersebut, produksi mobil mencapai 206.937 unit atau naik 82,21 persen dari kuartal sebelumnya. Penjualan mobil secara wholesale mencapai 159.981 unit atau naik 43,98 persen (Q-to-Q).  Pada kuartal IV 2020, industri semen mencatatkan produksi 18,53 juta ton atau naik 2,91 persen (Q-to-Q). Pengadaan semen dalam negeri pada periode itu meningkat 18,06 juta ton atau 3,11 persen (Q-to-Q).  Agus menuturkan, sebagai upaya terus memacu daya saing sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, kementerian terus mendorong program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Salah satu langkahnya adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi.  "Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri pada sektor farmasi, khususnya terkait dengan produksi bahan baku obat," paparnya.  Dalam upaya mendorong produktivitas industri pada masa pandemi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengoptimalkan implementasi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). Izin itu diberikan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Menperin Sebut Industri Manufaktur Akhir Tahun Catatkan Tren Positif