<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/20250928_0437531-1-2821286054.jpg" alt="Ilustrasi jamaah umroh. Langkah pemerintah melegalkan umroh mandiri memicu pro dan kontra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah umroh. Langkah pemerintah melegalkan umroh mandiri memicu pro dan kontra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah pemerintah melegalkan umroh mandiri memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang mempertanyakan keamanan umroh mandiri, namun ada pula yang optimistis bahwa umroh mandiri tidak mempengaruhi agen travel karena umroh bukan merupakan perjalanan wisata biasa.&nbsp; Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Iqbal Alan Abdullah mengatakan, di tengah banyak pasal yang positif dalam UU 14 Tahun 2025, terdapat satu pasal yang membuat pelaku usaha syok. Yakni pasal 86 ayat (1) huruf b yang melegalkan Umroh Mandiri. "Pasal ini untuk pertama kalinya membuka peluang jamaah melakukan umroh tanpa melalui PPIU berizin. Padahal, sejak dahulu, aturan negara menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umroh hanya dapat dilakukan oleh badan usaha resmi yang terakreditasi dan diawasi ketat oleh pemerintah," paparnya.&nbsp; Bagi ribuan pelaku PPIU/PIHK yang telah berinvestasi besar, patuh membayar pajak, menjalani sertifikasi dan audit rutin, serta menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, keputusan ini seperti petir di siang bolong. Menurutnya, ada konsekuensi dari legalisasi umroh mandiri akan sangat merugikan, baik dari sisi perlindungan jamaah maupun ekonomi domestik. "Ada sekitar 4,2 juta pekerja yang bergantung pada sektor haji dan umroh," ujarnya.&nbsp; Kekhawatiran bukan hanya soal kehilangan pangsa pasar, melainkan tergerusnya fondasi keumatan. Legalisasi umroh mandiri membuka peluang bagi pemain besar atau marketplace global seperti Agoda, Traveloka, Tiket.com, bahkan platform luar seperti Nusuk dan Maysan untuk langsung menjual paket ke jamaah Indonesia.&nbsp; Mereka memiliki modal besar dan strategi &ldquo;bakar uang&rdquo; yang sulit disaingi oleh travel-travel berbasis umat. "Jika ini dibiarkan, bukan hanya PPIU kecil-menengah yang runtuh, tapi juga rantai ekonomi domestik, seperti hotel syariah, katering halal, layanan penerjemah, hingga TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di sektor jasa bisa lenyap," tegasnya.&nbsp; <h2>Potensi Penipuan Meningkat</h2> Lebih jauh, bila jamaah umroh bisa memesan perjalanan langsung tanpa bimbingan, maka potensi kesalahan manasik, ketidaksiapan spiritual, bahkan risiko penipuan meningkat tajam. "Padahal, umroh bukan wisata, tapi ibadah mahdhah yang menuntut bimbingan fiqh dan pendampingan ruhani," terangnya.&nbsp; UU PIHU baru memang menyebut dua batas pengaman yaitu, penyedia layanan dan sistem informasi kementerian. "Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan &ldquo;penyedia layanan&rdquo;? Apakah hanya PPIU/PIHK berizin, ataukah marketplace global juga termasuk?" urainya.&nbsp; Demikian pula frasa sistem informasi kementerian. "Apakah hanya pelaporan administratif, atau aplikasi satu pintu yang memungkinkan semua pihak, termasuk perusahaan asing, menjual paket umroh langsung ke jamaah Indonesia? Jika demikian, maka wassalam &mdash; ekosistem umroh berbasis keumatan akan gulung tikar," terangnya.&nbsp; Sementara, Direktur Utama PT Hajar Aswad Mubaroq sekaligus Sekretaris Jenderal (ASPHIRASI) Retno Anugerah Andriyani, menegaskan bahwa kehadiran umroh mandiri justru harus disikapi dengan optimistis. &ldquo;Umroh bukan perjalanan wisata biasa. Ia membutuhkan pendampingan, edukasi, dan perlindungan penuh. PPIU hadir untuk memastikan jamaah fokus pada ibadahnya tanpa memikirkan kerepotan teknis,&rdquo; ujarnya. Retno menjelaskan bahwa tidak semua jamaah memiliki pemahaman menyeluruh terkait rukun, tingkatan ibadah, prosedur visa, serta dinamika regulasi baik di Indonesia maupun Arab Saudi. "Karena itu, perjalanan spiritual tetap membutuhkan penjamin," urainya.&nbsp; Menurutnya, era umroh mandiri adalah kesempatan besar bagi travel untuk memperkuat layanan, bukan mundur dari persaingan. Industri justru diharapkan berinovasikan, profesional, fleksibel, dan menyediakan pendamping berbasis customer experience. "Umroh bukan sekadar penjual paket. Kita adalah konsultan ibadah dan pelindung jamaah. Di sinilah nilai kita semakin terlihat." ujarnya.&nbsp;

Kebijakan umroh mandiri memicu pro kontra, menyoroti risiko bagi jamaah dan dampak ekonomi domestik.

