<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima aduan masyarakat (dumas) terkait dugaan gratifikasi kasus tenaga kerja asal Singapura berinisial TCL. Laporan tersebut kini sedang ditelaah olej KPK guna ditentukan kelanjutannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita akan cek lagi nanti sejauh mana perkembangannya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi belum bisa merinci lebih jauh penanganan kasus ini. Pembaharuan informasi terkait penanganan kasus akan disampaikan kepada pelapor dalam waktu dekat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, sesuai SOP yang diterapkan KPK, dumas akan direspon oleh KPK dalam rentang 5 hari kerja. Atau, pelapor bisa menanyakan langsung kepada pihak KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu, Budi menyatakan, KPK tidak bisa membuka identitas pelapor. Informasi tersebut bersifat rahasia, hanya untuk konsumsi internal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan tersebut disampaikan oleh siapa itu juga kami tidak bisa mengkonfirmasi, termasuk substansinya. Karena memang setiap proses dalam tahapan pengaduan masyarakat semuanya informasi tertutup,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/017216785/kejati-sumsel-tangkap-anggota-dprd-muara-enim-dan-anaknya-dalam-ott-dugaan-gratifikasi-proyek-irigasi">Kejati Sumsel Tangkap Anggota DPRD Muara Enim dan Anaknya dalam OTT Dugaan Gratifikasi Proyek Irigasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK hanya memastikan setiap dumas yang diterima akan diproses secara profesional. Progres penyelidikan juga akan disampaikan kepada pihak pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Untuk menjaga akuntabilitas kinerja KPK, maka atas tindak lanjut laporan masyarakat, kami pasti sampaikan progresnya. Tapi hanya kepada pihak pelapor,&rdquo; jelas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga bagaimana nanti tahapan telaahnya, verifikasi, analisisnya, dan juga tindak lanjutnya hanya bisa kami sampaikan kepada pihak pelapor,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) Dendi Budiman selaku pelapor mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan menerima laporan hasil telaah KPK. Namun, waktu pastinya belum diketahui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dapat informasi dari KPK akan mendapat informasi hasil telaah internal atas kasus ini dalam waktu dekat," kata Dendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal&nbsp;Imigrasi&nbsp;Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar&nbsp;izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK telah menerima aduan masyarakat (dumas) terkait dugaan gratifikasi kasus tenaga kerja asal Singapura berinisial TCL. 

Soal Kelanjutan Dugaan Perkara Gratifikasi yang Libatkan WN Singapura, Begini Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/3H6A4843JPG-4225894714.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aduan masyarakat (dumas) terkait dugaan gratifikasi yang menyebabkan penyalahgunaan izin tinggal warga negara Singapura berinisial TCL. Dumas ini akan ditelaah lebih lanjut sesuai aturan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terkait dengan laporan aduan masyarakat itu merupakan informasi dalam klasifikasi tertutup atau dirahasiakan. Sehingga memang dalam mekanismenya KPK tidak bisa menyampaikan konfirmasi apakah KPK menerima laporan aduan masyarakat tersebut atau tidak,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menyatakan, KPK tidak bisa membuka identitas pelapor. Informasi tersebut bersifat rahasia, hanya untuk konsumsi internal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan tersebut disampaikan oleh siapa itu juga kami tidak bisa mengkonfirmasi, termasuk substansinya. Karena memang setiap proses dalam tahapan pengaduan masyarakat semuanya informasi tertutup,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/017191191/gelorakan-desentralisasi-politik-partai-gema-bangsa-ingin-daerah-tak-hanya-jadi-perpanjangan-pusat">Gelorakan Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Ingin Daerah Tak Hanya jadi Perpanjangan Pusat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK hanya memastikan setiap dumas yang diterima akan diproses secara profesional. Progres penyelidikan juga akan disampaikan kepada pihak pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk menjaga akuntabilitas kinerja KPK, maka atas tindak lanjut laporan masyarakat, kami pasti sampaikan progresnya. Tapi hanya kepada pihak pelapor,&rdquo; jelas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga bagaimana nanti tahapan telaahnya, verifikasi, analisisnya, dan juga tindak lanjutnya hanya bisa kami sampaikan kepada pihak pelapor,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai jnformasi, dumas kasus ini sendiri datang dari Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK). Mereka menduga adanya dugaan suap sehingga membuat TCL bisa menyalahgunakan izin tinggal selama 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal&nbsp;Imigrasi&nbsp;Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar&nbsp;izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</div>

