<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/vf7-2976399404-1724771239.jpg" alt="Ilustrasi VinFast VF7, mobil nasional Vietnam. Indonesia bisa belajar dari Vietnam soal mobil nasional (VinFast)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi VinFast VF7, mobil nasional Vietnam. Indonesia bisa belajar dari Vietnam soal mobil nasional (VinFast)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pemerintah menghadirkan mobil nasional kembali mengemuka seiring pernyataan Kementerian Perindustrian yang mendorong proyek ini dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).&nbsp; Namun, sejumlah pakar menilai langkah itu justru berisiko mengulang kesalahan masa lalu, jika tidak disertai pembenahan serius pada fondasi industri otomotif dalam negeri. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai, tantangan terbesar mewujudkan mobil nasional bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada arah kebijakan dan cara berpikir yang masih politis. &ldquo;Mobil buatan Indonesia akan semakin sulit terwujud kalau sejak awal sudah didominasi oleh agenda politik. Sekarang tanda-tandanya mulai terlihat dari narasi &lsquo;mobil nasional&rsquo; dan &lsquo;PSN&rsquo; yang digaungkan Kemenperin,&rdquo; ujar Yannes dihubungi JawaPos.com. Menurutnya, pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran penting. Proyek Timor di era 1990-an, misalnya, gagal bukan karena kurang inovatif, tetapi karena terlalu bergantung pada proteksionisme eksklusif.&nbsp; &ldquo;Timor diberi keistimewaan pajak dan bea masuk, tapi justru itu yang memicu gugatan dari negara-negara maju di WTO. Akibatnya, proyek yang seharusnya jadi kebanggaan nasional malah dipaksa tutup,&rdquo; jelasnya. Yannes menegaskan bahwa negara-negara maju tidak akan dengan mudah membiarkan Indonesia menjadi negara industri otomotif baru yang kompetitif.&nbsp; &ldquo;Negara-negara G7 lebih senang jika Indonesia tetap menjadi pasar konsumen, bukan produsen. Karena itu, kalau kita ingin mandiri, harus membangun industri dari hulu ke hilir dengan strategi bisnis yang kuat, bukan proteksi jangka pendek,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyoroti contoh lain, yakni proyek Esemka, yang hingga kini belum mampu menembus pasar bebas secara berkelanjutan. Menurut Yannes, Esemka gagal karena tidak memiliki modal yang cukup, transfer teknologi inti, jejaring industri komponen, maupun basis riset dan pengembangan (R&amp;D) yang kuat. &ldquo;Esemka hanya melakukan rebadge dan mengandalkan impor CKD atau IKD tanpa membangun industri parts dalam negeri. Akibatnya, ketika rezim berganti dan dukungan politik melemah, produksinya ikut berhenti karena tidak ada permintaan pasar yang nyata,&rdquo; lanjutnya. Lebih jauh, Yannes menjelaskan, kegagalan proyek mobil nasional selama ini juga disebabkan oleh minimnya investasi modal (capex dan opex), absennya riset pasar yang solid, serta governance yang tidak transparan. Ia menilai, banyak proyek otomotif dalam negeri diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. &ldquo;Selama proyek seperti ini masih diisi oleh nonprofesional dan tidak memiliki struktur bisnis yang sehat, hasilnya pasti lemah. Kita tidak akan mampu bersaing dengan merek-merek global yang sudah puluhan tahun menguasai pasar dalam negeri,&rdquo; kata Yannes. Menurut dia, jika pemerintah benar-benar serius ingin membangun mobil nasional, fokusnya harus pada pembangunan industri komponen lokal, penguatan riset dan teknologi. Serta penciptaan pasar yang kompetitif secara alami, bukan karena intervensi politik atau perlindungan berlebihan. &ldquo;Jangan jadikan mobil nasional sebagai simbol politik nasionalisme. Jadikan ia simbol kemandirian industri. Itu jauh lebih bermakna dan berkelanjutan,&rdquo; pungkas Yannes.

Rencana mobil nasional, tantangan industri otomotif, pendapat pakar, dan pentingnya strategi bisnis yang kuat.

