<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati angkat bicara terkait adanya laporan atas dirinya dengan tuduhan berita bohong alias hoaks. Asfinawati mengakui, laporan-laporan semacam itu bukanlah hal baru.  Kasus-kasus seperti ini, katanya, banyak terjadi dan menyasar pegiat korupsi sejak lama. Asfinawati bersama dua pegiat antikorupsi lainnya, yakni Koordinator ICW Adnan Topan Husodo serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menyebar kabar bohong alias hoaks.  "Laporan-laporan seperti ini bukan hal baru. Kalau kita ingat, 10 tahun lalu ada Cicak vs Buaya I, ada Cicak vs Buaya II, dan Vicak vs Buaya III," kata Asfinawati ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).  Asfinawati menyebut, yang menarik bukan soal pelaporan tiga pegiat antikorupsi ke Polda Metro Jaya. Melainkan yang melaporkan dirinya, Adnan, dan Febri ke polisi. Dia menilai, apakah pelapor bebas kepentingan atau justru sebaliknya.  "Tinggal yang menarik adalah mendalami pelapor ini. Dia memiliki hubungan kepada siapa. Sehingga kita tahu kepentingan siapa yang sedang terganggu dan coba dibawa oleh pelapor ini," tegas Asfinawati.  Pelaporan itu diketahui dari surat tanda bukti lapor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Polda Metro Jaya tertanggal 28 Agustus 2019. Dalam surat itu disebutkan, pihak pelapor bernama Agung Zulianto.  Agung diketahui melaporkan Ketua YLBHI Asfinawati, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sementara itu, delik yang dilaporkan adalah dugaan memberikan kabar bohong alias hoaks.  Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo memandang, ketiga orang yang dilaporkan tersebut sebagai orang-orang yang berintegritas, antikorupsi dan kritis mengawal seleksi proses Calon Pimpinan KPK. Yudi pun melihat upaya pelaporan mengarah kepada kriminalisasi.  Untuk diketahui, seorang bernama Agung Zulianto melaporkan tiga pegiat antikorupsi yakni Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Direktur YLBHI Asfinawati, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ke Polda Metro Jaya, Rabu (28/8). Ketiga orang tersebut dilaporkan karena disebut telah memberikan berita bohong kepada publik.

Dilaporkan ke Polda Metro, Ketua YLBHI Curiga Ada Dalangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pimpinan-kpk-diteror-icw-ini-ancaman-serius_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dua pimpinan KPK jadi sasaran teror." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dua pimpinan KPK jadi sasaran teror.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menanggapi teror bom terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, teror ini masuk dalam kategori ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Adnan menyebut ancaman serius ini merupakan eskalasi ancaman. Sebab, ancaman sudah menyasar pimpinan KPK, bukan hanya pegawai KPK. "Ini ancaman serius karena sudah berani menyasar pimpinan KPK. Kalau sebelumnya kan pegawai yang diteror, seperti Novel," ucapnya pada awak media, Rabu (9/1). Dia menduga, tidak tuntasnya kasus Novel menjadi celah terhadap munculnya teror lain. Termasuk teror yang menyasar dua pucuk pimpinan yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. "Di sini pesannya jelas, ketika sebuah teror itu tidak diusahakan bisa diungkap siapa pelakunya dengan serius dan cepat, maka bisa saja membuka peluang bagi perbuatan yang sama dilakukan," ujarnya. "Mungkin saja orang yang sama atau orang lain yang terinspirasi dari orang terdahulu yang melakukan teror, juga kepada orang yang dianggap menggangu kepentingan mereka," sebutnya. Oleh karena itu, dia meminta kepada pihak kepolisian baik pemerintah dan Presiden untuk membuat komitmen agar tegas dalam menelusuri pelaku. Sebab, para pihak yang bertugas memberantas korupsi harus dilindungi dalam menangani kasus KPK yang 'jelimet'.

