<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG-20250724-WA0068-3456389383.jpg" alt="Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita membuka secara resmi GIIAS di Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita membuka secara resmi GIIAS di Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan rencana masuknya produk Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan skema tarif 0 persen tidak serta-merta menghapus kewajiban penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> <p>Dia menjelaskan aspek tarif dan ketentuan TKDN merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan.&nbsp;"Kalau tarif itu tarif. TKDN itu non-tariff barrier (NTB). Ini dua hal yang berbeda,&rdquo; ujar Agus saat ditemui dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Kamis (24/7).</p> <p>Pernyataan tersebut muncul di tengah diskusi lanjutan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait kerja sama perdagangan bilateral. Agus menyampaikan proses negosiasi teknis masih terus berjalan antara kedua negara, menyusul kesepakatan awal yang telah dicapai antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.</p> <p>&ldquo;Kami tentu berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat piawai dalam melakukan negosiasi dengan Presiden Trump,&rdquo; lanjut Agus.</p> <p>Namun demikian, ia memastikan bahwa seluruh tahapan pembahasan akan tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Ia pun meminta dunia industri untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil akhir dari perundingan tersebut.</p> <p>Agus juga memberikan penjelasan mengenai konteks penerapan kewajiban TKDN, yang menurutnya hanya berlaku dalam dua skenario utama.</p> <p>&ldquo;Kalau soal TKDN, perlu kami luruskan bahwa sertifikat TKDN hanya diwajibkan dalam dua konteks. Pertama, jika produk tersebut ingin masuk dalam belanja negara seperti APBN, APBD, atau BUMN. Kedua, jika regulasi secara spesifik mewajibkan nilai TKDN, seperti pada izin edar untuk alat kesehatan dan perangkat HKI,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Ia mencontohkan negosiasi sebelumnya dengan perusahaan teknologi asal AS, Apple, yang harus memenuhi nilai TKDN sebesar 40 persen agar bisa mendapatkan izin edar di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Di luar produk itu, tidak ada keharusan untuk mengurus sertifikat TKDN. Jadi kalau ada permintaan dari AS soal TKDN, ya perlu dilihat dulu konteksnya. Bisa jadi memang mereka tidak memerlukannya karena tidak masuk dalam dua kategori itu,&rdquo; ujar Agus.</p> <p>Ia juga menekankan bahwa aturan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan dihapus dan akan tetap ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Itu sudah diatur dalam PP, dan kami akan tetap kawal. Jangan sampai disalahpahami bahwa tarif 0 persen berarti produk bebas masuk tanpa memperhatikan aturan main kita,&rdquo; pungkasnya.</p>

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan bahwa tarif 0 persen produk AS tidak menghapus kewajiban TKDN.

Soal Produk AS ke Indonesia, Agus Gumiwang Tegaskan Tarif 0 Persen dan TKDN Dua Hal yang Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/foto-penyerta-berita-86-3941885078.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia Victoria)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8). (ANTARA/YouTube/DPR RI/Agatha Olivia Victoria)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Momen menarik terjadi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024 yang diawali dengan penyampaian pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang karib disapa Bamsoet itu menyampaikan pembukaan, dengan menyapa satu-satu tamu negara yang hadir.</p> <p>Bamsoet mengawali sambutannya dengan menyapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Bamsoet juga turur menyapa Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang hadir dalam statusnya sebagai Menteri Pertahanan.</p> <p>Selanjutnya, Bamsoet pun mengabsen satu per satu ketua umum partai politik di Parlemen. Paling pertama disebut Bamsoet partai yang dinaunginya, yakni Partai Golkar.</p> <p>Di depan Airlangga Hartarto yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bamsoet menyapat pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita alias AGK. Pasalnya, Airlangga belum lama ini memutuskan mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Golkar.</p> <p>&ldquo;Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Doktor Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan,&rdquo; kata Bamsoet di Ruang Sidang Paripurna Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).</p> <p>Usai para peserta sidang bertepuk tangan, tiba-tiba saja Bamsoet menyapa nama Bahlil Lahadalia.</p> <p>&ldquo;Pak Bahlil ada nggak?&rdquo; tanya Bamsoet diiringi suara tawa kecil peserta sidang.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Sidang Tahunan MPR RI 2024 terdiri dari tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT ke-79 RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan para tamu undangan.</p> <p>Kemudian, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana tahun ini DPR menjadi tuan rumah. Pada agenda sidang bersama DPR dan DPD, Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyampaikan pidato kenegaraan.</p> <p>Lalu, agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024. Dalam agenda ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.</p>

