<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-191859-3711162012.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas meresmikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten, Jawa Tengah, di Pura Mangkunegaran, Solo, Selasa (9/7). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas meresmikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten, Jawa Tengah, di Pura Mangkunegaran, Solo, Selasa (9/7). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan Kitab Suci Agama Hindu Ramah Disabilitas. Peluncuran itu bersamaan dengan peresmian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Jawa Dwipa Klaten, Jawa Tengah, di Pura Mangkunegaran, Solo. STAHN Jawa Dwipa sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD). Saat ini telah resmi menjadi menjadi lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN) pertama di Pulau Jawa. Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Dengan adanya STAHN Jawa Dwipa, diharapkan akan lahir generasi muda Hindu yang unggul dalam bidang akademis. "Selain itu juga memiliki integritas, moralitas, dan spiritualitas yang kuat,&rdquo; tutur Yaqut dalam sambutannya di Pura Mangkunegaran, Solo, Selasa (9/7) malam. Pada kesempatan yang sama, Yaqut membuka secara resmi event besar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu), yaitu festival keagamaan Hindu Utsawa Dharmagita (UDG) Nasional XV 2024. Lebih jauh mantan Ketua Umum GP Ansor itu mengatakan, STAHN Jawa Dwipa diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam pendidikan agama Hindu di Pulau Jawa. Dengan kurikulum yang integratif dan inovatif, serta dukungan dari tenaga pengajar yang kompeten. "Saya yakin STAHN Jawa Dwipa akan mampu melahirkan lulusan-lulusan yang siap berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya. Sementara itu, dalam peluncuran Kitab Suci Agama Hindu Ramah Disabilitas, Menteri Agama mengatakan bahwa Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan inklusivitas. Menurut dia, kehadiran Kitab Suci Agama Hindu Ramah Disabilitas merupakan wujud dari komitmen memberikan perhatian khusus kepada umat Hindu dari kalangan disabilitas. "Inisiatif untuk menghadirkan Kitab Suci Agama Hindu dalam format yang ramah bagi penyandang disabilitas adalah langkah nyata yang sangat mulia,&rdquo; tuturnya. Kitab suci merupakan pedoman hidup yang penting bagi setiap umat beragama. Oleh karena itu, akses yang setara terhadap kitab suci adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Dengan adanya kitab suci yang ramah disabilitas, Menag berharap bahwa semua umat Hindu, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan memahami ajaran-ajaran suci yang terkandung di dalamnya. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Hindu Prof. I Nengah Duija mengungkapkan, saat ini menjadi menjadi momen bersejarah bagi umat Hindu khususnya di Pulau Jawa. Dengan perubahan status STHD menjadi STAHN Jawa Dwipa, artinya ada satu satunya kampus negeri berbasis keagamaan Hindu di Pulau Jawa. Lebih jauh Prof. Duija mengatakan, Ditjen Bimas Hindu tahun 2024 mengadakan Kitab Suci bagi penyandang disabilitas sebanyak 242 set dengan rincian dalam bentuk braille sebanyak 82 set, audio book 80 set, dan dalam bentuk bahasa isyarat sebanyak 80 set. Pustaka Suci Upadesa dan Panca Sraddha dipilih sebagai sumber Ajaran Agama Hindu dalam bentuk Braille, Audio book untuk penyandang disabilitas Tuna Netra, dan Pustaka Suci Panca Sraddha dalam bentuk bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas Tuna Rungu. Adapun Penyediaan Kitab Suci Hindu ramah disabilitas itu bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra Jakarta Selatan dan Genta Media Kreasi Jakarta Timur.

Menag Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan Kitab Suci Agama Hindu Ramah Disabilitas. Peluncuran itu bersamaan dengan peresmian STAHN Jawa Dwipa.

