<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/167088-2163327734.jpg" alt="7 Strategi Digital untuk Membangun Merek yang Tumbuh Pesat. (freepik)" width="100%">
<figcaption>7 Strategi Digital untuk Membangun Merek yang Tumbuh Pesat. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri menjelaskan, tantangan bagi legislator di wilayah kota ke depan semakin kompleks. Selain isu tradisional seperti isu tata ruang, transportasi publik, pengelolaan sampah dan seterusnya, dinamika zaman yang berkait dengan era digital, kemajuan teknologi informasi, kebutuhan transparansi informasi publik serta isu mutakhir lainnya harus juga jadi perhatian. "Oleh karena itu, tantangan DPRD kota di dinamika zaman yang berubah cepat tersebut, akan menjadi misi utama jika saya diberi amanah sebagai Ketua Adeksi," kata Rikval, dikutip Minggu (26/1). Politikus Golkar itu mengatakan, pada&nbsp;era digital, DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. "Era digital telah mengubah cara kerja dan kolaborasi di berbagai sektor. Dalam era digital, lembaga perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja,"&nbsp;tutur&nbsp;Ketua Kompartemen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini. Rikval meyakini, digitalisasi dapat menjadi jembatan dari perubahan pola pikir dan pola interaksi masyarakat di era digital dalam mengakses informasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. "Tantangan utama DPRD di era digital adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas masyarakat yang meningkat berkat kemajuan teknologi informasi. Sehingga ada keniscayaan bagi ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data dan informasi terkait kinerja DPRD agar mis informasi dan hoax tidak melemahkan fungsi legislator," terang Rikval. Selain itu, Rikval menyatakan bahwa Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) harus menjadi forum silaturahim yang bernas dan berfaedah dalam rangka upaya peningkatan kinerja DPRD kota se-Indonesia. "Ide paling mendasar dari Adeksi adalah sebagai wadah silaturahmi yang seyogyanya dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota se-Indonesia dalam menjalankan fungsi Anggaran, Pengawasan dan Legislasi di daerahnya," katanya. Dia pun menyampaikan kesiapannya memimpin pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Adeksi di Semarang, April mendatang. Menurut Rikval, dirinya sangat menghargai usulan pencalonan dirinya oleh beberapa Ketua DPRD kota lainnya pada Rapat Koordinasi Nasional I pada 20-22 Januari di Jakarta. "Tentu saya mengapresiasi pencalonan ini, dan siap memajukan Adeksi jika diberikan amanah," pungkasnya.

Rikval meyakini, digitalisasi dapat menjadi jembatan dari perubahan pola pikir dan pola interaksi masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas jadi Tuntutan Para Legislator di Daerah pada Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/1000-anggota-dprd-kota-akan-berkumpul-di-batam_m_191906.jpeg" alt="Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto (kiri)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III. Acara dijadwalkan berlangsung di Swiss Bell Harbourbay Hotel, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepri, pada 5-8 Maret 2018. Diperkirakan, 1.000 anggota DPRD Kota se-Indonesia hadir dalam acara tersebut. Mereka akan membahas program-program kerja Adeksi Tahun 2018. Tujuannya adalah terwujudnya DPRD kota yang berkinerja efektif dan akuntabel dalam kerangka pelaksanaan mandat perwakilan rakyat demi percepatan pembangunan nasional. Acara diharapkan menghasilkan pemahaman mengenai peran DPRD dalam menciptakan dan mewujudkan tahun politik yang cerdas, edukatif dan kontruktif. DPRD Kota Batam selaku tuan rumah, telah melakukan berbagai persiapan. Mulai dari segi tranportasi, fasilitas kesehatan, pendistribusian undangan pembukaan maupun gala dinner. Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh kegiatan Rakernas Adeksi III Tahun 2018. Seluruh OPD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sudah diberi tahu agar mendukung penuh kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari nantinya. "Kami harapkan Rakernas ini berjalan dengan baik dan kondusif," kata Nuryanto yang juga Ketua Panitia Pelaksana Rakernas Adeksi III, Selasa (27/2). Sekretaris Steering Commitee Rakernas Adeksi III Hanna Morinda menambahkan, kegiatan akan dibuka langsung Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sekaligus sebagai Keynote Speaker. Selain itu, ada juga beberapa narasumber yang akan diundang. Seperti Menteri Kominfo, Gubernur BI, Kapolri, Ketua KPU Pusat, dan Peneliti Senior Pusat Prof. Dr. R. Siti Zuhro. Adeksi melaksanakan tiga kegiatan utama. Yakni, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. Adeksi melakukan kerja sama dan didukung lembaga lain. Baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi sejalan. "Agar terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik, peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal," imbuh Hanna.

