<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/UE.jpg" alt="Ilustrasi bendera Uni Eropa berkibar di luar markas Komisi Eropa. Yves Herman/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera Uni Eropa berkibar di luar markas Komisi Eropa. Yves Herman/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Uni Eropa pada Sabtu (4/3) waktu setempat mengumumkan kesepakatan mengenai pembentukan pusat untuk penuntutan kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina.  ”Invasi Rusia telah mengakibatkan penderitaan yang tak terucapkan kepada Ukraina. (Rusia) harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mengerikan ini,” kata Presiden Uni Eropa Ursula Von Der Leyen dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara, mengacu kepada perang Rusia di Ukraina yang dilancarkan sejak 24 Februari tahun lalu.  Kepala komisi Uni Eropa itu menyatakan, pasukan Rusia di Ukraina telah melakukan kekejaman terhadap penduduk sipil Ukraina, energi, dan infrastruktur lainnya. Sehingga, setiap upaya harus dilakukan untuk menyeret para pelaku ke pengadilan.  Leyen menegaskan kembali bahwa dalam hal ini, Uni Eropa mendukung peran Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).  ”Kami juga meyakini bahwa perlu ada pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan agresi Rusia,” lanjut Ursula Von Der Leyen.  Dia menambahkan, kesepakatan akan ditandatangani untuk mendirikan Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Perang di Den Haag saat Konferensi Bersatu untuk Keadilan yang sedang diselenggarakan di Ukraina.  ”Uni Eropa akan terus bekerja dengan mitra kami, untuk memastikan Rusia membayarnya,” ucap Ursula Von Der Leyen.  Pusat baru itu akan tergabung dalam tim investigasi gabungan yang dibentuk tahun lalu oleh Lithuania, Polandia, dan Ukraina. Juga didukung Badan Kerja Sama Peradilan Pidana Uni Eropa, atau Eurojust.  ”Saya sangat senang bahwa hari ini perjanjian #JointInvestigationTeam telah diamandemen. Ini membuka jalan bagi pendirian pusat internasional untuk penuntutan kejahatan agresi terhadap #Ukraina di Den Haag,” cuit Didier Reynders, komisioner Uni Eropa untuk keadilan, dalam media sosial.  Moskow tidak menerima yurisdiksi ICC. Karena itu, lembaga tersebut tidak dapat menjalankan kompetensinya dalam konteks perang Rusia melawan Ukraina.

