<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT-1-KPK-MALAM-PENGKUBURAN-FED-15.jpg" alt="Cholil Vokalis Efek Rumah Kaca bernyanyi bersama Wadah Pegawai KPK dan Masyarakat Sipil di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/19). Wadah Pegawai KPK bersama Masyarakat Sipil menggelar malam renungan bertajuk Pemakaman KPK aksi ini mereka lakukan sebagai be" width="100%">
<figcaption>Cholil Vokalis Efek Rumah Kaca bernyanyi bersama Wadah Pegawai KPK dan Masyarakat Sipil di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/19). Wadah Pegawai KPK bersama Masyarakat Sipil menggelar malam renungan bertajuk Pemakaman KPK aksi ini mereka lakukan sebagai be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil seleksi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengganjal 75 pegawai KPK menjadi kegaduhan ditengah masyarakat. Berbagai pihak yang menyangsikan tes tersebut menginginkan agar hasil tes tersebut bukan menjadi akhir dari karier mereka.  Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa berpendapat agar dilakukan tes ulang untuk memperbaiki hasil tersebut. Adapun, syarat tes ulang hanya setia pada Pancasila, UUD 1945, tunduk patuh pada kebijakan pemerintah.  Begitu pula dengan pegawai KPK yang membutuhkan keahlian tertentu seperti PPPK. Misalnya bidang penyidikan, investigasi, penyitaan dan lain-lain yang harus diklasifikasikan dulu untuk dibuat jenis-jenis PPPK di lingkungan KPK.  “Pegawai KPK yang dapat diklasifikasikan sebagai PPPK itu juga harus direview kembali untuk disesuaikan dengan persyaratan sesuai UU Nomor 5 tahun 2014. Mereka juga harus setia pada Pancasila dan UU 1945 atau persis sama dengan ASN lainnya,” ucap Agun kepada Wartawan, Senin (10/5).  Apabila diperlukan tambahan, maka KPK bisa membuat screening-screening tertentu. “Jadi bukan seperti seleksi sekarang yang malah membuat saya bingung. Kok jadi tes wawasan kebangsaan,” ungkap Agun.  Agun menyatakan keberadaan PPPK di KPK harus ditentukan lebih dulu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan oleh negara. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi bukan lagi sekedar pangkat dan jabatan.  Agun menyarankan KPK harus membuka PPPK yang ukuran gajinya tidak bisa disamakan dengan ASN biasa. Pasalnya kompetensinya yang dibutuhkan itu sangat luar biasa, maka mereka tidak terikat terhadap pangkat dan golongan tapi lebih kepada kompetensi.  Lalu pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sofian Effendi, mantan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), meminta agar mereka yang tak lolos diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang.  “Saya usulkan agar kepada calon yang dinistakan dan tidak lulus, sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial training dan dilakukan tes yang lebih tepat untuk mutasi menjadi pegawai ASN baik PNS maupun PPPK,” ungkap Sofian.  Sesuai UU 5/2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), terdapat dua jenis pegawai, yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). PPPK diadakan agar memberi peluang kepada profesional dengan kualifikasi dan kompetensi manajemen serta keahlian tertentu untuk mengabdi negara sebagai pegawai ASN.  “Di negara lain seperti Singapura, Thailand, Korsel, bahkan lebih dari separuh pegawai pemerintah mereka berstatus PPPK. Salah satu tujuan PPPK adalah untuk mempercepat transformasi ASN menjadi world class public service,” tutur Sofian.  PPPK dapat masuk melalui multi entry sesuai dengan lowongan jabatan. “Sayang sekali konsep ini kurang dipahami oleh pejabat KemenPAN maupun BKN yang terbiasa dengan penerimaan CPNS,” tambah Sofian.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/05/2021/novel-baswedan-saya-kira-itu-tindakan-yang-sewenang-wenang-dan-aneh/">Novel Baswedan: Saya Kira Itu Tindakan yang Sewenang-wenang dan Aneh!</a>  Ia berpendapat jika tes untuk pegawai KPK tentang Wawasan Kebangsaan dirancang untuk menyaring wawasan ideologi pegawai KPK.  "Seharusnya seleksi harus lebih diutamakan kompetensi teknisnya, prestasi kinerja, kepemimpinan, bukan semata-mata security screening karena telah melibatkan beberapa instansi keamanan nasional,” pungkas Sofian.

