<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan dana mendesak kerap datang tanpa aba-aba. Mulai dari biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga modal usaha kecil yang harus segera dipenuhi. Di tengah kondisi tersebut, layanan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu opsi yang banyak dilirik masyarakat. Data menunjukkan, pertumbuhan pinjaman daring di Indonesia mencapai 22,16 persen per September 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya untuk pinjaman jangka pendek. Namun, tingginya minat tersebut juga diiringi risiko jika masyarakat tidak cermat memilih penyedia layanan. Mengapa Pinjaman Online Berizin OJK itu Penting? Salah satu kunci utama agar pinjaman online tidak berubah menjadi beban adalah memastikan platform yang digunakan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa penyedia layanan wajib mematuhi aturan ketat, mulai dari batas bunga, transparansi biaya, hingga perlindungan data pribadi pengguna. Pinjol ilegal kerap menawarkan proses instan tanpa kejelasan skema bunga dan denda. Sebaliknya, pinjaman online resmi diwajibkan menyampaikan seluruh ketentuan sejak awal, sehingga pengguna bisa mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengajukan pinjaman. Tips Memilih Pinjaman Online yang Aman Agar tidak salah langkah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online. Pertama, cek legalitas penyedia pinjaman melalui situs resmi OJK atau kanal informasi publik yang tepercaya. Lalu, perhatikan transparansi biaya. Layanan resmi akan menjelaskan bunga, biaya administrasi, tenor, dan cicilan secara terbuka di awal pengajuan. Ketiga, sesuaikan tenor dengan kemampuan bayar. Pinjaman jangka pendek sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang memang bisa segera ditutup, bukan konsumsi berulang dan perlu dicatat, pinjol resmi hanya meminta data yang relevan, bukan akses ke seluruh kontak atau galeri pribadi. Pinjaman Jangka Pendek untuk Kebutuhan Nyata Di tengah kebutuhan akan layanan yang aman dan fleksibel, sejumlah platform pinjaman daring berizin OJK mulai menghadirkan produk pinjaman jangka pendek dengan skema cicilan yang lebih terukur. Salah satunya KlikCair, yang sejak 2018 beroperasi sebagai penyedia pinjaman daring resmi. Produk terbarunya, KlikNano, dirancang untuk menjawab kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Skema pinjaman jangka pendek dengan pilihan tenor dan cicilan fleksibel memungkinkan pengguna menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Seluruh proses lengajuan diklaim dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pencairan dana, tanpa perlu datang ke kantor fisik. Namun yang paling krusial, seluruh ketentuan pinjaman disampaikan secara transparan di awal, sesuai prinsip kepatuhan terhadap regulasi OJK. Direktur Utama KlikCair, Andreaw, menegaskan bahwa inovasi layanan keuangan digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Menurutnya, teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat akses dana, tetapi juga membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak. "Kami menghadirkan opsi pinjaman jangka pendek dan cicilan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan,dengan menjunjung tinggi aspek transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi," ujar dia melalui keterangannya. Literasi Keuangan jadi Kunci Ke depan, tantangan terbesar layanan pinjaman daring bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga membangun literasi dan kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pinjaman online bukan solusi jangka panjang, melainkan alat bantu keuangan yang harus digunakan secara terencana. Dengan memilih pinjaman online yang berizin, transparan, dan diawasi OJK, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak risiko finansial di kemudian hari. Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, sikap cermat dan bijak tetap menjadi perlindungan terbaik bagi konsumen.

Tips memilih pinjaman online aman dan berizin OJK agar kebutuhan dana mendesak terpenuhi tanpa risiko bunga dan denda tersembunyi.

