<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/bioethanol-2671584604.jpg" alt="Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain untuk produksi BBN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain untuk produksi BBN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar pertanian menyatakan guna terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu namun harus juga memanfaatkan sumber tanaman lain. Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol, selain itu pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN dan industri pangan. "Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya," ujarnya, dikutip Kamis (17/10). Menurut dia pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan,serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun demikian, lanjutnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab, jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas. Selain itu, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik. &rdquo;Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan," katanya. Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, menurut Khudori sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain. "Oleh karena itu pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN," ujarnya. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, lanjutnya, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana. &rdquo;Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali," ujar Khudori. Kondisi demikian, tambahnya, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula, padahal ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. &rdquo;Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,&rdquo; katanya

"Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya," ujarnya.

Pakar Sebut Bioethanol Bisa Dikembangkan dari Sumber Selain Tebu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/IMG-20240212-WA0002-1301369139.jpg" alt="Harga beras di Purworejo mengalami kenaikan dua kali dalam seminggu. / sumber : Radar Purworejo" width="100%">
<figcaption>Harga beras di Purworejo mengalami kenaikan dua kali dalam seminggu. / sumber : Radar Purworejo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat pertanian yang juga pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai sebaiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dihapuskan saja. Adapun gantinya, pemerintah bisa menetapkan harga langit-langit atau ceiling price. Hal ini disampaikan guna merespons persoalan HET yang membuat para produsen beras ritel modern beralih mengucurkan pasokannya ke pasar tradisional karena dinilai lebih menguntungkan. "Sejak diberlakukan September 2017, saya tak setuju dengan HET beras. Makanya, sebaiknya dihapuskan," kata Khudori kepada JawaPos.com, ditulis Selasa (13/2). Di sisi lain, dia juga menilai dilematis terkait keputusan pemerintah yang enggan mengubah HET dalam waktu dekat. Adapun perubahan HET baru akan dilakukan pada saat panen raya beras, yakni Maret mendatang. Pasalnya, Khudori menilai jika HET diubah saat ini akan membuat harga beras makin meroket tinggi. Bahkan, hal tersebut akan membuat Pemerintah semakin repot jika tidak bisa mengintervensi dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki. "Kalau diubah saat ini, harga akan melejit. Jika naik tinggi dan pemerintah tak bisa mengintervensi dg stok yg ada, bisa berabe," jelas Khudori. "Dilematis memang. HET perlu penyesuaian agar pedagang dan penggilingan bisa jualan di modern market dan tak merugi. Tapi, kalau HET disesuaikan saat ini harga berpotensi melejit tinggi," imbuhnya. Lebih lanjut, Khudori menyarankan kepada pemerintah untuk mengganti HET dengan harga langit-langit seperti di masa orde baru. Menurutnya, dengan harga tersebut, HET ala orde baru bisa tidak mengikat publik. Sedangkan saat ini, kata dia, HET cenderung mengikat publik padahal jika pada masa Orde Baru harga tersebut hanya mengikat pemerintah. "Karena hanya mengikat pemerintah, harga langit-langit tak pernah diumumkan ke publik. Cukup pemerintah yang tahu dan masuk kantong. Jika harga di pasar melebihi harga langit-langit, pemerintah bisa intervensi lewat BULOG," tandasnya. Sebelumnya, meski ada permintaan relaksasi HET dari produsen beras ritel modern, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food memastikan bahwa HET beras premium tidak akan diubah dalam waktu dekat. Rencananya, HET beras premium baru akan didiskusikan ulang pada saat RI memasuki panen raya, yakni Maret mendatang. "Setelah panen raya kita duduk lagi. Kenapa? karena kalau sekarang (HET diubah) enggak tepat. Apa-apa yang diambil keputusannya dalam kondisi tidak seimbang, karena (stok beras) ini banyak impornya sekarang," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Kantor Food Station PT Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, kemarin. Dia juga menjelaskan, alasan HET beras premium tidak bisa diubah dalam waktu-waktu. Menurutnya, permasalahan yang dialami saat ini bukan perihal market price atau harga di konsumen, tetapi ada di production cost atau biaya produksi. Sehingga, kata Arief, di tengah permasalahan itu HET yang diubah tidak akan menjadi solusi. Justru jika hal itu dilakukan, bahal berdampak ke persoalan lainnya. "Sekarang masalahnya HET itu dari production cost, bukan dari market price. Kalau sekarang saya tanya, fokusnya di HET-nya atau di produksinya? Kalau produksinya, harus kita benerin jangan HET-nya yang diubah, karena impact-nya nanti kemana-mana," jelas Arief.

"Sejak diberlakukan September 2017, saya tak setuju dengan HET beras. Makanya, sebaiknya dihapuskan," kata Khudori.