Pro dan Kontra Pelegalan Umroh Mandiri, dari Kekhawatiran Keamanan hingga Optimisme Agen Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Yaqut-Cholil-Qoumas-_SALMAN-TOYIBI-2JPG-3338679406.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Yaqut di periksa selama kurang lebih 4,5 jam untuk memenuhi panggilan KPK terkait klarifikasi penyelidikan dugaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Yaqut di periksa selama kurang lebih 4,5 jam untuk memenuhi panggilan KPK terkait klarifikasi penyelidikan dugaan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potensi orang-orang yang bakal menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kuota haji 2024. Hal ini setelah lembaga antirasuah menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji ke tingkat penyidikan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji adalah yang dintungkan dari pengadaan haji khusus yang sedianya merupakan kuota haji reguler. "Orang-orang yang mendapat aliran dana, aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota," kata Asep kepada wartawan, Senin (11/8). Sebab, meski menaikkan status ke penyidikan, KPK belum menetapkan siapapun sebagai tersangka. "Misalkan dari pihak pemerintah, oknum pihak pemerintah atau Kementerian Agama yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah itu akan menjadi obyek, untuk kami minta pertanggungjawaban," lanjut Asep. "Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut," sambungnya. Dugaan korupsi kuota haji itu muncul setelah pemerintah Indonesia yang diwakili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji ditetapkan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Pemberian kuota haji tambahan itu sedianya untuk mengurangi masa tunggu ibadah haji selama 15 tahun. "Jadi seharusnya yang 20 ribu ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler karena alasannya minta itu. Bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus," tegasnya. Dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji, KPK menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penerapan hukum itu mengatur soal perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. "Kemudian, nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini, yang diuntungkan adalah tadi, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi," ungkap Asep. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam kasus ini. Termasuk potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. <h2>Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara</h2> KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian keuangan negara dari kasus tersebut. "Pembagiannya ke mana saja gitu, ke travel mana saja, atau asosiasi travel mana saja. Nah dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar," ujar Asep. KPK meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan setelah memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada Kamis (7/8). KPK juga memastikan akan kembali memanggil mantan Ketua GP Ansor itu untuk diminta keterangannya dalam proses penyidikan. "Kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCQ. Karena kalau panggilan yang kemarin, hari Kamis, itu masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.

KPK tingkatkan status penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 jadi penyidikan, status tersangka menanti pejabat dan agen travel.

