<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/VJECXwyopgOFC77nE7iMQi5l0qcxlbPRnPYQnQoV-1-3504703800.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang memanfaatkan Lapor Mas Wapres (LMW) di kompleks Istana Wapres. (Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Layanan Lapor Mas Wapres (LMW) yang beroperasi sejak 11 November tahun lalu masih jadi saluran masyarakat wadul segala macam persoalan layanan publik. Hingga saat ini, total aduan yang masuk mencapai 7.590 kasus. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pertanahan, sampai keringanan cicilan.&nbsp; Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yaitu mencapai 72,05 persen. Data ini menunjukkan preferensi masyarakat terhadap akses yang mudah dan bisa diakses dari mana saja. Sementara itu sebesar 27,95 persen laporan lainnya disampaikan secara langsung melalui kanal tatap muka. Dengan catatan pelapor melakukan registrasi terlebih dahulu di laman resmi lapormaswapres.&nbsp; Sejumlah kasus atau laporan diklaim telah ditangani dengan solusi konkret. Di antaranya pengaduan bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, dan penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat. Serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah. Selain itu, juga masih ada sejumlah laporan dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor. Plt Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar mengatakan, Wapres Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui LMW terus disempurnakan. Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Presiden 148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebijakan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Wapres dalam membantu Presiden. Untuk melaksanakan tugas ini, sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara 11/2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, salah satu fungsi Setwapres adalah menyerap pandangan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. &ldquo;Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu," kata Muktabar, Senin (9/6). Dia mengatakan bahwa penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting supaya birokrasi bisa lebih cepat merespons. Kemudian bisa lebih akurat dalam menangani dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.&nbsp; Di antara laporan masyarakat yang ditangani oleh LMW berkaitan dengan masalah pertanahan, diadukan oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat. Lewat layanan LMW, dia menyampaikan mengalami kendala saat mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis. Namun, berkat respons cepat dari tim LMW, hanya dua minggu setelah laporan disampaikan, Jessica langsung dipanggil untuk proses tindak lanjut. Enam bulan kemudian, sertifikat kepemilikan tanah resmi berhasil diterbitkan. Penanganan ini secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Muktabar mengatakan animo masyarakat menunjukkan masih adanya kebutuhan layanan pengaduan yang menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kendala layanan publik yang dihadapi. Kehadiran LMW merupakan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan menjangkau semua lapisan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto," katanya. Yaitu untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

Lapor Mas Wapres menerima 7.590 aduan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan pertanahan, menunjukkan responsivitas layanan publik.

Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/IMG-20241111-WA0026-3418134598.jpg" alt="Suasana layanan" width="100%">
<figcaption>Suasana layanan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretariat Wakil Presiden membuka layanan pengaduan sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Layanan pengaduan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu dibuka mulai hari ini, pada pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Pranggono Dwianto menyatakan, pihaknya telah menerima 30 aduan dari masyarakat. Menurutnya, aduan yang disampaikan berbagai macam terkait keluhan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di hari perdana launching laporan Mas Wapres ini sudah masuk kurang lebih 30 orang pengadu," kata Pranggono Dwianto di kantor Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015299026/bertambah-banyak-kasus-judi-online-pegawai-kementerian-komdigi-polisi-sudah-tetapkan-18-tersangka">Bertambah Banyak, Kasus Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi, Polisi Sudah Tetapkan 18 Tersangka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pranggono menyebut, berbagai aduan yang diterima banyak terkait kebijakan pemerintah di daerah, permasalahan beasiswa hingga soal pertanahan. Ia menyebut, laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi yang paling utama adalah kami dari tim Setwapres itu akan melihat konteks permasalahannya seperti apa, karena biasanya pengaduan masyarakat kan ada yang jelas, ada yang tidak jelas seperti itu," ucap Pranggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pranggono mengingatkan, masyarakat yang ingin membuat pelaporan harus melengkapi dokumen yang akan diadukan. Sehingga pelaporan itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga sesuai yang diadukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga ketika permasalahannya sudah jelas, dokumen pendukung sudah lengkap dami ketahui kementerian/lembaga mana yang berwenang menangani masalah ini, baru kita bisa urai masalah itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sekretariat Wakil Presiden membuka layanan pengaduan sebagaimana arahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Layanan 'Lapor Mas Wapres' Dibuka, Setwapres Ungkap Telah Terima 30 Aduan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/img-273732-1392400713.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024). (Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024). (Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI mencatat terdapat 584 pengaduan sejak awal tahun hingga 4 November 2024. Sekretaris DKPP RI David Yama menuturkan, jumlah itu naik dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya," ujarnya saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema &ldquo;Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika&rdquo; di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11/2024). David memaparkan, aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah. Sedangkan DKI Jakarta berada diurutan ke 26. &ldquo;Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses Pilkada,&rdquo; terang David. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, Pemprov DKI terus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan beretika. Menurut Pj Teguh, jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Ia menyadari, untuk mewujudkan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan. &ldquo;Alhamdulillah di DKI Jakarta minim pengaduan, hanya delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak tambah lagi,&rdquo; ujarnya. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan sebagai komitmen bahwa tidak ada ASN yang cawe-cawe selama Pilkada berlangsung. &ldquo;Deklarasi netralitas ASN ini kita laksanakan untuk menutup celah-celah lain agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi,&rdquo; tegasnya.

Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI mencatat terdapat 584 pengaduan sejak awal tahun hingga 4 November 2024.

DKPP RI Terima 584 Pengaduan, Naik Dua Kali Lipat Dibanding 2023, Jakarta Ada di Urutan ke-28

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/setiap-33-menit-satu-warga-di-sumsel-jadi-korban-kriminalitas_m_178735.jpeg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara tengah memaparkan anev kamtibmas tahun 2017" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara tengah memaparkan anev kamtibmas tahun 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Tingkat kriminalitas di Sumatera Selatan (Sumsel) cukup tinggi. Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel mencatat dalam setiap 33 menit, satu warga menjadi korban kriminalitas di Sumsel. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan bahwa catatan tersebut terjadi selama tahun&nbsp;2017&nbsp;dimana kriminal yang paling marak yakni 3C, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaaan bermotor (curanmor). Catatan waktu 33 menit ini, menurutnya lebih lama dibandingkan pada tahun&nbsp;2016,&nbsp;dimana dalam waktu 27 menit satu warga menjadi korban kriminal. "Artinya tindak kriminal terjadi lebih lama dibandingkan tahun 2016 lalu," katanya saat dikonfirmasi,&nbsp; Senin (1/1). Dengan lama waktu terjadinya tindak kriminal ini berpengaruh terhadap laporan yang masuk. Pada tahun 2017 laporan tindak kriminal di Sumsel tercatat hanya&nbsp;15.594&nbsp;kasus, sedangkan ditahun 2016 jumlah kriminal yang terjadi mencapai&nbsp;19.232&nbsp;kasus. Dari jumlah tersebut terjadi penurunan&nbsp; tindak kriminal sebanyak 18,92 persen. "Ini menjadi tren positif untuk keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum," terangnya. Dari&nbsp;15.594&nbsp;temuan dan laporan tindak kriminal tersebut, sebanyak&nbsp;10.121&nbsp;diantaranya telah diselesaikan dan diungkap pihak kepolisian. Para tersangkanya pun telah tertangkap. Dibandingkan dengan penyelesaian kasus pada&nbsp;2016&nbsp;yang hanya&nbsp;9.859&nbsp;kasus, artinya, tren penyelesaian kasus naik 26,61 persen. Laporan yang belum diselesaikan tahun 2017 ini, dikarenakan terkendala terhadap saksi dan bukti-bukti. Karena dalam menetapkan tersangka itu harus perlu dokumen yang lengkap. "Seperti contoh kasus pembakaran hutan dan lahan. Itu sangat sulit mencari saksi dan bukti-buktinya. Karena itu meskipun sudah tertangkap tidak mudah menetapkan tersangka," terangnya. Meskipun begitu, pihaknya memastikan tidak akan mentolerir siapapun yang berbuat tindak kriminal. Ia berharap dengan catatan selama tahun 2017 ini menjadi modal kuat untuk di tahun&nbsp;2018. Ia juga meminta anggota kepolisian tidak boleh tinggi hati dengan pencapaian selama ini. Tahun&nbsp;2018&nbsp;merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya pilkada serentak, serta diselenggarakannya Asian Games di Palembang. "Jadi Kinerja polisi harus lebih baik ke depannya," tutupnya

Setiap 33 Menit, Satu Warga di Sumsel Jadi Korban Kriminalitas

aduan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aduan

Berita Terkini

Lapor Mas Wapres Catat 7.590 Aduan, Dari Urusan Pendidikan Hingga Keringanan Cicilan, Setwapres Klaim Respons Cepat

Layanan 'Lapor Mas Wapres' Dibuka, Setwapres Ungkap Telah Terima 30 Aduan Masyarakat

DKPP RI Terima 584 Pengaduan, Naik Dua Kali Lipat Dibanding 2023, Jakarta Ada di Urutan ke-28

Setiap 33 Menit, Satu Warga di Sumsel Jadi Korban Kriminalitas

Download Aplikasi JawaPos.com