Dana Mendesak Tanpa Bikin Panik, Simak Tips Memilih Pinjol Aman dan Tepercaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses persidangan dugaan kesepakatan penetapan suku bunga pada layanan pinjaman daring (pindar) yang tengah digelar Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) kembali mendapat sorotan.&nbsp;Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Ningrum Natasya Sirait, menilai pemeriksaan terhadap 97 perusahaan secara bersamaan berpotensi tidak memiliki dasar pasar yang jelas, sehingga konstruksi perkara perlu dikaji ulang. KPPU saat ini sedang memeriksa dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh puluhan penyelenggara layanan peer-to-peer (P2P) lending, seluruhnya terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).&nbsp;Namun, menurut Ningrum, menggabungkan semua platform tersebut dalam satu pasar identik dapat memunculkan ketidaktepatan hukum, mengingat industri P2P lending memiliki karakteristik dan segmentasi yang bervariasi. "Di antara para terlapor itu ada penyelenggara pembiayaan berbasis syariah seperti Alami Sharia hingga Duha Syariah. Cara kerja mereka tidak mengenal konsep bunga, melainkan akad-akad syariah seperti murabahah atau musyarakah," ujar Ningrum, dikutip Kamis (4/12). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa para pelaku tidak berada dalam target pasar yang sama, sehingga sulit menyimpulkan adanya kesepakatan tunggal terkait suku bunga. Industri P2P Lending yang Tersegmentasi Selain platform syariah, sejumlah penyelenggara P2P lending juga memiliki fokus layanan berbeda, mulai dari pinjaman produktif untuk UMKM dan usaha ultra mikro hingga pinjaman konsumtif mikro. Perbedaan model bisnis, profil risiko, dan perilaku konsumen inilah yang menurut Ningrum seharusnya dijadikan dasar dalam mendefinisikan pasar terkait. Ia menekankan, Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022 mewajibkan penentuan pasar dengan mempertimbangkan karakteristik produk, harga, dan tujuan penggunaan. Dengan demikian, pasar pinjaman daring tidak bisa disatukan begitu saja karena memiliki struktur yang terfragmentasi. "Dalam perkara persaingan, kesalahan mendasar dalam mendefinisikan pasar bersangkutan adalah kesalahan hukum dan seharusnya membatalkan seluruh konstruksi kasus," lanjutnya. Kewajaran Jumlah Pelaku dalam Dugaan Kartel Dalam penjelasannya, Ningrum juga menyoroti karakteristik kartel dalam teori persaingan usaha. Menurutnya, kartel hanya dapat berjalan efektif apabila pelakunya sedikit dan berada dalam pasar yang cenderung oligopolistik. "The fewer, the better. Tidak realistis mengharapkan adanya kesepakatan yang mampu menyatukan puluhan pelaku usaha secara efektif. Bahkan pada kartel dengan sedikit pelaku pun, kesepakatan kerap tidak bertahan lama," ungkapnya. Dengan jumlah terlapor yang mencapai hampir seratus perusahaan, ia mempertanyakan kelayakan asumsi adanya koordinasi terstruktur yang dituduhkan dalam perkara ini. Peran Asosiasi dan Pembuktian Unsur Kesengajaan Ningrum juga menyinggung peran asosiasi dalam ekosistem fintech di Indonesia. Menurutnya, asosiasi seperti AFPI sering menjadi perpanjangan tangan regulator dalam menetapkan standar operasional anggotanya. Namun, ia menekankan bahwa dalam perkara persaingan, lembaga seperti KPPU tetap wajib membuktikan adanya unsur kesengajaan (mens rea) untuk memastikan apakah benar terdapat kesepakatan yang bersifat melanggar. "Di Indonesia, asosiasi kerap dipanggil ketika ada isu terkait industri. Tapi pembuktian pelanggaran tetap harus diarahkan kepada pelaku usaha berdasarkan unsur niat dan perilaku pasar," terangnya. KPPU sendiri telah memulai pemeriksaan perkara ini sejak 14 Agustus lalu. Sejumlah saksi dari pihak investigator dan para terlapor terus dihadirkan dalam beberapa sesi sidang terakhir. Proses pemeriksaan diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, mengingat masih ada saksi dan ahli tambahan yang dijadwalkan hadir. Hingga saat ini, KPPU belum menyampaikan kesimpulan atau temuan akhir dalam perkara dugaan kesepakatan suku bunga pinjaman online tersebut. Proses penyusunan putusan diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait struktur pasar industri P2P lending serta batasan yang lebih tegas dalam penegakan hukum persaingan usaha di sektor fintech.

Menurut Ningrum, menggabungkan semua platform tersebut dalam satu pasar identik dapat memunculkan ketidaktepatan hukum.