Resmikan STAHN Jawa Dwipa, Menteri Agama Juga Luncurkan Kitab Suci Agama Hindu Ramah Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-182133_e1353a82-2838482130.jpg" alt="Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu. Namanya adalah lembaga pendidikan Widyalaya. Keberadaannya identik dengan madrasah, sebagai lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Islam. Hadirnya lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 2/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya. Terbitnya PMA yang bersejarah itu, disampaikan langsung oleh Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija di Jakarta pada Kamis (29/2) malam. I Nengah Duija menjelaskan keberadaan sekolah umum dengan kekhasan agama Hindu itu sudah lama ditunggu oleh umat Hindu di Indonesia. "Dengan ini, umat Hindu kini resmi memiliki satuan pendidikan umum, yang identic dengan madrasah," kata Duija. Dia menjelaskan selama ini, pendidikan umat Hindu hanya familiar dengan sebutan Pasraman. Sebagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang lebih fokus mengajarkan mata pelajaran dari agama Hindu saja. Keberadaan Pasraman ini seperti halnya pesantren dalam Islam. Setelah adanya pendidikan Widyalaya itu, umat Hindu bisa lebih memperlebar jangkauan pendidikan formal bernuansa Hindu yang mana tidak hanya berfokus pada pelajaran agama Hindu saja. Tetapi juga akan mempelajari pelajaran umum, sehingga lulusanya lebih terbuka. Duija mengatakan saat ini umat Hindu memiliki dua payung hukum terkait penyelenggaraan pendidikan. Yaitu lembaga pendidikan keagamaan (Pasraman) dan pendidikan umum dengan kekhasan agama (Widyalaya). "Lengkap sudah saat ini regulasinya. Ada PMA mengenai pasraman yang identik dengan pesantren dan PMA Nomor 2 Tahun 2024 ini tentang Widyalaya yang identik dengan madrasah," kata I Nengah Duija. Duija mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan kerja keras semua pihak. "Tepat saja memang ketika saya menjadi Dirjen, PMA ini keluar. Hal ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang Widhi Wasa," ujar Duija. Lebih lanjut dia menjelaskan, pendidikan Widyalaya nantinya akan berjenjang. Dari tingkat pendidikan anak usia dini (Pratama Widyalaya), pendidikan dasar (Adi Widyalaya), pendidikan menengah pertama (Madyama Widyalaya), serta pendidikan menengah (Utama Widyalaya) dan pendidikan menengah kejuruan (Widyalaya Kejuruan). Untuk pelajaran yang diajarkan, sebanyak 60 persen nantinya mempelajari mata pelajaran umum. Kemudian 40 persen mata pelajaran agama. Sehingga menerima siswa dari berbagai latar belakang agama atau kepercayaan. Duija menjelaskan, Pendidikan Widyalaya diselenggarakan sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan jenjang lebih lanjut.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu. Namanya adalah lembaga pendidikan Widyalaya.

Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Resmikan Sekolah Umum Kekhasan Agama Hindu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_88171.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri seleksi beasiswa penghafal kitab suci Hindu di Kenjeran, Sabtu (4/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri seleksi beasiswa penghafal kitab suci Hindu di Kenjeran, Sabtu (4/2). Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka seleksi beasiswa penghafal kitab suci Weda, di Pura Segara, Kecamatan Kenjeran, Sabtu (4/2). Seleksi penghafal kitab suci yang ketiga kali itu, diikuti 185 pelajar penganut Hindu. Pesertanya mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP.  Eri mengatakan, seleksi beasiswa penghafal kitab suci bagian dari pemersatu umat di Surabaya. Tak hanya sebagai pemersatu umat, seleksi penghafal kitab suci itu juga menunjukkan bahwa Surabaya adalah kota toleransi.  ”Saya matur nuwun (terima kasih) kepada seluruh umat Hindu di Kota Surabaya. Kalau anak-anak sudah menghafal kitab sucinya, Surabaya akan menjadi kota yang aman dan damai penuh dengan toleransi,” kata Eri.  Dengan adanya beasiswa hafalan kitab suci, mantan Kepala Bappeko Surabaya itu berharap, ke depannya, anak-anak Kota Pahlawan bisa menjadi pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Bukan hanya akhlak mulia, anak-anak Kota Pahlawan bisa menjaga toleransi antar umat beragama, dan keberagaman suku, serta budaya.  Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi, mengungkapkan, bakal menambah kuota beasiswa penghafal kitab suci, khususnya pada agama Hindu. Semakin banyak kuota, akan semakin banyak generasi muda yang berakhlak, sesuai ajaran agamanya masing-masing.  ”Tentu kegiatan ini akan dimasifkan, dan sudah menjadi agenda rutin. Seperti yang saya dengungkan, bahwa Surabaya adalah kota toleransi, tidak boleh satu dengan lainnya merasa lebih baik,” tutur Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, seleksi beasiswa penghafal kitab suci itu, peserta tidak hanya menghafal ayat. Akan tetapi, para peserta juga diminta untuk memaknai bacaan sesuai dengan cara, dari masing-masing agama.  Tak hanya itu, hafalan kitab suci itu juga bagian dari pembentukan karakter anak-anak. Yusuf menerangkan, dengan adanya kegiatan seperti itu, siswa tidak hanya fokus pada aspek akademis.  ”Kami dari Dispendik juga ingin membentuk anak-anak dari berbagai aspek. Tidak adanya aspek akademis yang bagus, namun juga dari segi religi dan talentanya juga bagus,” terang Yusuf.  Yusuf menambahkan, dalam seleksi tersebut para siswa tak dituntut untuk membaca ayat kitab suci dengan sempurna. Jika siswa dituntut membaca dengan sempurna akan kesulitan.  ”Minimal anak-anak paham dulu dasar kitabnya, baru kemudian disempurnakan bertahap oleh guru. Maka dari itu, saya berpesan kepada para guru agar memberikan pemahaman soal agama, tempat ibadah, dan bagaimana cara membaca ayat-ayat yang baik,” papar Yusuf.

