<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Adam-Deni-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Adam Deni di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Polda Metro Jaya menggelar mediasi antara artis Jerinx dan Adam Deni Jerinx SID diduga melakukan tindak pidana melalui sambungan telepon ke Adam Deni setelah cekcok ihwal teori endorse Covid-19" width="100%">
<figcaption>Adam Deni di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Polda Metro Jaya menggelar mediasi antara artis Jerinx dan Adam Deni Jerinx SID diduga melakukan tindak pidana melalui sambungan telepon ke Adam Deni setelah cekcok ihwal teori endorse Covid-19</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang melaksanakan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan, Adam Deni Gearaka, pada Kamis (28/8). Publik figur yang dikenal sebagai pegiat media sosial itu sebelumnya dijatuhi pidana empat tahun enam bulan penjara, terkait kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) karena mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang, Iwan Setiawan, menjelaskan Adam Deni berhak memperoleh pembebasan bersyarat setelah menjalani lebih dari dua pertiga masa pidana dengan tertib, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan sikap kooperatif. &ldquo;Program integrasi bukan berarti bebas tanpa batas. Ini adalah kelanjutan pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas. Saudara Adam Deni tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan dan wajib menaati aturan hingga masa pidananya dinyatakan selesai,&rdquo; kata Iwan kepada wartawan, Kamis (28/8). Ia menegaskan, pemberian bebas bersyarat sejalan dengan filosofi sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan dibandingkan sekadar penghukuman.&nbsp; &ldquo;Kami berharap dengan status bebas bersyarat ini, Saudara Adam Deni dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua selama menunjukkan perubahan perilaku yang baik,&rdquo; ujarnya. Selama masa bebas bersyarat, Adam Deni diwajibkan melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan dan menjaga perilaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Mekanisme ini akan berlangsung hingga seluruh sisa pidananya berakhir. Proses pembebasan bersyarat Adam Deni dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta PP No. 32 Tahun 1999.&nbsp; Lapas Cipinang menegaskan, kebijakan pembinaan termasuk pemberian bebas bersyarat merupakan wujud komitmen Pemasyarakatan dalam menerapkan prinsip humanis, keadilan restoratif, dan reintegrasi sosial. &nbsp;

Lapas Kelas I Cipinang melaksanakan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan, Adam Deni Gearaka, pada Kamis (28/8).

Sempat Berseteru dengan Ahmad Sahroni, Pegiat Media Sosial Adam Deni Terima Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/IMG_20240928_115028-3966921917.png" alt="Jerinx dan Nora Alexandra dalam podcast Denny Sumargo. (YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)" width="100%">
<figcaption>Jerinx dan Nora Alexandra dalam podcast Denny Sumargo. (YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musisi I Gede Ari Astina atau akrab disapa Jerinx SID membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya ternyata pernah melakukan upaya untuk mengakhiri hidup. Hal itu setelah dihadapkan pada banyak permasalahan dalam hidup. Momen itu terjadi saat Jerinx dihadapkan pada permasalahan hukum dengan Adam Deni. Masalah ini sebenarnya tidak terlalu besar bagi Jerinx SID. Namun, dari kejadian itu kemudian memicu permasalahan lain yang memicu terjadinya komplikasi masalah. Termasuk permasalahan dalam rumah tangga Jerinx dengan Nora Alexandra. "Masalahnya jadi kompleks gitu," ujar Jerinx SID dalam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo. Jerinx pun menggunakan kain selendang dalam upaya untuk mengakhiri hidup. Dia mengikat selendang itu ke lehernya dan kemudian diikat di tangga sisi atas. Setelah itu, Jerinx melompat ke bawah sehingga tubuhnya menggantung. Nora Alexandra yang saat itu berada di dalam kamar mendengar suara seperti orang sedang meronta kesulitan bernapas. Dia pun berlari keluar dari kamarnya dan sudah mendapati Jerinx dalam posisi tubuh menggantung. "Nora cepat ambil pisau dan Nora sayat selendangnya," kata Nora Alexandra. Kejadian itu menjadi momen yang masih sangat diingat Jerinx sampai sekarang. "Ada bekasnya. Kayak luka bakar gitu," ujar Jerinx.

Jerinx SID membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya ternyata pernah melakukan upaya untuk mengakhiri hidup.