KPPU Periksa 97 Perusahaan P2P Lending, Guru Besar Hukum USU Soroti Ketidaktepatan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/afpi-hongkong-998133493.jpg" alt="AFPI dengan delegasi Pindar di Indonesia Pavillion saat Hong Kong Fintech Week 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>AFPI dengan delegasi Pindar di Indonesia Pavillion saat Hong Kong Fintech Week 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memimpin delegasi Indonesia dalam ajang Hong Kong FinTech Week (HKFW) 2025. Ajang ini sendiri merupakan salah satu konferensi dan pameran fintech terbesar di dunia yang mempertemukan regulator, investor, serta pelaku utama industri keuangan digital global. Keikutsertaan AFPI pada HKFW 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan fintech lending di Asia Tenggara sekaligus menarik minat investor global terhadap ekosistem fintech Indonesia yang inovatif dan berfokus pada perlindungan konsumen.&nbsp; Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyoroti pentingnya menjalin kerja sama dengan Hong Kong guna memperkuat konektivitas regional. &ldquo;Hong Kong memiliki peran strategis sebagai pusat finansial dan inovasi di Asia bahkan di dunia. Kolaborasi dalam bidang teknologi, pendanaan, dan tata kelola akan membantu mempercepat pengembangan sektor fintech Indonesia agar semakin kompetitif dan berstandar internasional,&rdquo; jelas Entjik beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, AFPI tampil sebagai exhibitor bersama sejumlah anggotanya, Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay. Mereka menampilkan peluang kolaborasi, model bisnis berkelanjutan, serta kontribusi sektor fintech lending terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional. Entjik menegaskan bahwa partisipasi di ajang ini bukan hanya sekadar promosi, melainkan juga kesempatan untuk memperluas kemitraan strategis lintas negara bagi ekosistem Pindar. &ldquo;Melalui Hong Kong FinTech Week, kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech lending yang berkembang pesat dengan tata kelola yang kuat dan prinsip perlindungan konsumen sebagai prioritas. Model bisnis kami bukan hanya inklusif, tetapi juga investor-friendly karena dijalankan di bawah kerangka regulasi yang jelas dan berintegritas tinggi,&rdquo; ujar Entjik. Pindar sendiri telah menjadi motor penggerak inklusi keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya belum tersentuh lembaga keuangan formal. Berkat dukungan infrastruktur digital yang semakin merata, mulai dari identitas digital, konektivitas internet, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan, Pindar kini mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke wilayah terpencil. &ldquo;Melalui infrastruktur digital yang kuat, platform fintech lending dapat menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat dan menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Dalam konteks regional, hal ini juga membuka peluang bagi kolaborasi lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN dan Tiongkok,&rdquo; jelas Entjik. Partisipasi AFPI dan anggotanya di HKFW diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan fintech di Asia Tenggara, sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang berkelanjutan. Selama berada di Hong Kong, AFPI juga berkesempatan menjadi pembicara dalam sesi yang diadakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring memberikan edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait pentingnya memahami dan memilih layanan pinjaman daring yang legal serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia mengimbau para PMI agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjaman ilegal yang sering menjerat dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak beretika. Dalam kesempatan tersebut, Yasmine juga menjelaskan cara memeriksa legalitas platform pinjaman secara mandiri serta mengenali ciri-ciri pindar ilegal yang perlu diwaspadai. &ldquo;Dengan pemahaman yang baik, PMI dapat menggunakan layanan Pindar untuk tujuan positif seperti mendukung kebutuhan usaha, pendidikan, atau membantu keluarga di Tanah Air,&rdquo; ujar Yasmine. Sebagai informasi, pada tahun ini HKFW mengusung tema &ldquo;Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity&rdquo; dengan melibatkan 37.000 peserta, 800 pembicara, 700 exhibitor, serta delegasi dari lebih dari 30 negara. &nbsp; &nbsp;

AFPI memimpin delegasi Indonesia di HKFW 2025, memperkuat posisi fintech lending di Asia Tenggara dan menarik investasi global.