Pakar ITB Nilai Mobil Nasional Sulit Terwujud jika Terjebak Agenda Politik dan Lemah Fondasi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/PviOUzZ4bT2cMZ5YQjxCB3uSvkGRJsdGZuiFkZGL-1-1664750466.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menepis tudingan adanya tekanan atau motif politik dalam vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hal itu disampaikan saat membacakan amar putusan terhadap Hasto Kristiyanto yang telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. "Penetapan tersangka pada 24 Desember 2024 adalah hasil dari proses penyidikan yang panjang, bukan reaksi spontan terhadap peristiwa politik tertentu. Sehingga kalaupun toh benar ada dinamika politik pada 2024, hal itu tidak relevan dengan pembuktian pidana yang terjadi pada tahun 2019-2020," kata Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto dalam pertimbangan putusan, Jumat (25/7). Hakim Rios menegaskan, argumentasi Hasto mengenai adanya tekanan politik tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang berjalan. Ia menjelaskan tindak pidana yang dilakukan Hasto, yakni suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku terjadi pada rentang waktu 2019 hingga 2020, jauh sebelum tahun politik 2023&ndash;2024 yang diklaim menjadi sumber tekanan. "Majelis tidak menemukan relevansi antara klaim terdakwa dengan peristiwa pidana yang dibuktikan. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdiri sendiri tanpa pengaruh peristiwa eksternal yang bersifat politis," tegas Rios. Ia menambahkan, penyidikan perkara telah berjalan secara bertahap dan mendalam oleh aparat penegak hukum, hingga akhirnya pada akhir 2024 ditetapkan status tersangka terhadap Hasto. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengaitkan proses penegakan hukum ini dengan dinamika politik nasional. "Majelis hakim menegaskan bahwa putusan ini didasarkan pada fakta-fakta konkret yang terbukti di persidangan," cetus Rios. Adapun, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Hasto juga dijatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Hakim Rios. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut agar Hasto dihukum 7 tahun penjara. JPU mendakwa Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku, termasuk upaya penghilangan barang bukti. Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti secara hukum melakukan perintangan penyidikan. Hakim anggota Sunoto menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjerat terdakwa tidak terpenuhi. "Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau terdakwa dalam perkara korupsi tidak terpenuhi," ujar Hakim Sunoto. Hakim juga menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mampu melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 9 Januari 2020 dan berbagai upaya pengumpulan keterangan sejak itu. &ldquo;Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,&rdquo; lanjut Sunoto. Selain itu, Hasto juga dinilai tak terbukti memerintahkan staf khususnya, Kusnadi, untuk merendam ponsel yang diduga menjadi alat bukti pada 6 Juni 2024. Hakim menyebut barang bukti berupa ponsel tersebut tetap ditemukan dan disita penyidik KPK. "HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Hakim Rios menegaskan, argumentasi Hasto mengenai adanya tekanan politik tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang berjalan.

Hakim Tegaskan Putusan 3,5 Tahun Penjara Hasto Kristiyanto Murni Hukum, Tak Ada Agenda Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/59_mayo-3701515230.jpg" alt="BUKA ACARA: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kanan) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kiri) di Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Minggu (28/1)." width="100%">
<figcaption>BUKA ACARA: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kanan) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kiri) di Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Minggu (28/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peringatan Harlah Ke-101 NU di Jogjakarta bisa jadi tidak seramai Harlah Satu Abad NU di Sidoarjo tahun lalu. Namun, tetap saja harlah NU kali ini menyita banyak perhatian. Sebab, pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilu 2024. Secara resmi, panitia Harlah Ke-101 NU sudah mengumumkan perincian rangkaian kegiatan hingga puncaknya pada Rabu (31/1) nanti. Dari paparan tersebut, tidak ada agenda yang secara spesifik membahas politik, khususnya Pemilu 2024. Tapi, bukan NU namanya jika tidak menghadirkan kejutan-kejutan. Perincian kegiatan selama peringatan harlah NU itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi. Seluruh rangkaian inti dari Harlah Ke-101 NU dipusatkan di Kota Gudeg, Jogjakarta. Diawali dengan istighotsah atau doa bersama di Pesantren Sunan Pandanaran kemarin siang (28/1). Secara kalender Hijriah, NU lahir pada 16 Rajab 1344 H. Ditarik saat ini, 16 Rajab jatuh pada 28 Januari. Syarif mengatakan, istighotsah dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori. Kemudian, diisi mauidzah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kegiatan tersebut diikuti warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. &rdquo;Kegiatan doa bersama digelar untuk memohon pertolongan Allah bagi kemaslahatan NU dan Indonesia,&rdquo; katanya. Pada hari kedua (29/1) digelar Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Acara itu menghadirkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta, Selasa (30/1). &rdquo;Kegiatan Konbes NU kali ini akan fokus membahas peraturan perkumpulan (perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum,&rdquo; jelasnya. Perkum yang akan dibahas, antara lain, soal pengelolaan fasilitas kesehatan. Kemudian, penyempurnaan perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja. Puncak Harlah Ke-101 NU dilaksanakan Rabu (31/1) di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogjakarta, rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan pidato sambutan pada acara istighotsah di Pesantren Sunan Pandanaran kemarin siang. Dia mengatakan, NU adalah kendaraan untuk satu perjuangan raksasa. Di mana perjuangan itu dari waktu ke waktu membutuhkan kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya. Karena itu, Gus Yahya mengajak para kader muda NU, khususnya para santri untuk tidak menunda-nunda belajar tentang NU. &ldquo;Karena para santri ini semua pada saatnya nanti kan menjadi pemimpin-pemimpin NU,&rdquo; katanya. Sementara itu, tokoh NU yang juga Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menyampaikan, harlah kali ini menjadi momentum untuk meneguhkan legasi atau warisan NU yang sudah dibangun selama ini. Dimulai dari warisan paham keagamaan ahlusunah waljamaah (aswaja). Bagi dia, aswaja mampu menghadirkan keberagamaan yang moderat, toleran, dan seimbang. Tidak ekstrem ke kanan (radikal) atau ke kiri (liberal). Dengan begitu, bisa menciptakan situasi keberagamaan yang rukun berdampingan. (wan/lum/c7/oni)

Peringatan Harlah Ke-101 NU di Jogjakarta bisa jadi tidak seramai Harlah Satu Abad NU di Sidoarjo tahun lalu.