Berkasus dengan Adam Deni dan Masalah jadi Bertumpuk, Jerinx SID Ternyata Pernah Coba Mengakhiri Hidup dengan Selendang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/1000044327-861843201.jpg" alt="Sidang pembacaan putusan Majelis Hakim kepada terdakwa Adam Deni Gearaka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan putusan Majelis Hakim kepada terdakwa Adam Deni Gearaka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pegiat media sosial Adam Deni Gearaka divonis 6 bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Adam Deni terbukti bersalah dalam kasus fitnah dengan ucapan membungkam Rp 30 miliar terhadap Ahmad Sahroni. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Deni dengan pidana penjara selama 6 bulan," kata ketua Majelis Hakim Mujiono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6). Dalam menjatuhkan putusan terhadap Adam Deni, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan, perbuatan Adam Deni mengakibatkan kerugian materiil kepada korban, pernah dihukum, saat ini sedang menjalani masa pidananya. Sementara hal yang meringankan, Adam Deni bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya. "Serta terdakwa (Adam Deni) dan korban (Ahmad Sahroni) sudah saling memaafkan di ruang persidangan," ucap hakim Mujiono. Adam Deni terbukti bersalah melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP. Ia terbukti mencemarkan nama baik Ahmad Sahroni. Meski demikian, putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Adam Deni dengan hukuman 1 tahun penjara.

Adam Deni Gearaka divonis 6 bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni.

Terbukti Bersalah di Kasus Fitnah Ahmad Sahroni, Selebgram Adam Deni Divonis 6 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Profil-Ahmad-Sahroni-Nasdem-eca2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, kembali melaporkan pegiat media sosial Adam Deni ke Bareskrim Polri. Laporan dibuat pada 30 Juni 2022 lalu terkait dugaan pencemaran nama baik.  Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/0336/VI/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 30 Juni 2022. Adam Deni dilaporkan dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.  Ahmad Sahroni sengaja melaporkan Adam Deni untuk kedua kali buntut dari pernyataan kekasih Elsya Rosana tersebut. Adam Deni mengatakan bahwa Sahroni telah mengeluarkan uang Rp 30 miliar untuk membungkam dan menjebloskannya ke dalam penjara. Hal itu diungkapkan Adam Deni usai sidang putusan atas kasus UU ITE di PN Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.  Ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (1/7), Ahmad Sahroni menyatakan dirinya kembali melaporkan Adam Deni supaya ia mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah diucapkannya di hadapan hukum.  "Itu kan asumsi dia saja. Dia ngomong seenak-enaknya saja, tapi dia harus tahu ucapan yang diucapkan oleh siapapun terkait ujaran kebencian tidak memiliki dasar kebenaran, maka dia menerima risikonya sendiri di mata hukum," kata Ahmad Sahroni.  Dia menegaskan dirinya bukan termasuk orang yang anti kritik dan mudah baper. Boleh saja orang mengkritiknya, tapi jangan sampai ada unsur kebencian dan fitnah, apalagi membawa-bawa keluarga. "Itu yang saya sedikit marah, istri saya, dan keluarga saya jadi bertanya dalam hal keterkaitan apa yang dibuat isu di media sosial," tuturnya.  Menurut Ahmad Sahroni, anaknya yang baru berusia 11 tahun juga sampai bertanya terkait tudingan yang beredar di media sosial. "Ada bahasa kotor yang tidak pantas disampaikan. Saya juga laporkan akun Instagram, mungkin lagi diselidiki sama kepolisian. Kita tunggu saja," katanya.  Kepada Adam Deni, Ahmad Sahroni hendak menyampaikan pesan khusus dengan kembali melaporkannya ke polisi. "Pesannya adalah mulutmu harimaumu. Apa yang kau sebut, yang menjadi masalah terhadap dirimu sendiri ya itulah dirimu, bukan karena saya. Karena semua ada aspek hukum yang mendasari apa yang menjadi ucapan semua orang," tandasnya.  Sebelumnya, Ahmad Sahroni melaporkan Adam Deni ke polisi terkait penyebaran dokumen elektronik miliknya di media sosial. Kasus ini sudah mendapat putusan dari majelis hakim PN Jakarta Utara. Adam Deni dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.

