<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-relawan-deklarasikan-2019-ganti-presiden-di-monas_m_210228.jpeg" alt="Tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro saat di lokasi, Minggu (6/5)." width="100%">
<figcaption>Tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro saat di lokasi, Minggu (6/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pagi ini, Minggu (6/5) gerakan relawan #2019GantiPresiden menggelar deklarasi akbar di depan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 500 orang relawan menyatakan sikap untuk menentukan pilihannya pada Pemilu 2019. "Estimasi jumlah peserta 500 orang, bisa lebih," kata tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro saat di lokasi, Minggu (6/5). Sebelumnya, rencana deklarasi ini sempat mendapat penolakan dari pihak kepolisian. Namun, tegas Duju, gerakan tersebut bukan bentuk pelanggaran hukum lantaran bukan di wilayah car free day (CFD), yang memang dilarang untuk kegiatan politik berdasarkan Pergub DKI. "Sepanjang ini bukan area di car free day boleh saja dan area ini bukan area CFD," tegas Djuju. Lebih lanjut, Djuju menuturkan nantinya acara tersebut akan dibuka sekitar pukul 09.00 WIB oleh penggagas relawan #2019GantiPresiden dan juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga saat ini para relawan #2019GantiPresiden telah memenuhi area tersebut. Terlihat Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman serta figur publik Neno Warisman.

Ratusan Relawan Deklarasikan 2019 Ganti Presiden di Monas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-pendapat-formappi-soal-pertemuan-psi-dan-jokowi-di-istana_m_193635.jpeg" alt="Pengurus PSI saat bertemu Jokowi di Istana Presiden" width="100%">
<figcaption>Pengurus PSI saat bertemu Jokowi di Istana Presiden</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat politik Sebastian Salang mengatakan, pertemuan antara pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, merupakan pertemuan biasa saja. Karena menurut Sebastian, pertemuan tersebut tidak ada bedanya dengan kunjungan parpol lain, ormas maupun organisasi kemahasiswaan ke Istana yang diterima Presiden Jokowi. &ldquo;Saya pikir itu pertemuan biasa saja dan seperti biasa kepala negara menyambut kunjungan itu. Biasa saja, tidak perlu ditanggapi berlebihan," kata Sebastian Salang, Senin (5/3). Namun, pertemuan itu diadukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) karena dianggap maladministrasi. Menanggapi hal itu, Sebastian justru merasa aneh jika sejumlah pihak bereaksi berlebihan merespons pertemuan tersebut. Apalagi sampai ada yang melaporkannya ke Ombudsman. "Kan pertanyaannya ada apa? Kok sampai harus dilaporkan ke Ombudsmen?&rdquo; ujar Sebastian. Sebsatian yang merupakakn Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini&nbsp; juga menilai, kunjungan PSI ke Istana itu jadi ramai karena dilakukan di tahun politik. "Kalau bukan di tahun politik maka kunjungan ini tidak akan ada yang peduli. Kebetulan juga presidennya sekarang maju lagi di pilpres 2019 sehingga sekecil apapun yang dilakukan akan diungkit lawan politiknya," ujar Sebastian. Dikatakan bahwa PSI sebagai partai baru yang digagas anak-anak muda mungkin dianggap saingan. Apalagi partai ini berhasil ikut pemilu dan menarik perhatian publik sehingga mereka mulai perhitungkan. "PSI ini seksi karena dikelola anak-anak muda profesional dan dengan gaya anak muda zaman now sehingga diprediksi bisa meraup dukungan kalangan milenial, ya mungkin dianggap saingan,&rdquo; pungkasnya.

Ini Pendapat Formappi Soal Pertemuan PSI dan Jokowi di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mk-tolak-uji-materi-uu-pemilu-ini-pertimbanganya_m_180699.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Advokat Cinta Tanah Air</a> (ACTA) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu ditegaskan MK melalui putusannya hari ini, Kamis (11/1). "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Ketua Mejelis Hakim MK Arief Hidayat </a>dalam persidangan terhadap perkara bernomor 44/PUU-XV/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Penolakan terhadap uji materi tersebut didasari lantaran ACTA selaku pemohon tidak menyantumkan nomor undang-undang, serta tidak menyertakan lembaran negara yang dimaksud. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, yang diselenggarakan pada 3 Agustus 2017, panel hakim pun telah mengingatkan hal ini dan menyarankan kepada ACTA untuk melengkapi permohonannya dalam waktu paling lambat 14 hari agar permohonan dapat dianggap jelas dan lengkap. "Alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan oleh panel hakim, pemohon justru menjelaskan pendapat pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian undang-undang meskipun belum memiliki nomor," jelas Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kendatipun menyampaikan perbaikan pada 16 Agustus 2017, ACTA tetap tidak mencantukan nomor undang-undang dan menyerahkan lembar negara dimaksud. Sehingga permohonan itu tidak memenuhi persyaratan atau dianggap prematur. "Sehingga mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan," pungkas Anwar. Sekadar informasi, putusan tersebut sejatinya telah diambil dalam rapat permusyawaratan hakim pada Selasa, 19 Desember 2017 yang diikuti sembilan Hakim Konstitusi. Yakni, Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota. Kemudian hakim anggota Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompulpada.&nbsp;