KPK tidak bisa membuka identitas pelapor. Informasi tersebut bersifat rahasia, hanya untuk konsumsi internal.

KPK Dalami Aduan Masyarakat Soal Dugaan Gratifikasi yang Libatkan WN Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/6-Februari-2024-Ombudsman-Banten-3101499026.jpeg" alt="Ombudsman Banten di bawah kepemimpinan Fadli Apriadi secara aktif mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam Pemilu 2024 (radarbanten.co.id)" width="100%">
<figcaption>Ombudsman Banten di bawah kepemimpinan Fadli Apriadi secara aktif mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam Pemilu 2024 (radarbanten.co.id)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Itu terbukti dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) di bidang tersebut. Tercatat, kerugian masyarakat selama Januari&ndash;5 Juni 2024 mencapai Rp 68,7 miliar.</p> <p>Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasar nilai kerugian materiil pada setiap laporan. Khususnya, laporan yang telah ditutup dan memperoleh penyelesaian permasalahan.</p> <p>&rdquo;Setiap ada yang melaporkan, kami selalu tanya nilai kerugiannya,&rdquo; kata Yeka di Jakarta kemarin (18/6).</p> <p>Dari situ, realisasi penyelamatan kerugian dihitung berdasar aduan yang terselesaikan. Yeka mengklaim sejak 2021 hingga Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor perekonomian mencapai Rp 485,4 miliar.</p> <p>Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19 persen dari total potensi penyelamatan. Aduan paling banyak yang diterima ORI terkait bidang perekonomian selama tiga tahun ini adalah pelayanan perbankan, asuransi, dan jaminan dengan 124 aduan.</p> <p>Disusul sektor perdagangan, industri, dan logistik dengan 75 aduan. Untuk sektor pertanian dan pangan tercatat 19 aduan. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 aduan serta perpajakan, kepabeanan, dan percukaian dengan 8 aduan.</p> <p>Adapun untuk instansi yang paling banyak melaporkan ke ORI ada lima. Yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, serta PT Perikanan Indonesia. &rdquo;Untuk lembaga yang mendapatkan pengaduan itu, ORI telah memberikan tindakan korektif lewat laporan hasil pemeriksaan (LHP),&rdquo; katanya. <strong>(elo/c7/ttg)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>RAGAM ADUAN SEKTOR PEREKONOMIAN</strong></p> <p><em>Yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman 2021&ndash;Juni 2024</em></p> <ol> <li>Sektor perbankan, asuransi, dan jaminan (124 aduan)</li> <li>Sektor perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan)</li> <li>Bidang pertanian dan pangan (19 aduan)</li> <li>Sektor pengadaan barang dan jasa (16 aduan)</li> <li class="class-paragraph">Sektor perpajakan, kepabeanan, dan percukaian (8 aduan)</li> </ol> <p><strong>Sumber:</strong> <em>Ombudsman ORI</em></p>

Pelayanan publik sektor perekonomian belum maksimal. Itu terbukti dari banyaknya laporan yang diterima Ombudsman RI (ORI) di bidang tersebut