Eropa Umumkan Pusat Penuntutan Kejahatan Agresi Rusia Terhadap Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/UKRAINA-MEMANAS.jpg" alt="TENSI MENINGGI: Tentara Ukraina menjajal misi antipesawat di dekat Lviv (28/1). Foto kanan, Mariana Jaglo, ibu tiga anak anggota pasukan cadangan Ukraina, menunjukkan senapan Z-15 Zboyar di Kiev. (AFP)" width="100%">
<figcaption>TENSI MENINGGI: Tentara Ukraina menjajal misi antipesawat di dekat Lviv (28/1). Foto kanan, Mariana Jaglo, ibu tiga anak anggota pasukan cadangan Ukraina, menunjukkan senapan Z-15 Zboyar di Kiev. (AFP)</figcaption>
</figure><h3>Pertimbangkan Gandakan Jumlah Tentara di Eropa Timur</h3> JawaPos.com - Tentara Inggris memang tidak akan diterjunkan ke Ukraina yang tengah bersiap menghadapi kemungkinan invasi Rusia. Tapi, tidak berarti negeri monarki konstitusional itu tidak akan memberikan dukungan.  Mereka akan terus menyokong agar Ukraina aman.  Menurut Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss, kalaupun serangan benar terjadi, Rusia jangan sampai menang.  Inggris telah mengirimkan 2 ribu senjata antitank dan 30 prajurit untuk melatih pasukan Ukraina. Sebelum ketegangan dua negara terbesar semasa di bawah Federasi Uni Soviet tersebut terjadi, ada 100 tentara Inggris di Ukraina sebagai bagian dari Operasi Orbit untuk melatih 22 ribu tentara Kiev. Operasi tersebut berlangsung sejak 2015.  Mengutip AFP, Inggris saat ini juga membuat undang-undang untuk memperluas cakupan sanksi ke Rusia agar agresi ke Ukraina bisa dicegah. Aturan hukum itu akan menjadikan setiap perusahaan yang berkepentingan dengan Kremlin sebagai sasaran. Pun demikian dengan perusahaan Rusia yang menjadi penopang negara.  ”Tidak ada tempat bersembunyi bagi oligarki (Presiden Rusia Vladimir) Putin,” ujar Truss kemarin (30/1).  Tak cukup sampai di situ, Inggris juga mempertimbangkan untuk menambah jumlah ten-tara mereka di wilayah Eropa Timur hingga dua kali lipat. Pengiriman pasukan itu akan memberikan pesan yang jelas kepada Kremlin.  Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan bahwa dirinya tidak menoleransi sikap Rusia dan akan selalu mendukung sekutunya, NATO.  ”Saya telah memerintah pasukan kami untuk bersiap ditempatkan di penjuru Eropa pekan depan dan memastikan kami bisa mendukung sekutu NATO kami di darat, laut, serta udara,” tegas Johnson seperti dikutip BBC.  Inggris memang bukan anggota Uni Eropa maupun NATO, tapi mereka punya kepentingan. Jika konflik di Ukraina terjadi, pasti itu berdampak juga pada negara tersebut. Inggris juga memiliki kewajiban hukum untuk mempertahankan integritas teritorial Ukraina.  Pada 1994 Inggris dan AS menandatangani sebuah memorandum pada konferensi internasional di Budapest, Hungaria. Mereka berjanji menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan perbatasan Ukraina. Juga memberikan bantuan kepada Ukraina jika mereka menjadi korban tindakan agresi. Itu adalah imbalan karena Ukraina menyerahkan persenjataan nuklirnya yang merupakan warisan keanggotaannya di Uni Soviet. Ironisnya, Rusia juga menandatangani memorandum Budapest tersebut.  Rusia kemarin menyatakan bahwa mereka menginginkan hubungan yang saling menghormati dengan AS dan negara-negara lain di dunia. Mereka juga membantah telah menjadi ancaman bagi Ukraina. Sayangnya, situasi di lapangan dirasa lain.  Saat ini pasukan Rusia sudah mengepung Ukraina dari berbagai penjuru. AS juga melihat indikasi bahwa Rusia telah menempatkan pasokan darah di dekat perbatasan Ukraina. Itu adalah bagian dari akumulasi pasokan medis, pasukan, dan peralatan militer di wilayah tersebut. Ia bisa menjadi penanda rencana invasi. Pasokan darah diperlukan untuk menangani korban saat konflik terjadi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/inggris_2-750x366.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PAMER PERALATAN: Peralatan militer AU AS yang akan diterbangkan ke Ukraina saat dipertontonkan di Dover Air Base, Delaware (27/1). (AFP)  Tak ada satu pun yang menginginkan perang terjadi. Sebab, dampaknya bisa dirasakan secara global. Yang pertama tentu saja potensi krisis pengungsi. Eropa sekali lagi akan menjadi jujukan pengungsi Ukraina jika terjadi invasi. Padahal, mereka sudah sakit kepala mengurus arus pengungsi dari Syria dan negara-negara Afrika.  Perang juga bisa memicu terhentinya sektor agrikultural. Padahal, Ukraina adalah satu di antara empat pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Menurut proyeksi International Grain Council, Ukraina diperkirakan menyumbang sekitar seperenam dari impor jagung dunia dalam lima tahun ke depan. Terhentinya ekspor jelas bakal memengaruhi produksi makanan tertentu yang biasa mendapat suplai dari Ukraina.  Dampak yang paling besar adalah kemungkinan terjadinya krisis energi. Utamanya di Eropa. Rusia merupakan salah satu penyuplai energi terbesar di dunia. Ia juga negara transit utama untuk menuju sebagian besar wilayah Eropa.  Saat ini Rusia menyuplai sekitar 30 persen gas alam di Uni Eropa. Pasokan itu memainkan peran penting untuk menghidupkan pembangkit listrik dan pemanas rumah di seluruh Eropa Tengah dan Timur. Badan Energi Internasional menyatakan bahwa Rusia telah mengurangi ekspor ke Eropa beberapa bulan terakhir. Moskow juga memberikan tekanan pasokan ke Moldova.  ”Kami melihat Rusia dalam beberapa bulan terakhir mengeksploitasi dan memperburuk masalah kenaikan harga serta pasokan energi global,” tegas Nigel Gould-Davies, mantan duta besar Inggris di Belarus yang kini menjadi pengamat senior di lembaga International Institute for Strategic Studies (IISS).

Inggris Bikin UU untuk Bantu Cegah Agresi Rusia ke Ukraina

Agresi Rusia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Agresi Rusia

Berita Terkini

Eropa Umumkan Pusat Penuntutan Kejahatan Agresi Rusia Terhadap Ukraina

Inggris Bikin UU untuk Bantu Cegah Agresi Rusia ke Ukraina

Download Aplikasi JawaPos.com