AFPI Pimpin Delegasi Indonesia, Menyatukan Fintech dan Inovasi di Hong Kong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/pindar-3920874388.jpg" alt="Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memastikan tidak pernah ada kesepakatan antar pelaku usaha fintech lending alias pinjaman daring (pindar) dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman. Seluruh pengaturan bunga dilakukan berdasarkan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai bentuk perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. "Yang jelas tidak ada niat jahat dan tidak ada niat untuk keuntungan," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara kesepakatan bunga fintech lending di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (21/10).&nbsp; Pada awalnya, OJK meminta AFPI untuk mengatur agar bunga maksimum ditetapkan sebesar 0,8 persen per hari. Mengacu pada regulasi Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Arahan tersebut disampaikan secara verbal dalam rapat antara OJK dan AFPI, tanpa surat atau dokumen tertulis. "AFPI sempat keberatan, namun tetap mengikuti karena dianggap bagian dari upaya melindungi masyarakat. OJK meminta kami mengatur bunga karena belum memiliki dasar hukum untuk melakukannya sendiri," ungkapnya.&nbsp; Situasi berubah setelah disahkannya Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 2023. Beleid itu memberikan kewenangan penuh kepada OJK dalam mengatur industri fintech lending. Yang kemudian menetapkan bunga maksimum 0,3 persen per hari. Entjik menjelaskan, penurunan bunga dari 0,8 persen menjadi 0,4 persen, dan kemudian menjadi 0,3 persen, merupakan instruksi OJK. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas maraknya praktik pinjol ilegal dan berbagai dampak sosial. Termasuk kriminalitas dan bunuh diri. "AFPI menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antar anggota dalam menentukan tingkat bunga. Penetapan bunga dilakukan berdasarkan arahan OJK, bukan hasil koordinasi atau kesepakatan internal antar pelaku usaha. Batas bunga yang diatur adalah batas atas (ceiling), bukan batas bawah, sehingga persaingan tetap hidup," bebernya.&nbsp; Skema peer-to-peer (P2P) lending berbeda dengan perbankan. Karena fungsinya sebagai perantara antara lender dan borrower. Pengenaan bunga sebelum adanya pengaturan batas maksimum oleh AFPI dilakukan melalui kesepakatan antara lender dan borrower. Di masa awal kemunculannya pada 2018, sekitar 90 persen dana lender berasal dari luar negeri. Model pinjaman didominasi oleh jangka pendek, harian hingga bulanan. "Kebanyakan digunakan oleh pedagang ultra mikro," ujar Direktur Utama DanaRupiah itu. Terhadap situasi persaingan usaha, Entjik kembali menegaskan, tidak ada praktik penetapan harga seragam yang merugikan konsumen. Penetapan bunga maksimum merupakan kebijakan regulator, bukan hasil kesepakatan pelaku usaha. Penetapan batas bunga justru bertujuan melindungi publik dari ekses negatif pinjol ilegal yang sempat marak. "Tidak ada penetapan harga seragam, anggota AFPI tetap bersaing secara sehat dalam penentuan bunga dan model bisnis," tandasnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menegaskan bahwa penetapan bunga pinjaman dilakukan berdasarkan arahan OJK.

AFPI Tegaskan Tidak Ada Niat Jahat dalam Penentuan Bunga Pindar: Tidak Ada Niat Keuntungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-161617-1460829058.jpg" alt="Ilustrasi: Fintech sebagai solusi keuangan modern." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Fintech sebagai solusi keuangan modern.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berhasil mencatatkan prestasi baru dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk 'Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama'. Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop pada 21&ndash;22 Agustus 2025, program ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi. Mulai dari pemahaman dasar mengenai pinjaman daring (pindar), literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional. Ketua Bidang External Affairs and Advocacy AFPI, Harza Sandityo, membawakan materi terkait tata kelola platform Pindar. Dalam sesi tersebut, Harza menegaskan bahwa industri pindar merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan yang sangat teregulasi. "Ada banyak kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap bahwa industri ini belum memiliki peraturan yang memadai. Padahal, OJK telah mengeluarkan banyak peraturan, termasuk salah satu diantaranya POJK 40 Tahun 2024, yang mengatur secara rinci aspek-aspek tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Regulasi ini diperkuat oleh Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang secara resmi menjadikan pindar sebagai lembaga jasa keuangan," jelasnya, Sabtu (30/8). Lebih lanjut, Harza menjelaskan bahwa tantangan terbesar industri saat ini bukanlah ketiadaan aturan, melainkan kesenjangan literasi dan advokasi. Sebagai industri yang relatif baru memasuki usia 10 tahun, baik pelaku usaha maupun masyarakat, yang masih perlu belajar dan beradaptasi dengan cepatnya perubahan regulasi. "Literasi keuangan adalah PR besar kita bersama sebagai bangsa. Kami percaya, kunci untuk membangun ekosistem yang sehat adalah meningkatkan pemahaman di semua pihak, baik dari sisi platform maupun pengguna. Dengan goodwill dari semua pihak termasuk platform, pemberi dana (lender), dan penerima dana (borrower), sangat penting untuk menjaga ekosistem ini tetap sehat dan sustainable," kata Harza yang juga menjabat sebagai Direktur Easycash itu. Capaian AFPI dalam meningkatkan literasi pindar di masyarakat mendapat apresiasi dari Easycash. Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo, menilai, program literasi yang digetol dilakukan mencerminkan komitmen bersama seluruh pelaku industri untuk menghadirkan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.&nbsp;Nucky juga menyampaikan dengan adanya transparansi dan kolaborasi yang kuat, industri pindar dapat terus berkembang dengan baik. Di sisi lain, dia juga mengingatkan para penerima dana untuk bertanggung jawab dan tidak menganggap sepele pinjaman, karena hal ini dapat memengaruhi reputasi kredit mereka di masa depan. "Tata kelola yang baik dan etika industri adalah fondasi utama bagi keberlanjutan industri P2P Lending di Indonesia. Dengan komitmen bersama, industri ini dapat terus tumbuh sehat, transparan, dan berintegritas," tutup Nucky.