Momen menarik terjadi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024 yang diawali dengan penyampaian pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Sapa Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang di Depan Airlangga Hartarto, Bamsoet: Pak Bahlil Ada Nggak?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-1JPG-3852348416.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Keputusan&nbsp;Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum (Ketum) Partai Golkar memantik berbagai spekulasi. Sebab, Airlangga sebelumnya dinilai memiliki peran besar di balik kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres. Dia bahkan berhasil menambah perolehan kursi Golkar di DPR .</p> <p>Pada Pemilu 2024, Golkar mampu meraih 102 kursi parlemen. Naik 17 kursi jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019.</p> <p>Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyatakan, mundurnya Airlangga Hartarto tidak terlepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Partai Golkar.</p> <p>Ada beberapa faksi yang berseberangan sejak menjelang Pilpres 2024. &rdquo;Faksi-faksi di internal Golkar itu memiliki agenda ekonomi dan politik yang beragam,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ada yang mencoba mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal. Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan. &rdquo;Demi memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar,&rdquo; katanya.</p> <p>Benturan ini sempat terlihat ketika Golkar mengutak-atik koalisi pilpres. Saat itu Golkar hampir mendekat dengan PDIP. Hal tersebut diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait dengan kasus minyak goreng.</p> <p>&rdquo;Karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan,&rdquo; terangnya.</p> <p>Kali ini the invisible hand, tampaknya, kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. Bisa jadi dalam pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan daerah lain.</p> <p>&rdquo;Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum. Tentunya dalam isu lama yang belum ada kejelasan informasinya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dia mengungkapkan, pasca mundurnya Airlangga, dua gerbong kekuatan yang dibawa Bahlil dan Agus Gumiwang Kartasasmita bergabung menjadi satu. &rdquo;Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga sangat mungkin menduduki posisi ketua umum DPP Partai Golkar mendatang,&rdquo; paparnya.</p> <p>Bahkan, keberadaan Agus Gumiwang dan Bahlil bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi landing-nya Jokowi dan keluarganya pascapurnatugas pada 20 Oktober mendatang. &rdquo;Bisa jadi Jokowi masuk ke Golkar,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Jika memang akhirnya Airlangga kalah dalam pertarungan internal Golkar, kepemimpinan Airlangga selaku Ketum Partai Golkar tetap patut diapresiasi. &rdquo;Dia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional atau meningkatkan 17 kursi. Hal itu setara dengan 18 persen kekuatan parlemen,&rdquo; paparnya.&nbsp;<strong>(idr/c14/oni)</strong></p>

Kali ini the invisible hand, tampaknya, kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas

Pengamat Sebut Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar Akibat Intervensi dari The Invisible Hand

