<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/jU9P8tqMsqeF12opDAenzZPt9E06kioFBtb6TvZ9-1621577240.jpg" alt="Sekretaris AFP Jatim Azhar Kahfi. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Sekretaris AFP Jatim Azhar Kahfi. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang guru membanting pelajar MI Al-Hidayah berinisial BA, 11, hingga mengalami retak tulang ekor usai pertandingan futsal antara &nbsp;sekolah di SMP Labschool Unesa 1 Surabaya. Insiden itu menarik perhatian Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jawa Timur. Sikap yang dilakukan guru tersebut dinilai sangat tidak pantas dan telah mencoreng nama baik pelatih.&nbsp;Sekretaris AFP Jatim Azhar Kahfi mengutuk keras insiden tersebut dan menilai penyebab utamanya adalah kelalaian penyelenggara turnamen yang tidak melakukan koordinasi dengan federasi futsal sebagai otoritas resmi. "Ini perbuatan yang tidak terpuji. Penyelenggara lalai karena tidak berkoordinasi dengan Asosiasi Futsal Kota Surabaya maupun kami di tingkat provinsi," kata Azhar di DPRD Surabaya.&nbsp; Menurut dia, turnamen olahraga termasuk di tingkat pelajar seharusnya memenuhi sejumlah persyaratan standar. Seperti izin kepolisian, perangkat pertandingan resmi, wasit tersertifikasi, hingga pelatih yang memiliki lisensi. Namun dalam kasus ini, semua prosedur tersebut diabaikan. "Pelatih yang melakukan tindakan kekerasan, ternyata belum memiliki sertifikat atau lisensi pelatih," papar Azhar Kahfi. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan, banyak event olahraga pelajar di Surabaya yang digelar tanpa melibatkan federasi. Sehingga rawan menabrak regulasi.&nbsp; Azhar mendorong Disbudporapar dan Dinas Pendidikan lebih aktif mengedukasi penyelenggara agar melibatkan asosiasi resmi dalam setiap pelaksanaan event. "Kalau federasi dilibatkan, kami bisa turunkan pengawas pertandingan, wasit resmi, dan pengamanan dengan koordinasi ke polisi. Sederhana sebenarnya, hanya butuh komunikasi dan ketertiban administrasi," ujar Azhar Kahfi.&nbsp; Dalam insiden tersebut, Azhar menegaskan penyelenggara turnamen harus bertanggung jawab dan oknum pelatih harus diusut tuntas. Dewan dan federasi siap mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga &nbsp;bisa menjadi pembelajaran bagi semua penyelenggara ke depannya.

Insiden guru membanting siswa saat pertandingan futsal di Surabaya menuai kritik dari AFP Jatim dan DPRD Surabaya