Dispendik Surabaya Kembali Buka Beasiswa Penghafal Kitab Suci Weda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230111_2122591.jpg" alt="Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan perkara praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa. Arya Wedakarna dinilai pihak pemohon diduga menodai agama Hindu.  Hakim tunggal I Gusti Ngurah Arianta Era Winawan dalam amar putusannya di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan, menolak praperadilan pihak pemohon Harmaini Idris Hasibuan dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum dari massa umat Hindu pendukung Tim Hukum Nusa Bali (THNB). Pihak termohon Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, C.q Penyidik Unit IV Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dihadiri kuasa hukum Imam Ismail dan I Ketut Soma Adnyana, dan kawan-kawan sebagai termohon.  Hakim membacakan amar putusan yang pada intinya memutuskan menolak gugatan pemohon dan menyatakan tindakan termohon yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap terlapor Arya Wedakarna sesuai prosedur hukum.  Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa mengatakan, pertimbangan putusan pada pokoknya sudah memenuhi apa yang dilakukan pihak termohon. Sehingga, apa yang diambil dalam keputusan tersebut untuk mengeluarkan SP3 sudah tepat.  ”Bahwa terbitnya SP3 tersebut telah melalui proses dan mekanisme yang benar yang masih masuk dalam kewenangan penyidik, yang didahului dengan pengumpulan alat bukti, berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti, serta gelar perkara, yang pada akhirnya terbit surat ketetapan penghentian penyidikan No.S.Tap/48b/VIII/2022/Ditreskrimum tersebut,” kata Astawa seperti dilansir dari Antara.  Harmaini Idris Hasibuan sebagai perwakilan tim kuasa hukum pemohon menyatakan tidak puas dengan putusan majelis hakim. Dengan putusan tersebut, pihaknya tidak dapat mengajukan banding karena persidangan hanya sekali dan sudah final.  Hasibuan menilai, hakim dianggap masih belum mempertimbangkan bukti dari pemohon, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) mengenai penggabungan perkara.  ”Alat bukti dia tidak pakai, padahal ini yang paling inti. Jadi, SP2HP tidak dipertimbangkan hakim. Perkara ini sebenarnya perkara penggabungan dua laporan. Penggabungan dua laporan ini, pada waktu dilakukan gelar perkara khusus untuk penghentian, kami tidak dipanggil. Barang bukti kami tidak diikutkan, ahli kami tidak diikutkan, sehingga penghentian itu kami anggap tidak sah. Sebab, laporan atau perkara ini berdasar dua laporan polisi, digabung menjadi satu berdasar bukti P.4,” kata Hasibuan.  Menurut dia, jika laporan polisi LP/409/XI/2020/BALI SPKT tanggal 3 November 2020 yang ditolak, pihak pemohon THNB tidak ada masalah. Asalkan Laporan Pengaduan Masyarakat dengan Register Dumas Nomor 441/XI/2020 Ditreskrimum tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Pastika Adnyana dilanjutkan.  ”Jadi kami tidak diundang gelar, sedangkan kami juga adalah pelapor, berarti barang bukti dan alat bukti yang sudah lengkap tidak dipakai. Makanya saya sebut itu penghilangan barang bukti, obstruction of justice. Hakim tidak memakai SP2HP B/553/V/Res.1.24/2021/Ditreskrimum yang sah ini. Dengan adanya putusan praperadilan ini, kami tidak menerima karena keputusan itu tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah, penggabungan laporan,” terang Hasibuan.  &nbsp;  Sebelumnya, Arya Wedakarna dilaporkan warga Nusa Penida, Klungkung pada 3 November 2020 dengan dugaan melecehkan simbol agama Hindu. Masyarakat menilai AWK diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped yang beristana di Pura Dalem Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