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/97_bah_2-2445641425.jpg" alt="Airlangga Hartarto dipeluk koleganya saat keluar dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu(11/8). Airlangga secara mendadak menyatakan mundur dari ketua umum. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto dipeluk koleganya saat keluar dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu(11/8). Airlangga secara mendadak menyatakan mundur dari ketua umum. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang &rdquo;tsunami&rdquo; politik. Minggu (11/8) secara mengejutkan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum DPP Partai Golkar.</p> <p>Pengunduran diri tersebut disampaikan Airlangga dalam keterangan video resmi dari DPP Partai Golkar. Dalam video itu, menteri koordinator bidang perekonomian tersebut menyatakan, pengunduran diri itu terhitung sejak Sabtu (10/8) malam. Airlangga tidak secara jelas menyebutkan alasan pengunduran dirinya.</p> <p>Ketum Golkar sejak 2017 itu hanya mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yakni dari pemerintahan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin beralih ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>&rdquo;Semua proses ini (pengunduran diri, Red) dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos.</p> <p>Airlangga berpesan kepada seluruh pihak agar terus mengawal demokrasi. Dia juga menegaskan bahwa Golkar telah menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. &rdquo;Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu,&rdquo; terangnya.</p> <p>Airlangga juga menyampaikan raihan Golkar di Pemilu 2024. Golkar telah meraih 102 kursi DPR. Perolehan kursi itu naik 17 kursi dibanding Pileg 2019 lalu (85 kursi). Selain kursi Senayan, Airlangga juga menyebut Golkar telah berhasil merebut ratusan, bahkan ribuan, kursi parlemen di berbagai tingkatan. Mulai DPRD kabupaten/kota hingga DPRD provinsi.</p> <p>Bukan hanya itu, Airlangga juga menyinggung kontribusi Golkar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. &rdquo;Mereka (Prabowo-Gibran) akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024&ndash;2029,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Pengunduran diri Airlangga yang terbilang mendadak itu memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya keretakan di internal Golkar. Sebelumnya beberapa tokoh Golkar telah mengusulkan gelaran musyawarah nasional (munas) dipercepat, yakni dari Desember menjadi akhir bulan ini. Munas merupakan forum tertinggi Golkar untuk proses pemilihan ketua umum.</p> <p>Tahun lalu pun sempat muncul usulan menggelar munas luar biasa (munaslub) dari politikus senior Golkar Ridwan Hisjam. Ridwan menyebutkan, Airlangga tidak melaksanakan paradigma baru Golkar.</p> <p>&rdquo;Kalau Airlangga mengundurkan diri sekarang itu saya anggap terlambat. Karena sudah saya minta mengundurkan diri sejak Juli tahun lalu,&rdquo; ungkap Ridwan kepada Jawa Pos.</p> <p class="class-paragraph">Ridwan menjelaskan, pascareformasi, Golkar telah berubah menjadi partai yang reformis dengan paradigma baru yang dibangun Akbar Tandjung. Yakni partai yang terbuka, demokratis, modern, dan mengedepankan suara dari bawah ke atas.</p> <p>Namun, menurut Ridwan, paradigma baru itu tidak dijalankan Airlangga. &rdquo;Partai ini (Golkar) dikelola dengan caranya Pak Airlangga sendiri,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Manajemen yang tertutup dan tidak mandiri, lanjut Ridwan, merupakan beberapa cara yang digunakan Airlangga dalam mengelola Golkar. &rdquo;Akhirnya dia tergulung dengan apa yang dia kerjakan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Ridwan, apa yang dikerjakan Airlangga selama ini bukan hanya tidak melaksanakan paradigma baru Golkar, tapi justru menyimpang dari paradigma baru.</p> <p>Disinggung adanya dorongan eksternal partai yang meminta Airlangga mundur, Ridwan menyatakan bahwa sesuai paradigma baru, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis. Sehingga proses pemilihan ketua umum harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. &rdquo;Meskipun orang dalam maupun orang luar, selama dia kader Golkar ya diperbolehkan (jadi ketua umum Golkar, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Lantas siapa sosok yang akan menggantikan posisi Airlangga sebagai ketua umum? Sesuai mekanisme internal partai beringin tersebut, pemilihan ketua umum akan dilakukan dalam forum munas. Belakangan sejumlah nama masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum) Golkar. Di antaranya Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).</p> <p>Politikus Golkar Andi Sinulingga menyebutkan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpeluang menjadi ketua umum definitif menggantikan Airlangga. Andi optimistis Bahlil akan dipilih sebagai ketua umum lewat forum munas Golkar yang akan digelar secepatnya.</p> <p>Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kursi ketua umum, Andi menyebut Agus Gumiwang (menteri perindustrian) akan menjadi Plt ketua umum Golkar. Berbeda dengan Bahlil yang tidak masuk kepengurusan DPP Golkar, Agus saat ini menjabat wakil ketua umum DPP Golkar. &rdquo;Nanti Bahlil jadi ketua umum. Plt-nya Agus Gumiwang,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Di sisi lain, pengunduran diri Airlangga juga santer dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Seperti diketahui, Airlangga pernah diperiksa penyidik Kejagung pada Juli tahun lalu. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021&ndash;2022.</p> <p>Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penyidikan skandal CPO yang menyeret nama Airlangga tersebut masih berlangsung di Kejagung. Namun, hingga berita ini ditulis, Kejagung belum menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah itu.</p> <p>Di sisi lain, Jawa Pos sudah mencoba mengonfirmasi nama-nama yang masuk dalam bursa caketum Golkar. Namun, mereka belum mau memberikan tanggapan. Agus Gumiwang belum menjawab pesan Jawa Pos terkait dengan bursa caketum tersebut.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menerangkan, meski secara de facto Airlangga telah menyatakan mundur, secara de jure pengunduran diri tersebut belum terlegitimasi. Sebab, pengunduran diri itu harus diputuskan melalui rapat pleno. Rencananya, pleno paling lambat dilakukan Selasa (13/8) besok.</p> <p>&rdquo;Kita tunggu sampai rapat pleno dan pengunduran diri ini diterima oleh DPP,&rdquo; kata Doli saat ditemui di kantor DPP Golkar.</p> <p>Dia pun meminta semua pihak menghormati keputusan personal Airlangga mengundurkan diri dari ketua umum Golkar. Doli juga meminta pengunduran diri itu tidak dikaitkan dengan apa pun. Apalagi dikaitkan dengan urusan eksternal.</p> <p class="class-paragraph">Perihal keberlanjutan roda DPP Golkar, Doli menegaskan bahwa partainya menggunakan metode kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga pengunduran diri Airlangga tidak akan mengganggu roda tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan urusan pilkada. &rdquo;Kita (Golkar) bergerak secara kolektif kolegial,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong>Megawati Prihatin</strong></p> <p>Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. Respons Megawati itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers Soekarno Run 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.</p> <p>Hasto mengatakan, situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa partai harus betul-betul kukuh dan bisa bersatu secara kolektif. Kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apa pun.</p> <p>Menurut Hasto, kekuatan kolektif akan mampu menghadapi intervensi apa pun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.<strong>&nbsp;(tyo/lum/c9/oni)</strong></p>

Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang ”tsunami” politik. Secara mengejutkan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari ketua umum.

Bahlil, Agus, dan Bamsoet Masuk Bursa Caketum Partai Golkar setelah Airlangga Mendadak Mengundurkan Diri

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/JKT_Motor-Listrik-Honda_Salman-Toyibi_3-1455256211.jpg" alt="Motor listrik Honda EM1 e" width="100%">
<figcaption>Motor listrik Honda EM1 e</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi memperluas pemberian subsidi motor listrik pada hari ini, Selasa (29/8). Dari sebelumnya diperuntukan bagi pelaku UMKM, kini menjadi satu KTP 1 Motor Listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dasar kebijakan perubahan utama ini adalah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Tujuan tersebut tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja,&rdquo; kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pada Permenperin 21/2023 ini disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012656763/polusi-udara-jakarta-buruk-aismoli-ajak-masyarakat-ganti-kendaraan-ke-sepeda-motor-listrik">Polusi Udara Jakarta Buruk, Aismoli Ajak Masyarakat Ganti Kendaraan ke Sepeda Motor Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program pemerintah ini syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,&rdquo; jelas Menperin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua. Adapun nantinya, Pemerintah akan membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012893075/soroti-polusi-udara-di-jakarta-ketua-banggar-sangat-mencemaskan-dan-memalukan">Soroti Polusi Udara di Jakarta, Ketua Banggar: Sangat Mencemaskan dan Memalukan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permenperin 21/2023 juga menegaskan, dalam melakukan proses pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua, diler perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, yakni Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana memberikan subsidi listrik motor akan diperpanjang. Tidak hanya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi motor listrik direncanakan akan diperuntukkan bagi masyarakat umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bahlil, peluang perluasan dilakukan karena jumlah realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah mempertimbangkan untuk memberi kemudahan untuk memperoleh subsidi motor listrik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita juga membahas tentang implementasi daripada motor listrik, karena antara target dan realisasi itu sangat kecil sekali. Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyrakat untuk memperoleh motor listrik," kata Bahlil dalam tayangan video yang dikutip Selasa (1/8 ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tadinya kan kita berpikir bahwa itu (subsidi motor listrik) hanya untuk UMKM, tapi ternyata dari target 200 ribu hanya 1 persen aja yang terealisasi,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat realisasinya yang kecil, kata Bahlil, pemerintah kemudian melihat kembali beberapa prosedur yang ternyata dinilai tidak jelas. Pasalnya, melalui subsidi motor listrik ini juga berharap agar mendukung program hijau untuk Indonesia Bersih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, subsidi motor listrik diharapkan dapat meningkatkan populasi penggunannya sehingga dapat meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian pemerintah mempertimbangkan subsidi motor listrik dibuka untuk umum dengan satu KTP satu unit motor listrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tadi mempertimbangkan untuk listrik setiap satu KTP satu unit motor, tadi kita mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum," ujarnya.</div>