Banyak Terima Aduan Bidang Perekonomian, Ombudsman RI Klaim Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 68,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_8358-1.jpg" alt="Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Satuan Tugas Anti Rentenir (Satgas) Anti Rentenir Kota Bandung menerima sekitar 4.000 aduan masyarakat yang merasa menjadi korban pinjaman online (pinjol) dari total 7.321 aduan masyarakat sejak 2018.<br /> <br /> Ketua Umum Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan, para pinjol itu diduga cenderung melakukan pemerasan. Dari pinjaman awal yang kecil hingga dengan bunga besar sekitar 10–30 persen.<br /> <br /> ”Sejauh ini ada yang kita selesaikan, <em>cut off</em>, misal utang si A Rp 2 juta, karena bunganya sudah dianggap wajar sekian persen. Dan si peminjam sudah sepakat itu di-<em>cut off</em> bahwa utang dia sudah tidak bisa lebih,” kata Atet seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung.<br /> <br /> Selain dari sekitar 4.000 aduan tersebut, Atet mengatakan, sisanya merupakan aduan terkait pinjaman dari rentenir dan koperasi pinjaman ilegal. Kebanyakan ternyata koperasi-koperasi yang berpraktik sebagai rentenir itu bukan koperasi Kota Bandung, tapi dari luar kota.<br /> <br /> ”Jadi kita untuk melakukan tindakan yuridis sesuai dengan perkoperasian yang menjadi kewenangan dinas itu agak sulit,” ujar Atet.<br /> <br /> Menurut dia, hasil analisis dari pengaduan tersebut sekitar 6 persen meminjam untuk dana pendidikan, berobat sebesar 3 persen, usaha sebesar 49 persen, kebutuhan konsumtif sebesar 2 persen, dan biaya hidup sehari-hari sebesar 33 persen.<br /> <br /> ”Karena itu, dalam keputusan wali kota, satgas melibatkan OPD untuk tindak lanjut. Misalnya di pendidikan itu ada akses pendidikan gratis oleh dinas pendidikan. Warga yang berobat ke dinas kesehatan,” terang Atet.<br /> <br /> Dia memastikan Satgas Anti Rentenir hadir untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan mengedukasi agar masyarakat yang terjerat rentenir tidak bertambah banyak. Namun, bukan berarti satgas membayar utang para pengadu.<br /> <br /> Satgas Anti Rentenir memfasilitasi korban agar ditindak lanjut dinas terkait. Seperti ke dinas KUKM, DP3A, dinas pendidikan, hingga dinas sosial.<br /> <br /> ”Awalnya edukasi untuk lebih mengetahui tentang keberadaan koperasi. Tapi rentenir itu bukan hanya koperasi yang berpraktik rentenir, tapi ada juga rentenir-rentenir perorangan dan terlebih lagi sekarang rentenir yang melalui pinjol atau pinjaman online,” kata Atet yang juga merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Saji Sonjaya mengungkapkan, dari kacamata hokum, rentenir merupakan lintah darat yang dalam Undang-Undang Kepolisian adalah bagian dari penyakit masyarakat yang harus diputus tumbuh kembangnya.<br /> <br /> ”Di Satgas Anti Rentenir itu, kita mendefinisikan rentenir itu adalah subjeknya bisa orang atau badan hukum usahanya ilegal, dan usahanya membungakan uang. Kalau yang namanya usaha dia berkali-kali menjalankan operasinya dengan adanya bunga yang tidak wajar,” kata Sonjaya.

