<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/PGEO-bluebook-1543807537.jpg" alt="Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029. (PGEO)" width="100%">
<figcaption>Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029. (PGEO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Empat proyek strategis panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) masuk dalam Blue Book 2025&ndash;2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Keempat proyek tersebut yakni&nbsp;Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7&ndash;8 &amp; Binary. Total nilai investasi untuk keempat proyek ini mencapai lebih dari USD 1,09 miliar. Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi, yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai tahun 2029 hingga 2032. Keempat proyek ini berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai USD 613 juta, yang berpotensi berasal dari sejumlah lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, JBIC, atau JICA. Direktur Eksplorasi &amp; Pengembangan PGE, Edwil Suzandi, menyampaikan bahwa pendanaan ini merupakan langkah konkret PGE dalam mendukung percepatan transisi energi sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap swasembada energi. "Pengembangan proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan nasional, tetapi juga menghadirkan multiplier effects bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi," tegas Edwil Suzandi, Kamis (4/12). Masing-masing proyek memiliki karakteristik serta peran strategis yang berbeda dalam memperkuat portofolio panas bumi nasional. Lumut Balai Unit 3 (Capex USD 305 juta) dan Lumut Balai Unit 4 (Capex USD 290 juta) akan memperkokoh klaster pengembangan panas bumi PGE di Sumatera Selatan. Sementara itu, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I (Capex USD 227 juta) akan menambah pasokan energi bersih di Provinsi Lampung melalui penerapan teknologi two-phase binary yang menawarkan efisiensi lebih tinggi. Di Sulawesi Utara, proyek Lahendong Unit 7&ndash;8 &amp; Binary (Capex USD 274 juta) memperluas pengembangan panas bumi di salah satu wilayah dengan potensi geothermal terbesar di Indonesia. Siapkan Pendanaan Selain memperkuat bauran energi terbarukan nasional, proyek-proyek ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA), kelayakan ekonomi proyek menjadi semakin kuat. Skema pembiayaan ini berpotensi meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) proyek sebesar 1&ndash;3 persen, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang. Pada tahap selanjutnya, PGE akan memasuki proses negosiasi dengan lembaga multilateral untuk memperoleh term pendanaan paling optimal termasuk struktur pembiayaan, tingkat suku bunga, tenor, serta persyaratan teknis dan lingkungan. Langkah PGE tidak berhenti pada penetapan proyek-proyek dalam Blue Book. Perseroan kini tengah menyusun readiness criteria sebagai prasyarat untuk dapat masuk ke dalam Green Book yang membuka akses penuh terhadap pendanaan luar negeri. Proses ini dilakukan bersama PT Pertamina (Persero), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan seluruh aspek teknis, sosial, lingkungan, dan finansial siap secara menyeluruh.

Keempat proyek berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai USD 613 juta.

Masuk Blue Book 2025–2029 Bappenas, ini Empat Proyek PGEO yang Menelan Modal USD 1,09 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/7lAcfsqNR2hCDsqBljN0i5ReIqnvQr64FBPonk4z-1202418529.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB) dengan nada optimistis. Menurut dia, proyeksi lembaga internasional seperti ADB dan OECD justru mengalami peningkatan. "Itu mereka juga lebih tinggi dari yang lalu, jadi upgrade sebetulnya dari di bawah 4,9 (persen), sekarang memasukkan 4,9 (persen)," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (30/9). Mengingat, pemerintah telah menjalankan berbagai program stimulus untuk mendorong pertumbuhan. Termasuk menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara. Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Keran belanja kementerian dan lembaga juga telah dibuka untuk optimalisasi penggunaan anggaran. "Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui. Nanti menjelang Oktober kita lihat, tentu (anggaran) yang belum terpakai itu bisa dialihkan untuk program lain," beber politisi Golongan Karya (Golkar) itu. Airlangga menjelaskan, pemerintah juga sudah menyiapkan paket stimulus untuk perayaan Natal dan tahun baru (Nataru). Termasuk diskon tiket pesawat, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), diskon jalan tol, diskon kapal, diskon kereta api, dan hari belanja online nasional (Harbolnas). "Itu kita dorong juga konsumsi masyarakat," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh ADB dengan optimisme tinggi.