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik

Pemerintah Tetapkan Subsidi Motor Listrik Berlaku hanya Untuk Satu KTP 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/agus-gumiwang-3173990323.jpg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan tidak ada subsidi mobil listrik hybrid. Secara khusus, pemerintah akan menyiapkan program insentif sendiri untuk mobil listrik berdasakan hasil karbon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menperin menilai berbahaya sekali jika pemerintah memberikan subsidi mobil listrik. Meski tidak menyebut secara rinci apa bahayanya, Agus Gumiwang memastikan karbon akan jadi prasyarat utama bagi mobil listrik untuk memperoleh insentif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Mobil listrik) hybrid enggak subsidi. Dia ada program sendiri. Kita lihat dari hasil karbonnya, begitu karbonnya turun, kita berikan insentif. Jadi bukan subsidi. Subsidi itu berbahaya sekali," kata Menperin Agus Gumiwang kepada awak media di ICE BSD Tangerang, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012653034/kondisi-terkini-di-rumah-sekeluarga-yang-ditemukan-bersimbah-darah-di-depok">Kondisi Terkini di Rumah Sekeluarga yang Ditemukan Bersimbah Darah di Depok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan mobil lisrik jenis hybrid bukan bagian dari ekosistem kendaraan listrik yang saat ini sedang difokuskan pemerintah dalam melakukan percepatan elektifikasi. Ini artinya jenis kendaraan yang bisa mendapatkan bantuan subsidi adalah unit yang dibekali dengan teknologi listrik berbasis baterai atau listrik murni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena hybrid tak termasuk bukan ekosistem, Kita punya ekosistem (listrik) ada baterai, nikel, jadi itu yang mau kita dorong. Jadi itu yang mau kami dorong,&rdquo; kata Agus ditemui di sela pembukaan Gaikindo Jakarta Auto Week beberapa waktu lalu (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain terkait insentif, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku tengah mempertimbangkan untuk memberi tambahan insentif bagi mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV) karena mampu mengurangi emisi karbon hingga 49 persen berdasarkan perhitungan emisi dari tangki bensin ke knalpot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012653014/honda-luncurkan-all-new-honda-cr-v-hybrid-di-giias-2023">Honda Luncurkan All New Honda CR-V Hybrid di GIIAS 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan dasar pemberian insentif adalah emisi karbon yang dikeluarkan HEV, di mana semakin rendah emisi, maka mobil hybrid layak diberikan insentif, kendati bentuknya belum dirumuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebetulnya kami sudah inisiasi, analisis ke depan sampai 2060 itu adalah carbon reduction artinya yang diukur adalah sampai berapa besar industri atau manufaktur menghasilkan suatu produk yang mampu menurunkan emisi karbon,&rdquo; katanya dalam diskusi Forwin bertajuk &ldquo;Otomotif, Ujung Tombak Dekarbonisasi Indonesia&rdquo; di Jakarta, seperti dikutip <em>Antara</em>, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufiek menyebut jika jenis kendaraan tertentu mampu menurunkan emisi karbon dari ambang batas yang ditentukan, maka kendaraan tersebut harus mendapatkan reward atau insentif. Hal itu serupa dengan yang diterapkan di Eropa di mana ambang batas pengurangan emisi yaitu 95 gram per km. Adapun di Indonesia saat ini, menurut Taufiek, sudah ada model HEV dengan pengurangan emisi mencapai 75 gram per km.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012653000/dema-ungkap-berbagai-keluhan-mahasantri-uin-walisongo-semarang-kampus-tanggapi-dengan-positif">Dema Ungkap Berbagai Keluhan Mahasantri UIN Walisongo Semarang, Kampus Tanggapi dengan Positif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufiek mengatakan untuk bisa menerapkan pemberian insentif bagi mobil hybrid, pemerintah perlu melakukan semacam survei untuk mendata setiap produk untuk kemudian menentukan ambang batas rata-rata yang bisa digunakan sebagai acuan penurunan emisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Taufiek, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, baik mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mobil hybrid (HEV) atau pun Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sudah mendapatkan insentif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau lihat dari animonya, mungkin kita harus berikan hybrid, tapi pemberiannya itu ada dasar. Dasar memberikan saya kira (berdasarkan) karbon. Tapi perlu cara memberikan yang tepat supaya kita tidak diprotes memberi subsidi ke orang kaya dan macam-macam,&rdquo; tandasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Secara khusus, pemerintah akan menyiapkan program insentif sendiri untuk mobil listrik berdasakan hasil karbon.

