<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Muhammad Agil Akbar dari jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya atas kasus gratifikasi. Kini, jabatan Ketua Bawaslu Surabaya diganti oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Novli Bernado Thysse. Novli ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Penunjukan itu dibenarkan Koridor Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Surabaya Teguh Susanto. Menurut Teguh, Novli terpilih Plt Ketua Bawaslu Surabaya berdasar rapat pleno. &rdquo;Jadi, terpilihnya Pak Novli dalam rapat pleno Bawaslu Surabaya berdasar kesepakatan bersama atau ditentukan secara musyawarah,&rdquo; kata Teguh, Senin (27/11). Dalam keputusan rapat itu, Novli terpilih sebagai Plt Ketua Bawaslu dinilai memiliki pengalaman lebih. Sebelumnya, Novli pernah menjadi Komisioner Bawaslu Surabaya. &rdquo;Pak Novli lebih berpengalaman menjadi komisioner Bawaslu Surabaya, jadi kita tentukan Plt-nya Pak Novli,&rdquo; terang Teguh. Novli bakal menjabat Ketua Bawaslu Surabaya sampai Surat Keputusan (SK) dari Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) turun. Apabila SK tersebut turun, Novli akan diangkat menjadi ketua definitif Bawaslu Surabaya. &rdquo;Jadi memang sebelum SK keluar masih Plt, nanti kalau SK Bawaslu RI keluar lanjut ketua secara definitif,&rdquo; papar Teguh. Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Agil Akbar kini menjabat sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi menggantikan Novli Berdano Thyssen. Sebelumnya, M. Agil Akbar dicopot sebagai Ketua Bawaslu Surabaya berdasar putusan sidang Nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Agil Akbar dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam keputusan Rapat Pleno DKPP pada 17 Oktober itu, Agil terbukti melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Novli Bernado Thysse ditunjuk sebagai Plt Ketua Bawaslu Surabaya berdasar rapat pleno menggantikan M. Agil Akbar

Novli, Sosok Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar, Berpengalaman Sebagai Komisioner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar masih enggan melepas jabatannya. Meskipun sudah ada keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemberhentian dirinya dari jabatan ketua. Rapat pleno kemarin (20/11) yang semula diagendakan untuk membahas penggantian ketua Bawaslu Surabaya itu pun &rsquo;&rsquo;dibelokkan&rsquo;&rsquo; jadi membahas penertiban alat peraga kampanye (APK). Rapat yang berlangsung tertutup sekitar pukul 13.00 itu sebelumnya diagendakan untuk membahas penetapan ketua Bawaslu Surabaya yang baru atau minimal pelaksana tugas (Plt). Rapat tersebut dihadiri lengkap oleh lima komisioner. Yakni, M. Agil Akbar, Teguh Suasono, Novli Bernardo, Eko Rinda, dan Syafiudin. &rsquo;&rsquo;Jadi, rapat tadi tentang penertiban APK. Karena ini kan mau tahapan kampanye,&rsquo;&rsquo; kata Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kota Surabaya Teguh Suasono Widodo. Di sela-sela rapat, Teguh bertanya langsung ke Agil perihal putusan DKPP yang memecatnya dari jabatan ketua. Apakah misalnya dia akan menempuh upaya hukum atas putusan tersebut. &rsquo;&rsquo;Saat saya tanya itu, beliau hanya bilang akan mencari inspirasi,&rsquo;&rsquo; tutur Teguh. Bawaslu Kota Surabaya, jelas Teguh, tak bisa serta-merta mengambil keputusan untuk menetapkan ketua yang baru. Sebagai lembaga hierarki, pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Bawaslu RI. Sebab, putusan DKPP butir 3 menyebut DKPP memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. &rsquo;&rsquo;Yang melaksanakan putusan ini kan Bawaslu RI. Jadi, kami masih menunggu,&rsquo;&rsquo; jelas Teguh. Meski putusan DKPP mencopot Agil dari jabatan ketua, dia masih berstatus ketua Bawaslu Kota Surabaya. Sebab, belum ada surat keputusan (SK) dari Bawaslu RI. Apalagi Bawaslu RI yang bertugas melaksanakan putusan DKPP. &rsquo;&rsquo;Selama belum ada SK itu, ya kami nggak berani,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Terkait sosok pengganti, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa yang menjadi ketua Bawaslu harus komisioner lama. Komisioner baru pun bisa mengajukan diri atau dicalonkan sebagai ketua. &rsquo;&rsquo;Di kabupaten/kota lain banyak yang begitu. Komisioner baru jadi ketua dan komisioner lama anggota. Nggak masalah,&rsquo;&rsquo; tandas Teguh. Sementara itu, Agil masih mempertanyakan putusan DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai ketua Bawaslu Surabaya. Menurutnya, putusan itu terbilang janggal. Dia pun merasa kecewa. &rsquo;&rsquo;Ada apa dengan putusan ini. Padahal saya tidak terbukti terima suap, kok tetap diberhentikan,&rsquo;&rsquo; ucap Agil.&nbsp;(mar/c18/jun) POIN-POIN PUTUSAN SIDANG DKPP - Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada M. Agil Akbar - Pemberhentian M. Agil Akbar dari jabatan ketua Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak putusan dibacakan pada 17 November - Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan - Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu Sumber: Video sidang DKPP

Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar masih enggan melepas jabatannya. Meskipun sudah ada keputusan dari DKPP.

