<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/JKT_PEMBONGKARAN-TIANG-MONOREL_HANUNG-HAMBARA_14012026-1-2836190683.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta ke 12 Sutiyoso (tiga kanan) menyaksikan pembongkaran tiang Monorel di jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (dua kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta ke 12 Sutiyoso (tiga kanan) menyaksikan pembongkaran tiang Monorel di jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (15/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi mengeksekusi pembongkaran 109 tiang bekas proyek monorel tersebut mulai hari ini. Pembongkaran disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakilnya Rano Karno. Dihadiri pula oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DK Jakarta Patris Yusrian Jaya dan perwakilan KPK. Namun, PT Adhi Karya selaku pemilik aset, tampak tidak hadir dalam seremoni pembongkaran tersebut. Ketidakhadiran perwakilan PT Adhi Karya dalam acara pembongkaran tidak menyurutkan langkah Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, langkah ini diambil tanpa melanggar hukum. Untuk memastikan keamanan dari sisi hukum, Pemprov DKI telah mengantongi restu dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan berkonsultasi dengan KPK. "Jadi, urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebenarnya udah selesai," tegas Pramono di Jalan Rasuna Said, Rabu (14/1). Pramono mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan BUMN tersebut untuk membongkar sendiri sejak November 2025. "Kami kasih batas waktu satu bulan tidak bisa dibongkar. Kami tentunya masih berkomunikasi terus dengan Adhi Karya karena bagi saya pribadi penyelesaian ini juga harus membuat semua orang merasa nyaman," jelasnya. Meski dibongkar oleh Pemprov, Pramono menjamin bahwa material sisa bongkaran akan dikembalikan ke pemilik aslinya. "Yang jelas, komunikasi dengan Adhi Karya tetap kami lakukan termasuk besi-besi nanti kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhi Karya," urai Pramono. Proses pembersihan tiang di sepanjang jalan 36 kilometer ini ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Pramono merinci bahwa anggaran pembongkaran hanya sebesar Rp254 juta. Namun, total dana yang disiapkan mencapai Rp102 miliar untuk menyulap wajah Rasuna Said menjadi lebih estetik. "Untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian diperkirakan 102 miliar rupiah," terangnya. Nantinya, warga Jakarta bisa menikmati fasilitas baru mulai dari trotoar yang lebih luas, perbaikan saluran air, hingga taman dan penerangan jalan yang lebih modern di pusat bisnis Jakarta Selatan tersebut.

Pemprov DKI dan Pramono Anung mulai bongkar 109 tiang monorel mangkrak di Rasuna Said. Pembongkaran aman, dengan biaya Rp 254 juta.

Tanpa Dihadiri Adhi Karya, Pramono Anung Pastikan Tak Ada Masalah Hukum Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Tiang-Monorel-Mangkrak-di-Jakarta-Akan-Dibongkar-5JPG-891992935.jpg" alt="Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemprov DKI Jakarta memastikan pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said segera dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan memberikan batas waktu kepada PT Adhi Karya untuk menuntaskan pembongkaran. &ldquo;Dalam waktu paling lama awal minggu depan, saya akan mengirim surat resmi kepada Adhi Karya. Kami akan memberi waktu satu bulan untuk melakukan pembongkaran,&rdquo; ujar Pramono. Surat tersebut, lanjutnya, juga menindaklanjuti rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Jika dalam satu bulan PT Adhi Karya tidak melaksanakan pembongkaran, Pemprov DKI akan mengambil alih pekerjaan tersebut. &ldquo;Kalau dalam satu bulan mereka kemudian tidak membongkar, maka DKI yang akan membongkar,&rdquo; terangnya. Setelah pembongkaran itu dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan pelebaran jalan dan membangun pedestrian baru. Untuk pembongkaran itu, politisi PDI Perjuangan menyebutkan, dananya akan disiapkan melalui APBD DKI, bukan melalui skema pembiayaan kreatif. Namun, dia enggan merincikan jumlah dana tersebut. &ldquo;Dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan, Rasuna Said akan menjadi lebih baik. Pokoknya, anggarannya ada,&rdquo; terangnya. Memang, saat ini, Rasuna Said merupakan salah satu yang jalanannya cukup macet. Dengan pembongkaran itu, maka jalan dan pedestrian yang ada di sana semakin baik. Berdasarkan kajian Dinas Perhubungan DKI, dampak pembongkaran itu bisa menurunkan tingkat kemacetan di Jalan HR Rasuna Said, maupun Asia Afrika. &ldquo;Perhitungan dari Dinas Perhubungan DKI, maka kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18 persen,&rdquo; tambahnya.(rya/)