Menperin Pastikan Tidak Ada Subsidi Mobil Listrik Hybrid, Adanya Insentif: Subsidi Itu Berbahaya Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/bengkel-isuzu.jpg" alt="LAYANAN PURNA JUAL: Mekanik sedang melakukan cek rutin kendaraan di bengkel pusat Isuzu di Sunter, Jakarta,  Rabu (2/2).  (IAMI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LAYANAN PURNA JUAL: Mekanik sedang melakukan cek rutin kendaraan di bengkel pusat Isuzu di Sunter, Jakarta,  Rabu (2/2).  (IAMI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Belakangan tersebar kabar terkait pernyataan Isuzu Motor akan lakukan relokasi pabrik dari Thailand ke Indonesia dan selanjutnya untuk lakukan produksi mulai awal 2024. Kabar ini menimbulkan tanda tanya besar, pasalnya, di negara Thailand, Isuzu merupakan raja penjualan di pasar kendaraan roda empat atau lebih.</p> <p>Bila melihat data Federasi Industri Thailand volume penjualan jauh di atas penjualan yang dibukukannya di Indonesia. Misalnya sepanjang 2021 lalu, total penjualan Isuzu di negeri Gajah Putih tersebut mencapai 239.723 unit. Jumlah ini jauh di atas penjualan Toyota yang sebanyak 184.160 unit, dan Honda yang hanya 88.692 unit.</p> <p>Sedangkan di tahun 2022, angka penjualan yang tercatat pabrikan ini mencapai 212.491 unit. Jumlah ini juga lebih unggul bila dibandingkan angka penjualan Toyota yang hanya 206.071 unit, dan Honda yang mampu membukukan angka penjualan 43.581 unit.</p> <p>Sementara pada Januari &ndash; April tahun ini penjualan Isuzu di Thailand hanya 17.133 unit, ini mengalami penurunan sebesar 21,4 persen dibanding periode sama di 2022 sekaligus tergeser oleh Toyota.</p> <p>Harus diakui kalau penjualan Isuzu Thailand itu lebih joss dibanding di Indonesia, ini berdasarkan Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Dimana sepanjang 2021 jumlah kendaraan Isuzu yang terjual di Indonesia Indonesia sebanyak 27.276 unit. Lalu di tahun 2022 naik 23,6 persen menjadi 33.715 unit.</p> <p>Lalu di Januari &ndash; April 2023, total angka penjualan yang berhasil dicatat Isuzu Motor di Indonesia 8.311 unit, naik dibanding periode sama di 2022 yang sebanyak 7.126 unit. Ini merupakan fakta pembuktian kalau penjualan dan peringkat Isuzu jauh lebih baik di Thailand ketimbang di Indonesia.</p> <p>Menanggapi isu relokasi pabrik Isuzu dari Thailand ke Indonesia Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meluruskan informasi terkait kebenaran apa rencana yang sesungguhnya. Menteri Perindustrian mengungkapkan bahwa Isuzu memang tidak berniat memindahkan pabriknya secara keseluruhan dari Thailand, akan tetapi hanya sebagian.</p> <p>Fasilitas produksi yang dipindah ke Indonesia melainkan hanya UD Truck, produsen truk yang sudah diakuisisi Isuzu beberapa tahun lalu. Hal tersebut yang menjadi kesepakatan antara pihaknya Kementeri Perindustrian dengan Isuzu dalam kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang.</p> <p>"Saya ingin sampaikan penjelasan berkaitan dengan isu berkembang. Ini isu yang memang perlu saya luruskan. Kemarin disampaikan, ada (pernyataan) bantahan dari Isuzu terhadap pernyataan saya. Namun bila dicermati, substansi yang saya sampaikan itu jelas UD Truck, truk dengan merek UD Truck (terkait relokasi Isuzu)," kata Agus dalam keterangannya.</p> <p>Sebagai informasi UD Trucks yang semula dimiliki Volvo telah diambil alih Isuzu sejak 2019. Akuisisi ini bagian dari kerja sama Isuzu dan Volvo. Maka sebenarnya pabrik yang akan dipindahkan ini memproduksi UD Trucks yang sudah diambil alih Isuzu pada 2019.</p>

