<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/AOuteAaWhGk3sNzOMRn0W4phPlopZNrO8ECmX7vo-1-2853319973.jpg" alt="Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri bersaksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri. Dalam sidang tersebut, Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri dihadirkan sebagai saksi, ia menyebut tidak ditemukan adanya kerugian negara pada masa kepemimpinan Adam di PT Asabri. Ia juga menegaskan tidak ada aliran dana korupsi yang mengalir kepada Adam Damiri. Menurut Linda, kesimpulan tersebut bersumber dari bukti baru (novum) berupa risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan keuangan PT Asabri tahun 2011&ndash;2015, yang belum pernah diungkap dalam persidangan sebelumnya. &ldquo;Risalah tahun 2011 saya dapat langsung dari PT Asabri, sedangkan 2012 hingga 2015 saya temukan di ruang kerja Bapak (Adam Damiri). Setelah saya cek ke Asabri, risalah itu asli dan berisi laporan keuangan laba rugi serta pendapatan dari kenaikan saham dan reksadana di masa kepemimpinan beliau,&rdquo; kata Linda saat bersaksi di persidangan, Senin (10/11). Linda menambahkan, bukti itu setelah dirinya meminta pendapat dari lima auditor independen atas dokumen tersebut. &ldquo;Laporan keuangan di masa Pak Adam Damiri tidak menunjukkan adanya kerugian negara. Bahkan setiap tahun dari 2011 sampai 2015 selalu mencatatkan peningkatan keuntungan,&rdquo; ujarnya. Menurut Linda, PT Asabri di masa Adam Damiri membukukan keuntungan antara Rp 1 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun, dan dokumen keuangan tersebut telah disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Dewan Direksi PT Asabri. Ia menilai, telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara pada putusan sebelumnya, di mana kerugian pada masa jabatan Adam Damiri dan Soni Wijaya disatukan sehingga nilainya tampak jauh lebih besar. &ldquo;Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa di masa Pak Adam Damiri, kerugian negara hanya Rp 2,6 triliun, bukan Rp 22,7 triliun. Saham-saham yang dihitung sebagai kerugian pun sebenarnya masih dimiliki Asabri dan nilainya masih positif,&rdquo; ucap Linda. Linda menjelaskan, novum kedelapan yang diajukan dalam PK juga akan membuktikan bahwa aset-aset saham Asabri masih bernilai dan terus memberikan keuntungan. Selain itu, ia menegaskan tidak ada aliran dana dari manajemen investasi Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri. Uang senilai Rp 17,9 miliar yang disebut dalam dakwaan, bukan hasil korupsi, melainkan pengembalian utang pribadi dan investasi yang tidak berkaitan dengan PT Asabri. Lebih lanjut, Linda juga menilai perhitungan uang pengganti dalam kasus ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena seharusnya didasarkan pada hasil tindak pidana, bukan dari transaksi pribadi. &ldquo;Uang itu berasal dari pengembalian utang pribadi dua orang, yakni Harjani Prem Ramchand dan Sutedy Alwan Anis. Mereka bukan tersangka dan tidak ada hubungan dengan Asabri,&rdquo; pungkasnya.

Saksi dalam sidang PK Adam Damiri ungkap tidak ada kerugian negara dalam kasus Asabri, bukti baru ajukan laporan keuangan.