AFPI raih Rekor MURI dengan siaran literasi pinjaman daring terlama, meningkatkan pemahaman keuangan digital di masyarakat.

AFPI Raih Rekor MURI untuk Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama 25 Jam Nonstop

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/AFPI-3738758149.jpg" alt="AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan Adapundi memecahkan rekor MURI &quot;Live Streaming Edukasi &amp; Literasi 25 Jam Non-Stop.&rdquo; (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan Adapundi memecahkan rekor MURI &quot;Live Streaming Edukasi &amp; Literasi 25 Jam Non-Stop.&rdquo; (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Adapundi, sebagai salah satu pindar terdaftar di AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), ikut ambil bagian dalam pecahan rekor MURI "Live Streaming Edukasi &amp; Literasi 25 Jam Non-Stop&rdquo; pada 21-22 Agustus 2025.

Adapundi, sebagai salah satu pindar terdaftar di AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), ikut ambil bagian dalam pecahan rekor

Turut Serta dalam Pemecahan Rekor MURI Bersama AFPI Live Streaming Edukasi dan Literasi 25 Jam Non-Stop   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/pindar-3920874388.jpg" alt="Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar (dua dari kanan) dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Meski penetapan batas maksimum manfaat ekonomi terus disesuaikan, outstanding pinjaman daring (pindar) masih tumbuh double digit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengakui permintaan masih tinggi. Seiring dengan peralihan masyarakat pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal ke pindar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan industri pindar tumbuh 25,06 persen Year-on-Year (YoY) pada Juni 2025. Dengan nominal menjadi Rp 83,52 triliun. Meski, realisasi itu menurun dibandingkan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 27,93 persen YoY.&nbsp; "Yang jelas trennya (pertumbuhan pembiayaan pindar) naik terus. Karena ada perpindahan, switching dari pinjol ilegal ke pindar.&nbsp;Itu yang kita harapkan memang. Kami menyebutnya virgin borrower," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar dalam diskusi di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Senin (11/8).&nbsp; Menurut dia, secara nominal memang tidak terlalu besar. Berkisar Rp 200-500 miliar setiap bulan. Sebab, Entjik mengklaim penyaluran pembiayaan lewat pinjol ilegal bisa mencapai Rp 230-260 triliun.&nbsp; Untuk membedakan pindar dan pinjol ilegal, OJK mengatur batas maksimum manfaat ekonomi melalui SEOJK nomor 19/SEOJK.06/2023. Dengan tujuan melindungi masyarakat dari suku bunga tinggi. Sehingga membantu AFPI menertibkan anggotanya agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini, regulator menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,3 persen per hari. Sedangkan, tenor lebih dari 6 bulan sebanyak 0,2 persen per hari. Untuk pinjaman produktif, segmen usaha mikro dan ultra mikro tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,275 persen per hari. Sedangkan tenor lebih dari 6 bulan 0,1 persen per hari. Sementara pinjaman segmen usaha kecil dan menengah untuk tenor kurang dari maupun lebih dari 6 bulan sebesar 0,1 persen per hari. "Menurut riset kami, acuan suku bunga segini sudah pas. Karena memang (tenor pembiayaan) pindar itu short term. Kalau diturunkan lagi,&nbsp;saya khawatir disbursement akan turun. Sehingga pinjol ilegal akan merajalela," ungkap Entjik.&nbsp; Meski permintaan pembiayaan tinggi, lanjut dia, AFPI tetap selektif. Dengan melalui proses asesmen dan credit scoring. Jika memenuhi, tentu pindar akan menyalurkan pembiayaannya.&nbsp; Dengan begitu, kualitas pembiayaan pindar tetap terjaga. Tercermin dari tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,85 persen per Juni 2025. Menurun dibanding bulan sebelumnya di level 3,19 persen.&nbsp; "Sehingga yang virgin-virgin (borrower) ini nggak dulu deh. Kalau analisis dan credit scoring-nya kurang. Lebih milih ke (borrower) existing saja. Karena track record ada," jelasnya.&nbsp; Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Hari Gamawan menyatakan, pembatasan manfaat ekonomi atau bunga tidak menghambat pertumbuhan industri pindar. Justru ketika tidak dikontrol, justru bunga pinjol akan semakin tinggi. "Ini menjadi kebijakan untuk menjaga&nbsp;jangan sampai hal-hal yang tidak baik termasuk suku bunga menjadi masalah di masyarakat," katanya.&nbsp; Selain itu, OJK terus mendorong penguatan permodalan, tata kerola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia (SDM). Sehingga industri pindar dibangun dengan rencana yang matang bersama dengan seluruh stakeholder. Dengan begitu, akan juga menguatkan dari sisi perlindungan konsumen.

