<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/s-2546727571.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat yang mengurus adminduk di Mal Pelayanan Publik Siola. (Dipta Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat yang mengurus adminduk di Mal Pelayanan Publik Siola. (Dipta Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan aplikasi Klampid New Generation (KNG), untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi praktis dan efisien. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat Kota Surabaya tidak perlu lagi repot-repot datang ke Mal Pelayanan Publik Siola untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk), cukup mengakses melalui ponsel masing-masing. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan saat ini terdapat 31 layanan Adminduk di aplikasi KNG yang bisa diakses oleh warga secara mandiri. "Jadi kita ada 31 layanan di KNG, yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni pelayanan umum, pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Tapi nanti akan terus dikembangkan menjadi banyak," ujar Eddy, Rabu (22/1). Berikut 31 layanan kependudukan yang bisa diakses secara mandiri oleh warga melalui aplikasi Klampid New Generation: Pelayanan Umum: 1. Keabsahan 2. Legalisir Pendaftaran Penduduk: 1. Cetak ulang KK 2. Pecah KK 3. Pindah dalam kota 4. Perubahan biodata 5. Pindah keluar 6. Pemutakhiran gelar 7. Pengajuan KTP Elektronik 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 9. KK OA (Orang Asing) 10. Pindah Keluar OA/ Exit Permit Only (EPO) Pencatatan Sipil: 1. Akta kelahiran 2. Akta kematian 3. Akta pengesahan anak 4. Akta perceraian 5. Akta perkawinan 6. Kutipan kedua Akta catatan sipil (cetak ulang akta) 7. Pelaporan kelahiran luar negeri, pelaporan kematian luar negeri 8. Pelaporan perceraian luar negeri 9. Pelaporan perkawinan luar negeri 10. Pengakuan anak, pengangkatan anak 11. Perubahan biodata (akta kelahiran) 12. Perubahan biodata peristiwa penting dengan pengadilan negeri (kematian) 13. Perubahan nama akta perceraian 14. Perubahan nama akta perkawinan 15. Salinan akta kelahiran (hanya untuk dokumen migrasi ke luar negeri) 16. Surat keterangan perjanjian kawin 17. Surat keterangan sudah menikah 18. Surat keterangan belum menikah 19. Surat keterangan pindah menikah Aplikasi KNG dapat diakses melalui laman dispendukcapil.surabaya.go.id. Masyarakat bisa juga melakukan scan barcode yang berada di kantor Kelurahan, Kecamatan dan Mal Pelayanan Publik Siola. Untuk membuat akun, masyarakat perlu memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone (HP) dan email yang masih aktif. Lalu, akan muncul kode OTP untuk melakukan verifikasi akun.&nbsp; "Kami akan terus mengembangkan layanan Adminduk agar bisa dilakukan oleh warga permohonannya dengan handphone atau komputer di rumahnya masing-masing," tandas Kadispendukcapil Surabaya itu.

emerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan aplikasi Klampid New Generation (KNG), untuk memudahkan pelayanan Adminduk.