Dua Pimpinan KPK Diteror, ICW: Ini Ancaman Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-tolak-rosi-dan-karni-kubu-01-juga-coret-bw-dan-orang-icw_m_.jpg" alt="Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dicoret dari daftar panelis debat Capres-Cawapres pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dicoret dari daftar panelis debat Capres-Cawapres pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret dua nama tokoh antikorupsi sebagai panelis debat pilpres perdana menuai protes dari kubu oposisi. Habiburokhman selaku Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai pencoretan kedua nama itu berdasarkan usulan mereka (petahana, red). "Ceritanya begini, saya ikut mendampingi tim inti yang di koordinasi dengan mas Priyo (Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua BPN), mereka tidak mau dengan usulan kami, Mereka minta Bambang Widjojanto (BW) di-drop&nbsp;," tutur Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (6/1). "Nah, kubu kami juga minta mereka mencoret satu panelis rekomendasi dari mereka, siapa saja. Tapi kami terkejut kenapa malah nama Adnan Topan ICW yang mereka coret," sambungnya. Habiburokhman juga mengaku heran ihwal kenapa kubu Jokowi seolah alergi dengan kedua tokoh yang sejauh ini memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai pegiat antikorupsi.&nbsp; "Kami juga tidak paham dengan pihak sana (Jokowi-Maruf), mengapa seorang yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi malah ditakuti. Kalau bersih kenapa risih?" tanyanya heran. Di sisi lain, kata Habiburokhman, selama ini, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan siapa pun yang akan menjadi panelis debat pilpres 2019. Termasuk kedua nama yang telah dicoret KPU tersebut.&nbsp; "Siapa pun nama yang diajukan pihak sana maupun KPU kami anggap semuanya bagus. Kalau perlu, meski Adnan Topan itu rekomendasi mereka, kembalikan saja lagi jadi panelis. Kami tidak masalah. Sekali lagi, kalau bersih kenapa risih? Dulu janjinya memperkuat KPK, sekarang seperti alergi dengan yang pro-pemberantasan korupsi," cetusnya. Selain itu, dia juga menyayangkan eliminasi Karni Ilyas dan Rosiana Silalahi dari kandidat moderator debat. Padahal, keduanya terbukti memiliki kemampuan yang andal dibidang jurnalistik serta pengalaman panjang dalam mengatur alur diskusi dan debat. Namun demikian, pihak Paslon 02 tetap menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara debat. "Kami hormati keputusan KPU, tentunya dengan harapan kedepan bisa lebih baik lagi," pungkasnya. Diketahui, Bambang Widjojanto merupakan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo tidak akan ada pada debat dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme tersebut.&nbsp; Kini, masih ada nama-nama lainnya yang tersisa. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanti Juwana dan Mantan Ketua MA Bagir Manan. Selain itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.

Selain Tolak Rosi dan Karni, Kubu 01 Juga Coret BW dan Orang ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-penggiat-antikorupsi-batal-jadi-panelis-debat-capres-cawapres_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak lama lagi debat kandidat presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 dilaksanakan. Kemarin (5/1) enam panelis yang disepakati KPU dan kedua tim pemenangan berkumpul dan menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua paslon. Tema debat untuk edisi pertama yang berlangsung 17 Januari mendatang itu adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Berbeda dengan debat kandidat pada 2014, kali ini KPU memutuskan untuk membuka daftar pertanyaan panelis sebelum hari H. Rencananya paling lambat Kamis (10/1) tim pemenangan kedua kubu diundang untuk menerima daftar pertanyaan. ''Jadi, seperti bank soal begitu,'' ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, kemarin. Dari