KPK Ungkap Calon Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Jokowi, Dari Pejabat di Kementerian Agama hingga Agen Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspada-teror-bom-kai-terjunkan-anjing-pelacak-hingga-ribuan-personel_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Libur Natal dan Tahun Baru pengamanan di sejumlah stasiun ditingkatkan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Libur Natal dan Tahun Baru pengamanan di sejumlah stasiun ditingkatkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menjelang perayaan natal dan tahun baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) lakukan persiapan untuk optimalkan sektor ekonomi dan wisata Indonesia. Melalui kolaborasi yang dilakukan, Kemenparekraf berencana untuk siapkan paket wisata dalam rangka sambut&nbsp; perayaan Nataru. Momentum&nbsp;perayaan libur natal dan tahun baru akan dimanfaatkan Kemenparekraf agar pergerakan wisatawan nusantara dapat mencapai target yang diharapkan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013276057/kai-pastikan-tiket-kereta-api-periode-libur-nataru-masih-tersedia">KAI Pastikan Tiket Kereta Api Periode Libur Nataru Masih Tersedia</a> Hal ini disampaikan Deputi Bidang Produk Wisata, Vinsensius Jemadu melalui acara &ldquo;The Weekly Brief with&nbsp;Sandi Uno&rdquo; yang diadakan di Jakarta, Senin (6/11/2023) kemarin. Vinsensius Jemadu menyampaikan, Kemenparekraf akan memanfaatkan momentum libur Nataru dengan kampanye #BanggaBerwisatadiIndonesia untuk mencapai target 1,2-1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun 2023. Kemenparekraf juga hadirkan #DiIndonesiaAja&nbsp;travel fair&nbsp;sebagai bentuk kerjasamanya dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) untuk menjual paket libur Nataru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013264654/yakin-masyarakat-akan-pulang-kampung-dan-berwisata-menhub-instruksikan-jajaran-siapkan-angkutan-saat-nataru">Yakin Masyarakat akan Pulang Kampung dan Berwisata, MENHUB Instruksikan Jajaran Siapkan Angkutan saat NATARU</a> Selain itu, Kemenparekraf juga jalin kerjasama dengan Kemendikburistek RI untuk sosialisasikan libur sekolah/kuliah dalam rangka Nataru, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga&nbsp;Injourney. Melalui &ldquo;The Weekly Brief with&nbsp;Sandi Uno&rdquo; Vinsensius juga mengaku telah menyiapkan paket promo bagi 10.000&nbsp;pax&nbsp;sebagai kolaborasinya dengan&nbsp;online travel agent&nbsp;AGODA. Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkirakan, tahun ini akan terjadi peningkatan pergerakan orang sebesar lima persen pada libur Nataru, dengan mencapai angka 1.123.244 orang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013235043/tiket-kereta-api-libur-nataru-sudah-bisa-dipesan-kai-siapkan-272-juta-kursi">Tiket Kereta Api Libur Nataru Sudah Bisa Dipesan, KAI Siapkan 2,72 Juta Kursi</a> Sebanyak 904.496 orang diperkirakan akan menggunakan transportasi umum, 52.755 unit pengguna angkutan roda dua, 98.267 unit roda empat, 12.157 unit bus, dan 55.569 unit truk. Membludaknya wisatawan pengguna transportasi umum saat Nataru ini telah diantisipasi Kereta Api Indonesia (KAI), dengan menyiapkan 2,72 juta kursi, dengan 2,2 juta diantaranya untuk KA jarak jauh dengan total 3.888 perjalanan. Sedangkan untuk KA lokal, KAI siapkan 521 ribu kursi dengan total 1.296 perjalanan.

Menjelang libur nataru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gandeng agen travel online untuk sediakan paket wisata.