Tak Perlu ke Siola! 31 Layanan Adminduk Ini Bisa Diurus Online Lewat Aplikasi KNG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/InShot_20240518_180940259-3179621429.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. (ANTARA/Siti Nurhaliza/aa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. (ANTARA/Siti Nurhaliza/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi administrasi kependudukan (adminduk) di antaranya membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga kepala keluarga (KK), dikutip dari ANTARA. <div>"(Untuk menyelesaikan adminduk) Kita perlu membatasi, kita sepakati bersama agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono&nbsp;di Jakarta, Sabtu (18/5).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014666151/ada-capricorn-hingga-cancer-4-zodiak-pria-ini-suka-perlakukan-kekasihnya-seperti-anak-kecil">Ada Capricorn hingga Cancer, 4 Zodiak Pria Ini Suka Perlakukan Kekasihnya Seperti Anak Kecil</a> Pembatasan itu, katanya dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 sebagai tindak lanjut dari ditemukannya satu alamat rumah dihuni&nbsp;oleh 13-15 KK di Jakarta.</div> "Di Jakarta satu alamat bisa 13 sampai 15 KK. Ada juga satu rumah isinya bisa sampai 6 atau 9 kepala keluarga," katanya. Jadi, kata dia, tinggal di rumah tersebut gantian. "Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain," ujar Joko. <div>Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang, sementara total penduduk di Jakarta mencapai belasan juta orang.</div> Lalu, menurut Joko, banyaknya jumlah penduduk di Jakarta juga mempengaruhi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Pemprov DKI berencana agar APBD Jakarta digunakan seefisien mungkin. Karena itu, dibutuhkan aturan untuk menangani pendatang. "Dibandingkan dengan angka 13 ini luar biasa, 3 juta sendiri selisihnya. Tentunya ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi APBD kita," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014666141/kurang-dari-10-juta-berikut-panduan-liburan-ke-jepang-dengan-budget-terjangkau">Kurang dari 10 Juta, Berikut Panduan Liburan ke Jepang dengan Budget Terjangkau</a> Jika pendatang tidak memiliki ketentuan dimaksud, maka penjamin bertanggung jawab memulangkan pendatang ke daerah asal. Joko menjelaskan, data administrasi kependudukan di Jakarta harus tepat. Hal itu mengingat Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah bantuan sosial (bansos) yang harus dipastikan tepat sasaran bagi warga Jakarta yang membutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014666142/bandara-internasional-dhoho-bakal-buka-rute-kediri-balikpapan-ini-maskapai-dan-jadwal-penerbangannya">Bandara Internasional Dhoho Bakal Buka Rute Kediri-Balikpapan, Ini Maskapai dan Jadwal Penerbangannya</a>&nbsp; <div>"Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya," ungkap Joko.</div> Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.

Pemprov DKI Jakarta membenahi administrasi kependudukan (adminduk), di antaranya membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga KK

Pemprov DKI Jakarta Batasi Satu Alamat Rumah Maksimal Dihuni Tiga KK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/bwh-219075697-1-2650416640.jpg" alt="Pengurusan Adminduk harus selesai pengurusan dalam satu hari." width="100%">
<figcaption>Pengurusan Adminduk harus selesai pengurusan dalam satu hari.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk dapat melakukan optimalisasi beberapa pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Optimalisasi yang bakal dilakukan adalah dengan memaksimalkan waktu proses penyelesaian adminduk dalam tenggat waktu 24 jam atau satu hari setelah diajukan oleh masyarakat pemohon. Dilansir dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Kamis (4/1), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jenis layanan adminduk yang akan diselesaikan dengan cepat diantaranya, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga (KK), dan identitas kependudukan digital (IKD). "Kalau permohonan adminduk sudah masuk, maka maksimal satu hari setelahnya harus sudah selesai," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (2/1), seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup). Menurutnya, optimalisasi pelayanan beberapa adminduk ini dilakukan untuk menjamin kemudahan masyarakat terkait proses permohonan/pengajuan adminduk, karena hal tersebut dianggap bersifat sangat krusial. Dalam komitmennya itu, Eri menyatakan bahwa apabila ada keterlambatan perampungan adminduk diatas yang berarti tidak selesai dalam satu hari, maka Pemkot Surabaya siap akan sanksi yang diberikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013692512/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-kumpulkan-seluruh-kepala-sekolah-titip-pesan-penting">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah, Titip Pesan Penting</a> Lebih lanjut, Eri menyebutkan sanksi keterlambatan itu berupa pemotongan tunjangan kinerja kantor. "Ada sanksinya, pemotongan tunjangan kinerja, karena izin itu tidak perlu lama," ucapnya. Kendati demikian, menurutnya hal tersebut tidak berlaku untuk permohonan terkait pencetakan KTP konvensional. Alasannya, karena dalam pembuatan KTP, harus menyesuaikan jumlah blanko dari pemerintah pusat. "Blanko KTP itu antre, misal di urutan 600 tetapi yang diberi baru 300 blanko, jadi harus nunggu," ucapnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Surabaya memberikan arahan agar masyarakat bisa melakukan aktivasi IKD dengan segera melalui aplikasi yang sudah disediakan. "Sehingga warga Surabaya terbiasa dengan KTP digital. Kalau pencetakan yang kartu itu nunggu blanko," kata dia. Penerapan adminduk sehari jadi ini tentu tidak selalu berjalan dengan mulus, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebut pelayanan 24 jam terkadang juga mengalami kendala, seperti soal persyaratan yang diajukan pemohon masih kurang lengkap. "Pemohon itu ketika mengajukan untuk mendapatkan pelayanan sudah dapat E-kitir dimasukkan melalui Klampid New Generation (KNG), kemudian masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di pusat, tetapi terkadang persyaratan itu kurang, sehingga kami komunikasikan lagi dengan pemohon agar melengkapinya," ucapnya. ***

Pemkot Surabaya berkomitmen untuk melakukan optimalisasi beberapa pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dalam sehari.