Legislator Golkar Usul 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dites Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperiksa-agun-gunanjar-saya-sudah-beri-keterangan-sebenar-benarnya_m_217700.jpeg" alt="Agun Gunanjar usai diperiksa penyidik KPK, Senin (4/6)" width="100%">
<figcaption>Agun Gunanjar usai diperiksa penyidik KPK, Senin (4/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Komisi II DPR, <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Agun Gunandjar Sudarsa</a> selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi&nbsp; Cahyo dan Made Oka Masagung. Usai menjalani pemeriksaan, dia enggan membeberkan lebih lanjut terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadapnya. Dia menegaskan siap mengikuti prosedur hukum yang dilakukan KPK dan juga akan siap bila dipanggil kembali agar kasus dugaan korupsi e-KTP bisa tuntas. "Kalau saya akan tetap ikuti prosedur nggak akan lelah buat saya, nggak akan capek bolak balik dipanggil, nggak akan istilah lelah. Pada akhirnya ini akan selesei dan bisa tuntas," ungkapnya usai diperiksa penyidik, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Namun, ketika disinggung soal materi pemeriksaan hari ini, Agun mengatakan dirinya&nbsp;tidak dapat membeberkan lebih lanjut pemeriksaan yang dijalaninya kali ini. "Saya sebagai saksi udah diminta keterangan dan sudah berikan sebenar-benarnya. Hak saya mengutarakan itu dibawah sumpah pengadilan," jelasnya. Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saksi yang diperiksa oleh lembaganya pada hari ini akan diklarifikasi terkait 2 hal, yakni aliran dana korupsi e-KTP dan proses penganggaran proyek e-KTP. "Ada saksi yang dikonfirmasi salah satu, namun juga ada yang keduanya. Selain itu, beberapa saksi kami klarifikasi juga terkait proses pengadaan. Jadi informasi yang kita butuhkan beragam," jelasnya. Sekadar informasi, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo adalah keponakan Setya Novanto (Setnov). Saat kurun waktu dugaan korupsi e-KTP terjadi, Irvanto menjabat Direktur PT Murakabi Sejahtera merangkap Ketua Konsorsium Murakabi. Sedangkan Made Oka ialah Delta Energi dan saat dugaan aliran dana itu Oka masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan perdagangan dan penerbitan tersebut. Diduga mereka bersama-sama menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Dalam kasus ini, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diperiksa, Agun Gunanjar: Saya Sudah Beri Keterangan Sebenar-benarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sudah-minta-bpk-lakukan-audit-barang-sitaan-di-kpk-agun-keluhkan-ini_m_156030.jpeg" alt="Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya barang sitaan yang ternyata tidak dilaporkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Padahal, menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang yang masih dalam penanganan perkara dari penyidikan, penuntutan, sidang, sampai kepada putusan sidang di pengadilan, semua diadministrasikan di Rupbasan. Agun menjelaskan, temuan Pansus di lima Rupbasan di wilayah hukum Jakarta dan Tangerang tidak didapatkan data-data barang sitaan dan rampasan berupa uang, rumah, tanah, kendaraan mewah dan bangunan. Menurut politisi Golkar itu, DPR tak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengaudit barang sitaan dan rampasan tersebut. Oleh karena itu, Pansus akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengauditnya &ldquo;Pansus sudah minta ke BPK untuk mengauditnya. Pansus juga minta adanya klarifikasi dari KPK saat hadir memenuhi panggilan atau undangan pansus. Problemnya sampai saat ini KPK nya tidak mau hadir," ujar Agun saat dihubung, Jumat (8/9/2017). Karena itu, Anggota Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya KPK sangat perlu pengawasan, belum lagi yang berkaiktan dengan tugas fungsi lainnya seperti BPK dalam hal hasil audit dan LPSK dalam hal pengaman saksi dan pelapor yang minta serta perlu pengamanan. Dia juga menjelaskan, Pansus KPK sendiri mendapati laporan bahwa rumah milik terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin sudah berpindah tangan.&nbsp; "Menurut keterangan Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) rumah itu sudah beralih ke pihak lain. Sudah beralih kepada yang namanya Michael. Padahal rumah itu harusnya rumah Nazaruddin dan barang itu sudah disita KPK," tutur politikus PDIP itu. Yulianis, kata Eddy, mengetahui betul mengenai rumah tersebut karena dia yang mengurus pembelian pengurusan surat-surat rumah yang terletak di Duren Tiga itu. Ada pula mobil-mobil mewah milik terpidana korupsi pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp 9,6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dari 74 mobil mewah yang disita KPK, ada 11 yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. "Menurut informasi barang-barang ini sudah dialihkan ke orang lain. Ini kalau terjadi kan berarti nggak benar dalam menyita barang-barang yang berkaitan dengan hak-haknya para tersangka," sebut mantan purnawirawan Polri itu. Dia menegaskan, jika terbukti adanya aset milik koruptor yang disita tapi tidak dilaporkan ke Rupbasan, KPK bisa disebut melakukan pelanggaran. "Kalau misalnya kita temukan tidak disimpan di Rupbasan, berarti ada suatu pelanggaran hukum dong yang dilakukan oleh pihak KPK," pungkas Eddy.