Saksi PK Adam Damiri Sebut Tak Temukan Kerugian Negara dalam Kasus Asabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/adam-damiri-2991719867.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Dalam sidang tersebut, Adam Damiri mengajukan delapan novum atau bukti baru untuk memperkuat permohonannya. Permohonan PK itu diajukan melalui tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dkk. Tim kuasa hukum meminta majelis hakim meneliti secara mendalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara sebelumnya. &ldquo;Menjadi alasan substansial diajukannya permohonan PK oleh Pemohon, dikarenakan terdapat keadaan baru (novum), kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum,&rdquo; kata Deolipa dalam sidang. Salah satu novum utama yang dibawa tim hukum adalah laporan audit keuangan PT Asabri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Purwaredja, Suhartono yang ditunjuk oleh BPK dan Dewan Komisaris Asabri pada periode 2011&ndash;2015. Laporan tersebut menyatakan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia menegaskan, Adam Damiri tidak pernah memperkaya diri sendiri maupun pihak lain selama menjabat sebagai Direktur Utama Asabri. &ldquo;Pada saat itu Pemohon PK sudah purna tugas dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri, karena tanggung jawab dan wewenangnya telah beralih kepada direktur utama selanjutnya,&rdquo; tuturnya. Deolipa juga menyinggung laporan keuangan lima tahun berturut-turut yang menunjukkan Asabri mencatat keuntungan selama masa kepemimpinan Adam Damiri. &ldquo;Laporan keuangan ini menyatakan ada keuntungan dari proses berperusahaan yang dilaksanakan oleh Pak Adam Damiri,&rdquo; ujarnya. Selain laporan keuangan, tim kuasa hukum turut memaparkan data portofolio saham dan aplikasi Stockbit sebagai penguat. &ldquo;Asabri di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri ternyata tidak rugi, tapi malah untung. Data dari Stockbit juga menguatkan fakta ini,&rdquo; tegas Deolipa. Lebih lanjut, ia menyatakan kerugian negara yang ditudingkan kepada Adam justru terjadi setelah pensiun pada akhir 2015, ketika manajemen baru mengambil alih. Mereka menilai putusan sebelumnya keliru karena menghukum Adam berdasarkan potensi kerugian yang belum terealisasi.&nbsp; Sidang lanjutan PK dijadwalkan pada Senin (10/11). Tim kuasa hukum Adam Damiri bakal menghadirkan enam ahli di bidang korporasi, pidana, investasi, dan pasar modal untuk memverifikasi bukti-bukti novum serta memberikan keterangan yang mendukung pengajuan PK. Dalam perkaranya, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Adam Damiri, yang kemudian dikurangi menjadi 15 tahun pada tingkat banding.&nbsp; Namun, Majelis Kasasi memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 17,972 miliar. &ldquo;Hukuman tingkat kasasi 16 tahun itu setara dengan hukuman mati, mengingat pada 20 November 2025 Pak Adam Damiri akan berusia 77 tahun,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut PT Asabri, Adam Damiri, jalani sidang perdana PK kasus korupsi dengan delapan novum untuk dukung permohonan.

Mantan Bos Asabri Adam Damiri Jalani Sidang Perdana, Bawa 8 Novum untuk Kuatkan Permohonan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/iTZ5kXurO62q8jSYhpBYzCIVx0k5HsgXSbKOZf28-1-552136209.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri, Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/11).&nbsp;Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, memastikan kliennya akan hadir langsung dalam sidang perdana perkara bernomor 17/Akta.Pid.Sus/PK/TK/2025/PN JKT.PST yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. "Pak Adam Damiri akan hadir langsung di persidangan," kata Deolipa kepada wartawan, Rabu (5/11). Deolipa menjelaskan, kliennya akan berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, menuju PN Jakarta Pusat pada Kamis pagi.&nbsp;"Beliau berangkat dari Lapas Sukamiskin dan akan hadir secara langsung di ruang sidang. Ini bentuk tanggung jawab moral sekaligus tekad beliau untuk memperjuangkan kebenaran," ujarnya. Langkah hukum ini penting, karena Adam Damiri kini tengah menjalani hukuman 16 tahun penjara setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara korupsi Asabri.&nbsp;"Beliau divonis 16 tahun penjara di tingkat kasasi. Di usia beliau yang 76 tahun, hukuman itu setara dengan hukuman mati. Tapi semangat beliau luar biasa, masih ingin berjuang lewat jalur hukum," ujar Deolipa. Permohonan PK tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Kamis (16/10). Menurut Deolipa, langkah itu merupakan upaya hukum untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan tidak pernah memperkaya diri dari kasus tersebut. "Kami membawa sejumlah novum baru yang membuktikan bahwa Pak Adam Damiri tidak terlibat dalam korupsi Asabri dan tidak ada keuntungan pribadi yang diterima," ungkapnya. Deolipa menyebut, bukti baru yang diajukan antara lain laporan keuangan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukti rekening, serta catatan dividen Asabri yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan justru meningkat selama kepemimpinan Adam Damiri pada 2012&ndash;2016.&nbsp;"Laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik dan disahkan BPK menunjukkan pendapatan Asabri naik dari Rp 1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp 4,16 triliun pada 2015, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak ada temuan penyalahgunaan dana," tuturnya. Ia menambahkan, kerugian negara yang dijadikan dasar penuntutan baru muncul setelah masa jabatan Adam Damiri berakhir pada 2016, sehingga tidak relevan dibebankan kepadanya. Selain itu, bukti rekening juga menunjukkan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri maupun keluarganya. "Transaksi yang disebut menguntungkan pribadi justru terjadi setelah beliau pensiun dan merupakan pengembalian utang pribadi dari pihak lain," jelasnya. Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim MA dapat menilai secara objektif seluruh bukti baru dan kehilafan hakim dalam putusan sebelumnya.&nbsp;"Kami berharap Majelis Hakim PK benar-benar membaca dan menilai dengan hati nurani semua temuan baru ini, demi keadilan bagi Pak Adam Damiri yang sudah berusia 76 tahun dan telah mengabdi puluhan tahun untuk negara," pungkasnya.