Sehari Jadi! Pemkot Surabaya Bakal Optimalkan Waktu Penyelesaian Beberapa Pengajuan Adminduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/WhatsApp-Image-2024-01-02-at-171244-3498039077.jpg" alt="Pemkot Surabaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu satu hari." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu satu hari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemkot dalam percepatan pelayanan publik dan memangkas rantai birokrasi pada 2024. &rdquo;Jadi pelayanan adminduk seperti KTP (digital), akta kematian, perubahan akta, memasukkan akta, itu sehari harus jadi. Ketika sudah masuk ke kelurahan, Balai RW, masuk ke aplikasi, maksimal besok (24 jam) harus selesai,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (2/1). Wali Kota Eri menyebut, akan ada sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi petugas yang melakukan keterlambatan. Sebab, proses administrasi kependudukan sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama. &rdquo;Karena izin itu tidak lama. Kan izin sudah pasti syaratnya, kenapa sampai terlambat. Kecuali kalau blangko KTP,&rdquo; ujar Eri. Terkait cetak KTP konvensional, Wali Kota Eri minta warga Surabaya tidak perlu khawatir. Sebab, pemerintah pusat telah mengganti KTP konvensional dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau e-KTP. &rdquo;Kalau KTP (konvensional) jangan bilang terlambat. Karena masyarakat Surabaya ini kalau tidak pegang KTP, tidak dicetak, itu gak marem (tidak puas). Tetapi saya katakan untuk warga Surabaya, sekarang sudah diganti KTP digital,&rdquo; terang Eri. Menurut dia, pencetakan KTP konvensional bisa dilakukan apabila blangko dari pemerintah pusat tersedia. Namun sebagai gantinya, warga bisa memanfaatkan IKD atau KTP Digital. &rdquo;Karena yang namanya blangko KTP itu sudah ada antreannya. Jadi jangan mengatakan (cetak KTP) terlambat, tapi lihat ketika dia urus KTP, kalau mau cetak KTP, dia di urutan nomor berapa,&rdquo; imbuh Eri. Nah, ketika antrean cetak KTP konvensional masih panjang, warga tersebut sementara waktu bisa menggunakan IKD. Aktivasi IKD bisa dilakukan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. &rdquo;Misal dia (cetak KTP) di urutan 600, yang datang 300, yang dikasih 300 dulu, yang 600 tidak bisa duluan. Jadi semua pelayanan publik sehari jadi, kecuali untuk cetak KTP, karena kita tunggu blangko dari pemerintah pusat,&rdquo; jelas Eri. Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan, pelayanan 24 jam sudah berjalan. Namun pihaknya terkadang mengalami kendala, salah satunya soal persyaratan yang diajukan pemohon kurang lengkap. &rdquo;Pemohon itu ketika mengajukan untuk mendapatkan pelayanan sudah dapat E-kitir dimasukkan melalui Klampid New Generation (KNG), kemudian masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di pusat, tetapi terkadang persyaratan itu kurang, sehingga kami komunikasikan lagi dengan pemohon agar melengkapi,&rdquo; kata Eddy. Menurut Eddy, salah satu persyaratan yang biasa tidak dilengkapi pemohon adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). &rdquo;Misalnya (akta) kematian itu ada surat tersebut, intinya saat persyaratan lengkap bisa selesai 24 jam,&rdquo; ungkap Eddy Christijanto. Eddy menyebut, kendala lain yang biasa dihadapi dalam menyelesaikan adminduk 24 jam yakni nomor telepon. Biasanya, pemohon tidak mencantumkan nomor telepon dengan valid. Hal itu kemudian membuat petugas kesulitan saat akan memberi informasi terkait syarat pengurusan yang harus dilengkapi. &rdquo;Jadi kami mohon bagi warga yang melakukan permohonan pelayanan, baik secara mandiri maupun melalui petugas di kelurahan atau di balai RW, memasukkan nomor telepon dan email yang sesuai,&rdquo; ucap Eddy Christijanto. Sedangkan untuk KTP konvensional, Eddy memastikan apabila jumlah blangko mencukupi, proses pencetakan dilakukan semaksimal mungkin. &rdquo;Makanya kami arahkan warga memanfaatkan IKD. Namun, kalau blangkonya ada, kami cetak hingga selesai,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Eddy menyatakan, Dispendukcapil akan memprioritaskan pencetakan KTP konvensional bagi pemohon baru atau usia 17 tahun. Termasuk pula terhadap warga yang kehilangan kartu identitas kependudukan. &rdquo;Kalau yang sudah punya KTP tetapi dia mau ganti, misalnya gelar, kami tahan dulu,&rdquo; terang Eddy Christijanto.