1.000 Anggota DPRD Kota Akan Berkumpul di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-ungkap-sumber-dana-suap-ke-politisi-golkar-dan-pkb-kalsel_m_157446.jpeg" alt="Barang bukti suap Ketua DPRD Banjarmasin dan Wakilnya." width="100%">
<figcaption>Barang bukti suap Ketua DPRD Banjarmasin dan Wakilnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pengungkapan kasus dugaan suap Rp 150 juta untuk Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, Wakilnya Andi Effendi.&nbsp; Diketahui uang itu disiapkan oleh Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bila suap itu berkaitan dengan persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut dia, dana sebesar Rp 150 juta yang diterima Iwan itu diduga berasal dari PT Chindra Santi Pratama (CSP). Pihak PT Chindra Santi Pratama pada 11 September 2017 menyerahkan uang tersebut kepada Muslih. "Pada tanggal 11 September 2017, diduga M (Muslih) meminta pada PT CSP untuk menyediakan dana Rp150 juta dan serahkan ke T (Trensis)," ucap Alexander di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/9). Lebih lanjut, dirinya menerangkan, setelah itu Trensis kemudian menyerahkan uang yang dititipkan Muslih kepada Andi, yang juga ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih. "Di OTT ini, tim kami juga mengamankan uang tunai Rp 48 juta. Uang itu diduga bagian dari Rp 150 juta, yang diterima Dirut PDAM, dari pihak rekanan," tutur Alex. Alex mengatakan, dalam OTT di Banjarmasin, tim KPK menangkap enam orang di sejumlah lokasi. Mereka di antaranya Iwan Rusmali, Andi Effendi, Muslih, Trensis dan dua anggota DPRD Banjarmasin lainnya Achmad Rudiani dan Heri Erward. Untuk Muslih dan Trensis mereka diciduk di kantor PDAM Bandarmasih. Sementara Andi ditangkap di rumahnya. Iwan, yang juga politikus Partai Golkar ditangkap di rumahnya. Achmad dan Heri yang juga ditangkap, namun tak dibawa ke Jakarta. Kemudian KPK menetapkan Muslih, Trensis, Iwan dan Andi sebagai tersangka suap. Keempatnya diduga bersekongkol meloloskan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun, KPK sempat mencokok lima orang saat penggerebekan di Gedung DPRD Kota Banjarmasin. Satu orang lainnya adalah sopir pribadi Muslih, Usaini. Operasi senyap dilakukan selepas digelarnya sidang paripurna pengesahan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin senilai Rp 1 triliun secara bertahap. Selain dihadiri empat orang tersebut, rapat paripurna itu juga dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina. Adapun Ketua DPRD Iwan Rusmali diketahui merupakan politisi Partai Golkar yang juga dipercaya menduduki salah satu jabatan Wakil Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Sementara itu, Wakilnya Andi Effendi berasal dari Fraksi PKB yang dipercaya menjadi Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih.

KPK Ungkap Sumber Dana Suap ke Politisi Golkar dan PKB Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8081_25549_DEWAN-BOGOR.jpg" alt="Suasana rapat anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Suasana rapat anggota dewan di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota dewan di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengajukan kenaikan tunjangan gaji. Hal itu disuarakan melalui Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). &nbsp; Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono membenarkan hal tersebut. Namun menurutnya, anggota DPRD kabupaten/kota yang tergabung dalam Adeksi dan Adkasi bukan meminta kenaikan gaji, melainkan kenaikan tunjangan perumahan. &nbsp; Permohonan Adeksi dan Adkasi itu sebagai bentuk perwakilan kepentingan para anggota dewan di Tanah Air. Karena itu menurut Heri, sebagai sebuah lembaga, wajar saja Adeksi dan Adkasi memperjuangkan kepentingan anggotanya. Salah satunya kenaikan tunjangan perumahan atau gaji ini melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Permintaan ini bukanlah permintaan dari orang per orang, tapi atas nama lembaga. Upaya ini sebenarnya belum final,&rdquo; jelasnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group). Menurut Heri, DPRD Kota Bogor merupakan bagian dari Adeksi. Namun pihaknya menegaskan, tidak akan terlibat jika yang diajukan adalah kenaikan gaji. &ldquo;Sekali lagi saya tegaskan, kami setuju jika ada tunjangan perumahan. Bukan kenaikan gaji. Kalau gaji naik, kami nggak ikut (mengajukan, red),&rdquo; tegasnya. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika ada permintaan kenaikan gaji masih di batas kewajaran. Syaratnya, lembaga tersebut harus benar-benar produktif, memiliki prestasi dan bisa menaikkan PAD dengan kebijakan-kebijakan dibuat. Serta mampu memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat. &quot;Layak dan wajar-wajar saja meminta kenaikan gaji kalau seperti itu,&quot; katanya. (ral/c/hsn/JPG)

Anggap Wajar, Anggota Dewan Minta Tunjangan Naik

adeksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adeksi

Berita Terkini

Transparansi dan Akuntabilitas jadi Tuntutan Para Legislator di Daerah pada Era Digital

1.000 Anggota DPRD Kota Akan Berkumpul di Batam

KPK Ungkap Sumber Dana Suap ke Politisi Golkar dan PKB Kalsel

Anggap Wajar, Anggota Dewan Minta Tunjangan Naik

Download Aplikasi JawaPos.com