Pemprov DKI beri waktu sebulan ke Adhi Karya untuk bongkar tiang monorel Rasuna Said, macet bakal turun 18 persen

Pemprov DKI Ultimatum Adhi Karya, Tiang Monorel Rasuna Said Harus Dibongkar Bulan Depan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/PUSRI-09-A-736362127.jpg" alt="PT Pusri Palembang menggelar kegiatan Do&rsquo;a Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk kelancaran pembangunan Proyek Pabrik Pusri IIIB serta operasional produksi dan bisnis perusahaan (09/10). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Pusri Palembang menggelar kegiatan Do&rsquo;a Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk kelancaran pembangunan Proyek Pabrik Pusri IIIB serta operasional produksi dan bisnis perusahaan (09/10). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar kegiatan Do&rsquo;a Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk kelancaran pembangunan Proyek Pabrik Pusri IIIB serta operasional produksi dan bisnis perusahaan (09/10). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas berjalannya proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Pabrik Pusri IIIB, yang dilaksanakan bersama Wuhuan Engineering Co. Ltd. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku mitra kerja dalam konsorsium pembangunan Pabrik Pupuk Pusri IIIB. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Musi Learning Center PT Pusri Palembang dan dihadiri oleh Direktur Utama Pusri, Maryono, Direktur Operasi &amp; Produksi, Sholikin, Direktur Keuangan &amp; Umum, R. Eric J. Rachman, serta Direktur Manajemen Risiko, Panji Winanteya Ruky. Turut hadir pula Construction Manager dari Wuhuan Indonesia Branch, Mr. Du Liangfu, Project Manager PT Adhi Karya untuk Proyek Pusri IIIB, Alfian Syafaruddin Putra, Ketua YKKP, SVP, SPM, dan VP PT Pusri Palembang, Pengurus Panti Asuhan di lingkungan Kampung Sehati, serta anak-anak yatim/piatu dari Kampung Sehati yang menjadi penerima santunan. Kegiatan ini menghadirkan 350 anak yatim/piatu dari masyarakat sekitar Kampung Sehati (Kelurahan 1 Ilir, Sungai Selayur, Sungai Buah, dan 3 Ilir) serta empat panti asuhan di wilayah tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/PUSRI-09-B-2487687524.jpg" alt="PT Pusri Palembang menggelar kegiatan Do&rsquo;a Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk kelancaran pembangunan Proyek Pabrik Pusri IIIB serta operasional produksi dan bisnis perusahaan (09/10). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Pusri Palembang menggelar kegiatan Do&rsquo;a Bersama dan Santunan Anak Yatim untuk kelancaran pembangunan Proyek Pabrik Pusri IIIB serta operasional produksi dan bisnis perusahaan (09/10). (Istimewa).</figcaption>
</figure> Masing-masing anak menerima santunan sebesar Rp100.000,- dan souvenir/goodie bag, sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan antara perusahaan, mitra kerja, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama PT Pusri Palembang, Maryono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting bagi Pusri dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Pabrik Pusri IIIB untuk bersama-sama memohon keberkahan dan kelancaran proyek yang sedang berjalan. &ldquo;Kami berharap kegiatan doa bersama dan santunan anak yatim ini membawa keberkahan bagi kelancaran pembangunan Proyek Pusri IIIB serta operasional produksi Pusri. Dukungan dan doa dari masyarakat sekitar menjadi semangat bagi kami untuk terus memberikan kontribusi terbaik, terutama dalam mendukung tercapainya swasembada pangan,&rdquo; ujar Maryono. Lebih lanjut, Maryono menegaskan bahwa kolaborasi antara Pusri, Wuhuan Engineering dan Adhi Karya merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pembangunan pabrik pupuk yang modern dan efisien. &ldquo;Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar dan para tim hebat yang bersama-sama menjaga kelancaran proyek. Semoga sinergi ini terus terjalin dan memberi manfaat nyata bagi semua pihak,&rdquo; tambahnya. Melalui kegiatan ini, Pusri berharap kehadiran perusahaan tidak hanya memberi dampak ekonomi dan pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pusri berharap kehadiran perusahaan memberi dampak ekonomi dan mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar operasional perusahaan.