Sidang perdana PK Adam Damiri di PN Jakarta Pusat, dihadiri langsung oleh eks Dirut Asabri, berjuang untuk keadilan.

Eks Dirut Asabri Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana Permohonan PK di PN Jakpus Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/A3poUqaQNnfAUKe7kJEwLoXoa1DKotUsbX6M4mkh-1-893915415.jpg" alt="Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT ASABRI, Adam Rachmat Damiri, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT ASABRI. Kuasa hukum Adam, Deolipa Yumara, menyatakan langkah ini ditempuh karena pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang dianggap penting untuk memperbaiki putusan. Ia menyebut, terdapat dugaan kekeliruan pada putusan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Adam Damiri. &ldquo;Majelis hakim secara keliru mengambil keputusan yang sifatnya kumulatif atau dasarnya tidak kuat, yang diputuskan kemudian dijatuhkan kepada seorang Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (1/10). Ia menjelaskan, kesalahan hakim terletak pada penggabungan kerugian keuangan negara dari dua periode kepemimpinan berbeda di tubuh ASABRI, yakni periode 2012&ndash;2016 di bawah Adam Damiri dan periode 2016&ndash;2020 di bawah Sonny Widjaja.&nbsp; Dalam putusannya, hakim menyebut Adam Damiri merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. &ldquo;Total loss Rp 22,78 triliun seakan-akan semua dibebankan ke Adam Damiri. Padahal, di masa kepemimpinan beliau (total loss) hanya sekitar Rp 2,6 triliun, itu pun sahamnya masih ada dan bisa dijual kembali. Ini zalim, apalagi klien kami sudah berusia 76 tahun,&rdquo; ujar Deolipa. Ia menambahkan, kerugian yang dituduhkan kepada Adam tidak sepenuhnya benar karena sebagian saham yang dipermasalahkan masih memberikan keuntungan ketika dilepas. &ldquo;Ditambah sahamnya masih ada dan masih untung pas dijual,&rdquo; tegasnya. Deolipa menyinggung dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tertanggal 29 Agustus 2025. Nama-nama yang disebut sebagai pelaku utama justru adalah Ilham Wardana Siregar (Kepala Divisi Investasi 2012&ndash;2019, almarhum), Sonny Widjaja (Dirut 2016&ndash;2020), dan Hari Setianto (Direktur Investasi dan Keuangan 2014&ndash;2019). Ia menuturkan, pengajuan PK ini bukan sekadar upaya membela kliennya, melainkan memperjuangkan keadilan dalam rangka menghindari kekeliruan hukum yang berpotensi menjadi preseden buruk di masa mendatang. &ldquo;Kita sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi berantaslah yang benar-benar koruptor, bukan orang yang dalam faktanya bukan koruptor,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut ASABRI, Adam Damiri, berencana ajukan PK ke Mahkamah Agung, ungkap dugaan kesalahan hakim dalam vonis korupsi.

