<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_-Adies-Kadir-Terpilih-Sebagai-Calon-Hakim-MK_Salman-Toyibi_-5JPG-2347365438.jpg" alt="Wakil ketua DPR RI Adies Kadir. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil ketua DPR RI Adies Kadir. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik penunjukkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) turut menjadi perhatian publik. Menurut pakar hukum sekaligus guru besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, DPR berwenang melakukan penunjukkan tersebut. Dalam hal itu, dia menekankan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak bisa bisa mencampuri keputusan DPR. &rdquo;Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom. Jadi, dia (DPR) memang sesuai dengan kewenangannya,&rdquo; kata Trubus dalam dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Pemberitaan DPR pada Kamis (12/2). Dalam dialog bertajuk MKMK Dinilai Tidak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan MK? tersebut, Trubus menyampaikan bahwa saat ini baik legislatif atau yudikatif, dalam hal ini DPR dan MK, harus saling menghormati. Menurut dia, MK seharusnya mendukung keputusan DPR atas penunjukkan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. &rdquo;Sehingga pelaksanaan negara itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45,&rdquo; ujarnya. Menurut Trubus, polemik terkait dengan Adies Kadir tidak lagi pada proses pemilihan yang berlangsung di Komisi III DPR. Dia menyebut,polemik Adies Kadir saat ini mengarah pada urusan personalisasi. Dalam kesempatan yang sama, dia turut merespons gugatan yang dimaksudkan untuk memperluas tugas MKMK hingga bisa mengadili proses penunjukan seseorang menjadi hakim MK. &rdquo;Kalau memang seperti itu berarti peraturannya harus diubah dulu, harus ada penyusunan undang-undang dulu, kebijakan regulasinya ditata ulang dulu. Sehingga yang terjadi nanti ada payung hukum ketika memutus memang seandainya ada apa dengan hakim MK yang tidak sesuai prosedur atau dianggap cacat prosedur,&rdquo; terang dia. Sebelumnya, Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengusulkan kepada MKMK untuk mencopot Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung di dalam CALS melaporkan Adies Kadir ke MKMK atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik. &rdquo;Kami juga menyampaikan di dalam petitumnya MKMK mempertimbangkan untuk memberikan sanksi keras kepada beliau untuk memberhentikan sebagai hakim konstitusi,&rdquo; ungkap perwakilan CALS Yance Arizona di Gedung MK, Jakarta Pusat (Jakpus). Berdasar pemberitaan JawaPos.com pada Minggu (8/2), Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menegaskan bahwa pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK dilakukan sesuai mekanisme dan tidak melanggar prosedur yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Soedeson untuk merespons langkah CALS yang melaporkan Adies Kadir ke MKMK. Dia memastikan, tidak ada aturan yang dilanggar sejak proses seleksi hingga pelantikan mantan Wakil Ketua DPR tersebut. &ldquo;Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur DPR mengajukan tiga calon hakim konstitusi serta Pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur tata cara seleksi oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka,&rdquo; ucap dia. &nbsp;

Penunjukan Adies Kadir sebagai hakim MK oleh DPR sesuai kewenangan. MKMK dinilai tidak berwenang campuri prosesnya.