AFP Jatim dan DPRD Surabaya Kecam Insiden Guru Banting Siswa Saat Selebrasi Pertandingan Futsal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/19_tuntun-1866231349.jpg" alt="HARI YANG DINANTIKAN: Phillip Mehrtens (kiri) dan Edison Gwijangge di helikopter yang membawa mereka dari Nduga ke Timika (21/9). Pada hari itu, Mehrtens dibebaskan setelah 19 bulan disandera." width="100%">
<figcaption>HARI YANG DINANTIKAN: Phillip Mehrtens (kiri) dan Edison Gwijangge di helikopter yang membawa mereka dari Nduga ke Timika (21/9). Pada hari itu, Mehrtens dibebaskan setelah 19 bulan disandera.</figcaption>
</figure> Dalam upaya mendekati penyandera, tim negosiator keluar masuk hutan dan melakukan berbagai pelayanan, mulai pendidikan, kesehatan, sampai makanan. Indonesia maupun Selandia Baru membantah adanya uang tebusan. UNTUK kali pertama setelah hampir 600 hari, Phillip Mehrtens tidur di tempat tidur yang layak setelah dia dibebaskan dari penyanderaan pada Sabtu (21/9) pekan lalu. Ada istri dan anak yang mendampingi pilot 38 tahun itu di tempat tinggal mereka di Bali. &rdquo;Keluarganya sudah pasti sangat berbahagia,&rdquo; kata Winston Peters, menteri luar negeri dan perdagangan Selandia Baru, seperti dikutip dari New Zealand Herald. Peters menggambarkan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air itu &rdquo;cukup menegangkan&rdquo;. &rdquo;Kami harus menahan diri, tidak boleh terlalu terbawa perasaan dan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan peluang kami,&rdquo; katanya. Kuncinya Pendekatan Halus Mehrtens, kata Asisten Operasi Polri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, sebenarnya akan dibebaskan pada 16 Maret lalu. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-38. &rdquo;Tapi, tertunda karena masih ada prosedur lain yang harus dipenuhi,&rdquo; kata Verdianto kepada Cenderawasih Pos pada Minggu (22/9). Verdianto tak menyebut apa yang dimaksud dengan &rdquo;prosedur lain yang harus dipenuhi&rdquo;. Tapi, sejak Mehrtens disandera kelompok Egianus Kogoya, salah satu fasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, proses negosiasi pembebasannya memang mengalami naik turun. Tak lama setelah penyanderaan pada 7 Februari 2023 itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom sempat menyebut Mehrtens tidak akan pernah dilepas sampai Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Pada Mei tahun yang sama, kelompok penyandera juga mengancam membunuh ayah satu anak itu kalau tuntutan pembicaraan tentang kemerdekaan Papua tak dipenuhi dalam dua bulan. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, pihaknya selama ini mengedepankan upaya soft approach ketimbang hard approach. Pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat Egianus. &rdquo;Karena kita tahu, dalam sebuah operasi pembebasan, keselamatan sandera merupakan prioritas utama,&rdquo; kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo di hadapan tim negosiator yang dia undang ke Jakarta kemarin untuk menyampaikan apresiasinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015114835/pilot-susi-air-philip-mark-mehrtens-berhasil-dibebaskan-tanpa-operasi-militer">Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Berhasil Dibebaskan tanpa Operasi Militer</a> Edison Gwijangge, mantan penjabat bupati Nduga yang termasuk dalam tim negosiator, menceritakan bagaimana dirinya keluar masuk hutan mengikuti ke mana Mehrtens dibawa. Di distrik-distrik tempat Mehrtens berada, tim yang dipimpin Edison melakukan pelayanan kepada masyarakat setempat. Mulai pelayanan pendidikan, memberikan bahan makanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan, hingga melakukan komunikasi dengan pimpinan Kodap (Komando Daerah Pertahanan) III Egianus Kogoya dan jajarannya. &rdquo;Kami berikan pemahaman saat itu bahwa demi kemanusiaan pilot harus dibebaskan,&rdquo; kata Edison. Dari penuturan Edison tersebut, bisa diasumsikan bahwa aparat sebenarnya sudah lama mengetahui di mana pilot bernama lengkap Phillip Mark Mehrtens itu ditahan. Tapi, seperti disampaikan Faizal, soft approach atau pendekatan halus kuncinya. Meski butuh waktu tidak sebentar, pendekatan halus itu membuahkan hasil. Pada 3 Agustus, Egianus mengeluarkan pernyataan, demi kemanusiaan, dirinya akan membebaskan Mehrtens. Sikap Egianus itu, kata Edison, juga tak lepas dari tuntutan masyarakat di mana Mehrtens ditahan. Terutama warga Kampung Yuguru, tempat Mehrtens dilepaskan pada Sabtu pekan lalu. Egianus, lanjut Edison, menghormati apa yang menjadi permintaan warga. Sebab, warga di Kampung Yuguru itulah yang selama ini menjaga dan merawat sang pilot. &rdquo;Jika memaksakan kehendak, Egianus akan diprotes keras warga di kampung tersebut,&rdquo; katanya. Selain di Yuguru yang berada di Distrik (Kecamatan) Maibarok, Kabupaten Nduga, Mehrtens juga sempat disandera di sejumlah desa di Distrik Kuyagawe, Kabupaten Lanny Jaya. Kalau kemudian tempat pembebasannya di Yuguru, kata Edison, itu atas permintaan warga Kuyagawe. &rdquo;Mereka khawatir jadi sasaran operasi militer setelah Phillip dibebaskan,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014376594/kapolda-papua-ada-pihak-ketiga-di-kasus-pilot-susi-air">Kapolda Papua: Ada Pihak Ketiga di Kasus Pilot Susi Air</a> Isu Uang Tebusan Pembebasan Mehrtens terbilang mengejutkan mengingat dua pekan sebelumnya Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom melansir proposal pembebasan yang diklaim telah disetujui Egianus. Setelah pembebasan, Sebby juga menyebut bahwa Mehrtens dibebaskan karena kompensasi uang dari militer dan polisi. Uang itu, sebut dia, diserahkan Edison. &rdquo;Uang kemudian sampai ke tangan kelompok Egianus lewat &rsquo;perantaraan sistem keluarga&rsquo;. TPNPB lalu menyerahkan Phillip, kemudian Phillip diserahkan ke militer dan polisi Indonesia,&rdquo; kata Sebby seperti dikutip dari AFP. Namun, Satgas Operasi Damai Cartenz dan pemerintah Selandia Baru menampik klaim itu. Peters menyebut diplomasilah yang membuat Mehrtens bisa bebas. &rdquo;Kami tidak membayar tebusan. Kami tidak memberikan suap,&rdquo; kata Peters kepada Radio New Zealand. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014138500/tentara-kkb-segera-bebaskan-pilot-susi-air-tni-prioritaskan-keselamatan-philip-mehrtens">Tentara KKB Segera Bebaskan Pilot Susi Air, TNI Prioritaskan Keselamatan Philip Mehrtens</a> Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno juga memastikan tidak ada permintaan tebusan dari Egianus. &rdquo;Tidak ada syarat lain yang diminta juga,&rdquo; ujarnya. Mehrtens dievakuasi dalam kondisi fisik sangat sehat. Kini dia tinggal menenangkan diri. &rdquo;Kami meminta semua pihak untuk memberi Phil waktu,&rdquo; tulis keluarga sang pilot dalam pernyataan resminya. (kar/jim/jo/fia/mww/ade/idr/c19/ttg)