Polisikan Adam Deni Soal Tudingan Rp 30 M, Ahmad Sahroni: Risiko Dia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220628_191504.jpg" alt="Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Herwanto, kuasa hukum Adam Deni sempat bertanya ke kejaksaan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kliennya sangat berat 8 tahun penjara. Dia bertanya sejak UU ITE diundangkan, apakah ada terdakwa lain yang dituntut hingga 8 tahun penjara.  "Sampai sekarang kejaksaan tidak berani menjawab," kata Herwanto di PN Jakarta Utara, Selasa (28/6) kemarin.  Berdasarkan hasil penelusurannya, sejak UU ITE diundangkan sampai saat ini belum pernah ada terdakwa dituntut hingga 8 penjara. Tak hanya itu, Herwanto juga menyebut belum pernah ada terdakwa yang dijatuhi vonis hingga 4 penjara atas kasus pelanggaran UU ITE.  "Ini baru satu satunya orang yang dituntut 8 tahun dan diputus 4 tahun, ini satu satunya, belum ada lho yang melanggar UU ITE dihukum sampai 4 tahun," jelasnya lebih lanjut.  Bagi Adam Deni dan kuasa hukumnya,vonis 4 tahun tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mereka meyakini posting-an yang dipersoalkan untuk mengungkap kasus pelanggaran hukum guna membantu aparat penegak hukum menangani sekaligus membongkarnya.  "Apalagi yang ditransmisikan Adam Deni itu tidak ada satu pun yang hoaks. Pada saat dia melakukan pembelaan secara lisan, dia sebutkan semua prestasi prestasi dia ada berapa banyak prestasi dia sampai dia mengatakan tidak ada satupun hoaks," paparnya.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made terkait kasus pelanggaran UU ITE buntut dari penyebaran dokumen elektronik milik politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.  Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Adam Deni dan Ni Made secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana dengan melakukan transmisi suatu dokumen elektronik milik orang lain sehingga menjadi dapat diakses oleh publik.  Majelis hakim dalam putusannya menilai kedua terdakwa melanggar Pasal 48 aayat 3 jo Pasal 32 Ayat 3 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pengacara Adam Deni Tak Digubris Saat Tanyakan Hal Ini ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220628_191504.jpg" alt="Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis majelis hakim terhadap Adam Deni dan Ni Made dinggap tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pengacaranya memastikan Adam Deni akan melakukan banding.  "Mudah-mudahan hakim di pengadilan tinggi nanti bisa menilai apa yang kami persembahkan, mungkin bisa membebaskan Adam Deni. Karena kami yakin, orang yang dipidana itu kalau dia punya niat jahat,"kata Herwanto pengacara Adam Deni di PN Jakarta Utara Selasa (28/6).  Herwanto sependapat dengan majelis hakim bahwa apa yang dilakukan Adam Deni memang tidak sesuai dengan aturan pemerintah terkait tata cara melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum, dengan Adam Deni memposting di media sosial.  Kendati demikian, pengacara Adam Deni menyayangkan majelis hakim tidak menyebutkan posting-an Adam Deni tersebut tidak memiliki niat jahat. Menurutnya, fakta persidangan tidak dapat membuktikan pegiat media sosial itu melakukan pemerasan atau tindakan melawan hukum lainnya.  "Saya sayangkan mejelis hakim menceritakan unsur-unsurnya, padahal saya pengin mendengar dari majelis hakim ada yang perlu ditambahkan, seharusnya 'perbuatan terdakwa tidak memiliki niat jahat'. Padahal saksi ahli menjelaskan bahwa terdakwa bisa dihukum apabila ada niat jahat," paparnya.  Poin lain yang disinggung pengacara Adam Deni adalah majelis hakim sama sekali tidak menyinggung soal pembelian sepeda mewah tanpa membayar pajak. Padahal hal itu katanya sudah merupakan fakta di persidangan.  "Artinya kerugian negara tidak disebutkan disitu. Kegiatan itu benar merugikan negara karena tidak bayar pajak, dan itu tidak dibahas sama majelis hakim," tuturnya.  "Benar yang disampakan Adam Deni ini. Artinya perbuatannya ada, bukan hoax, tapi mengapa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim," imbuh Herwanto.  Sejumlah kejanggalan yang dirasakan Adam Deni dan kuasa hukumnya nantinya akan dimasukkan ke dalam memori banding supaya dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding.  "Adam Deni kan sudah menyatakan bahwa oknum Jaksa yang menuntut 8 tahun itu ternyata tahun 2010 pernah bermasalah saat tugas di Kalimantan Timur. Bahan ini juga akan kami sampaikan ke memori banding," paparnya.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made terkait kasus pelanggaran UU ITE buntut dari penyebaran dokumen elektronik milik politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. keduanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.  Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Adam Deni dan Ni Made secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana dengan melakukan transmisi suatu dokumen elektronik milik orang lain sehingga menjadi dapat diakses oleh publik.  Majelis hakim menilai Adam Deni dan Ni Made melanggar Pasal 48 aayat 3 jo Pasal 32 Ayat 3 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Vonis Dianggap Tak Sesuai Kesalahan, Adam Deni Pastikan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-adam-deni-vonis-abdul-rahman-JPC.jpg" alt="Ibunda Adam Deni, Susianti (pakai hijab), menangis di sidang putusan sang putra di PN Jakarta Utara Selasa (28/6). Foto: Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ibunda Adam Deni, Susianti (pakai hijab), menangis di sidang putusan sang putra di PN Jakarta Utara Selasa (28/6). Foto: Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pelanggaran UU ITE yang menjerat Adam Deni dan Ni Made buntut dari unggahannya di Instagram tentang dokumen elektronik milik politisi Ahmad Sahroni kini telah resmi berakhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa masing masing 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan.  Saat majelis hakim membacakan vonis tersebut, Susiani, ibunda Adam Deni, yang duduk di kursi pengunjung langsung menangis dan dipeluk oleh satu satu kerabat. Dia menganggap hukuman itu sangat berat untuk sang putra.  Setelah putusan dibacakan dan sidang ditutup, Adam Deni sempat menghampiri ibu dan kekasihnya. Pegiat media sosial itu sempat salaman dan berpelukan dengan ibunya. Adam Deni juga memeluk kekasihnya yang duduk berdampingan dengan ibunda.  Adam Deni menegaskan, dirinya akan mengajukan banding. Sebab ia menganggap hukuman tersebut belum memenuhi standar keadilan bagi dirinya. "Empat tahun, masih sesuai dengan pesanan. Pak polisi mohon maaf, saya ini bukan teroris," kata Adam Deni kepada sejumlah petugas yang mengawal dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (28/6).  Susiani, ibunda Adam Deni, sebenarnya sudah menduga hukuman terhadap dirinya akan berat. Dia pun tampak lebih tenang menghadapi sidang putusan karena memang sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi vonis terburuk sekalipun. "Perasaan saya biasa saja, tidak ada rasa gemetar atau bagaimana. Tapi yang pasti, vonis empat tahun ini masih sesuai pesanan," akunya.  Ibu Adam Deni mengaku dirinya juga sudah menduga vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim akan memberatkan. Namun dia tidak setegar Adam Deni sehingga masih sempat menangis begitu vonis benar benar dijatuhkan. "Sudah nggak bisa ngomong apa apa lagi, teman teman bisa lihat sendiri. Kayak kata Adam Deni tadi seperti ada pesanan tadi," tutur Susiani. (*)