MK Tolak Uji Materi UU Pemilu, Ini Pertimbanganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/lecehkan-syahadat-acta-laporkan-dugaan-penodaan-agama-ke-bareskrim_m_156776.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal ACTA, Jamaal Yamanie menyatakan bahwa kedatangannya ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Tirtahadi Chandra." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal ACTA, Jamaal Yamanie menyatakan bahwa kedatangannya ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Tirtahadi Chandra.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan akun Facebook milik Tirtahadi Chandra (TC) ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini lantaran, TC dianggap melakukan penodaan agama Islam. Sekretaris Jenderal ACTA, Jamaal Yamanie menyatakan bahwa kedatangannya ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Tirtahadi Chandra karena postingannya di sosial media Facebook dinilai telah menodai agama Islam. "Hari ini kami melaporkan pemilik akun facebook berinisial TC yang memposting beberapa tulisan yang diduga menodai agama Islam. Tulisan itu berisi 'Hayo ngaku, siapa disini yang bersyahadat: Hoax adalah sebagian dari Iman' postingan itu dilakukan pada Minggu, 3 September 2017 dan 'Masih ada yang bersyahadat: GOBLOK adalah sebagian dari Iman @Mahfuddin ismail Torin'. Yang diposting pada Minggu, 10 September 2017 Pukul 11:26 PM," kata Jamaal di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). Jamaal menyebutkan, bahwa syahadat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syahida yang artinya "ia telah menyaksikan," katanya. Menurutnya, kalimat tersebut dalam syariat Islam yang artinya adalah keesaan Tuhan Allah dan Muhammad sebagai rasul-Nya. "Itu kalimat untuk mengesakan tuhan dalam Islam," ucapnya. Jamaal menuturkan, memplesetkan Syahadat menjadi seperti ditulis dalam akun Facebook&nbsp;@Mahfuddin Ismail Torin&nbsp;dapat dikategorikan sebagai penodaan ajaran agama Islam. Karena itu sudah memenuhi unsur-unsur penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Selain postingan itu, terdapat beberapa postingan lain yang juga patut diduga munodai agama Islam. Jamaal mengungkapkan saat ini Tim IT ACTA tengah menelusuri lebih lanjut akun tersebut.&nbsp; "Selain dengan pasal penodaan agama, Tirtahadi Chandra juga dilaporkan dengan pasal pelanggaran UU ITE," tuturnya. Maka dalam hal ini, Jamaal berharap Bareskrim Mabes Polri bisa bertindak cepat mengusut kasus yang dilaporkannya.&nbsp; "Jika alat bukti sudah cukup sebaiknya pelaku segera ditangkap dan diamankan agar tidak mengundang keributan sosial," tandas Jamaal. Laporan tersebut saat ini telah diterima Bareskrim Mabes Polri untuk ditindak lanjuti, dengan nomor TBL/624/IX/2017/Bareskrim.

Lecehkan Syahadat, ACTA Laporkan Dugaan Penodaan Agama ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/resmi-acta-gugat-aturan-presidential-threshold-ke-mk_m_146233.jpeg" alt="Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu." width="100%">
<figcaption>Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu. Adapun pasal yang dipersoalkan adalah pasal 222 yang mengatur ambang batas mencalonkan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara pemilu.  Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan, ketentuan dalam Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Di antaranya pasal 4, pasal 6A, pasal 28D ayat 1.  "Ketentuan ini mempermudah presiden tersandera partai-Partai politik hingga akhirnya melakukan bagi-bagi jabatan kepada partai pendukung," ujarnya di Gedung MK, Jakarta Senin (24/7).  Sebagaimana pasal 6A UUD 1945, lanjutnya, semestinya mencalonkan presiden tidak perlu menyertakan embel-embel berapa perolehan kursi DPR atau perolehan suara nasional. Di mana konstitusi hanya menyebut capres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.  "Kami memohon agar majelis hakim MK dapat menyatakan pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," pungkasnya.  Seperti diketahui, dalam sidang paripurna pekan lalu, DPR dan pemerintah mensahkan UU Pemilu. Dalam prosesnya, fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat memilih walk out setelah kalah lobi dalam menentukan presidential threshold.&nbsp;