Respons Proyeksi ADB, Airlangga: Pemerintah Terus Dorong Pertumbuhan Lewat Stimulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/menkeu-pdb-1490922470.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4). (Tangkapan layar Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4). (Tangkapan layar Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Indonesia masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen&nbsp;pada tahun ini. Optimisme itu berbanding terbalik dari proyeksi berbagai lembaga multilateral yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi. International Monetary Fund (IMF) misalnya, baru saja memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di level 4,7 persen pada 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini masih ada di level 5 persen. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5 persen," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4). Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- menjelaskan, upaya untuk terus meningkatkan permintaan domestik agar tetap terjaga dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan selaras. Dia menyebut, Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. "Ke depan, ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 diperkirakan tetap positif meskipun ketidakpastian global mengalami kenaikan," jelas Menkeu. Optimisme itu, lanjut Ani, didasarkan pada beberapa indikator. Salah satunya yakni konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Hal itu didukung oleh belanja pemerinah terutama dalam bentuk pembayaran THR, belanja sosial, dan berbagai insentif lain yang diberikan menjelang atau bulan pertama hingga ketiga tahun 2025 dan menjelang Idul Fitri. Selain itu, keberlanjutan dari proyek strategis nasional di berbagai wilayah dan konstruksi properti swasta diperkirakan meningkatkan kinerja investasi. "Investasi swasta masih baik, didukung oleh keyakinan produsen yang terlihat pada aktivitas manufaktur Indonesia yang masih pada zona ekspansif," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. Dia melanjutkan, investasi nonbangunan tetap menopang pertumbuhan ekonomi, yang tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama impor alat-alat berat. Sementara, dari sisi kinerja ekspor diperkirakan juga tetap terjaga. Hal itu didukung ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik. Pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk unggulan di pasar ASEAN+3, BRICS, dan pasar Eropa, di tengah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5 persen meskipun proyeksi lembaga multilateral lebih rendah