Satgas Anti Rentenir Bandung Terima Ribuan Aduan Terkait Pinjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran  bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran  bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat dalam lima tahun terakhir.<br /> <br /> Menurut Taufan, paling banyak yang mendapatkan aduan adalah kepolisian, namun dia tidak menyebutkan berapa banyak aduan tersebut. Kemudian kedua korporasi, ketiga pemerintah daerah, keempat lembaga peradilan, dan kelima kementerian.<br /> <br /> "Jadi, kalau kita lihat statistiknya yang paling banyak diadukan itu Kepolisian Republik Indonesia," ujar Taufan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/4).<br /> <br /> Taufan melajutkan, kepolisian diadukan ke Komnas HAM lantaran adanya anggota polisi dalam menegakkan hukum tidak sesuai prosedur. Termasuk juga dugaan pelanggaran HAM.<br /> <br /> "Kepolisian dari menurut aduan karena ada pihak lain yang dituduh oleh pihak pengadu. Itu dianggap sebagai pelanggaran HAM, karena pihak kepolisian dianggap tidak proper dalam menangani penegakan hukumnya," katanya.<br /> <br /> Oleh sebab itu, Taufan meminta Polri memperhatian temuan dari Komnas HAM ini. Sehingga bisa mendapat kepecayaan masayarakat dalam penanganan hukumnya. "Sehingga kepolisian kita bisa benar-benar menjadi kepercayaan masyarakat di dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM dan menjaga demokrasi di negeri kita cintai ini," ungkapnya.<br /> <br /> Taufan berujar dalam lima tahun terakhir total ada 28.305 aduan yang masuk ke Komnas HAM. Kemudian sekira 9.800 tidak dilajutkan aduannya karena terkendala permasalahan administratif. "Ada juga 14.363 aduan yang diteruskan yang masuk ke dalam dukungan pemantauan penyelidikan itu ada 4.536 kasus. Kemudian ada 3.400-an kasus yang kami masukan ke dalam dukungan mediasi," ungkap dia. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=rw-nBWGhbI4<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Komnas HAM Sebut Polri Jadi Istansi Paling Banyak Diadukan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201112-WA0062-01.jpg" alt="Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat menindaklanjuti aduan dari para orang tua siswa yang didampingi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tentang adanya penahanan ijazah oleh sekolah.<br /> <br /> Asisten Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat Sartika Dewi meminta para orang tua melengkapi berkas soal dugaan 40 kepala sekolah yang menahan ijazah. Penahanan ijazah itu diduga akibat para siswa masih menunggak bayaran meski masuk kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP).<br /> <br /> ”Kami sudah sampaikan ke orang tua siswa ini untuk melengkapi dokumen laporan sesuai dengan syarat laporan ke Ombudsman,” kata Sartika seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung.<br /> <br /> Selain itu, Sartika juga memastikan dalam jangka panjang akan membawa hal tersebut sebagai isu yang diprioritaskan untuk diawasi Ombudsman. ”Tahun depan akan menjadi salah satu informasi dan isu prioritas bagi kami untuk dilakukan kajian lebih mendalam,” tutur Sartika.<br /> <br /> Ketua FMPP Illa Setiawati menyebut, ada sebanyak 40 kepala sekolah di tingkat SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta yang diduga menahan ijazah. Para orang tua murid diminta untuk membayar uang sekolah dengan alasan anggaran pemerintah belum dicairkan. Berdasar catatan, ada murid yang sejak 2015 hingga kini masih belum menerima ijazah.<br /> <br /> ”Menurut keterangan kepala sekolah, jadi secara terpaksa pihak sekolah tetap menahan ijazah. Makanya kami melaporkan ke Ombudsman,” terang Illa.<br /> <br /> Namun Illa belum menyebutkan secara rinci ada berapa siswa yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Apabila terbukti melanggar, dia meminta oknum-oknum di sekolah yang menahan ijazah tersebut agar dilakukan tindakan tegas. ”Kenapa tidak tindak tegas saja kalau perlu pecat saja biar ada efek jera untuk kepala sekolah lain,” ucap Illa.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=iLwrR4RPIEk&ab_channel=jawapostvofficial