DPR Berwenang Tunjuk Adies Kadir Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, MKMK Dinilai Tak Bisa Ikut Campur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/aa3e5126-cd0e-4cc7-a3c9-b477f5a08fae-1763541025.jpg" alt="Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilakukan sesuai mekanisme dan tidak melanggar prosedur yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Soedeson menanggapi langkah Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang melaporkan Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Soedeson memastikan, tidak ada aturan yang dilanggar sejak proses seleksi hingga pelantikan mantan Wakil Ketua DPR tersebut. &ldquo;Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur DPR mengajukan tiga calon hakim konstitusi serta Pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur tata cara seleksi oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka,&rdquo; kata Soedeson di Jakarta, Minggu (8/2). Ia membantah anggapan bahwa proses seleksi dilakukan secara tertutup atau terburu-buru. Menurutnya, Komisi III baru menerima informasi pada 21 Januari 2026 bahwa Hakim Konstitusi Inosentius Samsul akan mendapat penugasan lain. Dengan tenggat waktu pengisian jabatan yang jatuh pada 3 Februari 2026, DPR harus bergerak cepat. Pada 26 Januari 2026, Komisi III menggelar rapat sekaligus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara terbuka. &ldquo;Seluruh proses di Komisi III dan Rapat Paripurna disiarkan langsung melalui TV Parlemen sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia,&rdquo; jelasnya. Dalam uji kelayakan tersebut, Adies Kadir memaparkan visi dan misinya, lalu disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Terkait kualifikasi, Soedeson menegaskan, Adies Kadir telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU MK. Adies merupakan Warga Negara Indonesia, bergelar Doktor (S3) Hukum, berusia di atas 55 tahun, serta memiliki rekam jejak panjang sebagai advokat dan anggota Komisi III DPR. Proses pemilihan tersebut juga merujuk pada Pasal 185 UU MD3 serta Pasal 26 Tata Tertib DPR yang mengatur penelitian administrasi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, dan pemberitahuan kepada publik melalui media cetak maupun elektronik. &ldquo;Semua tahapan itu sudah dilaksanakan,&rdquo; tegasnya. Soedeson menepis, anggapan adanya keistimewaan dalam penunjukan Adies Kadir. Menurutnya, proses ini sama dengan seleksi hakim konstitusi jalur DPR sebelumnya. &ldquo;Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sama persis dengan yang dilakukan Komisi III saat memilih Arsul Sani dan Guntur Hamzah,&rdquo; ujarnya. Soedeson mengimbau semua pihak menghormati mekanisme ketatanegaraan dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Ia menilai, MKMK tidak seharusnya melampaui kewenangannya. &ldquo;Kita menganut prinsip pemisahan kekuasaan, sehingga tidak boleh saling mencampuri kewenangan masing-masing lembaga,&rdquo; bebernya. Ia memastikan, kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, sehingga tidak semestinya diintervensi oleh lembaga lain. Soedeson juga mempertanyakan substansi pelaporan ke MKMK. Menurutnya, MKMK berwenang memeriksa pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan hakim yang sedang menjalankan tugas, sementara Adies Kadir baru saja dilantik dan belum menangani perkara apa pun. &ldquo;MKMK itu memeriksa pelanggaran etik. Pak Adies Kadir belum bekerja sebagai hakim, jadi jangan melebar ke hal-hal di luar ranah etik,&rdquo; urainya. Ia mengibaratkan kewenangan MKMK seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR, yang hanya memeriksa pelanggaran etik setelah seseorang resmi menjabat. Menanggapi sorotan atas latar belakang Adies Kadir sebagai mantan politikus Partai Golkar, Soedeson menilai hal tersebut bukan persoalan. Ia mencontohkan Mahfud MD dan Arsul Sani yang juga memiliki latar belakang partai politik sebelum menjadi hakim MK. &ldquo;Sebelum menjabat, mereka mengundurkan diri dari partai. Tidak ada lagi hubungan politik,&rdquo; tuturnya. Soedeson menambahkan, Adies Kadir juga telah menyatakan komitmen untuk menjaga independensi, termasuk tidak menangani perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar. &ldquo;Pernyataannya jelas, jika ada perkara Golkar, beliau tidak akan menangani. Ini perlu dipahami bersama,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

DPR pastikan pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK sesuai mekanisme dan prosedur. Simak penjelasan Komisi III soal laporan ke MKMK.