Sudah Minta BPK Lakukan Audit Barang Sitaan di KPK, Agun Keluhkan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ketua-pansus-angket-kpk-bolak-balik-diperiksa-kali-ini-untuk-novanto_m_154258.jpeg" alt="Agun Gunandjar saat diperiksa KPK pada Juli lalu. Saat itu, dia dimintai keterangan untuk Andi Narogong" width="100%">
<figcaption>Agun Gunandjar saat diperiksa KPK pada Juli lalu. Saat itu, dia dimintai keterangan untuk Andi Narogong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012. Hari ini (31/8), penyidik komisi antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi untuk perkara yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.  "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.  Agun yang merupakan ketua Pansus Hak Angket KPK bentukan DPR telah bolak-balik diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP. Nama Agun disebut sebagai salah satu anggota DPR yang turut kecipratan aliran dana dari korupsi e-KTP.  Dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, Agun selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR disebut menerima aliran dana sebesar USD 1.000.000.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka keempat. Sebelumnya, KPK telah menjerat dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, serta Andi Narogong.  Selain itu, KPK juga menetapkan Anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari sebagai tersangka. Novanto diduga bersama-sama mengatur proyek pengadaan e-KTP Tahun 2011-2012. Perbuatan Novanto saat menjabat ketua fraksi Golkar diduga telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Ketua Pansus Angket KPK Bolak Balik Diperiksa, Kali Ini Untuk Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/porsche-blokiran-kpk-kena-razia-agun-tangan-tuhan-mulai-bekerja_m_153050.jpeg" alt="Mobil mewah sitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Mobil mewah sitaan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menemukan mobil sport mewah jenis Porsche yang ternyata&nbsp;diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mobil berplat bodong itu ditemukan saat mereka melakukan razia kelengkapan surat-surat kendaraan di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Menanggapi temuan itu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, laporan mengenai tata kelola barang rampasan dan barang sitaan negara tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terbukti benar adanya.&nbsp;"Tangan Tuhan mulai bekerja," ujar Agun kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Tempo hari kata Agun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah pernah menyatakan kalau sejumlah barang rampasan atau sitaan yang tidak diserahkan ke Rupbasan, tidak akan disalahgunakan.&nbsp;"Bagaimana dengan kejadian ini? Siapa yang menyalahgunakan?" sindir politikus Partai Golkar itu. Argumen lain KPK, lanjut Agun, dinyatakan bahwa sudah ada kerja sama antar instansi dengan KPK dalam hal pengelolaan barang rampasan dan sitaaan negara.&nbsp; Namun, kata Agun, jika membaca pasal 16 dalam perjanjian itu ditambah lagi ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tdntang KUHAP dan PP 27 tahun 1983, yang berkenaan dengan aset sitaan negara harus dan wajib diadministrasikan dan dikelola di luar instansi penyidik, penuntut dan pemutus perkara.&nbsp; &ldquo;Ya ini kan tujuannya agar tidak disalahgunakan, agar ada kontrol," pungkas Agun.

Porsche Blokiran KPK Kena Razia, Agun: Tangan Tuhan Mulai Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pansus-angket-kpk-bakal-dalami-ott-di-pn-jakarta-selatan_m_152364.jpeg" alt="Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket KPK bakal mempelajari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan komisi antirusuah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (21/8). Dalam OTT kali ini, seorang hakim, penitera, dan pengacara telah diamankan dari lokasi. "Yang pasti menarik buat pansus, kami akan dalami, kaji," ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8). Dia menerangkan, OTT adalah sesuatu peristiwa yang pelaku dan alat bukti itu diamankan pada waktu dan di tempat yang sama. Namun yang sering terjadi, lanjut Agun, banyak orang diamankan dalam lokasi berbeda. Untuk itu menurutnya, memang harus ada audit terhadap OTT yang dilakukan KPK selama ini. "Pansus tidak akan berhenti untuk sebuah keadilan kebenaran, yang melaksanakan OTT KPK hari ini suatu ketika kita juga bisa melakukan langkah yang sama untuk meminta pertanggungjawaban," tutur politikus Partai Golkar itu. Dia meyakini, banyak pelanggaran yang dilakukan KPK. Karena itu dia mengatakan bahwa operasi OTT ke depan itu harus dilakukan melalui mekanisme yang benar. "Jangan-jangan bahwa OTT itu dilakukan atas bahan-bahan yang orang tidak ngerti tentang penyadapan, kata-kata pengkalimatan yang diperoleh dari sebuah handphone, rekaman," pungkas Agun. (dna)