Pengamat: HET Beras Sebaiknya Dihapuskan, Diganti dengan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pupuk-ISTIMEWA.jpeg" alt="Ilustrasi stok pupuk bersubsidi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok pupuk bersubsidi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah mempercepat implementasi reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Integrasi data lahan baku sawah (LBS) dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu dalam implementasi kebijakan BLP ini. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori melihat, Sensus Pertanian 2023 (ST2023) menyediakan identitas unit usaha pertanian lengkap dengan lokasi secara spasial. Di samping itu, data ST2023 juga menunjukkan lokasi lahan pertanian dan volume usaha tani. Khudori menyebut, informasi geospasial memungkinkan penyajian data by name by address untuk menyediakan data yang akurat. Data geospasial ini, menurutnya, bisa diintegrasikan dengan data peta status hara lahan dan rekomendasi pemupukan. "Ini bisa jadi solusi berbagai masalah tidak akuratnya penyaluran subsidi pupuk dan penggunaan pupuk berlebih," kata Khudori dalam sesi diskusi kegiatan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin lalu. ST2023, jelas Khudori, menyediakan identitas unit usaha pertanian dilengkapi lokasi secara spasial, baik lokasi lahan maupun volume usaha tani. Juga, lahan beririgasi. Di sisi lain, Kementan memiliki database kelompok tani di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhan). Akan tetapi, database ini belum dilengkapi data spasial. "Dengan adanya data-data dari Sensus Pertanian 2023 ini, selain kita bisa update lahan baku sawah, kita juga bisa gunakan untuk membuat kebijakan bagaimana melindungi lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi," lanjutnya. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan baku sawah (LBS) pada 2019 mencapai 7,46 juta hektare (Ha). Namun, dari luasan tersebut, sekitar 300 ribu Ha diantaranya dikonversi. Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR/BPN belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi. Oleh karenanya, lanjut Khudori, integrasi data antar kementerian/lembaga penting dilakukan guna memastikan pemerintah mampu membuat kebijakan yang melindungi LBS. "Problemnya adalah kalau kita ikuti aturan yang ada, termasuk Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, itu memberikan keleluasaan yang sangat besar, karpet merah kepada investor, atau pelaku usaha untuk melakukan konversi," kata Khudori. Dalam kesempatan sama, Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menuturkan, reformasi subsidi pupuk dilakukan dengan mengubah subsidi produksi pupuk atau subsidi barang (subsidi harga gas ke industri pupuk) menjadi BLP. Ini akan diimplementasikan pada 2024. "Ketika nanti bantuan langsung ke petani, BLP ini basisnya itu (LBS). Tentu KTP, tapi apa betul luasannya segitu (dilihat dari LBS)," jelas Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi ini. Skema BLP, tutur Bustanul, tentu bukan dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan. Tapi, untuk menyeimbangkan antara ketersediaan anggaran, ketepatan sasaran, dan visi produktivitas. "Idealnya, BLP diberikan kepada petani kecil dengan impact factor tinggi," imbuh Guru Besar UNILA ini. BLP bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanamannya. Dari sisi supply, skema ini menyempurnakan sistem manajemen produksi, rantai nilai dan sistem distribusi pupuk dalam menjamin governansi internal dan eksternal. Sedangkan dari sisi demand, skema ini sebagai antisipasi adanya peningkatan permintaan pupuk nonsubsidi untuk perkebunan dan tujuan pembangunan berkelanjutan masa depan. "BLP akan menggunakan harga pupuk tunggal. Saat ini sedang dirumuskan apakah harga tingkat kios, tingkat provinsi, regional, atau tingkat nasional," kata alumnus IPB ini. Bustanul mengkaji, ada beberapa kriteria petani yang berhak menerima BLP. Pertama, petani yang menguasai lahan 0,5 Ha. Kedua, petani yang penghasilan rumah tangganya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, petani yang memiliki pendapatan Rp 11,8 juta per tahun (mengacu pada klasifikasi kemiskinan ekstrem Bank Dunia). Keempat, petani yang berada di bawah garis kemiskinan nasional karena titik potong atau mereka yang berpenghasilan Rp 18,8 juta per tahun. Menurut Bustanul, akurasi data penerima BLP bisa dilakukan dengan menggunakan hasil PMT (proxy mean test) dan Forum Konsultasi Publik RegSosek, dan disempurnakan dengan geotagging ST2023.