Pemkot Surabaya optimalkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa selesai dalam waktu 24 jam atau satu hari

Catat, Pemkot Surabaya Optimalkan Pelayanan Adminduk Selesai 24 Jam, Kecuali KTP Konvensional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/WhatsApp-Image-2023-12-10-at-161757-117897347.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mempercepat pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) pada 2024. Pengurusan Adminduk itu nanti bisa selesai hanya dalam waktu satu hari.&nbsp; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pengurusan adminduk harus bisa selesai dalam waktu sehari. Percepatan pengurusan adminduk tersebut, bagian dari mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik.&nbsp; &rdquo;KTP mlebu sedino kudu dadi (masuk sehari harus jadi), KK (kartu keluarga) sedino dadi (sehari jadi). Kan kalau KK itu seharusnya nggak usah diminta, berubah sendiri,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (12/12). Wali Kota Eri mencontohkan, ada bagian dari salah satu keluarga yang tercantum di dalam KK pendidikannya masih SD. Ketika sudah lulus SD dan masuk ke jenjang SMP, data tersebut sudah harus berganti secara otomatis. &rdquo;Jadi, warga nggak perlu datang mengganti, yo kirimen KK sing anyar (jadi warga tidak perlu datang untuk mengganti, ya dikirim langsung KK baru). Karena itu berubah otomatis,&rdquo; terang Eri.&nbsp; Begitu pula dengan akta kematian. Menurut dia, ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, otomatis KTP yang bersangkutan dicabut, setelah itu KK diubah otomatis dan KK yang baru dikirim ke rumah keluarga.&nbsp; Dia mengungkapkan, reformasi birokrasi itu tak hanya diterapkan pada pelayanan adminduk. Pengurusan perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya juga akan diubah pada 2024.&nbsp;&nbsp; Nanti, pengurusan perizinan dijadikan satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Mulai dari izin investasi, mendirikan bangunan, reklame, dan sebagainya, dialihkan menjadi satu di DPMPTSP.&nbsp; &rdquo;Jadi, orang-orang itu kalau mengurus izin di satu tempat. Ketika mengalami kesulitan, mengurusnya juga di satu tempat. Sehingga ini memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang,&rdquo; jelas Eri. Wali kota yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu menambahkan, perubahan pelayanan perizinan ini akan dituangkan dalam peraturan wali kota (perwali) pada 2024. &rdquo;Saya buatkan perwali, semua yang mengurus perizinan akan pindah ke DPMPTSP, sehingga pelayanan akan menjadi cepat,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun depan, pengurusan adminduk harus bisa selesai dalam waktu sehari