UNTUK kali pertama setelah hampir 600 hari, Phillip Mehrtens tidur di tempat tidur yang layak setelah dia dibebaskan dari penyanderaan.

Tuntutan Pembebasan Pilot Susi Air Jadi Aspirasi Warga yang Rawat Phillip Mehrtens

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/IMG_0555JPG-591280863.jpg" alt="Polisi mengamankan salah satu pengunjuk rasa saat saat bentrok aksi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepo" width="100%">
<figcaption>Polisi mengamankan salah satu pengunjuk rasa saat saat bentrok aksi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi kawal putusan MK mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Sebut saja Agence France-Presse (AFP), Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia. Bloomberg yang merupakan media AS turut menjabarkan polemik yang terjadi. &rsquo;&rsquo;Sekutu Jokowi Memicu Protes dengan Langkah Melemahkan Putusan MK.&rsquo;&rsquo; Begitu tulis Bloomberg. Pada pemberitaannya, Bloomberg mengungkapkan, sehari setelah MK menolak permohonan untuk mengubah usia minimum kandidat di pilkada, Baleg DPR menyetujui perubahan undang-undang yang akan melonggarkan persyaratan usia. Revisi UU yang rencananya disahkan parlemen pada Kamis (22/8) itu kemudian menimbulkan kemarahan publik. &rdquo;Sebelumnya, sudah ada kemarahan atas putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023, yang ketika itu diketuai saudara ipar presiden, yang merevisi batasan usia dan membuka jalan bagi putra sulung (Jokowi) untuk menjadi wakil presiden pada Oktober,&rsquo;&rsquo; tulis Bloomberg. AFP, kantor berita asal Prancis, juga menjabarkan dinamika protes yang berlangsung di Indonesia. Mereka menuliskan bahwa unjuk rasa di Jakarta diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa membakar ban dan menyalakan petasan sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Jokowi. &rdquo;Saya datang ke sini karena negara saya di ambang kehancuran. Para anggota parlemen ini telah menipu rakyat,&rdquo; kata Muhammad Saleh Zakaria, pengunjuk rasa berusia 64 tahun, kepada AFP. Protes juga dilaporkan terjadi di Jogjakarta, Makassar, Bandung, dan Semarang. Senada, The Straits Times menuliskan laporan-laporan ter-update terkait kondisi di tanah air. Media asal Singapura itu menjabarkan bahwa DPR RI menunda pengesahan perubahan UU Pilkada setelah protes terjadi di berbagai kota di Indonesia. &rdquo;Menyusul protes atas UU yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang tak lama lagi lengser,&rdquo; tulisnya. Sementara itu, media asal Malaysia, The Sun Malaysia, pada judul beritanya menyebut gelombang protes yang dipicu langkah parlemen menyikapi putusan pengadilan (MK). Media tersebut menjelaskan bahwa rencana parlemen untuk membatalkan putusan MK akan menghalangi calon yang kritis dan vokal terhadap pemerintah dalam perebutan kursi di pilgub DKI. &rdquo;(Kondisi itu) juga membuka jalan bagi putra bungsu (Joko) Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di Jawa pada bulan November ini,&rsquo;&rsquo; jelasnya. The Sun Malaysia juga menuliskan bahwa perkembangan politik yang dramatis selama seminggu terjadi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi itu terjadi di akhir masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. &rdquo;Dia (Presiden Jokowi) mengatakan bahwa putusan pengadilan dan musyawarah parlemen adalah bagian dari check and balances yang dilakukan pemerintah. Namun, para ahli hukum dan analis politik menggambarkan peristiwa tersebut sebagai krisis konstitusional,&rsquo;&rsquo; tulis media tersebut. (dee/c6/fal)