seluruh pertanyaan yang ada, saat debat nanti setiap kandidat memilih tiga pertanyaan secara acak. Arief mengatakan, pertimbangan utamanya adalah debat merupakan salah satu metode kampanye yang tentu saja di dalamnya ada penyampaian visi-misi. Dengan begitu, paslon diberi kesempatan mempersiapkan jawaban terbaik untuk seluruh pertanyaan. ''Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab detail, itu sebenarnya tujuan dan inti dari kampanye tidak tercapai,'' lanjutnya. Enam panelis dalam debat kali ini sudah disepakati dua pihak. Empat di antaranya usulan KPU. Yakni, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, mantan Ketua MA Bagir Manan, dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Sementara itu, usulan paslon 01 adalah pakar hukum tata negara dan administrasi negara Bivitri Susanti. Lalu, usulan paslon 02 adalah pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Ada dua nama yang sebelumnya masuk daftar panelis debat yang akan dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta, itu, tetapi ditarik. Yakni, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo yang diusulkan paslon 01 dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang merupakan usulan paslon 02. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno Priyo Budi Santoso menuturkan, penarikan dilakukan karena Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengirim surat ke KPU yang menyatakan keberatan dengan BW. ''Salah satu konsekuensinya, mereka harus ngedrop juga salah satu antara Bivitri atau Adnan,'' ujarnya.&nbsp;

Dua Penggiat Antikorupsi Batal Jadi Panelis Debat Capres-cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-disuruh-minta-maaf-ke-bambang-widjojanto-dan-adnan-topan-husodo_m_.jpg" alt="Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dicoret dari daftar panelis debat Capres-Cawapres pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dicoret dari daftar panelis debat Capres-Cawapres pilpres 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) resmi mencoret dua nama panelis debat perdana pilpres 2019, yang akan digelar 17 Januari mendatang. Dua nama tersebut ialah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo. Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar begitu menyayangkan pencoretan kedua nama tersebut. "Saya sangat menyayangkan KPU yang mencoret keduanya," ucap Erwin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (5/1). Menuru Erwin, pencoretan dua nama tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa KPU tidak profesional. Semestinya, sebut Erwin, KPU telah memikirkan dan mempertimbangkan secara matang, sebelum memasukkan kedua nama dalam daftar panelis. "Yang pasti, saya melihat KPU sekarang tidak bekerja profesional dan tidak punya sikap/karakter yang jelas," sambung Erwin. Padahal, Erwin menilai catatan hukum dan antikorupsi yang dimiliki BW dan ICW bisa diambil dan dipergunakan sebagai bahan debat capres-cawapres perdana. "Sebenarnya, banyak catatan hukum dan antikorupsi yang bisa diambil dari mereka berdua," tukasnya. Oleh karena itu, dia meminta agar pihak KPU meminta maaf lantaran telah mencoret dua nama tersebut secara tiba-tiba. "Tindakan semacam ini merendahkan profesionalitas dan merugikan kedua orang tersebut. Saya minta KPU minta maaf secara terbuka terhadap mereka atas ketidakprofesionalan KPU," pungkasnya. Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebutkan pencoretan BW dan Adnan dari ICW merupakan kesepakatan kedua tim kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02. "Ada dua nama (yang dicoret), yakni Pak Adnan (Topan Husodo) dan Pak Bambang Widjojanto. Masing-masing itu diusulkan oleh paslon 01 dan 02," kata Wahyu pada awak media, Sabtu (5/1). "Keduanya sudah sepakat, kami menarik (nama) juga setelah mereka (kedua tim paslon) sepakat," imbuh Wahyu.