Percepat Pelayanan Adminduk Tahun Depan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Sehari Jadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/WhatsApp-Image-2023-10-16-at-111041-3075462546.jpg" alt="Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo gencar jalankan pencatatan adminduk melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang)." width="100%">
<figcaption>Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo gencar jalankan pencatatan adminduk melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang Pemilihan Umum (Pemilu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo gencar menjalankan pencatatan administrasi kependudukan (adminduk). Khususnya kepemilikan akta kematian melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, tahun politik menjadi sangat rentan penyalahgunaan suara. Khususnya untuk warga yang telah meninggal, sehingga penting mengejar pencatatan adminduk kematian di desa-desa di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Tujuan dari Jebete Sayang ini adalah untuk memastikan semua masyarakat Sidoarjo agar mempunyai dokumen adminduk mulai kelahiran hingga kematian, namun tahun politik ini yang menjadi fokus kami adalah adminduk kematian,&rdquo; ucap Reddy Kusuma. Reddy menambahkan, dalam pencatatan sipil yang perlu menjadi perhatian lebih adalah peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian. Sehingga tidak ditemukan lagi penduduk yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam data pemilih. &rdquo;Sasaran kami adalah masyarakat yang meninggal tapi belum terlaporkan, nah jika tidak dilaporkan namanya masih ada di database pusat, sehingga saat pemilu, pilkada, pilkades, nama ini muncul karena belum terhapus secara nasional,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Dia berharap dengan adanya program Jebete Sayang, adminduk di Kabupaten Sidoarjo akan semakin tertib dan akurat. &rdquo;Inovasi Jebete ini juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib adminduk,&rdquo; ucap Reddy Kusuma. Program Jebete Sayang itu merupakan inisiatif Disdukcapil Sidoarjo untuk memudahkan warga dalam mengurus adminduk selain pengajuan secara online. Melalui program itu, Disdukcapil akan memberikan pelayanan terpadu yang lebih efisien. Di antaranya paket Akta Kelahiran (Akta Kelahiran, KK dan KIA), paket Akta Kematian (Akta Kelahiran, KK, dan KTP perubahan status), paket Pindah Masuk/Keluar (KK, KTP perubahan status, dan KIA), layanan KIA, layanan Kartu Keluarga, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta konsultasi Informasi Adminduk.

Disdukcapil Sidoarjo jalankan pencatatan adminduk kepemilikan akta kematian melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang

Jelang Pemilu 2024, Pemkab Sidoarjo Gencar Catat Akta Kematian Melalui Jebete Sayang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/irvan-inspeksi-di-rusunawa-romokalisari.jpg" alt="Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad dan Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu saat inspeksi ke Rusunawa Romokalisari, Kota Surabaya, Jatim, Ahad (13/2/2022). (FOTO ANTARA/HO-Disko" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad dan Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu saat inspeksi ke Rusunawa Romokalisari, Kota Surabaya, Jatim, Ahad (13/2/2022). (FOTO ANTARA/HO-Disko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga yang tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dikutip dari ANTARA.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Senin, mengatakan, pihaknya menindaklanjuti laporan warga atas ketidaklengkapan adminduk seperti akta nikah bagi para penghuni Rusunawa Romokalisari.  "Kami bersama Camat Benowo dan Lurah Romokalisari telah menindaklanjutinya dengan melakukan inspeksi ke Rusunawa Romokalisasi pada Minggu (12/2)," katanya.  Hasilnya, kata Irvan, terdapat empat pasangan atau keluarga yang belum belum memiliki kelengkapan adminduk dan satu penghuni berstatus lajang atau belum menikah yang diduga sering berganti pasangan.  "Mereka di Rusunawa Romokalisari Blok C dan D. Jadi keluarga itu sudah ada surat keterangan menikah dari penghulu, maka diusulkan untuk Itsbat (pengesahan) Nikah. Ada yang sudah bercerai kemudian mempunyai surat, lalu nikah siri atau sah secara agama. Jadi kami bantu dengan kecamatan dan kelurahan untuk proses Itsbat Nikah," kata Irvan.  Pihaknya selalu melakukan pengawasan dan pendataan kepada para penghuni rusunawa. Maka, selain ada pengelola rusunawa, juga terdapat paguyuban atau RT dalam setiap blok. Sebab, pihaknya berusaha menjalin kepedulian dan keguyuban antarpenghuni rusunawa.  "Prosesnya pengawasan dan pendataan setiap hari, ada yang berpindah atau keluar. Sehingga harus kami update terus datanya, karena data ini dinamis. Ada juga yang perpanjangan kontrak, itu harus kami awasi terus," katanya.  Dia menjelaskan, kontrak para penghuni yang menempati rusunawa adalah maksimal selama tiga tahun. Hingga saat ini, sudah terdapat 12 ribu antrean yang telah masuk ke dalam sistem E-Rusun milik Pemkot Surabaya. Pendaftaran tersebut juga telah ditutup memasuki tahun 2023, dimana pada tahun 2022 merupakan batas akhir pendaftaran.  "Karena tahun 2023, kami tidak membangun rusunawa lagi. Antrean itu (muncul) ketika ada (penghuni) yang lulus atau sudah bisa ngontrak sendiri, bisa juga sudah bukan lagi keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Maka akan digantikan dari antrean yang sudah ada," tambah Irvan Wahyudrajad .  Sementara itu, Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu mengatakan, tiga keluarga tersebut telah bertindak kooperatif dan segera mendapat layanan fasilitas pengurusan adminduk. Sedangkan penghuni yang berstatus lajang tengah bekerja. Maka pihaknya masih menunggu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari yang bersangkutan.  "Ada beberapa keluarga yang tinggal, ada yang pernikahannya dua kali. Jadi menikah resmi kemudian punya istri lagi. Kami bantu urusan di KUA, ada juga anaknya penghuni yang sudah menikah dari luar Kecamatan Benowo tetapi tinggalnya nunut (mengikuti) ibunya disini dan belum nikah resmi, masih nikah siri. Ini semua kami bantu proses pengurusan adminduk," katanya.

