<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Rian-Ernest-3475166604.jpg" alt="Rian Ernest (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Rian Ernest (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) Rian Ernest mengatakan, Indonesia berkesempatan menjadi pemain besar di kendaraan listrik (electric&nbsp;vehicle/EV) jika menjadikan sepeda motor listrik sebagai&nbsp;low hanging fruit&nbsp;(peluang bisnis yang mudah dijangkau dan dapat diambil dengan cepat). "Sebenarnya AEML itu mendorong roda duanya sebenarnya sih. Jadi, kalau bicara kesempatan Indonesia menjadi&nbsp;player&nbsp;(pemain) di kendaraan listrik, mungkin&nbsp;low&nbsp;hanging fruit-nya di roda dua," katanya dalam AEML Knowledge Exchange Forum, dikutip Sabtu (24/8). Menurut dia, terdapat 120 juta motor yang menggunakan bensin di Indonesia, sementara pengguna motor listrik baru sekitar 100 ribu atau 0,1 persen dari seluruh total jenis motor. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan merakit motor listrik sebagai upaya mengawal ekosistem kendaraan listrik. "Kita sudah sekian tahun kok, puluhan tahun merakit sepeda motor di Indonesia,&nbsp;masa&rsquo;&nbsp;sih kita&nbsp;gak&nbsp;bisa buat gitu (motor listrik). Makanya kan (jenis-jenis motor dalam negeri seperti) Gesits lahir, Alva lahir, Electrum lahir. Nah, tugas kami di AEML adalah mengawal ekosistem ini supaya terus bisa bertahan," kata Rian. Dia menganggap bahwa upaya mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air merupakan &ldquo;permainan jangka panjang&rdquo;. Karena itu, dibutuhkan kontribusi besar dari pemerintah untuk memudahkan para pemangku kepentingan di industri tersebut, seperti pemberian insentif dan sebagainya. "Kontribusi pemerintah, insentif dari pemerintah, itu terus kita galakkan. Dan kita diskusi sama-sama dengan pemerintah, karena&nbsp;lesson&nbsp;learned&nbsp;dari China yang sukses memang harus perlu ada banyak dukungan dan&nbsp;support&nbsp;dari pemerintah di tengah berbagai pekerjaan rumah pemerintah yang fiskalnya banyak," katanya. Pihaknya optimistik perkembangan industri lokal kendaraan listrik akan semakin besar, terutama industri roda dua. AEML sendiri disebut memiliki anggota industri lokal motor listrik, misalnya Electrum, Alva, Viar, hingga Volta. "Itu industri lokal yang sebenarnya terus&nbsp;fight&nbsp;di industri yang sebenarnya masih&nbsp;infant&nbsp;ini. Makanya, kami AEML ini adalah lembaga advokasi yang memperjuangkan kepentingan anggota kami. Kami berdiskusi, berdialog, dan kami sadar rekan-rekan&nbsp;stakeholder&nbsp;dari sisi pemerintah juga senang kok kalau dapat teman diskusi," ujar Rian.

Sekretaris Jenderal AEML Rian Ernest mengatakan, Indonesia berkesempatan menjadi pemain besar di kendaraan listrik.