Ibunda Menangis Begitu Tahu Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220628_191504.jpg" alt="Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Adam Deni dan Ni Made masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Putusan ini terkait  kasus pelanggaran UU ITE buntut dari penyebaran dokumen elektronik milik politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni.  Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Adam Deni dan Ni Made secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana dengan melakukan transmisi suatu dokumen elektronik milik orang lain sehingga menjadi dapat diakses oleh publik.  Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa melanggar Pasal 48 aayat 3 jo Pasal 32 Ayat 3 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. "Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 bulan," majelis hakim dalam putusannya di PN Jakarta Utara Selasa (28/6).  Hakim melanjutkan, vonis tersebut dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5 ribu.  Sebelum membacakan vonis terhadap Adam Deni dan Ni Made, hakim membacakan hal yang memberatkan sekaligus meringankan. Hal meringankan, Adam Deni merupakan tulang keluarga dan terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.  "Hal yang memberatkan sifat dan hakikat perbuatan itu sendiri," kata hakim.  Vonis majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta kedua terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.  "Menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 8 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan,” kata Jaksa di hadapan mejelis hakim PN Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Adam Deni Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/adam-deni.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang putusan kasus dugaan pencemaran nama baik pelanggaran atas UU ITE dengan terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made digelar siang ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan kuasa hukumnya, Herwanto.  "Iya sidang putusan siang ini pukul 13.00 WIB," kata Herwanto kepada JawaPos.com, Selasa (28/6).  Sidang putusan ini akan menentukan nasib Adam Deni dan Ni Made dalam kasus tersebut. Orang tua Adam Deni dan kekasihnya, lanjut Herwanto, akan hadir untuk menyaksikan jalannya sidang putusan secara langsung nanti siang.  Adam Deni telah mempersiapkan mental untuk menerima kenyataan terburuk atas hasil putusan majelis hakim."Iya mau nggak mau harus siap lah," katanya.  Kuasa hukum Adam Deni menaruh harapan besar kepada majelis hakim menjatuhkan vonis yang adil bagi kliennya. Karena menurutnya, tidak ada niat jahat dari tindakan Adam Deni dengan membuat kiriman dokumen elektronik milik politikus partai Nasdem Ahmad Sahroni di media sosial.  Pengacara Adam Deni menyatakan, suatu perbuatan dapat dihukum ketika ada niat jahat. Sedangkan kliennya dianggap tidak memiliki niat jahat sama sekali atas tindakannya tersebut.  "Niat memeras nggak ada, niat mau menjatuhkan orang dari kedudukannya nggak ada. Justru dia mau membongkar dugaan tindak pidana korupsi dan itu terbukti di pengadilan," paparnya  Unggahan Adam Deni disebut kuasa hukumnya telah membantu pengungkapan kasus dugaan korupsi."Terbukti di pengadilan bahwa transaksi jual beli sepeda mewah tidak bayar pajak dan ada kerugian negara di situ," tandasnya.  Sebelumnya, terdakwa Adam Deni Gearaka dan Ni Made dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 8 tahun penjara terkait kasus pelanggaran UU ITE usai menyebarkan dokumen elektronik pribadi tanpa izin di media sosial milik politisi partai Nasdem Ahmad Sahroni.  "Menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 8 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan," kata Jaksa di hadapan majelis hakim PN Jakarta Utara Senin (30/5).