Resmi, ACTA Gugat Aturan Presidential Threshold ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/laporkan-akun-twitter-atnathansuwanto-acta-klien-kami-terancam_m_127103.jpeg" alt="Tampilan Akun Twitter Nathan P Suwanto" width="100%">
<figcaption>Tampilan Akun Twitter Nathan P Suwanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan akun Twitter @NathanSuwanto atas cuitannya akhir April lalu.&nbsp; Postingan Nathan diketahui menimbulkan keresahan, lantaran berencana akan membunuh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dan Fahri Hamzah,&nbsp;Anggota DPD RI, Fahira Idris, Buni Yani serta Imam Besar FPI Habib Rizieq Sihab. "ACTA selaku kuasa hukum bapak Fadli Zon melaporkan pemilik akun twitter Nathan P Suwanto. Pelaporan terkait adanya penyebaran ujaran&nbsp;kebencian dan ancaman pembunuhan yang di antaranya ditujukan kepada Bapak Fadli Zon," kata Wakil Ketua ACTA, Agustiar di Bareskrim&nbsp;Polri, kemarin (1/5).&nbsp; Tweet Nathan, kata Agustiar, merupakan pelanggaran hukum dan bentuk pencederaan demokrasi, terlebih ditujukan ke Wakil Ketua DPR yang&nbsp;notebene pejabat negara sekaligus wakil rakyat. "Bukan saja tercemar nama baiknya tetapi juga terancam keselamatannya," kata Agustiar. @NathanSuwanto ditenggarai melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) ujaran kebencian UU ITE. Guna mendukung laporan tersebut, ACTA mengaku telah membawa sejumlah barang bukti diantaranya tautan dan foto tampilan tweet terkait. Berikut cuitan @NathanSuwanto yang dilaporkan ACTA ke Mabes Polri; "If you know of a way to crowdfund assasins to kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani and friends, lemme&nbsp;know."(ipk/rmol/mam/JPG)

Laporkan Akun Twitter @NathanSuwanto, ACTA: Klien Kami Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kecewa-laporan-tak-ditindaklanjuti-acta-laporkan-bawaslu-dki-jakarta-ke-dkpp_m_126544.jpeg" alt="Jajaran pengurus ACTA" width="100%">
<figcaption>Jajaran pengurus ACTA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advocat Cinta Tanah Air (ACTA) menyayangkan sikap dari Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan temuan mereka pada masa tenang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta lalu. Saat itu ACTA menemukan 15 titik pembagian sembako oleh tim pasangan calon nomor urut dua di DKI Jakarta. Hal itu telah dilaporkan ke Bawaslu, akan tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut sampai detik ini. Padahal menurut Wakil Ketua ACTA Ali Lubis, saat mereka mendapati temuan itu, turut hadir petugas Panwaslu dari daerah setempat. "Fakta yang kami alami di lapangan laporan tidak diproses dengan berbagai alasan," ucap dia usai diskusi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (28/4). Atas rasa kekecewaan sikap Bawaslu itu, ACTA menurur Lubis melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya mereka mengganggap Bawaslu tak profesional. "Hari ini kami melaporkan Bawaslu ke DKPP. Bawaslu boleh berpandangan sesuai undang-undang. Kami sesuai fakta di lapangan," lanjut dia. Di diskusi itu sendiri dihadiri satu perwakilan Bawaslu DKI Jakarta yakni tim asistensi Burhanudin Thomme. Dia menerangkan, laporan yang masuk seputar pelanggaran pemilu pasti ditangani. Prosesnya dimulai dari klarifikasi terhadap terlapor, pihak terkait dan pelapor. "Itu (laporan) harus dibuktikan memenuhi unsur materiil dan formil bukan asumsi pribadi masing-masing pengawas tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan," paparanya. Bila pelaporan tidak terbukti, menurut dia hal itu tak masuk ke ranah pidana pemilu. Akan tetapi, bila pelaporan itu&nbsp; terbukti ada unsur terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu kata dia pasti akan menindak. "Kalau tidak maka tidak boleh dipaksakan. Saya enggak tau keputusan terakhir tapi kasus itu ditangani," katanya. Saat disinggung pelaporan ACTA ke DKPP, dia mengatakan Bawaslu DKI menyambut positif. Oleh karenanya biarkanlah DKPP yang menilai apakah Bawaslu melanggar kode etik atau tidak. (elf/JPG)