Agil Akbar Tak Mau Melepas Jabatannya, Belum Tetapkan Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasca jabatannya dicopot oleh Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Jumat (17/11) lalu, mantan Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar masih belum bersikap. Dia masih memperhitungkan langkah yang bakal diambil. Saat dikonfirmasi kemarin (19/11), Agil menolak mengomentari putusan DKPP tersebut. Dia tengah menimbang-nimbang langkah yang hendak diambil. Salah satunya apakah dia akan menempuh upaya hukum lain atas putusan itu. Agil merasa janggal dengan keputusan DKPP karena dirinya tidak terbukti menerima uang dalam kasus tersebut. &rdquo;Padahal, saya tidak terbukti menerima uang,&rdquo; kata Agil kemarin (19/11). Dia menilai putusan DKPP tidak serta-merta bisa langsung dieksekusi. Sehingga dia mengklaim masih tetap menjabat ketua Bawaslu Surabaya. &rdquo;Sampai ada SK dari Bawaslu RI (tentang pergantian ketua Bawaslu Surabaya, Red),&rdquo; ujarnya. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kota Surabaya Teguh Suasono Widodo mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pleno untuk menyikapi putusan DKPP. Pleno rencananya digelar hari ini (20/11) pukul 10.00. Salah satu targetnya adalah menetapkan ketua Bawaslu baru sementara melalui mekanisme pelaksana tugas (Plt). &rdquo;Sambil kami menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Jatim,&rdquo; kata Teguh. Apabila memungkinkan, sambung Teguh, pleno hari ini bisa saja langsung menetapkan ketua Bawaslu definitif. Itu dilakukan jika tidak ada halangan. &rdquo;Tapi jika ternyata Saudara M.Agil Akbar menempuh upaya hukum lain atas putusan DKPP, ya jelas kami akan tunjuk Plt terlebih dahulu,&rdquo; paparnya. Menurut dia, harus ada keputusan cepat supaya tidak terjadi kekosongan ketua lembaga. Itu berkaitan dengan urusan administrasi, surat keluar masuk, serta kebijakan kantor lainnya yang membutuhkan tanda tangan ketua. Selain itu, tidak mengganggu tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan. Terkait sosok ketua Bawaslu pengganti Agil, menurut Teguh, siapa saja boleh mengajukan diri. Tentu nanti dimusyawarahkan dalam rapat pleno yang melibatkan lima anggota. Mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan memimpin lembaga pengawas pemilu itu. &rdquo;Tergantung nanti bagaimana hasil pleno,&rdquo; paparnya. Diketahui, ada tiga anggota Bawaslu lainnya. Salah satunya Novli Bernado Thyssen yang kini menjabat koordinator divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi. Bersama Agil, Novli adalah komisioner lama yang terpilih sebagai anggota Bawaslu periode 2023&ndash;2028. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013305361/tipu-hingga-2268-tiket-coldplay-gisca-ambil-untung-rp-250-ribu-per-tiket">Tipu hingga 2.268 Tiket Coldplay, Gisca Ambil Untung Rp 250 ribu per Tiket</a> Dua lainnya adalah Eko Rinda yang menjabat divisi hukum dan penyelesaian sengketa serta Syafiudin yang membidani divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas. Seperti diberitakan sebelumnya, Agil dicopot dari jabatan ketua Bawaslu Surabaya oleh DKPP. Pencopotan itu buntut dari dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) atas perkara nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023. Pengadu dalam kasus tersebut adalah anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Sukolilo bernama Achmad Aben Achdan. Aben mengaku harus mengirim sejumlah uang kepada seseorang bernama Appridzani Syafrullah agar bisa terpilih menjadi anggota Panwascam Sukolilo. Dalam sidang, Aben mengaku kenal dengan Appridzani yang juga teman teradu atau Agil. Meski tidak terbukti menerima uang, majelis menilai Agil terbukti bersalah dalam transaksi uang saat proses seleksi anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Sukolilo. Dia dinilai telah melakukan pembiaran terjadinya transaksi uang tersebut.&nbsp;(mar/c6/aph)

Pasca jabatannya dicopot DKPP, mantan Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar masih belum bersikap. Dia bilang tidak menerima uang.

Jabatannya Dicopot DKPP, Agil Akbar Klaim Masih Jabat Ketua Bawaslu Surabaya

agil akbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agil akbar

Berita Terkini

Novli, Sosok Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar, Berpengalaman Sebagai Komisioner

Agil Akbar Tak Mau Melepas Jabatannya, Belum Tetapkan Pengganti Ketua Bawaslu Surabaya

Jabatannya Dicopot DKPP, Agil Akbar Klaim Masih Jabat Ketua Bawaslu Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com