Ombudsman Jabar Tindak Lanjuti Aduan Soal Penahanan Ijazah Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setahun-pemprov-jateng-terima-15-ribu-aduan-melalui-medsos_m_.jpg" alt="Ilustrasi media sosial." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi media sosial.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com-</strong> Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sekitar 15 ribu aduan masyarakat yang masuk ke akun-akun media sosial (medsos) yang dikelola pemprov selama tahun 2018. Sebagian besar merupakan pengaduan tentang infrastruktur.</p><br /> <p>Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Jateng Dadang Somantri, Selasa (25/12). Selain infrastuktur, aduan lain pengguna medsos adalah terkait pendidikan serta E-KTP. Tak melulu aduan, ada pula masyarakat yang memberikan masukan untuk pemprov.</p><br /> <p>"Tapi (aduan) datangnya waktu-waktu tertentu saja. Misalnya momen penerimaan siswa baru, itu yang banyak masuk adalah mengenai pendidikan,&rdquo; jelas Dadang.</p><br /> <p>Dari jumlah sebanyak itu, 85 persen diantaranya sudah berhasil dicarikan solusinya. Dadang menilai bahwa medsos memang cukup efektif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p><br /> <p>Melalui medsos, pemerintah bisa memberikan respon lebih cepat. Sehingga pihaknya akan melakukan peningkatan layanan ke depannya. "Kalau dari kami mulai mengenakan medsos itu sudah ada sekitar 40 ribuan (aduan dan masukan). Semua tercatat melalui sistem," katanya.</p><br /> <p>Peningkatan itu salah satunya dengan menyelesaikan pemasangan <em>fiber optic </em>pada tahun depan.&nbsp;Selain itu, agar menjamin keamanan data pemerintah provinsi. Pihaknya juga akan meningkatkan keterbukaan informasi melalui <em>open</em> data.</p><br /> <p>&rdquo;Supaya seluruh SKPD tersambung. Sistem keamanan informasinya kami tingkatkan. Juga efisiensi ketika kami menyediakan <em>bandwith</em> yang lebih besar,&rdquo; terang Dadang.</p>

Setahun Pemprov Jateng Terima 15 Ribu Aduan Melalui Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65953_85076_pungli-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com KUPANG- </strong>Niatan Pemerintah Pusat dan Daerah mengikis habis praktik pungutan liar terus dikembangkan. Pemkot Kupang juga tgengah menyiapkan pembentukan &nbsp;Satuan Tugas (Satgas) Pungli di wilayahnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Kupang, Johana Lisapaly &nbsp;mengatakan, pembentukan Satgas Pungli nantinya &nbsp;akan beroperasi &nbsp;menindak oknum-oknum di sejumlah instansi pemerintahan yang kerap melakukan pungli.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>&ldquo;Adanya &nbsp;satgas &nbsp;tentu membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menginformasikan praktik pungli yang mereka lihat di lapangan,&rdquo; ujarnya seperti ditulis <em>Timor Ekspres (Jawa Pos Group),&nbsp;</em> Selasa (22/11).</p><br /> <br /> <p>Meski bisa dibentuk sendiri-sendiri di setiap instansi, Kapolda menyarankan agar pembentukannya harus berkolaborasi dengan instansi terkait.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>Sehingga apabila terjadi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Pemda, instansi terkait dalam hal ini kepolisian bisa langsung melakukan tindakan. Karena memang instansi kepolisian punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>&ldquo;Kalau dibentuk sendiri, ketika terjadi hal yang bukan menjadi kewenangan Pemda, ya harus dikoordinasikan lagi dengan instansi terkait. Tapi kalau sudah kolaborasi, Polres yang menjadi bagian dari Satgas bisa langsung ambil tindakan,&rdquo; terangnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>Selain dibentuk secara kolaborasi antara Pemkot dengan instansi terkait, setiap instansi juga diminta untuk membentuk unit-unit khusus yang menangani pungli.&nbsp;</p><br /> <br /> <p>&ldquo;Kita akan usahakan agar pembentukan Satgas Pungli dilakukan secepatnya,&rdquo; ungkapnya. <strong>(r2/aln/nas/JPG)</strong></p>

Bentuk Satgas Pungli, Agar Masyarakat Punya Ruang Untuk Curhat