Aksi kawal putusan MK mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Sebut saja Agence France-Presse (AFP), Bloomberg, hingga Reuters.

AFP, Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia Sorot Gelombang Protes Revisi UU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/image-10-3359787828.png" alt="Edi Darmawan Salihin." width="100%">
<figcaption>Edi Darmawan Salihin.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ayah korban pembunuhan kopi sianida Mirna Salihin yakni Edi Darmawan Salihin, akui terikat perjanjian dengan Polisi Australia atau Australian Federal Police (AFP) terkait kasus yang melibatkan Jessica Wongso. Edi Darmawan mengatakan, dirinya terikat perjanjian ketika mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang melibatkan Mirna Salihin dan Jessica Wongsa pada 2016 silam. Bahkan baru-baru ini, Edi Darmawan kembali tampil di hadapan awak media memberikan beberapa keterangan serta permohonan maaf kepada Otto Hasibuan. Pada kesempatan itu pula, Edi Darmawan memberikan informasi terkait alasan dirinya baru menunjukkan bukti berupa video tangan Jessica Wongso memasukkan sianida ke dalam kopi Mirna. Pad 6 Oktober yang lalu di acara Youtube Karni Ilyas, Edi Darmawan juga menunjukkan video tersebut, dan memperlihatkan kepada publik, dimana ia mengklaim bahwa itu bukti valid Jessica sebagai tersangka. &ldquo;Ini dia (Jessica) masukin sesuatu ni, sianida nih. Ini kita di Polda waktu itu ramai-ramai sama Pak Tito, ada Pak Krisna,&rdquo; kata Edi sambil menunjukkan video tersebut di hadapan kamera. Lantas warganet mempertanyakan, mengapa bukti valid seperti itu baru ditunjukkan sekarang setelah 7 tahun kasus itu telah berlalu dan sudah inkrah di pengadilan. Di hadapan media yang kemudian diunggah ulang melalui Tiktok @leonsinaga pada Minggu (12/11), Edi Darmawan memberi klarifikasi, bahwa dirinya terikat perjanjian dengan polisi Australia sehingga ia tidak bisa menunjukkan video itu di pengadilan. &ldquo;Itu sebetulnya bukan barang saya, atau ngumpetin data dari digital forensik. Itu untuk dua keperluan, satu AFP (Australian Federal Police), dua, kejaksaan waktu P21. Pak Krisna Mukti sampai bawa itu cuman ditunjukin aja jangan dipake,&rdquo; tutur Edi Darmawan. &ldquo;Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP, berbahaya sekali, karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu Perwira, nggak usah saya sebut namanya, perwira datang waktu itu 5 orang 4 orang investigasi dan kita dapat beberapa hal dan 2 kita skip,&rdquo; lanjutnya. Ia mengaku, jika membuka semua data yang ditemukan, maka kemungkinan besar Jessica Wongso akan dihukum mati. &ldquo;AFP bilang, 'saya nggak akan kasih apa-apa kalau Lu hukum mati klien ini (Jessica), karena dia sudah mau jadi warga negara (Australia)'," kata Edi memperagakan&nbsp;perkataan Polisi Asutralia. Kemudian ia juga mengaku baru menunjukkan video tersebut karena kasus Jessica Wongso sudah inkrah di pengadilan, sehingga tidak akan mempengaruhi lagi jalannya putusan. &ldquo;Kemudian, AFP ngeliat itu (video) terkaget-kaget, &lsquo;wah Lu jangan keluarin nih, kalau klien gue Lu bunuh/dihukum mati, ini jadi masalah nih buat kita, akhirnya kita skip,&rdquo; kata Edi. Akhirnya, surat perjanjian ditandatangani untuk tidak mengeluarkan video tersebut di dalam persidangan pada tahun 2016 silam, atas permintaan AFP. Menurut Edi, Mirna yang sebentar lagi akan berubah kewarganegaraan menjadi orang Australia tidak bisa dihukum mati. Pasalnya hukum di Australia tidak membenarkan adanya hukuman mati. &ldquo;Ausi itu benar-benar melarang warga negaranya hukuman mati. Jadi mereka benar-benar menjalankan itu, sampai kita waktu itu Perwiranya diancam. &lsquo;(Jessica) kalau sampai dihukum mati gara-gara Lu punya bukti-bukti, gue tuntut Lu,&rsquo; jadi kasarnya gitulah,&rdquo; kata Edi sambil mempraktekkan perkataan polisi Australia.***