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ADAM-DAMIRI-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam waktu dekat, pihak keluarga terpidana mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2009 - Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rahmat Damiri, akan segera mengajukan kasasi terhadap putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero).  Hal tersebut diungkapkan perwakilan keluarga terpidana mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Mayjen (Purn) Adam Damiri, Linda Susanti pada Senin (06/06) malam.  "Prinsipnya Kami sepakat Korupsi harus diberantas, tetapi harus kepada si pelaku dan orang yang korupsi, bukan kepada orang yang tidak bersalah. Dari pihak keluarga pak Adam Damiri, kami tetap akan memperjuangkan Kebenaran kasus ini dengan cara mengajukan kasasi," ujar Linda Susanti melalui keterangan resminya kepada wartawan.  Linda juga meyakini, Adam Damiri tidak pernah merugikan negara sebesar Rp 2,7 triliun. Pasalnya, sejak Adam Damiri menjabat hingga kasus ini bergulir, uang senilai Rp 2,7 triliun tersebut masih ada dan dalam bentuk saham.  "Saham tersebut masih ada dan bukan hilang, lalu bagaimana jika saham tersebut dibuka kembali lalu negara dapat keuntungan ??" Makanya kami juga bingung, ketika pak Adam disebut melakukan perbuatan melawan hukum," urainya.  Kuasa hukum Adam Damiri, yakni Yuridio Tirta juga kembali menegaskan, bahwa pihak keluarga Adam Damiri sangat menghormati putusan hukum. Namun pihaknya juga menegaskan, agar keadilan benar-benar tercipta di negeri ini, maka pihaknya sepakat memperjuangkan kembali kasus yang menimpa Mayjen Purn. Adam Rahmat Damiri.  "Setelah nanti kami ajukan kasasi, kami berharap agar memori kasasi tersebut benar-benar harus dibaca dengan sebaik baiknya," pungkasnya.

Keluarga Adam Damiri Segera Ajukan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ADAM-DAMIRI-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT ASABRI periode 2008-2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Damiri, berencana akan mengajukan upaya hukum banding, usai divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal ini dikatakan perwakilan keluarga Adam, yakni Linda Susanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (13/2).  Dia menilai, putusan itu sebuah kekhilafan dengan terdapat fakta yang membuatnya yakin akan mendapat keadilan dalam upaya hukum selanjutnya.  “Pada saat Adam Damiri menjabat sebagai Direktur Utama di PT ASABRI tahun 2009-2016, setiap tahunnya perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai perpanjangan tangan dari BPK. Hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan PT ASABRI menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah,” kata Linda Susanti dikutip dari Antara.  Saat peristiwa korupsi PT ASABRI, ujar Linda, terjadi pada 2017. Adam kala itu sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut PT ASABRI.  Bahkan, pada saat Adam menjabat sebagai dirut, dia telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT ASABRI. Hal itu sesuai Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI.  Linda melanjutkan, fakta di persidangan terungkap bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa membuktikan bahwa uang pribadi istri Adam Damiri sebesar Rp17,9 miliar yang digunakan Adam untuk menjalankan bisnisnya itu, adalah bagian dari tindak pidana korupsi di PT ASABRI. Tapi berdasarkan putusan pengadilan uang itu diminta untuk dikembalikan ke negara sebagai uang pengganti.  “Uang Rp17,9 miliar sudah ada sebelum Adam menjabat di PT ASABRI,” ujar Linda.  Menurut Linda, keyakinan bahwa Adam tak bersalah semakin kuat setelah keterangan saksi fakta maupun keterangan saksi ahli di persidangan menyatakan, kasus tersebut bukanlah peristiwa tindak pidana korupsi. Adam sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan yang menimpa PT ASABRI itu.  Meski begitu, kata Linda, Adam sama sekali tidak memiliki firasat buruk sedikitpun atas putusan majelis hakim yang memutus dirinya bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,9 miliar. Bahkan putusan itu lebih berat 10 tahun dari tuntutan JPU.  “Adam merasa bahwa putusan tersebut adalah murni kekhilafan hakim jika melihat fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Putusan tersebut adalah suatu kekhilafan karena hukuman tersebut sangat berat bagi Adam,” kata dia lagi.  Putusan itu, kata Linda, tidak mempertimbangkan umur Adam yang sudah tua 72 tahun dan kondisi kesehatannya. Kini Adam masih terus berjuang melawan kanker usus, osteopenia dan penurunan fungsi ginjal. Putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan jasa-jasa Adam yang sudah mengabdi untuk negara sebagai prajurit TNI selama 35 tahun.  Walaupun begitu berat, Adam tetap semangat dan berpesan kepada keluarga besarnya agar tetap bersabar dan berdoa kepada Allah SWT untuk yang terbaik.  “Adam yakin akan ada keadilan yang menanti dirinya dalam proses hukum selanjutnya,” kata Linda menegaskan.