Pemkot Surabaya Fasilitasi Pengurusan Adminduk Warga Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/flat-rusunawa-romokalisari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 10 blok atau tower di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Romokalisari, Minggu (12/2).  Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan warga atas ketidaklengkapan administrasi kependudukan (Adminduk) penghuni rusun, seperti akta nikah.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, pihaknya bersama Camat Benowo dan Lurah Romokalisari Kota Surabaya merespons baik laporan warga, serta langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan sidak.  Hasilnya, terdapat empat pasangan atau keluarga yang belum belum memiliki kelengkapan adminduk dan satu penghuni berstatus lajang atau belum menikah yang diduga sering berganti pasangan  ’’Mereka di Rusun Romokalisari Blok C dan D, jadi keluarga itu sudah ada surat keterangan menikah dari penghulu, maka diusulkan untuk Itsbat (pengesahan) Nikah. Ada yang sudah bercerai kemudian mempunyai surat, lalu nikah siri atau sah secara agama. Jadi kita bantu dengan kecamatan dan kelurahan untuk proses Itsbat Nikah,” kata Irvan sapaan lekatnya.  Karenanya, Pemkot Surabaya langsung membantu memberikan layanan fasilitas kepada empat keluarga penghuni rusun yang belum memiliki kelengkapan adminduk tersebut. ’’Intervensi kita membantu untuk proses Itsbat Nikah supaya mereka sah secara hukum dan agama,” ujarnya.  Sementara itu, Camat Benowo Surabaya Denny Christupel Tupamahu mengatakan, tiga keluarga tersebut bertindak kooperatif dan segera mendapatkan layanan fasilitas pengurusan adminduk.  Sementara untuk penghuni yang berstatus lajang tengah bekerja. Pemkot Surabaya masih menunggu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari yang bersangkutan. ’’Ada beberapa keluarga yang tinggal, ada yang pernikahannya dua kali. Jadi menikah resmi kemudian punya istri lagi. Kita bantu urusan di KUA, ada juga anaknya penghuni yang sudah menikah dari luar Kecamatan Benowo tetapi tinggalnya nunut (mengikuti) ibunya disini dan belum nikah resmi, masih nikah siri. Ini semua kita bantu proses pengurusan adminduk,” jelas Denny.  Di sisi lain, ada anak-anak dari salah satu keluarga yang belum bersekolah. Penghuni tersebut beralasan bahwa anaknya tidak memiliki akta kelahiran. Serta, melakukan evaluasi pada petugas kebersihan yang berusia 65 ke atas. Karenanya, Kecamatan Benowo dan Kelurahan Romokalisari akan melakukan pembenahan dan membantu proses pengurusan adminduk pada keluarga dan anak tersebut.  ’’Sifatnya pembinaan, maka kita bantu pada Adminduk. Sedangkan bagi anak tersebut akan kita bantu untuk didaftarkan sekolah dan pengurusan adminduk lainnya, seperti akta kelahiran,” ujarnya. (*)