Menkeu Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen, Abaikan Revisi Proyeksi IMF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/ADB-3117238309.jpg" alt="Kantor Asian Development Bank (ADB)." width="100%">
<figcaption>Kantor Asian Development Bank (ADB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perekonomian negara-negara berkembang di Kawasan Asia dan Pasifik diproyeksikan lebih rendah. Asian Development Bank (ADB) mengatakan pertumbuhan pada kawasan tersebut pada tahun ini menyentuh 4,9 persen, berbeda dari tahun lalu yang mencapai 5,0 persen. Permintaan domestik yang solid dan permintaan global yang kuat untuk semikonduktor yang didorong oleh peningkatan AI memang mendukung pertumbuhan. Namun, tarif dan ketidakpastian perdagangan menjadi kendala. "Pertumbuhan regional diperkirakan akan turun lebih lanjut menjadi 4,7 persen tahun depan. Inflasi diproyeksikan akan melandai menjadi 2,3 persen tahun ini dan 2,2 persen tahun depan seiring terus menurunnya harga pangan dan energi global," menurut Asian Development Outlook (ADO) April 2025 yang dirilis pada Rabu (9/4). Perkiraan pertumbuhan ini disusun sebelum pengumuman tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat pada 2 April, sehingga proyeksi dasar hanya mencerminkan tarif yang berlaku sebelumnya. Namun, ADO April 2025 menampilkan analisis tentang bagaimana tarif yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan di Asia dan Pasifik. Laporan ini mencatat, meskipun ekonomi di kawasan ini cukup tangguh, perubahan yang lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi AS menimbulkan risiko terhadap prospek. Seiring dengan kenaikan tarif AS, meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan tindakan pembalasan dapat memperlambat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan. "Berbagai perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang ditopang oleh fundamental yang kuat, sehingga menjadi landasan bagi ketangguhan di tengah lingkungan global yang menantang ini," kata Kepala Ekonom ADB, Albert Park.&nbsp; Menurutnya, kenaikan tarif, ketidakpastian tentang kebijakan Amerika Serikat, dan kemungkinan meningkatnya ketegangan geopolitik merupakan tantangan yang signifikan terhadap prospek ekonomi. "Ekonomi di kawasan Asia harus mempertahankan komitmen mereka untuk membuka perdagangan dan investasi, yang telah mendukung pertumbuhan dan ketahanan kawasan ini," ungkap dia. Selain itu, kemerosotan yang terjadi pada pasar properti Tiongkok, perekonomian terbesar di kawasan ini, juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan. ADB memproyeksikan bahwa Tiongkok akan tumbuh 4,7 persen tahun ini dan 4,3 persen tahun depan, dibandingkan dengan 5,0 persen tahun lalu. Pertumbuhan lebih kuat di Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang didorong oleh permintaan domestik, dan berlanjutnya pemulihan pariwisata di bagian lain kawasan ini, akan mengimbangi sebagian perlambatan di Tiongkok.&nbsp; India, perekonomian terbesar di Asia Selatan diproyeksikan akan tumbuh 6,7 persen tahun ini dan 6,8 persen tahun depan. Perekonomian di Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh 4,7 persen tahun ini dan tahun depan. Tak hanya itu, permintaan eksternal yang lemah disebut akan memberatkan kegiatan perekonomian di kawasan Kaukasus dan Asia Tengah, sehingga pertumbuhan diproyeksikan melambat dari 5,7 persen tahun lalu menjadi 5,4 persen tahun ini dan 5,0 persen tahun depan.&nbsp; Teruntuk Pasifik, pariwisata masih terus mendukung pertumbuhan, tetapi dengan laju lebih lambat, yang diperkirakan sebesar 3,9 persen tahun ini dan 3,6 persen tahun depan, dibandingkan dengan 4,2 persen tahun lalu.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik menurun dengan tantangan dari tarif AS dan ketidakpastian perdagangan.

ADB Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik Melambat pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/ADB-1931026462.jpg" alt="Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Kamis (12/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Kamis (12/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asian Development Bank (ADB) memandang rasio utang Republik Indonesia (RI) terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif rendah. Sehingga yakin bahwa Indonesia mampu membayar pinjaman yang diberikan ADB ke Indonesia. "Rasio utang terhadap produk domestik brutonya relatif rendah, dan saya tidak punya kekhawatiran khusus dalam hal itu," kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (12/12). Ia menuturkan tidak ada kekhawatiran terhadap kemampuan Indonesia dalam membayar pinjaman yang diberikan ADB ke Indonesia.&nbsp;"Saya kira kami sangat yakin. Saya tidak melihat adanya kekhawatiran saat ini tentang kemampuan Indonesia untuk membayar utangnya, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi yang lain," ujarnya. Belum lama ini, ADB telah menyetujui untuk memberikan pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 7,93 triliun (kurs Rp15.864) untuk Indonesia guna promosi inklusi keuangan. Promosi inklusi keuangan di Indonesia nantinya akan berfokus pada meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, kaum muda, dan penduduk di daerah perdesaan. Adapun ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 69 anggota, di mana 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian global dan tingginya tensi geopolitik di dunia. Sri Mulyani menuturkan utang di berbagai negara di negara maju melonjak dari 70 persen menjadi 112 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara di negara-negara berkembang kenaikan jumlah utang pascapandemi dari 47 persen dari PDB awal 2000 sekarang mencapai 71 persen. Diketahui hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68 persen yang berarti masih jauh di bawah batas aman yakni 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) pada Jumat (15/11) mengatakan rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total ULN.