KPU Disuruh Minta Maaf ke Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dicoret-jadi-panelis-koordinator-icw-kami-legawa_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan memasukkan dua nama panelis dalam debat capres-cawapres di Pilpres 2019 mendatang. Mereka adalah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan. Saat dikonfirmasi Adnan mengaku kaget namanya tiba-tiba dicoret dari daftar panelis oleh KPU. Namun dia tidak mempermasalahkan pencoretan tersebut. Mengingat ini adalah tahun politik segala hal bisa terjadi. "Bahwa tentu kami kaget, karena kami tahu ini politik dan politik dinamikanya sampai detik-detik terakhir eggak bisa ditentukan, diprediksi dan sesuatu bisa terjadi," ujar Adnan Topan saat dihubungi, Sabtu (5/1). "Kami tidak jadi diminta, kami tetap legowo karena sekali lagi ini juga bukan permintaan kami sejak awal," tambahnya. Sejak awal dirinya diminta oleh KPU menjadi panelis. Dia pun merasa ada kesempatan untuk memberikan tantangan kepada dua pasangan capres-cawapres strateginya dalam pemberantasan korupsi. Tapi mau dikata, dirinya dicoret dari daftar panelis debat capres-cawapres Pilpres 2019. "Tapi akhirnya tidak panelis. Tapi kami tetap menggunakan peran-peran yang kami mainkan untuk tetap mengawal proses ini," katanya. Mengawal proses debat itu dikatakan Adnan tetap mengkritisi visi misi capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi. Nantinya kritik itu akan ia sampaikan ke publik. &lrm;"Jadi itu tidak membatasi kami juga untuk memberikan catatan atas visi misi pemberantasan korupsi yang disampaikan oleh capres dan cawapres," pungkasnya. Sebelumnya, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan berdasarkan keputusan rapat bersama para kolegannya. Maka KPU memutuskan tidak memasukan dua nama penggiat anti-korupsi Bambang Widjonato dan Adnan Topan tersebut menjadi panelis. Wahyu mengatakan alasan pencoretan nama tersebut, karena masing-masing tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan juga Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menginginkan mengurangi panelis debat. Sehingga mereka mengusulkan dua nama tersebut tak perlu dimasukan menjadi panelis. Adapun yang ditunjuk menjadi panelis debat ini, yakni, guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara Margarito Kamis, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Dicoret Jadi Panelis, Koordinator ICW: Kami Legawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-coret-bw-dan-koordinator-icw-jadi-panelis-debat-capres-cawapres_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dicoret dari daftar panelis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan berdasarkan keputusan rapat bersama para kolegannya, KPU memutuskan tidak memasukan dua nama penggiat anti-korupsi tersebut menjadi panelis. "Jadi rapat memutuskan untuk mengurangi panelis. Nah kemudian yang dikurangi adalah Pak Bambang Widjojanto dan Pak Adnan," ujar Wahyu saat dihubungi, Sabtu (5/1). Wahyu mengatakan alasan pencoretan nama tersebut, karena masing-masing tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan juga Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menginginkan mengurangi panelis debat. Sehingga mereka mengusulkan dua nama tersebut tak perlu dimasukan menjadi panelis. "Ada dua nama yakni Pak Adnan dan Pak Bambang Widjojanto. Masing-masing diusulkan oleh paslon, nah itu dikurangi," katanya. Keputusan ini juga menurut Wahyu bukan hanya diputuskan oleh KPU melainkan sudah keputusan bersama dengan para tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. "Jadi dalam rapat koordinasi tim kampanye 01 dan 02 menarik masing-masing satu orang usulan panelisnya," pungkasnya. BW dan Adnan memang dicoret, namun untuk lima nama lain yang telah diusulkan tetap masuk dalam susunan calon panelis debat pertama. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanti Juwana, Mantan Ketua MA Bagis Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis. Terpisah, menanggapi hal tersebut, Adnan sendiri mengaku terkejut pencoretan tersebut lantaran dilakukan sehari sebelum rapat pertama tim panelis dimulai. "Kabar mengejutkan, ICW dicoret dari panelis debat pertama capres, padahal akan ada rapat pertama panelis pada Sabtu ini,"tegas Adnan saat dikonfirmasi. Meski demikian, Adnan mengaku tak ingin menduga apapun alasan dibalik pencoretan namanya dari daftar calon panelis debat. Lagi pula kata dia, meski telah dicoret, ICW akan tetap terlibat dalam proses demokrasi itu tanpa diminta siapapun. "Meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis, kami tak perlu menduga apapun, yang pasti ketika KPU meminta kami ambil bagian dalam proses demokratisasi ini, kami sangat terbuka terlibat, jika pun tidak, kami tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta oleh siapapun," pungkasnya. Sementara Bambang Widjojanto mengaku tidak mempermasalahkan dicoret namanya menjadi panelis debat capres-cawapres di Pilpres 2019 ini. "Biarlah yang terbaik untuk bangsa ini yang kelak akan terjadi. Semoga kemuliaan yang menjadi tujuan serta setiap keputusan dan kebijakan yg diambil, didoakan hanya untuk kemaslahatan," ujar pria yang akrab disapa BW ini saat dihubungi, Sabtu (5/1). Menurut Bambang, intensitas kejahatan korupsi sampai saat ini masih belum bisa dibilang reda. Bahkan terlihat semakin kuat mencengkram bangsa ini. &lrm;Sehingga dia tidak mempermasalah dicoret menjadi panelis. Baginya berkiprah terlibat dalam pemberantasan korupsi bisa di mana saja. Bukan hanya jadi panelis. "Sehingga ada banyak peluang untuk berkiprah dan terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di manapun saja," katanya. Dia berharap presiden yang bakal terpilih nantinya bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana sesuai dengan yang tertuang dalam konstitusi Indonesia. "Semoga akal sehat dan kewarasan tetap menuntun bangsa itu. Jayalah nusa dan pertiwiku&lrm;," ungkapnya.

KPU Coret BW dan Koordinator ICW Jadi Panelis Debat Capres-Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-rotasi-tak-transparan-pimpinan-kpk-berpotensi-melanggar-hukum_m_.jpg" alt="Koordinator ICW Adnan Topan Husodo usai acara diskusi di Kedubes Inggris, Selasa (2/5)" width="100%">
<figcaption>Koordinator ICW Adnan Topan Husodo usai acara diskusi di Kedubes Inggris, Selasa (2/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana rotasi terhadap 15 pejabat di lingkungan internal KPK terus menimbulkan polemik dan kritik oleh sejumlah pihak. Meski panen kritik, pimpinan lembaga antirasuah ini bersikukuh akan tetap melakukan proses rotasi dan melakukan pelantikan pada (24/8) mendatang. Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo mengecam sikap pimpinan KPK yang menjalankan keputusannya, dengan melakukan rotasi pejabat tanpa didasari kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas serta akuntabel. "Proses rotasi pejabat KPK yang tidak transparan dan akuntabel dapat berdampak pada potensi pelanggaran hukum," ungkapnya kepada wartawan, Senin (20/8). "Pimpinan KPK melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang intinya menyebutkan bahwa organisasi KPK dijalankan berdasarkan asas transparan dan akuntabel,"jelasnya. Tak hanya itu, keputusan ini dinilai Adnan juga berpotensi melanggar etika. Karena kebijakan rotasi dan mutasi terhadap 15 pejabat eselon II dan III tersebut melanggar Peraturan KPK RI No. 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dalam aturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas," imbuhnya. Dengan tidak adanya pertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka kata Adnan, rotasi dan mutasi ini jelas bersifat subjektif. "Padahal penentuan kriteria menjadi sangat penting sebagai tolak ukur kepantasan atau kepatutan seseorang yang akan menempati sebuah jabatan," tukasnya. Selain itu, sikap yang diambil pimpinan juga mengancam independensi KPK, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi tertentu. "Menimbulkan kecurigaan banyak pihak antara lain tentang dugaan intervensi dari pihak di luar KPK, juga membungkam sikap kritis pejabat atau pegawai di lingkungan terhadap kerja-kerja dari pimpinan KPK," tuturnya. Di lain pihak, menanggapi ucapan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu perihal tidak perlu ikut campurnya pihal lain, menurutnya malah membuat lembaga ini anti kritik padahal itu harusnya dipandang positif. "Direspon secara positif- sebagai bentuk kepedulian dan menjadi bahan evaluasi bukan justru ditanggapi secara negative sebagai bentuk campur tangan atau intervensi," ujarnya. Untuk itu, ICW meminta pimpinan KPK untuk menghentikan proses rotasi, sebelum dilakukan proses yang transparan dan akuntabel. Bahkan, bila tak digubris, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan melaporkan pimpinan KPK ke Komisi Etik KPK. "ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan melaporkan KPK ke Komisi etik KPK," tutupnya.