Isu relokasi pabrik Isuzu dari Thailand ke Indonesia Menteri Perindustrian Agus Gumiwang meluruskan informasi terkait kebenaran apa renca

Kemenperin Tegaskan Terkait Kebenaran Isu Relokasi Pabrik Isuzu dari Thailand ke Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Viar-Q1-560x390-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah berencana memberikan insentif konversi kendaraan listrik sebesar Rp 5 juta. Opsi ini muncul tak lain agar penggunaan kendaraan listrik di Indonesia bisa dipercepat.<br /> <br /> "Untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, ditulis Jumat (16/12).<br /> <br /> Meski belum final, Menperin menilai penting soal pemberian insentif untuk kendaraan listrik di Indonesia. Sebab, menurutnya, pemberian insentif telah dilakukan oleh beberapa negara maju untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.<br /> <br /> Tak hanya di Eropa, insentif kendaraan listrik sudah dilakukan beberapa negara di Asia, seperti Tiongkok hingga Thailand. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.<br /> <br /> "Ini (insentif kendaraan listrik) sebagai upaya Indonesia ingin mendorong agar penggunaan kendaraan listrik bisa lebih cepat," ujarnya.<br /> <br /> Sementara itu, konversi motor dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik disebut membutuhkan biaya Rp 15 juta per unit. Harga tersebut dikatakan akan menjadi lebih murah apabila konversi motor listrik di Indonesia dilakukan secara masif.<br /> <br /> Pernyataan itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara evaluasi program konversi motor listrik di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9). Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji dan mengusulkan paket insentif kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar nantinya harga konversi motor listrik dapat terjangkau bagi masyarakat.<br /> <br /> "Apakah separuhnya dibantu (pemerintah, Red) separuhnya oleh pemilik motor dan pemilik motor bisa mendapatkan dukungan pinjaman dari perbankan," kata Arifin.<br /> <br /> Ia memastikan, harga konversi motor BBM menjadi listrik ke depannya akan berangsur murah. Sebab, kata Arifin, Rp 15 juta adalah harga konversi motor listrik sebanyak 10 sampai 100 unit.<br /> <br /> "Tapi kalau ini sudah masif dan kemudian ada insentif lain, pasti juga akan turun," ujarnya.