Edi Darmawan Salihin, akui terikat perjanjian dengan Polisi Australia atau Australian Federal Police (AFP).

Soal Kasus Jessica Wongso, Edi Darmawan Salihin Akui Terikat Perjanjian dengan Polisi Australia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tni-diajak-duterte-perang-di-marawi-anak-buah-megawati-bilang-gini_m_141873.jpeg" alt="Kombatan Marawi hingga saat ini masih terus melakukan jontak senjata melawan AFP" width="100%">
<figcaption>Kombatan Marawi hingga saat ini masih terus melakukan jontak senjata melawan AFP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keinginan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk melibatkan TNI guna&nbsp; memerangi pendukung Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Marawi menuai tanggapan dari Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.  Menurut Politikus PDIP itu, pemerintah agar tak bersikap reaktif dengan keinginan Duterte untuk ikut membantu militer Filipina, AFP (Armed Forces of The Philippines) berperang melawan pendukung ISIS di negaranya.  Pasalnya, lanjut TB Hasanuddin undang-undang di negeri ini belum memungkinkan pemerintah mengirim TNI untuk ikut operasi militer negara lain.  &ldquo;Kalaupun pemerintah mengirim TNI untuk ikut menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, maka ada hal yang mesti diperhatikan,&rdquo; ujarnya, Senin (3/7).&nbsp;  Hal yang harus diperhatikan itu antara lain pengiriman satgas TNI untuk operasi perdamaian harus berada di bawah bendera PBB, mendapatkan persetujuan DPR RI, serta memperhatikan pertimbangan institusi lainnya yang terkait.  Selain itu, bila mengacu pada tiga produk undang-undang yang ada, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur.&nbsp;  &ldquo;TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB,&rdquo; tegasnya.  Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan, Indonesia dan Filipina memang tergabung dalam ASEAN. Namun, sambungnya, ASEAN bukanlah pakta pertahanan bersama.  Meski demikian Indonesia masih bisa membantu Filipina yang sedang memerangi simpatisan ISIS.&nbsp;  &ldquo;Bisa saja berupa bantuan logistik, pelatihan militer, alat kesehatan, atau data intelijen lainnya yang diperlukan AFP,&rdquo; tegasnya.  Selain itu, Filipina juga punya undang-undang sendiri yang mengatur pelibatan militer asing.&nbsp;  &ldquo;Merujuk pada undang-undang di sana maka operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen Filipina,&rdquo; pungkas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Kang TB itu. (ara/dms/JPG)