Pansus Angket KPK Bakal Dalami OTT di PN Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pansus-angket-kpk-sambangi-mabes-polri-kapolri-tito-janjikan-ini_m_143806.jpeg" alt="Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar bersama Kapolri TIto karnavian di Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar bersama Kapolri TIto karnavian di Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rombongan panitia khusus (Pansus) Angket KPK menyambangi Mabes Polri. Mereka bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membahas kegiatan pansus.  Usai menggelar pertemuan tertutup, Tito menjamin keamanan anggota panitia khusus (Pansus) angket KPK.&nbsp;  Pengamanan akan diberikan kepada setiap anggota Pansus selama menjalankan proses investigasi.&nbsp;  "Itu tugas&nbsp;pokok Polri juga, apa lagi pengamanan terhadap anggota pansus yang terhormat," kata Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Timur, Rabu (12/7).  Tak hanya memastikan keamanan setiap anggota Pansus, Tito juga akan memberikan pengamanan kepada saksi-saksi yang diperiksa.&nbsp;  Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab polisi kepada hak setiap warga negara.&nbsp;  "Kami&nbsp;juga diminta memberi pengamanan terhadap saksi, narasumber yang dipanggil pansus," ujar dia  Pada kesempatan itu, jenderal bintang empat ini menghormati pembentukan pansus angket KPK.&nbsp;  Menurutnya, angket merupakan hak daripada anggota DPR Kewajiban Polri mengawal jalannya hak angket dengan baik.&nbsp;  "Bagi kami, hak angket adalah hak anggota DPR yang dilindungi UU," tambahnya. (elf/JPG)

Pansus Angket KPK Sambangi Mabes Polri, Kapolri Tito Janjikan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/icw-pastikan-pansus-angket-kpk-kolaborasi-dengan-koruptor-untuk_m_142423.jpeg" alt="Aktivis ICW Donal Fariz" width="100%">
<figcaption>Aktivis ICW Donal Fariz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, aksi pansus hak angket KPK yang mendatangi lapas Sukamiskin untuk mewawancarai koruptor patut diduga sebagai skenario menciptakan kampanye negatif kepada KPK.  Menurut dia, hasil wawancara itu sudah bisa ditebak, karena sebaik apa pun kinerja KPK, jika narasumbernya adalah koruptor pasti penilaiannya jelek.  &ldquo;Sudah jelas, mewawancari koruptor untuk menilai KPK adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendeskreditkan KPK," tegas Donal, Kamis (6/7).  Donal menjelaskan, secara hukum seluruh terpidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi.&nbsp;  Pada saat yang sama, vonis bersalah tersebut membuktikan kinerja KPK sudah benar. Karena, kata dia, jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, tentu putusannya akan bebas atau lepas.  "Apalagi sekarang ada tahapan praperadilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk di dalamnya KPK," paparnya.  Menurut Donal, jika setiap tahapan proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah diuji oleh peradilan akan dinilai oleh pansus dan koruptor, maka sudah ditebak kunjungan pansus akan bermuatan politis.  Dia menegaskan, lapas yang dikunjungi akan menjadi panggung sandiwara pansus untuk mencari-cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita koruptor.&nbsp;  "Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan pansus hak angket untuk melemahkan bahkan membubarkan KPK," ungkapnya.&nbsp;   Diketahui, hari ini, Kamis (6/7) Pansus Hak Angket KPK mengunjungi narapidana kasus korupsi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Agun Gunanjar. (dms/JPG)