"Saya tidak melihat adanya kekhawatiran saat ini tentang kemampuan Indonesia untuk membayar utangnya," ujar Tominaga.

Nilai Rasio Utang terhadap PDB Rendah, ADB Tak Khawatir Pemerintah Indonesia Bakal Gagal Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/ADB-2771204686.jpg" alt="Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga." width="100%">
<figcaption>Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai USD 500 juta untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha. "Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal," kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Senin (25/9). Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) itu melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021. CITA sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020&ndash;2024, serta merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB, 2020&ndash;2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim. Agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, Jiro&nbsp;Tominaga menuturkan, pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6 persen setiap tahun, jauh di atas rata-rata pra-pandemi sebesar 5,3 persen. "Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi Covid-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan," ujarnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada&nbsp;online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian. Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya, mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau. Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan. Untuk mengurangi hambatan perdagangan, pemerintah melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020&ndash;2024) untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik. Upaya tersebut termasuk meluncurkan platform pembayaran&nbsp;online&nbsp;untuk layanan logistik bersama enam bank dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan.&nbsp;National single window&nbsp;ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala dunia usaha, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi, terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. Sebuah sistem terintegrasi yang datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibuat, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisa, dan melaporkan kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan. ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, yang mana 49 anggota di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai USD 500 juta untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia.

Dukung Pembangunan Indonesia, ADB Beri Pinjaman USD 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-5-3.jpg" alt="Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pondok pesantren. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai 4,8 persen. Sementara, tahun depan perekonomian diproyeksikan tumbuh 5 persen. Sebab, harga komoditas melemah dan permintaan di dalam negeri mulai normal. Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menjelaskan, pada 2022, lonjakan harga komoditas turut mendorong pertumbuhan RI hingga berada di level 5,3 persen. Hal itu mengompensasi permintaan dalam negeri yang cenderung melemah. Tahun ini tekanan global disebut akan membuat pertumbuhan ekspor berkurang. "Namun, pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Kembali normalnya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan," ujarnya dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2023 di Jakarta Selasa (4/4). Tominaga menggarisbawahi, investasi diproyeksikan belum mengalami penguatan. "Karena dunia usaha masih melihat situasi (wait and see)," katanya. ADB menyebut inflasi akan mencapai puncaknya hingga hampir 6 persen pada September. Level itu melebihi batas inflasi yang ditargetkan Bank Indonesia sebesar 4 persen. "Namun, inflasi sudah menurun berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. Inflasi itu juga diproyeksikan turun ke sekitar 3,5 persen pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2 persen pada 2023," terangnya.&nbsp;(dee/c14/dio)

Tahun ini tekanan global disebut akan membuat pertumbuhan ekspor berkurang.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 4,8 persen

ADB Proyeksikan Ekonomi RI Tahun ini Hanya Tumbuh 4,8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada KTT G20 di Bali November lalu, Indonesia sebagai presidensi meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform. Itu merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah agar berbagai pihak bisa terlibat dalam proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut.  PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. "Kami akan menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk membangun ekosistem dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ini baru awalnya dan menjadi jalan kami melangkah lebih maju dalam transisi energi," jelas Dirut PLN Darmawan Prasodjo.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memandang, transisi energi adalah sebuah keniscayaan. "Memang sebuah keniscayaan, Indonesia saat ini sedang mengarah ke sana. Butuh proses dan waktu," ujarnya.  Tidak bisa dimungkiri bahwa hingga saat ini RI masih cukup bergantung pada energi fosil sebagai sumber energi termurah. Namun, bukan berarti ketergantungan itu tidak bisa dilepaskan.  Apalagi, lanjut Mamit, pada momen KTT G20 lalu, skema ETM telah lahir. Hal itu dia sebut sebagai salah satu upaya serius yang dilakukan pemerintah dan PLN.  "PLN memang harus terus beradaptasi dan berupaya meningkatkan kapasitas renewable energy. Ke depan, hampir semua sektor bisnis yang dilakukan perusahaan multinasional itu syaratnya, yakni listriknya harus berasal dari clean energy," terang dia.  Mamit menambahkan, potensi sumber energi terbarukan di tanah air sangat besar. Itu merupakan ceruk yang bisa dimanfaatkan.  "Itu jadi peluang PLN untuk terus meningkatkan kemampuannya. Kolaborasi dengan pihak terkait juga penting," tegasnya.  PLN tentu juga membutuhkan peran pemerintah. Terutama terkait harga.