Peringatan Harlah Ke-101 NU Diawali Istighotsah, Tak Ada Agenda Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/megawati-1240x779-1.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak akan membahas agenda politik saat silaturahmi atau halal bi halal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Menurutnya, momentum Lebaran 2023 hanya akan dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi. "Kita nggak mencampuradukan antara Idul Fitri dengan kerja sama partai politik. Idul Fitri adalah puncak setelah umat Islam melakukan puasa satu bulan penuh sebagai hari kemenangan, hari halal bi halal," kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/5). Hasto mengakui, setiap momentum Idul Fitri pintu rumah Megawati selalu terbuka untuk menyambung silaturahmi dengan para tokoh bangsa dan tokoh politik. Namun, dipastikan momentum tersebut tidak membahas agenda kerja sama partai politik. "Sehingga Idul Fitri sama dengan yg lalu dimna Ibu Mega akan menerima beberapa tokoh-tokoh yang bersilaturahim dengan beliau," tegas Hasto. Usai memberangkatkan sembilan gerbong kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selas (18/4) kemarin, Hasto mengatakan bahwa Megawati akan menggelar halalbil halal bersama keluarga, teman dekat, dan sejumlah tokoh. Termasuk bertemu juga dengan para pimpinan partai politik dalam rangka silaturahim dan halal bi halal. "Pada saat Lebaran, pertemuan diadakan dalam rangka silaturahmi para tokoh. Bu Mega bertemu dengan sahabat-sahabat beliau," ungkap Hasto di Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (18/4). Hasto juga tak memungkiri, dalam tradisi Idul Fitri, meskipun Megawati tidak melakukan open house, tetapi menerima kunjungan dari pimpinan partai. Hasto menerangkan, pertemuan itu dalam konteks silaturahmi. "Apa pun Bu Mega, kan beliau ketua umum senior, presiden kelima RI, dan PDI Perjuangan atas dukungan rakyat mendapatkan dukungan sehingga melampaui presidential treshold. Itu yang menyebabkan apa yang disampaikan Bu Mega ditunggu parpol lain, dan dari situlah bandul kerja sama itu akan bergerak," ucap Hasto. Selain itu, Hasto juga menyatakan ada tradisi Megawati bertemu dengan Presiden Jokowi saat Lebaran. "Tradisi bertemu dengan Presiden Jokowi dengan beberapa menteri. Ini satu hal yang biasa dilakukan," pungkas Hasto.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak akan membahas agenda politik saat silaturahmi atau halal bi halal Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Megawati Tak Akan Bahas Agenda Politik saat Silaturahmi dengan Elite Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jokowi-ketemu-sby-terkait-pilkada-dki_m_115280.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat bertemu dengan mantan presiden SBY" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat bertemu dengan mantan presiden SBY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada sinyalemen yang ditangkap terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Sosilo Bambang Yudhoyono, kemarin, Kamis (9/3). Terutama berkaitan dengan isu-isu negatif yang dialamatkan kepada SBY.&nbsp; "Semacam melakukan klarifikasi lah," ujar Pengamat Politik Idil Akbar saat dihubungi, Jumat (10/3). Adapun isu yang dialamatkan kepada SBY yakni tudingan bahwa ketua umum partai berlambang mercy itu membiayai aksi bela Islam pada Desember 2016. Juga, meminta Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin untuk memberi dukungan kepada anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono yang mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Lalu, lanjut Idil, pertemuan tersebut untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah antara Jokowi dan SBY. "Untuk Jokowi ini dapat dibaca bahwa Jokowi tidak ada masalah dengan SBY dan menunjukkan bahwa Jokowi tidak terlibat dalam infiltrasi isu negatif terhadap SBY," tuturnya. Nah, dia juga menduga pertemuan itu berkaitan dengan politik Jakarta. Dia yakin ada pembicaraan ke arah sana. Apakah terkait dukungan ataupun juga soal bagaimana membangun kolaborasi politik di Jakarta. "Saya kira secara tidak langsung bahkan Jokowi bisa jadi akan meminta SBY untuk bersikap di politik Jakarta dengan ikut memberi dukungan," pungkasnya (dna/JPG)

Jokowi Ketemu SBY Terkait Pilkada DKI?

agenda politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agenda politik

Berita Terkini

Pakar ITB Nilai Mobil Nasional Sulit Terwujud jika Terjebak Agenda Politik dan Lemah Fondasi Industri

Hakim Tegaskan Putusan 3,5 Tahun Penjara Hasto Kristiyanto Murni Hukum, Tak Ada Agenda Politik

Peringatan Harlah Ke-101 NU Diawali Istighotsah, Tak Ada Agenda Politik

Megawati Tak Akan Bahas Agenda Politik saat Silaturahmi dengan Elite Parpol

Jokowi Ketemu SBY Terkait Pilkada DKI?

Download Aplikasi JawaPos.com