PN Denpasar Tolak Praperadilan SP3 Kasus Penodaan Anggota DPD Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/praperadilan-disetop-polisi-lanjut-penyidikan-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Ilustrasi Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bareskrim Polri</figcaption>
</figure>Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa saksi dari Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara (ABHN), terkait kasus dugaan penghinaan agama Hindu dengan terlapor DMD. Pemeriksaan dilakukan di gedung Bareskrim Polri, Senin (31/5) kemarin.  Koordinator ABHN, Dharma Nugraha mengatakan 18 pertanyaan diajukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim seperti identitas diri hingga substansi perkara yang dilaporkannya. “Diantaranya pertanyaan terkait kronologi kejadian perkara penghinaan yang diduga dilakukan oleh para terlapor,” ujarnya.  Sementara Tim Advokat Perjuangan Dharma, Aditya Paramartha menjelaskan harusnya ada dua saksi yang dimintai keterangannya hari ini. Namun, satu orang saksi lagi sakit sehingga meminta dijadwal ulang pemeriksaannya.  “Tadi kami sudah menyerahkan surat keterangan dokter kepada tim penyidik. Jadi, saksi yang ketiga ini dijadwalkan ulang penyampaian keterangannya, setelah yang bersangkutan sehat kembali,” jelas Aditya.  Selanjutnya, Aditya mengatakan pihaknya akan menunggu perkembangan penyelidikan perkara yang ditangani Siber Bareskrim. Yang pasti, saat ini penyidik akan lebih dulu menuntaskan pengumpulan keterangan dari para saksi pelapor.  “Kami menghormati proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim. Perkembangan selanjutnya, nanti akan diinformasikan tim penyidik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP),” katanya.  Diketahui, ormas Hindu Dharma yang melaporkan Desak Made dan Istiqomah TV yaitu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi, Jawa Barat, dan Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara (ABHN). Adapun, laporan mereka terhadap pemilik aku Istiqomah TV tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/158/IV/2021/ BARESKRIM dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0260/IV/2021/ BARESKRIM, tertanggal 21 April 2021.