Kredit pinjaman daring (pindar) tumbuh 25,06 persen YoY pada Juni 2025 meski ada penetapan batas maksimum bunga.

Kredit Pindar Tumbuh Double Digit di Tengah Pengetatan Bunga, Virgin Borrower jadi Tantangan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ilustrasi-logo-OJK-3422689515.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) alias pinjaman daring (pindar) untuk memperkuat penerapan manajemen risikonya. Mulai 31 Juli 2025, perusahaan penyelenggara pindar wajib menjadi pelapor sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Dengan begitu, dapat menekan angka kredit macet maupun gagal bayar.&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mendukung langkah OJK dalam memperkuat manajemen risiko di industri pindar. Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk memperkuat industri. "Kami sangat mendukung langkah OJK untuk memperkuat Manajemen Risiko. Hal ini agar Industri pindar semakin kuat dan berkesinambungan," kata Entjik kepada Jawa Pos, Jumat (20/6).&nbsp; Sejalan dengan upaya tersebut, AFPI akan mengadakan compliance talk pekan depan. Mengundang seluruh anggota board of commissioners (BOC) dan board of directors (BOD) dari perusahaan pindar anggota AFPI. Selain itu, juga akan dihadiri oleh perwakilan dari OJK. "Kami berharap terdapat hasil untuk peningkatan penerapan Tata kelola perusahaan. Agar tetap menganut prinsip kehati-hatian, comply dan prudent," jelasnya.&nbsp; Salah satu inisiatif penting yang didukung oleh AFPI adalah perusahaan pindar wajib menjadi pelapor SLIK. Dia berharap keterlibatan ini dapat membantu menekan angka kredit macet. Serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar tepat waktu. Terkait dengan proses asesmen dan credit scoring, Entjik menyampaikan bahwa masing-masing perusahaan pindar memiliki metode yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan dan produk yang ditawarkan. "Yang sama itu adalah biometric e-KYC (electronic know your customer) data dari Dukcapil dan pengecekan SLIK dengan hasil credit scoring basis," tandasnya.&nbsp; AFPI memandang langkah ini dapat memperkuat ekosistem teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Mendorong praktik tata kelola yang lebih baik, serta memberikan perlindungan lebih bagi konsumen dan stakeholder di industri keuangan digital.&nbsp; Sebelumnya, OJK mendorong memperketat prinsip repayment capacity dan e-KYC sebagai dasar pemberian pendanaan. Sehingga memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana (lender) dalam platform pindar. Sekaligus memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana (borrower) yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar.&nbsp; Penegasan ini sejalan dengan ketentuan dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023. "Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara pindar diwajibkan melakukan penilaian kelayakan pendanaan (credit scoring) dan kesesuaian antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan kemampuan financial borrower," ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. &nbsp; Penyelenggara pindar, lanjut dia, dilarang memfasilitasi pendanaan kepada borrower yang telah menerima pembiayaan dari tiga perusahaan pindar. Termasuk dari penyelenggara itu sendiri. OJK mengimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pendanaan agar tidak melakukan langkah-langkah untuk sengaja tidak membayar utang. &nbsp; "Masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan bayar secara cermat agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dan praktik gali lubang tutup lubang," tegasnya.&nbsp; Informasi SLIK juga dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan. Dengan demikian, industri pindar dapat berlangsung semakin sehat, transparan, dan akuntabel. Membantu kebutuhan masyarakat untuk pembiayaan produktif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perintahkan pindar perkuat manajemen risiko dengan menjadi pelapor SLIK mulai 31 Juli 2025.