Nasib Adam Deni Ditentukan dalam Sidang Putusan Siang ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/adam-deni.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Adam Deni dan kuasa hukumnya dalam sidang pekan lalu di PN Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tanggan dalam sidang replik yang berlangsung hari ini.  Jaksa dalam sidang replik menegaskan bahwa tuntutan terhadap Adam Deni dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  "Pendapat kuasa hukum terdakwa yang mengatakan tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar melampaui batas dan dzalim adalah opini dari penasihat hukum terdakwa," kata Dyofa Yudistira mewakili Jaksa di PN Jakarta Utara, Senin (13/6).  Dia berpandangan, tuntutan 8 tahun penjara sudah sesuai dengan aturan mengacu pada Pasal 48 ayat 3 UU ITE. Pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda maksimal  Rp 5 miliar. Jaksa pun dengan tegas mengaku tuntutan yang telah dibacakan beberapa waktu lalu tidak  melampaui batas ketentuan yang ditetapkan hukum perundang- undangan.  Mengacu pada pasal pasal yang didakwakan kepada Adam Deni, Jaksa meyakini tuntutannya tidak lah berlebihan. Jaksa bahkan meminta majelis hakim untuk tidak terlalu menjadikan pertimbangan atas alasan-alasan dari pihak Adam Deni dalam menjatuhkan putusan. "Tapi putusan sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim," tutur Dyofa Yudistira.  Jaksa meragukan niatan baik Adam Deni mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni untuk tujuan membantu KPK dalam memberantas korupsi.  Jaksa berpandangan, argumentasi tersebut hanya sebuah strategi untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas suatu perbuatan tindak pidana.  Jaksa Dyofa Yudistira juga menyatakan, pada kenyataannya Adam Deni pernah bertemu dengan Ahmad Sahroni di Bali dan yang bersangkutan mendapatkan sejumlah uang. "Adam Deni pernah bertemu dengan Ahmad Sahroni di Bali, biaya hotel dibayar oleh Sahroni. Terdakwa juga menerima sejumlah uang. Apakah tujuan Adam Deni untuk menegakkan hukum?," katanya.  Jaksa juga mengungkapkan, andai saja terdakwa Adam Deni memang benar-benar punya niatan tulus mau membantu proses pemberantasan korupsi, seharusnya terdakwa bisa langsung membuat pengaduan ke KPK tanpa perlu mengunggahnya di media sosial.  ’’Data pribadi yang diunggah milik korban tidak serta merta menjadikan caption tersebut mengarah ke KPK. Seandainya mau menegakkan hukum, seharusnya diserahkan kepada yang berwenang, bukan diunggah di media sosial," katanya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

JPU Ragu Adam Deni Benar-Benar Bermaksud Bantu Berantas Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Adam Deni

Berita Terkini