TNI Diajak Duterte Perang di Marawi, Anak Buah Megawati Bilang Gini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/demi-idul-fitri-baku-tembak-di-marawi-berhenti_m_140367.jpeg" alt="kelompok militan Maute sepakat menghentikan serangan demi idul fitri" width="100%">
<figcaption>kelompok militan Maute sepakat menghentikan serangan demi idul fitri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Militan Maute dan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) pada hari Idulfitri kemarin (25/6) sepakat berhenti saling serang tepat pukul 06.00 waktu setempat.  Namun, selepas pukul 14.00 waktu setempat, baku tembak kembali pecah di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina.  Selama rehat tempur, AFP menjalankan misi kemanusiaan. Yakni, mengirimkan suplai logistik bagi para serdadu yang sudah sekitar lima pekan terlibat pertempuran sengit dengan militan.  &rdquo;Angkatan Laut (AL) mengirimkan kapal berisi logistik ke Kota Cotabato di sebelah selatan Marawi. Kapal itu juga berfungsi sebagai rumah sakit darurat bagi tentara-tentara yang terluka,&rdquo; kata Ernesto Abella, jubir pemerintah.  Ketika AFP memanjakan para personelnya dengan pasokan logistik dan perawatan medis, warga sipil Marawi juga merayakan Idul Fitri dengan meninggalkan kota yang porak poranda itu.  &rdquo;Seharusnya, ini menjadi hari kemenangan, hari yang penuh kebahagiaan. Keluarga-keluarga muslim seharusnya merayakannya bersama-sama. Tidak tercerai-berai seperti ini,&rdquo; kata Imam Aleem Ansari Abdul Malik.  Kemarin, Malik memimpin Salat Ied di salah satu masjid di Marawi. Ibadah pagi hari yang menandai berakhirnya bulan puasa itu berlangsung di bawah penjagaan ketat pasukan keamanan.  Sejauh ini, pertempuran yang dipicu perburuan Isnilon Hapilon dan Abu Sayyaf, sudah merenggut 26 nyawa warga sipil. Juga, 69 serdadu dan lebih dari 250 militan.  Di antara sekitar 246.000 penduduk Marawi yang kini tinggal di penampungan itu terdapat nama Majul Usman Gandamrahe. Dia adalah wali kota Marawi.  &rdquo;Ini akan menjadi Idul Fitri yang paling tak terlupakan. Sebab, kami terpaksa merayakannya jauh dari rumah,&rdquo; ucapnya.  Dia berharap, pertempuran segera berakhir agar pemerintah bisa memulihkan kondisi Marawi seperti sedia kala.  Kemarin, menjelang berakhirnya gencatan senjata, delapan pemuka agama Islam datang ke Marawi. Mereka menemui Abdullah Maute, salah satu pemimpin militan yang berafiliasi dengan ISIS tersebut.  &rdquo;Kami berupaya memperpanjang gencatan senjata. Atau, mencanangkannya lagi dalam waktu dekat,&rdquo; kata Dickson Hermoso, pensiunan jenderal AFP yang terlibat dalam dialog tersebut.  Tidak jelas apa yang Abdullah dan delapan ulama itu bicarakan.&nbsp;  Namun, pemerintah berharap, Maute bersedia memberikan kesempatan kepada AFP untuk mengevakuasi warga yang terjebak pertempuran dan tidak bisa melarikan diri tanpa bantuan pasukan bersenjata.   Saat ini, jumlah mereka yang terpaksa bertahan di tengah desing peluru berkisar 500 orang. (AFP/Reuters/hep/dms/JPG)

Demi Idul Fitri, Baku Tembak di Marawi Berhenti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#afp