Pemkot Surabaya Fasilitasi Pengurusan Adminduk Penghuni Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-dan-pemulihan-ekonomi1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjaga komitmen untuk tidak membuat masyarakat susah dalam urusan administrasi kependudukan (adminduk). Karena itu, mulai Februari, seluruh proses pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) bisa diurus di seluruh balai RW.  Eri mengatakan, pelayanan di balai RW itu dilakukan pada jam kerja. Waktunya Senin, Rabu, dan Kamis. Agar tetap konsisten, Pemkot Surabaya masih menghitung berapa kebutuhan sumber daya manusia.  ”Kami akan hitung dan sesuaikan dengan jumlah balai RW. Berapa dari kelurahan, kecamatan, dan dinas kependudukan dan catatan sipil,” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya.  Mantan Kepala Bappeko itu menyampaikan, pihaknya ingin melihat performa aparatur sipil negara (ASN) Surabaya ketika turun ke balai-balai RW. Bagi ASN yang jarang mau bekerja di kantor masing-masing bakal kelihatan saat diturunkan ke masyarakat.  Eri menyatakan, tak ingin urusan perizinan termasuk pelayanan adminduk rumit. Dia ingin wajah birokrasi pelayanan masyarakat di Surabaya lebih segar dan cekatan.  ”Kalau pelayanan KTP di Mal Pelayanan Publik Siola itu 7 menit, ya sudah 7 menit. Lebih dari itu didenda,” ucap Eri.  Dia optimistis, wajah pelayanan masyarakat di Pemkot Surabaya bisa berubah. Belajar dari perubahan sistem di dua rumah sakit daerah (Bakti Dharma Husada dan Soewandhie serta 63 puskesmas).  ”Semua fasilitas kesehatan saiki (sekarang) sudah berubah. Masa pelayanan adminduk tidak bisa? Bisa lah,” tambah Eri.

Mulai Februari, Pelayanan Adminduk Surabaya Bisa di Balai RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MPP-1-SIOLA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pascapandemi Covid-19, aktivitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola lantai 1 kembali normal. Seluruh loket layanan telah dibuka. Sejak pagi, puluhan warga pun mengantre di depan loket yang tersedia.  Beragam layanan publik ada di MPP Siola. Selain pelayanan kependudukan, kesehatan, dan pengadilan, masyarakat bisa mengakses layanan investasi di klinik investasi milik dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Lokasinya paling pojok. Sebelumnya, loket-loket pelayanan di lantai 1 tidak seramai kemarin (15/9).  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, seluruh layanan di lantai 1 kembali beroperasi. Klinik investasi, misalnya. Areanya lebih luas. Klinik investasi dilengkapi dengan tiga layar interaktif yang menampilkan peta potensi investasi Surabaya bagi investor.  Di klinik investasi, calon investor juga mendapatkan penjelasan terkait feasibility study (FS) atau studi kelayakan area tersebut. Tujuannya, memberikan gambaran pengembangan bisnis sesuai area yang dipilih. ”Layanan penjelasan nomor induk berusaha (NIB) hingga terkait pelaporan masih ada,” ucap Dewi.  Untuk mendapatkan layanan di klinik investasi, masyarakat bisa langsung datang ke Siola tanpa mengambil nomor antrean sehari sebelumnya. Menurut Dewi, MPP juga telah dimonitor tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). ”Hasilnya, seluruh sistem pelayanan yang berbasis aplikasi di MPP berjalan prima,” kata Dewi.  Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Iman Sonhaji mengatakan, seluruh pelayanan kependudukan di MPP ditempatkan di lantai 1. ”Sebetulnya pelayanan kependudukan bisa diakses dari mana saja. Bisa lewat online dengan menggunakan Klampid New Generation,” ujarnya.  Anita, warga Tambaksari, puas dengan pelayanan MPP di lantai 1. Menurut dia, layanan tatap muka tetap dibutuhkan karena belum semua warga melek digital. ”Akses transportasinya saja yang kurang,” ucapnya.

Layanan Adminduk dan Klinik Investasi di MPP Surabaya Diserbu Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adminduk

Berita Terkini