Adies Kadir Dilaporkan ke MKMK, Komisi III Pastikan Pemilihannya Sesuai Mekanisme dan Tak Langgar Prosedur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_-Adies-Kadir-Terpilih-Sebagai-Calon-Hakim-MK_Salman-Toyibi_-2JPG-1502403266.jpg" alt="Adies Kadir.(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Adies Kadir.(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuai perdebatan. Pelantikan ini dipermasalahkan karena Adies berasal dari latar belakang politik dan sempat tergabung di Partai Golkar. Pakar hukum Henry Indraguna menilai, pelantikan Adies Kadir tidak menyalahi kontitusi. Menurutnya,&nbsp;Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan lembaga yudisial dan tdak memiliki kewenangan membatalkan Keputusan Presiden (Keppres). Kewenangan MKMK&nbsp;sebatas&nbsp;menilai etik perilaku hakim. &nbsp; &ldquo;Secara hukum tata negara, pengangkatan Hakim MK Prof Adies Kadir ini sah dan konstitusional. Tidak ada pelanggaran norma dalam UUD 1945 maupun UU MK,&rdquo; kata Henry dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2). Henry menjelaskan, dalam&nbsp;Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa sembilan hakim konstitusi masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA). Artinya, DPR RI diperbolehkan mengajukan calon hakim MK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/017169046/diduga-sopir-mengantuk-kecelakaan-truk-di-tol-jombang-mojokerto-tewaskan-satu-orang">Diduga Sopir Mengantuk, Kecelakaan Truk di Tol Jombang-Mojokerto Tewaskan Satu Orang</a> &ldquo;Kewenangan DPR ini adalah mandat konstitusi, bukan kewenangan delegatif. Tidak ada norma yang membatasi siapa yang boleh dipilih DPR, termasuk larangan mengganti calon sepanjang belum diangkat Presiden,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Guru Besar Unissula Semarang itu mengatakan,&nbsp;UUD 1945 dan UU MK tidak mengatur mekanisme seleksi yang bersifat kaku dan mengikat secara imperatif. Terkait kurangnya transparansi yang disoroti pun tidak akan membatalkan pelantikan jika terbukti. &ldquo;Pasal 19 itu mengatur asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Namun secara doktrinal, itu adalah guiding principles, bukan norma yang jika dilanggar otomatis membatalkan pengangkatan,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Henry menuturkan, meskipun terjadi pelanggaran asas, undang-undang tidak menetapkan pembatalan secara eksplisit.&nbsp;Menurutnya, penunjukan Adies&nbsp; telah melalui tahapan konstitusi yang benar. &ldquo;Keputusan Presiden yang sah memiliki asas praduga keabsahan (presumption of legality). Selama tidak ada putusan pengadilan atau pembatalan Keppres, maka status hukumnya tetap sah dan mengikat,&rdquo; tegasnya.

Pelantikan Adies Kadir tidak menyalahi kontitusi. MKMK dianggap tidak berwenang membatalkan Keppres.

Adies Kadir Jadi Hakim MK Disorot, Pakar Hukum Nilai Tidak Melanggar Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_-Adies-Kadir-Terpilih-Sebagai-Calon-Hakim-MK_Salman-Toyibi_-2JPG-1502403266.jpg" alt="Adies Kadir.(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Adies Kadir.(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adies Kadir resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Adies dikenal sebagai politikus Partai Golkar. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar. Namun, Adies diklaim telah mengundurkan diri dari Partai Golkar sebelum ditetapkan sebagai calon Hakim MK. Penunjukan Adies sebagai hakim MK terbilang mengejutkan. Ia menggantikan Inosentius Samsul yang sebelumnya telah disetujui DPR sebagai pengganti Arief Hidayat pada Agustus 2025. <h3>Profil Adies Kadir</h3> Adies Kadir lahir di Balikpapan pada 17 Oktober 1968. Sebelum dilantik menjadi Hakim MK, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan. Mengutip laman resmi Partai Golkar, Adies telah menorehkan sejumlah prestasi selama berkiprah di dunia politik. Ia menerima Teropong Parlemen Award 2019 sebagai Anggota DPR Aspiratif periode 2014&ndash;2019, serta Anugerah Penghargaan Caleg 2019 berupa medali emas dari DPP Partai Golkar. Di luar karier politik, Adies memiliki latar belakang akademik di bidang hukum. Ia menempuh pendidikan sarjana Teknik Sipil di Universitas Wijaya Kusuma dan lulus pada 1992. Selanjutnya, pada 2003, Adies kembali menempuh pendidikan strata satu di Universitas Merdeka dengan jurusan Hukum. Pendidikan hukumnya berlanjut ke jenjang pascasarjana di Universitas Merdeka pada 2007. Ia kemudian meraih gelar doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus pada 2017. <h3>Pencalonannya jadi perhatian publik</h3> Pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim MK sempat menjadi perhatian publik. Sebab, DPR secara tiba-tiba mengubqh keputusan, setelah sebelumnya menetapkan Inosentius Samsul sebagai Hakim MK menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Tak hanya itu, fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayanan yang dilakukan Komisi III DPR terhadap Adies Kadir terbilang cepat. Agenda itu juga tidak masuk ke dalam jadwal rapat harian, pada Senin (26/1). Saat itu, Komisi III DPR secara singkat menggelar fit and proper test dan menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim MK. Kini, MK memiliki dua orang hakim berlatar belakang politik, yakni Adies Kadir dari Partai Golkar dan Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hakim yang berlatar belakang politik ini turut dikritisi dari berbagai penggiat konstitusi. Lantaran khawatir, independensi MK dalam menangani uji materiil terkait Undang-Undang.