Sinergi Pusri Wuhuan Engineering & Adhi Karya, Gelar Do'a Bersama Untuk Pabrik Pusri IIIB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/november-2017-ptpp-berhasil-raup-kontrak-baru-senilai-rp-39-t_m_176633.jpeg" alt="Ilustrasi proyek PT PP (Persero) Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek PT PP (Persero) Tbk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bareng proyek berhasil diwujudkan dua BUMN Karya. Kali ini dilakukan PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) dengan menggarap 2 paket proyek internasional yaitu Proyek Commuter Railway di Filipina senilai Rp 3,5 triliun. Dirut PT PP (Persero) Tbk, Novel Arsyad mengatakan perusahaan terus fokus menyelesaian sejumlah proyek, termasuk 30 Proyek Strategis Nasional (PNS) yang tendernya dimenangkan perseron. Sementara untuk proyek di luar negeri, perseroan berkolaborasi dengan PT Adhi Karya menggarap proyek di Filipina. &ldquo;Proyek-proyek strategis nasional yang kita garap merupakan proyek yang memiliki dampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia. Proyek jalan tol, bandara dan pelabuhan misalnya, merupakan infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar daerah dan menurunkan biaya logistik nasional,&rdquo; kata Novel. Sementara Proyek Railway di Manila merupakan proyek besar yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mengurangi kemacetan Ibu Kota Manila. "Ini bukti PTPP memiliki kompetensi dan mampu meraih proyek pada level global," imbuh Novel. Untuk Proyek Strategis Nasional, Novel mengungkapkan terdapat 37% proyek Bendungan, 26% proyek pembangunan jalan tol, 13% proyek fasilitas prasarana transportasi (Bandara dan Pelabuhan). "Sisanya terdiri atas proyek pos lintas batas, serta Proyek EPC dan infrastruktur lainnya," ujarnya. Menurutnya, selain meningkatkan konektivitas, proyek PTPP juga berkontribusi memberikan manfaat seperti proyek bendungan yang dapat mengairi ratusan hektar sawah dan digunakan sebagai pengendali banjir. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bakhtiyar Efendi mengatakan bahwa PTPP juga mendapatkan amanah untuk mengerjakan proyek monumental di Ibukota Nusantara (IKN) seperti kantor presiden, istana negara, dan kantor kementerian sekretariat negara yang ditargetkan akan selesai pada 2024. &ldquo;Saat ini Progress Proyek Kantor Presiden mencapai 47,9%, Proyek Istana Negara mencapai 31.76%, dan Proyek Kantor kementerian sekretariat negara mencapai 31,44%,&rdquo; tegas Bakhtiyar. Dalam melaksanakan kegiatan korporasi, Novel Arsyad selaku Direktur Utama PTPP menyatakan bahwa perseroan mengacu pada tata Kelola perusahaan yang baik (GCG). Sehingga semua proses kegiatan korporasi bisa dipertanggungjawabkan. &ldquo;Kami berkomitmen untuk menerapkan good corporate governance yang baik, sehingga semua proses bisnis dan tata Kelola Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Serta kami mohon dukungan dari berbagai pihak agar pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek lainnya dapat selesai sesuai dengan target serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara,&rdquo; jelas Novel.

PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggarap Proyek Commuter Railway di Filipina senilai Rp 3,5 triliun.

Sinergi BUMN, PTPP Gandeng ADHI Garap Proyek Railway Manila Senilai Rp 3,5 Triliun

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/JKT_Kesiapan-Oprasional-LRT-Jabodebek_MIFTAHUL-HAYAT-09-388334048.jpeg" alt="Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek melintas di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Minggu (27/08/2023)." width="100%">
<figcaption>Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek melintas di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Minggu (27/08/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkomitmen menyelesaikan penugasan Pemerintah terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi di perkotaan. Tuntas menyelesaikan pembangunan LRT Jabodebek Fase 1 ini, ADHI saat ini tengah mengerjakan dua megaproyek transportasi kereta api lainnya yaitu MRT Jakarta CP 201 senilai Rp 4,0 triliun dan CP 202 senilai Rp 2,8 trilliun. Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi M mengatakan komitmen perusahaannya menyelesaikan penugasan Pemerintah terus melakukan peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan yang diamanahkan oleh Kementerian BUMN sebagai Perusahaan yang memiliki champion on railways. Selain menggarap pembangunan MRT, ADHI dipercaya membangun sarana kereta Kota Manila, Filipina dengan total nilai kontrak untuk porsi ADHI sebesar Rp3,7 triliun. Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (28/8) meresmikan secara langsung pengoperasian LRT Jabodebek. Peresmian yang dilangsungkan di Stasiun interchange Cawang juga dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan beberapa Pejabat Tinggi lainnya. Menteri Perhubungan, Budi Karya menegaskan, LRT Jabodebek dibuat sepenuhnya oleh para talenta negeri. Hal itu sangat membanggakan karena Indonesia telah mampu membangun transportasi modern secara mandiri. ADHI dalam proyek LRT Jabodebek berperan dalam pembangunan jaringan kereta ringan sepanjang 44 km dengan terdiri dari 3 koridor, yaitu Harjamukti (Cibubur) - Cawang; Jatimulya (Bekasi Timur)- Cawang, dan Cawang - Dukuh Atas dengan total 18 stasiun. Teknologi yang dipergunakan dalam struktur lintasan rel LRT Jabodebek dirancang dengan menggunakan U-shaped girder yang memiliki kelebihan mampu meredam kebisingan suara, menahan getaran gempa sehingga memiliki bentuk ramping untuk menjaga estetika lingkungan perkotaan. LRT Jabodebek juga beroperasi tanpa masinis dengan menggunakan teknologi Grade of Automation (GoA) 3 yang dikendalikan melalui OCC atau Operation Control Center.