Polisi Periksa Saksi dari ABHN Terkait Dugaan Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-30-at-11.15.43.jpeg" alt="Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) kembali mendatangi Bareskrim Polri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) kembali mendatangi Bareskrim Polri. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri telah memanggil dan meminta keterangan para pelapor serta saksi atas kasus dugaan penistaan terhadap agama Hindu yang diduga dilakukan oleh DMD dan akun Youtube Istiqomah TV.  Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan polisi  Nomor : LP/B/0260/IV/2021/ BARESKRIM, dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor :  STTL/158/IV/2021/ BARESKRIM, tertanggal 21 April 2021 lalu.  “Hari ini, kami sebagai pelapor dan saksi memenuhi undangan dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim dan telah memberikan berbagai keterangan yang ditanyakan oleh tim penyidik,” ujar Ketua Presidium Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) I Putu Yoga Saputra, di Bareskrim, Jakarta, Jumat (28/5).  Yoga menjelaskan, ada dua orang selalu pelapor dan saksi yang diminta keterangannya oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari ini. Selain dirinya, Sekretaris Jenderal Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA-KMHDI), Bram Hellier juga diundang dan telah memberikan keterangannya kepada tim penyidik yang sama.  Seperti  diketahui, pada pertengahan April 2021 lalu telah beredar dan viral di media sosial, suatu video yang ditayangkan oleh akun Youtube ‘IstiqomahTV’ berisi rekaman ceramah seorang perempuan berinisial DMD. Dalam video berdurasi lebih dari 24 menit itu, tampak DMD, mengatakan berbagai hal tentang agama Hindu yang telah menyakiti perasaan umat Hindu.  Terhadap tindakan penistaan Agama Hindu itu, kemudian empat ormas Hindu yang terdiri dari KMHDI, FA-KMHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Cimahi, Jawa Barat, dan Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara (ABHN) menempuh jalur hukum dengan melaporkan Desak Made Dharmawati dan pemilik akun Youtube Istiqomah TV ke Bareskrim Polri pada tanggal 21 April 2021.  Lebih lanjut Yoga menjelaskan, tim penyidik meminta keterangannya selama sekitar 4,5  jam. Ada kurang lebih 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh tim penyidik tersebut. Pertanyaannya  antara lain, mengenai identitas para pelapor dan saksi.  Kemudian juga ditanya kapan pertama kali  mengetahui tayangan video yang diduga berisi penistaan Agama Hindu oleh DMD tersebut.  Dengan didampingi penasehat hukum dari Tim Advocat Perjuangan Dharma, Bagus Sukerta dan Aditya Paramartha, Yoga menjelaskan, para  tim penyidik  Ditsiber Bareskrim tampak serius dan profesional dalam melakukan pemeriksaan kasus ini. “Proses tanya jawab tadi langsung dipimpin oleh Perwira Unit 4, Subdit 1 Ditsiber. Proses tanya jawab dilakukan secara pararel oleh dua tim dari Unit 4, sehingga bisa berjalan cukup cepat dan lancar,” urai Yoga.

Bareskrim Minta Keterangan Mahasiswa Hindu Soal Dugaan Penistaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menag-Koster-1.jpg" alt="Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi (dua dari kiri) didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto dan Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, I Gusti Ngurah Sudiana. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi (dua dari kiri) didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto dan Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, I Gusti Ngurah Sudiana. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menyanggupi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan revisi buku-buku pelajaran Agama Hindu yang sebelumnya memuat tentang ajaran Sampradaya.  ”Revisi buku sudah dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini buku pelajaran Agama Hindu sudah tuntas,” kata Fachrul Razi seperti dilansir dari Antara.  Pernyataan Menag itu disampaikan setelah sebelumnya mendengar pernyataan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang memohon agar merevisi buku-buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran terkait Sampradaya. Sebab, tidak sesuai dengan praktik keagamaan dengan budaya Indonesia.  ”Kami mengajak seluruh umat beragama untuk saling menghormati, memiliki sikap toleransi, dan saling bergotong royong untuk kebaikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Fachrul Razi.  Sebelumnya, masalah Sampradaya di Pulau Dewata juga sempat menjadi perhatian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020, Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.  Pembatasan kegiatan Hare Krishna maupun ajaran sampradaya non-dresta Bali lainnya tertuang dalam poin ketiga SKB tersebut. Pada poin 3a kesatu disebutkan, PHDI kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Bali ditugaskan untuk melarang ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali yang menggunakan pura dan wewidangan. Begitu juga dengan tempat-tempat umum atau fasilitas publik seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk dipakai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dari sampradaya non-dresta Bali.  Kemudian di poin 3b ke satu, MDA kabupaten/kota, kecamatan, serta prajuru desa adat se-Bali ditugaskan untuk menjaga kesakralan dan kesucian pura yang ada di wewidangan (wilayah) desa adat. Cakupannya, Pura Kahyangan Banjar, Pura Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya.  Atas putusan tersebut, Koster dalam beberapa hari yang lalu juga mengeluarkan pendapat dengan memberikan nada sangat menghormati dan mendukung terbitnya keputusan bersama tersebut. Hal itu menurut dia, untuk mewujudkan tatanan kehidupan krama Hindu di Bali yang rukun, damai, dan tertib yang telah terbangun dan mengakar selama berabad-abad berdasarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E1-Iz32_8vE

Menag Sanggupi Revisi Buku Pelajaran Hindu Soal Ajaran Sampradaya

agama Hindu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#agama Hindu

Berita Terkini