Sambut Libur Nataru, Kemenparekraf Jalin Kerja Sama dengan Agen Travel Online, Ada Promo untuk 10 Ribu Pax!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jangan-mudik_1.jpg" alt="DILARANG MASUK: Petugas meminta kendaraan pelat luar kota yang hendak masuk wilayah Kota Semarang putar balik. (JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>DILARANG MASUK: Petugas meminta kendaraan pelat luar kota yang hendak masuk wilayah Kota Semarang putar balik. (JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan mudik masih diakali oleh sejumlah pengusaha agen travel nakal. Kini bagi yang nekat mengangkut pemudik, agen travel dapat dihukum penjara.  Ketegasan itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Dia mengatakan, perang melawan pandemi covid-19 belum selesai. Para agen travel dilarang mengakut penumpang yang ingin mudik atau pulang kampung.  "Ini membahayakan masyarakat di kampung dan mereka melanggar peraturan," kata Doni usai rapat terbatas bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/5).  Menurut Doni, agen travel yang membawa penumpang untuk mudik sangatlah berbahaya. Karena penumpang bisa saja membawa virus korona ke kampung halamanya dan menularkan ke orang lain.  Makanya, tegas jenderal bintang tiga itu, bagi agen travel yang nekat membawa penumpang untuk mudik, siap-siap kena ancaman kurungan penjara dan denda.  Sanksi penjara dan denda itu adalah upaya tegas pemerintah untukmemutus mata rantai penyebaran virus Korona. "Mereka yang melanggar PSBB bisa dikenai pasal 93 UU 6/2020 yakni pidana denda," tegasnya.  Sementara berdasar Pasal 93 UU Nomor 6/2020, adalah setiap orang yang melanggar peraturan pemerintah akan dikenakan pidana satu tahun atau denda Rp 100 juta.  "Sekali lagi kita harus sayang dengan diri dan keluarga kita. Kalau kita sayang keluarga di kampung, maka untuk sementara tidak mudik," tuturnya.  "Saya yakin kalau kita semua sabar dan disiplin, kita semua akan dapat memutus mata rantai penularan. Kita segera mulai hidup normal," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Nekat Angkut Pemudik, Agen Travel Bisa Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Thomas-Cook-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan travel tertua di dunia asal Inggris, Thomas Cook, mengalami kebangkrutan, termasuk lini bisnis maskapai penerbangannya. Seperti dilansir Bloomberg pada Senin (23/9), hal itu setelah Thomas Cook yang telah berusia 178 tahun gagal mendapatkan dana talangan sebesar GBP 200 juta dari investor swasta sebagai langkah penyelamatan krisis keuangan. Seperti diketahui, Thomas Cook telah menumpuk utang dalam jumlah yang besar.  Kondisi tersebut membuat pemerintah Inggris bergerak cepat. Pemerintah Inggris akan segera menyewa pesawat untuk membawa ribuan pelanggan Thomas Cook yang saat ini berada di luar negeri untuk dipulangkan ke Inggris.  Thomas Cook sendiri telah mengajukan administrasi terkait kebangkrutan pada Senin (23/9) pagi setelah melakukan negosiasi selama 11 jam untuk mengumpulkan dana tambahan dan gagal menghasilkan kesepakatan. Imbasnya, semua pemesanan, penerbangan, dan liburan yang menggunakan jasa Thomas Cook dibatalkan. Repatriasi terbesar akan segera dilakukan pemerintah Inggris. Mereka mengatakan akan bekerja untuk membawa pulang pelanggan ke Inggris dalam dua minggu ke depan tanpa biaya.  Sebenarnya kebangkrutan bisa dihindari andai Thomas Cook bisa mendapatkan dana talangan sebesar GBP 200 juta. Dana tersebut bisa menyelamatkan krisis finansial dari bisnis Thomas Cook. Namun, kesepakatan tak kunjung terjadi dan akhirnya perusahaan menyatakan dan telah mendaftarkan secara administrasi mengalami kebangkrutan.  "Meski kesepakatan sebagian besar telah terjadi, fasilitas tambahan yang diminta tak kunjung deal. Negosiasi dalam beberapa hari terakhir tak menemui kata sepakat," sebut Chief Executive Officer Peter Fankhauser seperti dilansir Bloomberg. "Ini adalah penyesalan yang paling mendalam bagi saya dan anggota dewan lainnya karena kami tak sanggup bertahan," imbuh Fankhauser.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Maskapai-Thomas-Cook-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Maskapai penerbangan Thomas Cook (PHILIPPE HUGUEN / AFP)  Imbas kebangkrutan membuat Sekitar 150.000 warga Inggris terdampar di luar negeri, sementara 350.000 warga negara asing lainnya juga berada di luar negeri dengan menggunakan jasa Thomas Cook. Data tersebut disampaikan oleh Financial Times. Tentunya pemerintah Inggris yang akan turun tangan untuk memulangkan 150.000 warganya agar bisa kembali pulang. Pemerintah juga akan menanggung biaya akomodasi untuk pelanggan Thomas Cook.  Laman resmi Thomas Cook menyatakan bahwa pemerintah Inggris meluncurkan program repatriasi untuk mengembalikan pelanggan Thomas Cook ke Inggris mulai Senin (23/9) hingga 6 Oktober mendatang. Pelanggan bisa mnemukan tentang penerbangan pengganti lewat laman resmi yang diluncurkan pihak otoritas penerbangan sipil Inggris.  Terkait proses pemulangan, pembatalan pemesanan, dan informasi lainnya bisa diakses lewat laman resmi Thomas Cook. "Jika saat ini Anda berada di luar negeri dan penerbangan menggunakan Thomas Cook, kami menyediakan penerbangan baru untuk memulangkan Anda ke Inggris. Penerbangan ini hanya beroperasi selama dua minggu ke depan (hingga 6 Oktober 2019). Setelah 6 Oktober, penumpang harus membuat pengaturan perjalanannya sendiri," bunyi pernyataan Thomas Cook di laman resminya.  Kebangkrutan Thomas Cook merupakan pukulan bagi sektor perjalanan wisata Eropa. Itu hanya beberapa bulan setelah maskapai penerbangan Islandia, Wow Air, mengalami kebangkrutan. Perusahaan menutup operasinya pada Maret karena kurangnya pembiayaan, meninggalkan 2.700 selebaran terlantar dan merugikan perekonomian negara.  Sementara itu, perusahaan pemegang saham terbesar Thomas Cook dari Tiongkok, Fosun, kecewa karena Thomas Cook tak mampu menemukan solusi. Meski begitu, mereka menaruh simpati terkait nasib dari agen perjalanan tertua tersebut. "Fosun menegaskan bahwa posisinya tetap tidak berubah selama proses berlangsung, tetapi sayangnya faktor lain telah berubah. "Kami menyampaikan simpati mendalam terkait bangkrutnya Thomas Cook," sebut pihak Fosun.  Thomas Cook didirikan pada tahun 1840-an oleh seorang wirausahawan yang memiliki nama sama. Artinya, Thomas Cook menamai usahanya dengan namanya sendiri. Thomas Cook memulai dengan menjalankan perjalanan kereta di wilayah Inggris. Bisnis tersebut mulai berkembang ketika kelas menengah Inggris memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk mencari kesenangan di Eropa. Thomas Cook sebagai pendiri bisnis perjalanan tersebut lahir pada 22 November 1908 di Melbourne, Britania Raya. Dia meninggal pada 18 Juli 1892 di Knighton, Leicester.