Menurut Khudori, hal ini terjadi lantaran antara Kementan dan ATR belum satu suara soal beberapa wilayah yang masuk kategori bisa dikonversi

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kekeringan-Sawah-Petani-Merugi_Hendinovian-Radar-Bogor_Radar-Bogor.jpg" alt="Ilustrasi: Petani berdiri ditengah sawahnya yang mengalami kekeringan dan dipastikan gagal panen.(Foto: Hendinovian/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petani berdiri ditengah sawahnya yang mengalami kekeringan dan dipastikan gagal panen.(Foto: Hendinovian/Radar Bogor)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan potensi kelangkaan dan darurat pangan di tengah pandemi virus Korona (Covid-19). Sebab, kebijakan penguncian (lockdown) di sejumlah negara membuat distribusi pangan internasional terganggu.  Selain terkait pandemi, ancaman krisis pangan itu juga muncul dari faktor internal, seperti alih fungsi lahan. Hal inilah yang juga dicermati oleh pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori.  Menurut Khudori, alih fungsi lahan berpengaruh terhadap krisis pangan. Tapi sebenarnya konversi lahan ini bukan hal baru.  "Itu sudah puluhan tahun berjalan, walaupun kita sudah punya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang semangat utamanya adalah melarang konversi," kata Khudori dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (4/5).  Menurut Khudori, adanya regulasi tersebut belum menghentikan laju alih fungsi lahan karena dukungan dari daerah belum maksimal. Idealnya, regulasi ini diterapkan dari tingkat bawah hingga nasional. Meskipun pada faktanya konversi masih terus berlanjut karena memang regulasi di level bawah itu belum sepenuhnya didukung oleh Pemda, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.  "Karena untuk membatasi atau melarang konversi itu harus ditetapkan dulu (regulasi) dari bawah itu, jadi dari bawah ke atas. Nah, itu belum sepenuhnya berjalan," ungkap pengamat pertanian ini.  Terkait potensi krisis pangan di kemudian hari, menurut Khudori, hal itu lebih banyak terjadi karena persoalan rantai pasokan pangan, bukan semata karena faktor produksi.  Pasalnya, sebagian negara masih bergantung pada impor pangan, termasuk Indonesia. Padahal kondisi pandemi membuat pergerakan barang dan manusia terhambat. Untuk itu, Khudori mengusulkan agar pemerintah Indonesia lebih baik mengurangi impor dan memberdayakan secara maksimal potensi pertanian yang ada di dalam negeri.  "Saya kira saat ini kita harus manfaatkan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, seperti SDM, potensi pangan, dan lain sebagainya. Semua kita optimalkan untuk menjawab ancaman kriris yang ada di depan mata," tuturnya.  Sudah saatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dan memastikan rantai pasokan pangan dalam negeri tidak terganggu.  "Itu kebutuhan jangka pendek yang saat ini kita butuhkan," pungkasnya.

AEPI Ingatkan Presiden Soal Krisis Pangan di Saat Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9747_27316_industri-pabrik.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyatakan paket kebijakan &nbsp;ekonomi jilid VI beda tipis (beti) dengan menjual potensi domestik kepada asing.&nbsp; Sebab akses asing untuk penguasaan sumber daya semakin terbuka terutama di kawasan ekonomi khusus (KEK).&lrm; &quot;Pemberian insentif KEK akan semakin mempermudah asing menguasai tanah skala luas dalam satu kawasan,&rdquo; tuding Ketua AEPI Salamudin Daeng di Jakarta&nbsp;&lrm;Sabtu (7/11).&lrm; Kata Daeng, paket ini memudahkan asing mengeruk kekayaan alam, impor murah dan upah murah &ldquo;Memperkuat sistem buruh kontrak, dan mempermudah transfer serta repatriasi aset ke luar negeri.&rdquo; &lrm;Dilanjutkannya, impor bahan baku obat &nbsp;yang masuk dalam salah satu poin paket kebijakan ekonomi keenam juga merupakan tindakan menggila dimana bahan baku obat 95 % adalah impor &quot;Secara tidak langsung pedagang obat dan dokter menjadi agen asing,&quot; sindir Salamudin, Untuk itu, &lrm;Salamudin meminta pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan tersebut karena sangat berpotensi mematikan industri farmasi dalam negeri.&nbsp; &quot;Jadi perlu diselidiki adanya hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan mafia obat,&quot; tukasnya. Terakhir, &lrm;pemberian hak pengelolaan dan penguasaan swasta terhadap sumber daya air. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal privatisasi air sudah sangat jelas bahhwa hal itu tidak dibenarkan. Liberalisasi dan privatisasi diputuskan telah menyalahi konstitusi.&lrm; &quot;Putusan ini merupakan hasil gugatan PP muhammadiyah beberapa waktu lalu. Jokowi sebagai presiden tidak menghormati putusan MK,&quot; tandas dia (hyt/JPG)

Isi Paket VI, Membuat Asing Kaya Raya

aepi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aepi

Berita Terkini

Pakar Sebut Bioethanol Bisa Dikembangkan dari Sumber Selain Tebu

Pengamat: HET Beras Sebaiknya Dihapuskan, Diganti dengan Ini

Tahun Depan Subsidi Pupuk Diberikan Langsung ke Petani dalam Bentuk BLP, Data K/L ini Harus Klop

AEPI Ingatkan Presiden Soal Krisis Pangan di Saat Pandemi Covid-19

Isi Paket VI, Membuat Asing Kaya Raya

Download Aplikasi JawaPos.com