Pindar Perketat Credit Scoring dan jadi Pelapor SLIK untuk Tekan Gagal Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/PINDAR-2-1785141073.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan fintech P2P. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aturan batas atas suku bunga atau manfaat ekonomi pinjaman daring (pindar) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan investor dan kemampuan bayar peminjam. Namun, juga berpotensi membatasi ruang gerak penyedia layanan fintech dalam menyalurkan kredit, terutama kepada peminjam berisiko tinggi yang unbankable. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menuturkan, saat ini batas manfaat ekonomi yang ditetapkan oleh OJK sudah sesuai market. Baik dari sisi borrower maupun lender. "Memang perlu diatur guna melindungi konsumen agar bunga tidak liar dan tinggi, yang akhirnya memberatkan borrower," katanya kepada Jawa Pos, Rabu (11/6). Memang, sasaran industri pindar untuk masyarakat unbanked dan underserved. Sehingga sangat berisiko tinggi. "Hanya saja menurut kami manfaat ekonomi yang saat ini diatur oleh OJK masih dapat menutupi risiko tersebut," imbuhnya. Entjik menyatakan, salah satu fokusnya dalam melindungi konsumen (consumen protection). Dia meyakini tahun ini, pembiayaan pindar di periode ini bisa tumbuh double digit. Terutama didorong oleh permintaan pembiayaan konsumtif atau sektor multiguna. "Di tengah tantangan ekonomi masyarakat, pindar bisa menjadi solusi keuangan jika digunakan secara bertanggung jawab," tandasnya. Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha memandang, industri pindar atau peer-to-peer lending (P2P lending) memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sejalan dengan kemampuannya dalam menjangkau masyarakat yang tergolong underbanked dan unbanked. Laporan Google, Temasek, dan Bain pada 2022 menunjukkan bahwa secara total terdapat 81 persen masyarakat Indonesia yang masih kurang terlayani layanan keuangan (underbanked) atau sama sekali tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (unbanked).Jumlah pinjaman melalui platform pindar mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang 2024 hingga awal 2025. Lebih dari 23 juta akun rekening aktif tercatat dengan total pinjaman outstanding mencapai Rp 80 triliun per Februari 2025."Peningkatan ini mencerminkan semakin masifnya adopsi layanan pinjaman daring oleh masyarakat Indonesia," terangnya. Perkembangan pindar sebagai instrumen keuangan tumbuh sangat pesat, terutama di negara berkembang dan maju, khususnya di Indonesia. Pindar hadir sebagai solusi inklusi keuangan bagi individu dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh akses kredit dari perbankan tradisional. Melalui platform online, proses pembiayaan menjadi lebih mudah dan cepat, tanpa harus melalui prosedur kompleks sebagaimana yang umum berlaku di sektor perbankan konvensional.&nbsp;Pertumbuhan industri ini diiringi dengan tantangan suku bunga tinggi yang dapat membebani peminjam, khususnya UMKM. Makanya, regulator menerapkan kebijakan batas atas suku bunga. Yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi eksploitasi finansial yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar.&nbsp; Farras menyatakan, bahwa efektivitas batas atas suku bunga masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, keberadaan batas atas suku bunga dapat menciptakan keseimbangan antara keuntungan investor dan kemampuan bayar peminjam. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi membatasi ruang gerak penyedia layanan fintech dalam menyalurkan kredit. Khususnya kepada peminjam berisiko tinggi yang umumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Selain itu, terdapat kecenderungan lembaga keuangan mengurangi insentif pemberian kredit kepada segmen berisiko tinggi, terutama UMKM serta individu dengan riwayat kredit terbatas. "Dengan kata lain, kebijakan ini juga berpotensi menghambat inovasi produk keuangan," ungkapnya. Perusahaan pindar mungkin akan enggan mengembangkan produk baru atau memasuki segmen pasar tertentu jika pengembalian yang diperoleh dianggap tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung. Terlebih lagi ketika suku bunga dibatasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan penyelenggara pindar.&nbsp;Meski demikian, kebijakan batas maksimum suku bunga harian pinjaman daring oleh OJK tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang memprihatinkan. Maraknya kasus-kasus tragis seperti bunuh diri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindakan kriminal seperti pencurian dan pembunuhan diduga memiliki keterkaitan dengan jeratan pinjaman online (pinjol). Baik yang ilegal maupun legal, yang menetapkan bunga dan denda tinggi di luar kemampuan bayar peminjam. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, regulator berupaya mengeluarkan kebijakan. Yang diharapkan dapat membantu mengurai permasalahan sosial-ekonomi yang timbul akibat praktik pindar yang tidak terkendali. "Dalam hal ini, peran OJK menjadi krusial dalam mengatur ekosistem pindar agar tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Farras. Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga alternatif kebijakan yang patut OJK prioritaskan terlebih dahulu. Yakni transparansi biaya, pengendalian risiko kredit, serta penguatan pengawasan dan penindakan.