Thomas Cook Bangkrut, Pemerintah Inggris Janji Pulangkan Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-ini-sindir-agen-travel-yang-promosikan-pariwisata-luar-negeri_m_227088.jpg" alt="Ekonom Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyayangkan sejumlah agen perjalanan lebih banyak mempromosikan tiket murah ke luar negeri. Padahal, mendorong wisata dalam negeri dinilai akan lebih memberi manfaat. Salah satu yang paling terasa adalah masuknya arus modal masuk ke dalam negeri dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Di sisi lain, masyarakat di sekitar tempat wisata juga akan bergerak perekonomiannya. "Jangan promosi liburan ke luar negeri mulu. Itu saya lihat travel fair ada mulu tiap bulan dan itu ongkosnya murah. Ke Jepang cuman Rp 3 juta," ujar Faisal Basri dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/7). Untuk itu, dia berharap agar promosi wisata dalam negeri lebih diutamakan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi insentif dengan membuat kebijakan tarif tiket pesawat yang murah untuk pariwisata favorit. "Capeknya kita, track turis masuk digerogoti oleh orang kita sendiri," tandasnya.

Ekonom Ini Sindir Agen Travel yang Promosikan Pariwisata Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/libur-nataru-tarif-hotel-bukittinggi-naik-gila-gilaan_m_177553.jpeg" alt="Ikon jam gadang Bukittinggi" width="100%">
<figcaption>Ikon jam gadang Bukittinggi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat (Sumbar) selama penghujung tahun 2017 cukup tinggi. Bahkan sejak Senin (26/12) seluruh penginapan di Kota Padang, maupun Bukittinggi terpantau penuh. Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Sumbar, Ian Hanafiah mengatakan, jumlah kamar hotel di kota Padang mencapai 3.000 kamar. Sedangkan di Bukittinggi mencapai 2.000 kamar. Jumlah tersebut terdata mulai dari hotel&nbsp;berbintang hingga non bintang. "Kalau jumlah kunjungan kita belum bisa pastikan. Tapi, melihat kamar hotel penuh, kami indikasikan jumlah kunjungan meningkat dibandingkan tahun lalu," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (26/12). Hanya saja, saat okupansi hotel penuh, tarif hotel ikut-ikutan melonjak drastis. Di Kota Padang, rata-rata kenaikan tarif hotel mencapai 20 hingga 30 persen dibandingkan hari biasa. Sedangkan di kota Bukittinggi, kenaikan tarif hotel bisa mencapai 100 persen, bahkan hingga 200 persen. "Secara logika dan kepantasan, Bukitinggi memang kurang baik. Kami hanya berusaha membuat program untuk tepat malam tahun baru, pengunjung dipindahkan ke kota Padang atau daerah lain," jelas dia. Di sisi lain, keberadaan jam gadang di Bukittinggi dan pantai di Padang masih menjadi primadona wisatawan. Guna menyemarakkan pergantian tahun baru, para agen travel juga telah menyediakan paket wisata di sejumlah titik lokasi. Misalnya di Kawasan Wisata Mandeh yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya di Kelok Sembilan Kabupaten Limapuluh Kota, serta di&nbsp;Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal dengan desa terindah di dunia. "Banyak dari wisatawan mengaku penasaran dengan destinasi wisata yang tiga itu,"&nbsp;paparnya.

Libur Nataru, Tarif Hotel Bukittinggi Naik Gila-gilaan

agen travel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agen travel

Berita Terkini