Divonis 20 Tahun Penjara, Mayjen TNI Purn Adam Akan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASABRI-DERY-RIDWANSAH-5-1.jpg" alt="Gedung ASABRI Di Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta, Selasa (14/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung ASABRI Di Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta, Selasa (14/1/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT ASABRI periode 2008-2016, Mayjen TNI (Purn) Adam Damiri menyatakan vonis 20 tahun yang diputuskan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kepadanya adalah sebuah kekhilafan. Adam pun membeberkan fakta-fakta yang membuatnya yakin akan mendapat keadilan dalam upaya hukum selanjutnya, yaitu banding.  “Pada saat Adam Damiri menjabat sebagai Direktur utama di PT ASABRI tahun 2009-2016, setiap tahunnya perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai perpanjangan tangan dari BPK. Hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan PT ASABRI menghasilkan keuntungan ratusan miliar,” kata Linda Susanti yang merupakan perwakilan keluarga Adam dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/2).  Saat peristiwa korupsi PT ASABRI, lanjut Linda, terjadi pada 2017. Adam kala itu sudah tak lagi menjabat sebagai Dirut PT ASABRI. Bahkan, pada saat Adam menjabat sebagai dirut, dia telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT ASABRI. Itu sesuai surat, Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI.  Linda melanjutkan, fakta di persidangan terungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bisa membuktikan bahwa uang pribadi istri Adam Damiri sebesar Rp 17,9 miliar yang digunakan Adam untuk menjalankan bisnisnya itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi di PT ASABRI. Tapi berdasarkan putusan pengadilan uang itu diminta untuk dikembalikan ke negara sebagai uang pengganti.  “Uang tersebut (Rp 17,9 miliar) sudah ada sebelum Adam menjabat di PT ASABRI,” lanjut Linda.  Keyakinan Linda, bahwa Adam tak bersalah semakin kuat setelah keterangan saksi fakta maupun keterangan saksi ahli dipersidangan menyatakan kasus tersebut bukanlah peristiwa tindak pidana korupsi. Adam sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan yang menimpa PT ASABRI itu.  Meski begitu, lanjut Linda, Adam sama sekali tidak memiliki firasat buruk sedikitpun atas putusan majelis hakim yang memutus dirinya bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,9 miliar. Bahkan putusan itu lebih berat 10 tahun dari tuntutan JPU.  “Adam merasa bahwa putusan tersebut adalah murni kehilafan hakim jika melihat fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Putusan tersebut adalah suatu kekhilafan karena hukuman tersebut sangat berat bagi Adam,” tutur dia.  Putusan itu, lanjutnya tidak mempertimbangkan umur Adam yang sudah tua 72 tahun dan kondisi kesehatan yang dideritanya. Kini Adam masih terus berjuang melawan kanker usus, osteopenia dan penurunan fungsi ginjal. Putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan jasa-jasa Adam yang sudah mengabdi untuk negara sebagai prajurit TNI selama 35 tahun.  Walaupun begitu berat, Adam tetap semangat dan berpesan kepada keluarga besarnya agar tetap bersabar dan berdoa kepada Allah SWT untuk yang terbaik. “Adam yakin akan ada keadilan yang menanti dirinya dalam proses hukum selanjutnya,” pungkasnya.