Profil Adies Kadir, politikus Partai Golkar yang jadi Hakim MK di Jakarta. Simak perjalanan karier dan fakta pencalonannya.

Profil Adies Kadir, Politikus Partai Golkar yang Kini Menjabat Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/aa3e5126-cd0e-4cc7-a3c9-b477f5a08fae-1763541025.jpg" alt="Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Pelantikan Adies Kadir berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, pelantikan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keppres Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024&ndash;2029. Pelantikan keduanya disahkan melalui pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sumpahnya, keduanya berjanji akan menjalankan kewajiban jabatan dengan seadil-adilnya serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. &ldquo;Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,&rdquo; ucap Presiden saat memimpin pengucapan sumpah. Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dari jajaran MK, turut hadir Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic. &nbsp;

Presiden Prabowo resmi lantik Adies Kadir sebagai Hakim MK dan Juda Agung sebagai Wamenkeu. Pelantikan resmi di Jakarta.

Sah! Adies Kadir Resmi jadi Hakim MK dan Juda Agung Jabat Wamenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir sudah tidak lagi berstatus sebagai kader partai. Menurut Bahlil, Golkar telah 'mewakafkan' Adies kepada negara untuk menjalankan tugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Hari ini kita mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yang sebelumnya pimpinan DPR, Pak Adies Kadir, untuk menjadi hakim MK,&rdquo; kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Bahlil menjelaskan, Adies telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar beberapa hari sebelum resmi ditetapkan sebagai Hakim MK usulan DPR. Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bentuk penegasan independensi Adies dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. &ldquo;Beliau sudah bukan kader, bukan anggota, dan tidak berada dalam struktur partai sebelum ditetapkan,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Bahlil juga menanggapi penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, menggantikan posisi yang ditinggalkan Adies. Ia menilai, penunjukan tersebut menunjukkan bahwa setiap kader memiliki kesempatan yang sama di internal partai. Bahlil menyebut, keputusan tersebut mencerminkan sikap inklusif Partai Golkar sekaligus komitmen terhadap emansipasi dan proporsi gender dalam jabatan strategis di DPR. &ldquo;Bagi Golkar ini hal yang baik. Kita tidak setengah-setengah, langsung menempatkan perempuan sebagai pimpinan DPR. Perempuan juga punya hak, masa laki-laki saja,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir telah ditetapkan sebagai calon hakim MK, dalam Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Adies Kadir menggantikan posisi hakim konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menggantikan jabatan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR. &nbsp;

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir sudah tidak lagi berstatus sebagai kader partai.

Bahlil Pastikan Adies Kadir Bukan Lagi Kader Golkar, Sudah 'Diwakafkan' ke MK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/upscalemedia-transformed-85-1-1521849778.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keputusan Komisi III DPR RI menunjuk politikus Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuai sorotan publik. Pasalnya, Adies Kadir sempat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI usai aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak ada persoalan dengan pencalonan Adies Kadir sebagai calon tunggal hakim MK usulan DPR. Ia menyatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan bahwa Adies Kadir tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. &ldquo;Iya tahu, dinonaktifkan karena apa? Karena salah bicara kan? Salah bicara masa dianggap pelanggaran? Kan enggak. Sudah ada putusan MKD juga kok,&rdquo; kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Habiburokhman menilai persoalan yang sempat menimpa Adies Kadir tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pencalonannya sebagai hakim konstitusi. &ldquo;Ya memang dong. Orang dia enggak terbukti melanggar kok. Dan coba Anda bayangkan, itu masalah menyampaikan hitung-hitungan Anda anggap bermasalah, gimana? Masalahnya di mana? Dia enggak menyakiti siapa pun, enggak merugikan siapa pun, enggak melukai siapa pun,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya mengenai pertimbangan Komisi III DPR dalam mencalonkan Adies Kadir sebagai hakim MK, Habiburokhman menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan bersama seluruh anggota Komisi III. &ldquo;Itu pertimbangan kawan-kawan semua di Komisi III,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna. Dalam rapat itu, seluruh anggota DPR menyatakan persetujuan atas penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim&nbsp;

Keputusan Komisi III DPR RI menunjuk politikus Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuai sorotan publik.

Adies Kadir Sempat Dinonaktifkan dari DPR Kini jadi Calon Hakim MK, Habiburokhman: Masalahnya di Mana?