Aturan batas atas suku bunga pinjaman daring oleh OJK memunculkan perdebatan antara perlindungan konsumen dan ruang gerak fintech.

Polemik Batas Bunga Pindar: Penetrasi Inklusi Keuangan atau Pengendalian Risiko Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Pinjol-2003028873.jpg" alt="Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair." width="100%">
<figcaption>Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel manfaat ekonomi (suku bunga) pada industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) alias pindar. Makanya, regulator mengatur batas maksimum suku bunga tersebut. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sepakat dengan ketentuan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, menjelaskan, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi oleh AFPI sebagai bagian dari kode etik alias pedoman perilaku sebelum terbitnya SEOJK nomor 19/SEOJK.06/2023. Surat tersebut merupakan arahan dari OJK pada saat itu. "Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi ini bertujuan melindungi masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan layanan pinjaman online legal dengan yang ilegal (pinjol)," ujarnya, Selasa (20/5). OJK merujuk pada Pasal 84 POJK nomor 40 tahun 2024 tentang LPBBTI. Yang antara lain mengatur bahwa AFPI berperan dalam membangun pengawasan berbasis disiplin pasar, memperkuat dan menyehatkan penyelenggara, serta membantu mengelola pengaduan konsumen. Sehingga membantu menertibkan anggotanya agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk terkait batas maksimum manfaat ekonomi. Agusman menegaskan, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari suku bunga tinggi. Selain itu juga menjaga integritas industri LPBBTI/pindar. Saat ini, OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif dengan tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,3 persen per hari dan tenor lebih dari 6 bulan sebanyak 0,2 persen per hari. Untuk pinjaman produktif, segmen usaha mikro dan ultra mikro tenor kurang dari 6 bulan sebesar 0,275 persen per hari. Sedangkan tenor lebih dari 6 bulan 0,1 persen per hari. Sementara pinjaman segmen usaha kecil dan menengah untuk tenor kurang dari maupun lebih dari 6 bulan sebesar 0,1 persen per hari. "Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan (enforcement), termasuk melakukan evaluasi berkala terhadap batas manfaat ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, industri LPBBTI/pindar, serta kemampuan masyarakat," tegasnya. Terpisah, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan, salah satu fokusnya dalam melindungi konsumen (consumer protection). Karena jika hal ini tidak diatur, maka dikhawatirkan bunga akan menjadi sangat tinggi dan liar. "Hal ini juga sebagai pembeda kepada masyarakat dalam membedakan pinjol ilegal dengan pindar yang berizin dari OJK," ucapnya kepada&nbsp;Jawa Pos. Entjik menampik keterlibatan AFPI dalam kesepakatan bunga atau manfaat ekonomi pindar yang dituduhkan KPPU. Karena saat itu arahan OJK adalah untuk melindungi konsumen terjerat dari bunga yang tinggi. Penting juga dicatat bahwa patokan bunga ini tidak ada niat jahat dalam hal tujuan menguntungkan penyelenggara. Tapi justru menguntungkan para peminjam. "Peminjam tentunya sangat happy dengan adanya patokan bunga ini, justru kami ingin mempertanyakan di mana kartelnya?" beber Entjik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur suku bunga maksimum untuk melindungi masyarakat dari pinjaman berbunga tinggi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AFPI

Berita Terkini