ICW Pastikan Pansus Angket KPK Kolaborasi dengan Koruptor untuk...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pansus-angket-kpk-butuh-rp-31-miliar-untuk-bekerja_m_136157.jpeg" alt="Agun Gunanjar" width="100%">
<figcaption>Agun Gunanjar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dana setidaknya Rp 3,1 miliar. Besaran tersebut didapatkan setelah menggelar rapat tadi, Kamis (8/6). "Anggarannya mencapai Rp 3,1 miliar," ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun, dia enggan merinci jumlah dana tersebut untuk apa saja. Namun itu sudah termasuk konsinyering untuk kunjungan ke luar kota. "Termasuk utamanya untuk mengundang pakar, ahli-ahli yang berkaitan dengan tugas-tugas angket," tutur Agun. Adapun anggaran paling besar katanya diperuntukkan untuk konsumsi rapat. "Yang kami tahu untuk keperluan konsumsi rapat-rapat," imbuh politikus Partai Golkar itu. Selain membahas soal anggaran, rapat Pansus Angket KPK juga menyepakati Term of Reference (ToR) sebagai kerangka acuan bekerja. Misalnya seperti latar belakang kenapa angket dibentuk, fungsi, tugas, dan seperti apa metodanya. Dia menjelaskan, ToR itu nantinya akan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait, seperti para pakar yang diundang serta pihak-pihak terperiksa. Agun mengatakan, rapat pansus turut menyepakati soal mekanisme kerja. Apakah yang dipanggil pakar terlebih dahulu atau lembaga. "Jadi disepakati, nanti ada yang pakar lalu lembaga mana yang akan kita atur. Dalam mekanisne ini, kerja kita sesuaikan dengan penjadwalannya," terangnya. Pria yang namanya ikut disebut dalam dakwaan Sugiharto dan Irman pada perkara korupsi e-KTP itu memaparkan bahwa semua keputusan rapat hari ini masih bisa berubah. Pasalnya, akan disempurnakan lagi pada rapat pekan depan, Selasa 13 Juni 2016 pukul 14.00 WIB. "Jangan ada salah, itu semua belum diputuskan secara pasti," pungkasnya. (dna/JPG)

Pansus Angket KPK Butuh Rp 3,1 Miliar Untuk Bekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/jadi-ketua-pansus-kpk-agun-gunandjar-dinilai-langgar-etika_m_136043.jpeg" alt="Anggota DPR Ri Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Ri Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal dia adalah salah satu anggota DPR yang diduga ikut kecipratan duit korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul&lrm; menduga, akan ada konflik kepentingan pada saat Agun memimpin Pansus KPK. Pasalnya publik sudah mengetahui nama dia terseret dalam skandal korupsi e-KTP. "Kalau dari versi sisi hukum memang tidak ada larangan, cuma dari masalah etika aja, karena dikhwatirkan akan ada konflik kepentingan," kata Chudry kepada JawaPos.com, Kamis (8/6). Seharusnya menurutnya, sejak awal Fraksi Partai Golkar tidak menyodorkan nama Agun Gunandjar. Pasalnya dia sedang bermasalah lantaran diduga ikut terlibat dalam korupsi yang diduga merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut. "&lrm;Agun jadi anggota Pansus angket itu sepertinya harus dihindarkan juga karena namanya Agun sudah disebut-sebut," imbuhnya. Atas status yang disandanganya, hal ini menurutnya bisa menjadi boomerang bagi Agun sendiri, pasalnya KPK bisa saja KPK mempertanyakan kredibilitas politikus Partai Golkar tersebut dalam kasus e-KTP. "Jangankan ketua kalau jadi anggota saja bisa dipertanyakan mengenai kasusnya, yang akhirnya bisa menyerempet juga ke dia nantinya&lrm;," tukasnya. Diketahui, DPR telah menentukan empat pimpinan Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa pun terpilih sebagai ketua. Sementara wakilnya terdiri dari tiga orang, Dossy Iskandari (Fraksi Partai Hanura), Risa Mariska (Fraksi PDIP) dan Taufiqulhadi (Fraksi Partai Nasdem). Agun pun mengaku pihaknya akan tancap gas dan segera menyusun agenda kerja, mekanisme kerja, dan anggara pembiayaan. Agun merupakan salah satu anggota DPR yang disebut namanya dalam dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sigiharto dan Irman dalam perkara korupsi e-KTP. Dalam dakwaan itu Agun disebut menerima uang USD 1 juta dari proyek e-KTP. Atas tudingan tersebut, dalam berbagai kesempatan ia telah membantahnya.(cr2/JPG)&nbsp;

Jadi Ketua Pansus KPK, Agun Gunandjar Dinilai Langgar Etika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agun gunanjar

Berita Terkini