PLN dan ADB Sepakat Penjajakan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transisi energi menjadi perhatian berbagai negara. Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 (TF ESC-B20) atau Satuan Tugas Energi, Keberlanjutan, dan Perubahan Iklim dalam Konferensi B20 berhasil mencetak nilai potensi proyek USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun.  "Diskusi antara pemangku kepentingan dalam TF ESC-B20 memiliki tujuan untuk mencari implementasi paling realistis dari transisi energi yang berkelanjutan dengan konsep kemandirian energi," kata Chairman TF ESC-B20 Nicke Widyawati, Minggu.  B20 Summit berlangsung pada 13–14 November 2022 di Bali. Ada tiga misi utama TF-ESC. Yakni, mempercepat penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia, memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, dan meningkatkan keamanan energi.  Menurut Nicke yang juga Dirut Pertamina, TF ESC juga berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global dengan capaian perjanjian kerja sama. Tercatat 38 kesepakatan dari lintas negara.  Sebanyak 11 negara terlibat dalam proses 'business action' dengan total nilai proyek lebih dari USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun. "Dari peluang kerja sama tersebut, sebanyak lima bisnis terjalin kesepakatan dalam upaya penurunan proyek rendah karbon. Aksi bisnis lainnya yang tercapai adalah dua kolaborasi investasi bisnis," paparnya.  Satuan tugas ESC B20 memberikan pemahaman kerja sama bagi negara yang tengah melalui masa transisi energi dengan negara yang memiliki sumber energi fosil melimpah. Misalnya, Arab Saudi.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti komitmen pendanaan transisi energi yang cukup besar melalui skema JETP (just energy transition partnership) dan ETM (energy transition mechanism)-ADB (Asian Development Bank). Nilainya masing-masing USD 20 miliar (sekitar Rp 310 triliun) dan USD 250–300 juta (sekitar Rp 3,87 triliun).  Menurut Bhima, bentuk JETP adalah pinjaman. Maka, perlu ada transparansi terkait proyek yang akan didanai secara terperinci kepada publik. Selain itu, penawaran program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dirasa masih sangat overvalue.  "Sebagai contoh, kerja sama dengan kerangka ETM-ADB untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 660 megawatt dihitung memiliki umur operasional 40 sampai 50 tahun. Padahal, dalam jangka panjang aset PLTU batu bara termasuk stranded asset (aset yang nilainya terus menurun)," jelasnya.  Bhima berharap, dana transisi energi JETP dan ETM tidak dipersepsikan sebagai upaya melakukan bailout atas kesalahan oversupply listrik PLN. Karena itu, pensiun dini PLTU hanya ditujukan pada pembangkit yang menjadi penyebab oversupply listrik Jawa-Bali. Solusinya, perlu revisi total pada kontrak jual beli listrik PLN dengan pihak IPP (independent power producers) yang menjadi penyebab utama oversupply listrik.  "Seharusnya, komitmen transisi energi dibarengi dengan penghentian seluruh pembangunan PLTU baru," tegasnya.  ---  CAPAIAN TF ESC-B20 PADA G20  - Menghasilkan 38 kesepakatan kerja sama lintas negara.  - Sebanyak 11 negara setidaknya terlibat dalam proses ”business action” percepatan proyek rendah karbon.  - Total nilai proyek lebih dari Rp 172,5 triliun.  - Tugas TF ESC-B20 adalah percepatan penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia.  - Berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global.  Sumber: Pertamina