ICW: Rotasi Tak Transparan, Pimpinan KPK Berpotensi Melanggar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/icw-minta-novanto-secepatnya-serahkan-diri-ke-kpk_m_168819.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menyarankan Ketua DPR Setya Novanto untuk menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab jika terus bersembunyi, justru akan menyulitkan pribadi Novanto. Dengan begitu, dia tidak bisa menjalani perannya sebagai orang tua, kepala keluarga, dan kewajiban untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR. "Menghindari proses hukum itu justru membuat dirinya susah, ya. Memang sebaiknya sih memunculkan diri datang ke KPK siap diperiksa daripada bersembunyi seperti ini," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (16/11). Lagi pula, alasan KPK untuk menjemput paksa Setya Novanto semalam pun menurutnya cukup relevan. Pasalnya, Ketua DPR itu tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah itu baik sebagai saksi hingga ditetapkan kembali sebagai tersangka. "Nanti kan juga pada intinya tetap akan menjadi buronan pada akhirnya," tegas dia. Karena itu, ICW berharap <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/16/168773/fredrich-sebut-anggota-dpr-tidak-tahu-ada-aturan-persetujuan-presiden" target="_blank">Setya Novanto</a>&nbsp;menunjukkan sikap kenegarawanannya sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar. Sebab dengan begitu dapat menjadi pembelajaran bagi publik. "Kalau pejabat publiknya mengabaikan hukum bahkan melawan hukum, masyarakatnya juga melakukan hal yang sama, dan saya kira itu bukan contoh yang sehat untuk membangun tegaknya prinsip rule of law di Indonesia," tutur Adnan. Sementara itu, hingga kini keberadaan Novanto tidak diketahui sejak penyidik KPK datang ke kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun penyidik semalam ingin melakukan penjemputan paksa lantaran beberapa kali Setya Novanto mangkir.&nbsp;

ICW Minta Novanto Secepatnya Serahkan Diri ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/icw-di-kasus-novanto-jokowi-dinilai-perhitungkan-kalkulasi-politik_m_168693.jpeg" alt="Adnan topan Husodo" width="100%">
<figcaption>Adnan topan Husodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo dinilai tengah mempertimbangkan posisi politiknya untuk menyikapi kasus yang dialami Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. bagaimana diketahui, Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya melihat lebih karena kalkulasi politik, presiden merasa tidak yakin kalau posisinya aman," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui usai menghadiri diskusi di Hotel Sari Pan Pasific, Sarinah, Jakarta, Rabu (15/11). Tentu, posisi politik diperhitungkan Jokowi secara matang. Sebab, Partai Golkar lah yang paling awal akan mengusungnya untuk maju di Pilpres 2019, di antara koalisi partai pendukung pemerintah. "Karena Golkar dari awal mendukung sebagai koalisi pemerintah dan 2019 Golkar sudah menyatakan jauh hari meskipun pernyataan bisa ditekan kembali sebenarnya. Namanya juga politik," sebut Adnan. Nyatanya, politik tiada yang pasti. Menurut dia, bisa saja menjelang Pilpres 2019, Partai Golkar batal mengusung Jokowi. Karenanya, dia meminta Jokowi tidak terpenjara dengan kalkulasi politik tersebut. "Artinya itu kan bukan sesuatu yang pasti juga. Kalau kalkulasinya politik terus presiden akan terpenjara dengan sikapnya sendiri," tegas Adnan. Dia juga mejelaskan, dalam pemberantasan korupsi, presiden sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. "Jadi kalau itu wilayahnya legislatif ya keliru," pungkas dia.&nbsp;

ICW: Di Kasus Novanto, Jokowi Dinilai Perhitungkan Kalkulasi Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adnan topan husodo

Berita Terkini