 

Selain menggarap MRT, ADHI dipercaya membangun kereta Kota Manila, Filipina dengan nilai kontrak untuk porsi ADHI sebesar Rp 3,7 triliun.

Tuntaskan Pembangunan Megaproyek LRT Jabodebek, ADHI Fokus Garap MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PENUTUPAN-IHSG_MIFTAHUL-HAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi karyawan mengamati pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (16/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karyawan mengamati pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Kamis (16/3/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT&nbsp;Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih pertumbuhan kontrak baru di kuartal I 2023. Emiten konstruksi tersebut membukukan kontrak baru sebesar Rp 8,9 triliun. Melesat 109 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 4,2 triliun. Kontribusi terbesar diperoleh dari proyek tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;YIA Kulonprogo paket 1.2A, proyek tol Probowangi paket 1, dan pekerjaan perkerasan jalan pertambangan Tanjung Enim.&nbsp;(han/c17/dio) Emiten hilirisasi nikel bertambah setelah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (12/4) lalu. Dari hasil IPO, NCKL berhasil memperoleh tambahan modal sebesar Rp 9,997 triliun. Dana itu bakal digunakan untuk memulai produksi komersial nikel sulfat (NiSO4) dan kobalt sulfat (CoSO4).&nbsp;(agf/c17/dio) PT&nbsp;Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) akan menebar dividen tunai senilai Rp 607,69 miliar. Para pemegang saham emiten produsen roti merek Sari Roti itu menyetujui penggunaan laba bersih 2022 sebesar Rp 430,22 miliar ditambah penggunaan saldo laba ditahan sebesar Rp 177,47 miliar sebagai dividen tunai. Dengan demikian, jumlah dividen yang diterima pemegang saham sebesar Rp 106,55 per saham.&nbsp;(han/c17/dio)

Emiten hilirisasi nikel bertambah setelah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu.

Sari Roti Bagi-bagi Dividen Rp 607,69 Miliar, ADHI Raih Kontrak Baru Rp 8,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/intan-Fauzi.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, right issue atau dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Adhi Karya sebagai langkah yang positif. Karena melihat adanya prospek terhadap proyek yang sedang dikerjakan dan proyek masa depan demi memajukan Indonesia dan kinerja Adhi Karya.  "Selain persetujuan dari DPR, Rights Issue ADHI, dilaksanakan juga dengan dasar PP 32 tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN serta Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022," kata Intan dalam sosialisasi 'Peran Kemitraan UMKM dan BUMN untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi' di Tapos, Cilangkap, Kota Depok.  Dalam sosialisasi yang diikuti 100 orang pelaku UMKM itu, Intan menyebutkan setelah Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp 2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp 689 miliar.  Dari total dana tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional. Adapun proyek-proyek yang masuk dalam pendanaan Rights Issue ADHI antara lain Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian Serpong Timur.  Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI itu mengungkapkan, paska pelaksanaan Right Issue komposisi kepemilikan saham di ADHI mengalami perubahan. Dimana 64 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36 persen dimiliki oleh publik.  "Melalui Right Issue ADHI, perusahaan pelat merah ini DPR berharap nantinya dapat mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI. Apalagi banyak proyek yang sedang dikerjakan, dari pembangunan Jalan Tol sampai SPAM untuk Air Bersih," jelas Intan.  Selain itu, Right Issue ADHI diharapkan akan memperkuat modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.  Dalam kesempatan itu, Anggota Fraksi PAN itu mengungkapkan beberapa proyek strategis yang tengah dikerjakan Adhi Karya. Antara lain Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo untuk mempercepat konektivitas wilayah Jogjakarta, Solo dan Semarang untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata.  Kemudian pembangunan Tol Solo - Jogja yang terbentang sepanjang 96.57 km dan terbagi menjadi tiga seksi. Tol ini menghubungkan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan proses pembangunan tol saat ini sudah mencapai progress 40,54 persen.  Proyek penjernihan air dan pendistribusian air bersih SPAM Karian-Serpong Timur ditargetkan akan berdampak positif utamanya di wilayah konsumsi air Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Jakarta, namun wilayah sekitarnya juga dapat menerima manfaat akibat interaksi antar-daerah.  Intan Fauzi berharap selain pengembangan bisnis, dengan adanya Rights Issue ini, ADHI akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi Negara. Yakni melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Tidak terkecuali tercipta konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata.  "Semakin banyak pembangunan yang dilakukan ADHI, tentu akan menghasilkan multiplier effect dalam bentuk pegembangan kualitas usaha kecil masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar proyek yang dijalankan," pungkas Intan.