Kecewa Laporan Tak Ditindaklanjuti, ACTA Laporkan Bawaslu DKI Jakarta ke DKPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ahok-acta-laporin-saya-melulu_m_115371.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampaknya sudah kebal dengan ulah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). ACTA pada Jumat (10/3) hari ini, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka dilaporkan ACTA lantaran pada Kamis (9/3) kemarin menghadiri rapat internal tim pemenangan Ahok - Djarot Saiful Hidayat. Menanggapi itu, kepada awak media Ahok hanya melemparkan lelucon. "ACTA apa sih yang enggak pernah laporin saya. Lapor melulu," kelakarnya di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ACTA melaporkan Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, ke DKPP karena telah menghadiri acara internal dari tim kampanye pasangan nomor urut dua, Ahok-Djarot. Laporan tersebut disampaikan ACTA di kantor DKPP hari ini. "Hari ini kami dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) hadir ke DKPP dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Anggota KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti," kata Wakil Ketua ACTA, Irvan Pulungan. (uya/JPG)

Ahok: ACTA Laporin Saya Melulu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/acta-setuju-spanduk-tolak-salatkan-jenazah-pendukung-ahok-nih-alasannya_m_112465.jpeg" alt="Spanduk" width="100%">
<figcaption>Spanduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan di sejumlah masjid banyak tersebar spanduk penolakan menyalati jenazah para muslim yang mendukung pemimpin nonmuslim. Hal ini menyeruak seiring kasus perkara penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Advokat Cinta Tanah Air mengaku setuju dengan adanya spanduk itu. Wakil Ketua ACTA Agustiar mengatakan, ketentuan di spanduk yang banyak dipasang di masjid itu adalah ajaran aqidah Islam yang sebenar-benarnya. "Berdasarkan dalil uang benar Surah Annisa ayat 138 dan 139. Di situ dikatakan kriteria munafik adalah mereka yang menjadikan pemimpin kafir sebagai pemimpinnya," kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/2). Lantas dia menuturkan Surah Attaubah ayat 84, menurutnya, jelas di situ dikatakan Rasulullah dilarang untuk menyalati orang-orang munafik. "Orang munafik tadi ada di ( Surah Annisa) 138 dan 139 tadi&lrm; untuk tidak mensalati dan berdiri di makamnya. Maknanya adalah mendoakan jenazah di dalam kubur itu," sambung dia. Menurutnya, itu adalah ajaran Islam yang sebenarnya dan bukan mengada-ada. "Bukan persoalan rasa suka atau tidak suka, like or dislike, itu ajaran Islam sebenarnya. Seperti Al-Maidah ayat 51," katanya. Dia juga berkata, umat muslim tak perlu melihat spanduknya atau siapa penggagasnya. "Tapi karena ini firman Allah itu harus di-syiarkan. Itu adalah ajaran islam yang harus disampaikan dengan bentuk apapun," paparnya. Dia dengan tegas setuju akan adanya spanduk itu, karena merupakan hal-hal yang harus disampaikan. Ketika disinggung apa tidak khawatir menjadi sara, hal itu kata dia tidak mungkin karena sudah sesuai konstitusi. "Kami dikatakan sara? Tapi ini sesuai dengan konstitusi kita. Yang mengatakan sara, itu yang menampilkan rasa permusuhan terhadap satu agama di negara ini," tegas dia. (elf/JPG)

ACTA Setuju Spanduk Tolak Salatkan Jenazah Pendukung Ahok, Nih Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/acta-siap-tempuh-langkah-hukum-jika-habib-rizieq-diintimidasi_m_112458.jpeg" alt="Habib Rizieq" width="100%">
<figcaption>Habib Rizieq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Habib Rizieq Shihab bakal menjadi ahli agama Islam di sidang ke-12 penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia dihadirkan jaksa penuntut umum dan direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Herdiansyah menerangkan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus bersikap tegas dalam memimpin sidang lanjutan nanti. Apalagi bila kuasa hukum Ahok menanyakan hal yang tidak relevan kepada Habib Rizieq. Bahkan, kata dia, ACTA akan hadir dipersidangan dengan kapasitas sebagai kuasa hukum pelapor penistaan agama. "Kami akan langsung melakukan langkah hukum apabila pelanggaran kode etik atau bahkan pelanggaran hukum dalam persidangan," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/2). Majelis Hakim, lanjut Herdiansyah, harus bisa mengatur lalu lintas pembicaraan antara para pihak dalam sidang secara efektif. "Penasehat hukum terdakwa tidak boleh dibiarkan sengaja mengulang-ulang pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan dakwaan serta ulur waktu," tuturnya. Menurutnya, bila kubu Ahok mulai berbuat hal yang bersifat intimidasi, maka majelis hakim bisa langsung mengingatkan. "Majelis Hakim juga harus tegas menegur pihak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak etis dalam persidangan," terang dia. (elf/JPG)

ACTA Siap Tempuh Langkah Hukum jika Habib Rizieq Diintimidasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#acta

Berita Terkini