Bakal Ajukan Banding, Adam Damiri Bilang Begini Soal Uang Rp 17,9 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sidang-Asabri.jpg" alt="Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Adam Damiri divonis 20 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT ASABRI.  "Atas nama keluarga besar, Adam Rachmat Damiri akan melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan harapan Adam Rachmat Damiri dan keluarga," kata Linda Susanti yang mewakili keluarga Adam Damiri, dalam keterangannya, Rabu (2/2).  Menurutnya terdapat beberapa pertimbangan yang membuat Adam Damiri memutuskan untuk mengajukan upaya hukum banding. Dia menjelaskan, dalam laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan dan dana PT Asabri periode 2012-2019 tidak menemukan adanya kerugian negara dari saham CNKO, LCGP, SIAP, dan MTN PRIMA JARINGAN.  Sebab, laporan itu tidak memperhitungkan yang masih bernilai dalam bentuk saham dan reksadana. Sehingga, tidak memenuhi unsur nyata dan pasti berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  "Oleh karenanya hitungan tersebut tidak bisa dijadikan dasar adanya kerugian Negara untuk menghukum terdakwa Adam Rachmat Damiri," ucap Linda.  Terlebih berdasarkan fakta persidangan, lanjut Linda, keterangan saksi Indah Kusumawati telah menyatakan, penempatan saham-saham milik PT ASABRI terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Adam Damiri sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI.  Adam Damiri juga telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Investasi dan Keuangan untuk mengelola keuangan PT Asabri pada saat menjabat yang dibuktikan dengan surat keputusan Direksi. Adapun pendelegasian itu tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Tahun 2011 Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI.  Sementara itu, sambung Linda, salah satu hakim anggota Mulyono menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dalam pertimbangan hakim Mulyono menyatakan, kerugian keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun sebagaimana dihitung auditor BPK masih bersifat potensi serta tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.  "Fakta-fakta persidangan tersebut semuanya terekam dengan baik di persidangan dan dituangkan dalam pledoi Kuasa Hukum Adam Rachmat Damiri, namun fakta-fakta hukum tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dam memutus perkara Adam Rachmat Damiri," tegas Linda.  Linda menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim 20 tahun seolah tidak mempertimbangkan pengabdian dan usia Adam Damiri yang menginjak 72 tahun. Selain itu juga tidak mempertimbangkan kesehatan Adam Damiri yang selama ini berjuang melawan kanker usus.  “Kami atas nama keluarga juga meminta kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kiranya dapat melakukan pengawasan terhadap proses hukum selanjutnya, agar dapat dilaksanakan dengan baik," pungkas Linda.  Dalam putusannya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.  Adam Damiri diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.  Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.  Adam Damiri divonis melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Divonis 20 Tahun Penjara, Eks Dirut ASABRI Bakal Tempuh Upaya Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PELAYANAN-ASABRI_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana" width="100%">
<figcaption>Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Direktur Utama PT ASABRI (Persero), Adam Rachmat Damiri. Penyidik Jam Pidsus Kejagung dalam waktu dekat bakal segera menyita aset tersebut.  "Tanah dan bangunan ada beberapa titik," kata Direktur Penyidikan Jam Pidsus Kejagung, Febrie Adriansyah dikonfirmasi, Rabu (3/3).  Berdasarkan hasil penelurusan tim penyidik, sambung Febrie, tanah dan bangunan yang diblokir itu bukan seluruhnya atas nama Adam Rachmat Damiri. Dia menduga, banyak sertifikat menggunakan nama kepemilikan dari anggota keluarganya. "Dari keluarga banyak, dari keluargalah," ucap Febrie.  Dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI, penyidik Kejagung telah menyita 20 kapal milik Komisaris PT. Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Kapal yang disita salah satunya Liquefied Natural Gas (LNG) Aquarius, termasuk salah satu kapal terbesar di Indonesia.  Penyidik Kejagung juga telah menyita 566 bidang tanah milik Benny Tjokorosaputro yang juga menjadi tersangka kasus ASABRI. Penyidik juga telah menyegel 194 hektare terdiri dari 566 bidang tanah di daerah Maja, Kabupaten Lebak yang diduga berkaitan dengan kasus ASABRI.  Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT ASABRI. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4BdhqIlgH0M

Kejagung Blokir Aset Pensiunan Jenderal TNI Mantan Dirut ASABRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adam damiri

Berita Terkini