Gugus Tugas Energi B20 Hasilkan Rp 172,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Wamenkeu-antara-560x373-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan ada tiga exit strategies yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global tahun depan. Ini penting bagi Indonesia agar menemukan sumber pertumbuhan baru dan bisa melanjutkan reformasi struktural termasuk pembangunan infrastruktur.  Tiga exit strategies itu, terdiri dari bagaimana APBN dapat kembali ke level defisit sebelum pandemi; kedua, bagaimana Bank Sentral dapat mendapatkan likuiditas dari luar sistem setelah penempatan yang besar selama periode pandemi. Ketiga, bagaimana Indonesia mengembalikan kebijakan prudential supervisory yang biasanya dilakukan relaksasi selama pandemi.  "Ketiga exit strategies tersebut perlu dikoordinasikan, termasuk dukungan dari mitra pembangunan, dan dikomunikasikan dengan baik, serta perlu untuk menjaga diskusi dengan negara lain mengenai exit strategy yang memadai," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, Minggu (23/10).  Ia menjelaskan, tiga exit strategies juga sejalan dengan komitmen para menteri untuk menjaga inflasi guna mengurangi peningkatan biaya hidup dan kemiskinan. Sebagaimana telah disepakati dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan ke-29 (The 29th APEC FMM) di Bangkok, Thailand pada tanggal 20 Oktober 2022.  Selain meminimalkan dampak inflasi, Wamenkeu juga mengatakan, para menteri berkomitmen untuk menjaga perdagangan tetap terbuka sambil melindungi orang dari kebangkitan Covid-19 atau pandemi lain di masa depan. Para menteri juga menyampaikan pandangan masing-masing mengenai tantangan ekonomi makro yang meningkat dan dampaknya terhadap volatilitas harga energi dan pangan.  Tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas telah menyebabkan risiko pelemahan ekonomi. Untuk itu, APEC perlu memikirkan bagaimana mengarahkan langkah-langkah stimulus dari Covid-19 guna mendorong pertumbuhan jangka panjang sambil menjaga kesinambungan fiskal.  "Para menteri mengeksplorasi berbagai langkah kebijakan untuk lebih mempromosikan digitalisasi ekonomi dan pembiayaan keberlanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui kebijakan fiskal, rezim perpajakan, program redistribusi, insentif investasi, memanfaatkan digitalisasi, dan mengejar pembangunan berkelanjutan," jelasnya.  IMF memprediksi ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,2 persen pada 2022. Sementara untuk kawasan APEC, ekonomi diproyeksikan turun menjadi 2,5 persen tahun ini, serupa dengan proyeksi dari APEC Policy Support Unit.  Sementara itu, pada Keketuaan APEC 2022, lanjutnya, Thailand mengusung dua agenda prioritas untuk jalur keuangan, yaitu pembiayaan berkelanjutan dan ekonomi digital. Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Arkhom menyampaikan bahwa digitalisasi terbukti menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan, terutama di lingkungan global yang semakin meningkat.  Akan tetapi, pertumbuhan tersebut seharusnya tidak mengorbankan lingkungan yang memburuk secara signifikan. Untuk itu, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi agenda global, termasuk di kawasan APEC.  Selain menerapkan tiga exit strategies, Indonesia juga akan terus melanjutkan komitmen untuk menurunkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Target tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan ADB melalui pembentukan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform dan rencana penerapan peraturan perpajakan baru yang mencakup pajak karbon.  Lebih lanjut, Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda prioritas Thailand untuk pembiayaan berkelanjutan. "Indonesia baru saja memperbaharui National Determined Contribution (NDC) menjadi 31,89 persen dengan sumber daya domestik dan 43,2 persen dengan dukungan internasional," pungkasnya.

RI Siapkan 3 Exit Strategies Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adb

Berita Terkini