Potensi Pasar di Indonesia Masih Sangat Besar, AEML Sebut Baru 0,1 Persen yang Gunakan Motor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/SPKLU-untuk-Mobil-Listrik-di-5-Rest-Area-Tol-Trans-Jawa-Dery-Ridwansah-9-3329736413.jpg" alt="SPKLU pada Rest Area KM 207 A Ruas jalur utama mudik. total ada empat SPKLU yang terdapat di rest area yang dikelola oleh PT JMRB, yakni di Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci, Rest Area KM 379 A Ruas Batang-Semarang, serta Rest Area KM 519 A dan KM 519 B R" width="100%">
<figcaption>SPKLU pada Rest Area KM 207 A Ruas jalur utama mudik. total ada empat SPKLU yang terdapat di rest area yang dikelola oleh PT JMRB, yakni di Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci, Rest Area KM 379 A Ruas Batang-Semarang, serta Rest Area KM 519 A dan KM 519 B R</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bila melihat data SRUT Kementerian Perhubungan, kendaraan listrik roda empat bertumbuh 43%, sedangkan kendaraan listrik roda dua bertumbuh 262% dalam kurun waktu yang sama. Perang harga antara mobil listrik Tiongkok dan Korea menghadirkan semakin banyak pilihan bagi konsumen, sesuai kebutuhan dan budget. Bahkan industri motor listrik lokal juga semakin berkembang. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 yang memberikan pelebaran batas daya. Hal ini menjadikan pelaku usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dikenakan tarif curah tegangan rendah. Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral, melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Dengan demikian, penerapan tarif curah tegangan rendah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor ini. Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), sebagai representasi para pelaku usaha di sektor kendaraan listrik yang juga terlibat secara aktif memberikan masukan ke dalam penyusunan kebijakan ini mengapresiasi Permen ESDM. Rian Ernest, selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) mengungkapkan bahwa sejak November 2023, AEML terlibat aktif dalam berbagai rangkaian diskusi dengan pembuat kebijakan dan sesi konsultasi publik di Maret 2024 terkait kebijakan untuk tarif beli listrik yang lebih kompetitif bagi pelaku usaha SPKLU dan SPBKLU. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam upaya mendorong pertumbuhan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. "Kami berharap insentif tarif curah tegangan rendah ini dapat membuat para pelaku usaha semakin agresif dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU," ujarnya. "Berdasarkan diskusi dengan anggota AEML, kami optimis pelaku usaha penukaran baterai (swap battery) akan menambah sampai 50% dari jumlah kabinet baterai tukarnya, dengan adanya aturan baru ini," tambahnya. Sebelumnya, akses terhadap tarif listrik curah hanya terbatas pada instalasi infrastruktur kendaraan listrik berskala besar dengan daya di atas 200 kVA. Namun, dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 7 Tahun 2024, cakupan penerima manfaat tarif curah telah diperluas. Kini pelaku usaha Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), yang sebagian beroperasi pada tegangan rendah, dapat menikmati tarif listrik yang lebih kompetitif. Selain mengapresiasi KESDM, AEML juga mengapresiasi program insentif PLN berupa diskon 50% (maksimal Rp175 juta) untuk biaya pasang baru atau tambah daya bagi penyedia infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2025 dan ditujukan khusus bagi badan usaha, pemilik instalasi angkutan umum, serta mitra SPKLU dan SPBKLU.

Kami berharap insentif tarif curah tegangan rendah ini dapat membuat para pelaku usaha semakin agresif dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU

Rian Ernest: Insentif Tarif Curah Tegangan Rendah Bisa Memperbanyak SPKLU dan SPBKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230312-WA0016.jpg" alt="Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat yang ingin membeli motor listrik bisa langsung melakukan pembelian lewat fitur marketplace yang tersedia di aplikasi PLN Mobile. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Seperti diberitakan sebelumnya dalam memajukan industri kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, telah terbentuk Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). Ini merupakan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dannif Danusaputro, memperkenalkan AEML akan berperan dalam memberikan suara yang mewakili kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam industri ini. Termasuk produsen baterai, produsen kendaraan roda empat dan roda dua, serta mitra lainnya, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan membina kemitraan dengan pihak-pihak lain. &ldquo;Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik. Indonesia memiliki potensi yang besar, baik dari sisi sumber daya di sektor hulu maupun volume pasar. Ini harus kita manfaatkan dalam rangka menekan emisi karbon serta hilirisasi sumber daya alam untuk kemajuan Indonesia,&rdquo; ungkap Dannif di Jakarta [24/7]. AEML memandang kendaraan berbasis listrik sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi polusi udara dan menggantikan kendaraan bermesin pembakaran internal yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan kendaraan listrik, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain manfaat lingkungan yang signifikan, transisi ke kendaraan berbasis listrik juga dapat membawa manfaat ekonomi yang substansial. Dengan meningkatnya produksi dan adopsi kendaraan listrik, akan tercipta lapangan kerja baru dalam industri manufaktur dan pengembangan baterai, serta peluang bisnis yang luas untuk perusahaan-perusahaan dalam ekosistem kendaraan listrik. AEML juga bertujuan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung transisi ke kendaraan berbasis listrik. Selain itu juga siap menyampaikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk membentuk regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. AEML melihat penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak (BBM) sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut untuk keperluan yang lebih mendesak dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain bahwa ekosistem kendaraan listrik yang merupakan bagian dari transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan berimbang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. "Kami siap menjadi mitra pemerintah dan melakukan pendalaman bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi isu sensitif ini," ujar Dannif. Transisi ke kendaraan berbasis listrik merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan bersama dalam mengurangi polusi udara, melindungi lingkungan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

AEML akan berperan dalam memberikan suara yang mewakili kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam industri ini kepada Pemerintah.

AEML Bekerja Sama dengan pemerintah Buat Kebijakan Dukung Transisi ke Kendaraan Listrik

AEML

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AEML

Berita Terkini

Potensi Pasar di Indonesia Masih Sangat Besar, AEML Sebut Baru 0,1 Persen yang Gunakan Motor Listrik

Rian Ernest: Insentif Tarif Curah Tegangan Rendah Bisa Memperbanyak SPKLU dan SPBKLU

AEML Bekerja Sama dengan pemerintah Buat Kebijakan Dukung Transisi ke Kendaraan Listrik

Download Aplikasi JawaPos.com