Melalui Right Issue, DPR Berharap Adhi Karya Berkinerja Moncer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Waskita Karya dan dua perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang konstruksi untuk segera melunaskan uang hasil korupsi, atas kerugian keuangan negara dari proyek pembangunan IPDN. Selain Waskita Karya, dua BUMN lainnya yakni PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya.  "Kami masih menunggu pelunasan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (19/5).  Kerugian keuangan negara dari korupsi proyek pembangunan gedung IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan sebesar Rp 27,2 miliar. Namun, PT Waskita Karya baru membayar Rp 7 miliar. Kini, PT Waskita Karya masih memiliki kewajiban melunasi utang Rp 20,2 miliar.  Sementara, PT Hutama Karya baru menyetorkan uang Rp 10 miliar. Padahal kerugian negara atas korupsi proyek pembangunan gedung IPDN diwilayah Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir Riau sebesar Rp 34,8 miliar dan Rp 22,1 miliar.  Kemudian, PT Adhi Karya baru membayar kerugian negara atas korupsi proyek pembangunan gedung IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp 5 miliar. Padahal, kerugian negara dari korupsi proyek tersebut sebesar Rp 19,7 miliar.  Oleh karena itu, lembaga antirasuah masih menunggu pelunasan utang dari perusahaan BUMN pada bidang konstruksi tersebut. "KPK mengapresiasi rencana (pelunasan) ketiga BUMN tersebut," pungkas Ali.

KPK Minta Waskita Karya Cs Segera Pulihkan Kerugian Negara Kasus IPDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pegawai PT. Adhi Karya, Didi Kustiadi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara, pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011. Dia didalami pengetahuannya terkait dugaan aliran uang ke pejabat Kemendagri.  Selain Didi Kustiadi, tim penyidik KPK juga turut memeriksa mantan pegawai PT. Adhi Karya, Ari Prijo Widagdo dan Direktur PT Kharisma Indotarim Utama, Mulyawan. Ketiga saksi tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/12) kemarin.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan adanya dugaan beberapa pertemuan antara saksi dengan tersangka Dono Purwoko dkk untuk membahas terkait pemberian sejumlah fee proyek bagi pihak-pihak tertentu di Kemendagri," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/12).  Dalam kasus ini juga, lembaga antirasuah telah menetapkan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya, Adi Wibowo sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri, Dudy Jocom.  Kasus ini bermula pada awal tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.  Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.  Terkait pemberian fee proyek tersebut, telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko, kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya. Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen.  Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.  Sekitar periode November 2011-April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut.Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 19, 7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 miliar.  Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Telisik Pegawai Adhi Karya Terkait Fee Pembangunan Kampus IPDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/geledah-kantor-waskita-dan-pt-adhi-karya-kpk-temukan-dokumen-penting_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) manahan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya tahun 2011, Dono Purwoko. Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011.  Dono telah menyandang status sebagai tersangka sejak 2018 lalu. Dia akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, terhitung 10-29 November 2021.  "Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DP (Dono Purwoko) selama 20 hari pertama," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam keterangannya, Rabu (10/11).  Dalam kasus ini juga, lembaga antirasuah telah menetapkan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya Adi Wibowo, sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri, Dudy Jocom.  Karyoto menjelaskan, pada awal tahun 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.  Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.  "Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT. AK yang dihadiri oleh pihak PT. AK dan pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang," ucap Karyoto.  Hasil dari pertemuan tersebut, lanjut Karyoto, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.  "Terkait pemberian fee proyek tersebut, dimana telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko dan atas perintah tersangka juga kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya," ungkap Karyoto.  Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen. Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.  Sekitar periode November 2011-April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut.  "Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 19, 7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 miliar," cetus Karyoto.  Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Proyek Kampus IPDN, KPK Tahan Mantan Pejabat Adhi Karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adhi karya

Berita Terkini