Konversi Motor Listrik, Pemerintah Bakal Beri Insentif Rp 5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_19_65_12_subsektor.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Memasuki akhir tahun 2022, kinerja sebagian industri sudah mengarah pada pertumbuhan yang ekspansif. Namun, tak menutup mata, sebagian industri juga belum berhasil keluar dari zona kontraksi.<br /> <br /> Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa 12 subsektor industri terkontraksi per November 2022. Hasil survei indeks kepercayaan industri (IKI) menunjukkan, dari 23 subsektor industri, hanya ada 11 yang kinerjanya baik alias ekspansif.<br /> <br /> "Tetapi, detailnya tidak untuk publik, saya punya data mana saja (sektor industri, Red). Sebanyak 11 subsektor ekspansif dan 12 relatif tertekan, kontraksi," ujar Agus Jumat (9/12).<br /> <br /> Menurut Agus, secara garis besar pelemahan tersebut berhubungan dengan pelemahan pasar di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Agus mengatakan, data itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendalami apa yang tengah terjadi di industri.<br /> <br /> "Saya sudah meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk mulai memberikan perhatian pada subsektor yang mengalami kontraksi," bebernya.<br /> <br /> Sementara itu, kalangan ekonom menilai mesti mengantisipasi tantangan, baik yang berasal dari sisi hulu maupun hilir, demi menjaga kinerja manufaktur tetap berada di zona ekspansi.<br /> <br /> Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, sektor manufaktur berhadapan dengan sejumlah persoalan besar, yakni peningkatan biaya produksi karena inflasi yang harus ditanggung produsen.

Pelemahan Pasar Eropa dan AS jadi Tantangan Sektor Industri 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Menteri-Koordinator-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mengunjungi ruang pamer mobil Toyota usai meresmikan pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2021 di Indonesia Convention" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat mengunjungi ruang pamer mobil Toyota usai meresmikan pameran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2021 di Indonesia Convention</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menilai Indonesia harus jeli dalam membidik potensi yang timbul dari konflik antara Rusia dan Ukraina.<br /> <br /> "Di setiap masalah itu kita harus jeli untuk melihat potensinya. Kita melihat bahwa ekspor produk-produk dari Rusia, dari Ukraina, dan Belarusia kepada negara-negara di dunia, akibat embargo, akibat dari sanksi ini tentu menjadi potensi bagi produk-produk Indonesia untuk bisa mengisi," ucap Agus di Jakarta, Selasa (15/3).<br /> <br /> Menurut dia, adanya larangan ekspor terhadap produk dari Rusia bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Agus mengatakan pihaknya telah memetakan produk-produk apa saja yang bisa diekspor oleh Indonesia untuk mengisi kekosongan produk dari Rusia. "Ini sudah kami petakan produk-produk mana saja yang bisa kita isi," kata dia.<br /> <br /> Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi lain yang bisa dibidik Indonesia dari konflik Rusia dan Ukraina. "Perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya yang berbasis negara-negara Barat itu mereka sedang mencari tempat lain, relokasi. Ini tantangan bagi kita, suatu potensi bagi kita untuk bisa menarik mereka keluar dari Rusia dan masuk ke Indonesia," ucap Agus.<br /> <br /> Dalam kesempatan itu, Agus menyampaikan bahwa dampak langsung dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia tidak terlalu signifikan. Indonesia, kata dia, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalisir berbagai dampak yang timbul dari konflik tersebut.<br /> <br /> "Memang dampak langsung dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini tidak terlalu besar, semuanya bisa kita mitigasi baik itu impor bahan baku, gandum, sebagian dari logam, dan juga ekspor kita di sana juga bisa kita mencari alternatif pasarnya," kata Agus. <strong>(*)</strong>

Indonesia Bidik Potensi Ekonomi dari Perang Rusia-Ukraina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agus gumiwang

Berita Terkini