<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/teguh-imami-1463752328.jpg" alt="TEGUH IMAMI" width="100%">
<figcaption>TEGUH IMAMI</figcaption>
</figure> SINGGIH&nbsp;Sahara, seseorang yang mengaku sebagai komika, sedang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama medsos X. Pria asal Semarang itu terbukti menggelapkan dana Rp 200 juta dari pemberian bantuan masyarakat. Awalnya dia open donasi untuk membantu operasi ibunya yang sakit gagal ginjal dan anaknya yang mengalami speech delay. Masyarakat pun banyak yang berempati dan membantunya. Bahkan, Singgih juga menjemput bola dengan menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi untuk meminta bantuan demi kesembuhan orang tua dan anaknya. Ia pun mendapat dana Rp 20 juta per bulan dan dana yang terkumpul sejak 2021 hingga kini sudah sekitar Rp 250 juta. Sebesar Rp 50 juta untuk berobat dan sisanya ia selewengkan untuk membeli PlayStation, main game online, hingga main judi slot. Penyelewengan dana sosial juga pernah terbukti terjadi di lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dana CSR dari Lion Air nomor penerbangan 610 yang rencananya akan diberikan kepada ahli waris setelah tragedi jatuhnya pesawat ternyata oleh eks pimpinan ACT terbukti digelapkan sebesar Rp 117 miliar. Bukan hanya kasus perorangan atau lembaga, di tingkat pengambil kebijakan, yaitu pemerintahan, pernah juga dihebohkan dengan kasus penyelewengan bantuan sosial saat pandemi Covid-19. Saat itu Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti menggelapkan Rp 17 miliar. Uang itu didapat dari proyek pengadaan barang dari fee paket bansos sembako. Meskipun kasus penyelewengan Singgih dan pimpinan ACT sedikit berbeda dengan kasus korupsi Juliari, semuanya berkutat pada dana bantuan sosial. Jangan sampai kasus tersebut hanya menjadi fenomena gunung es. Sebenarnya ada banyak kasus serupa, tapi masih terkubur. Kasus-kasus itu seharusnya membuka mata masyarakat untuk lebih jeli ketika hendak memberi bantuan melalui pihak ketiga. Jangan-jangan niat masyarakat untuk berperilaku dermawan demi membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan justru memperkaya segelintir orang. Antisipasi Penyelewengan saat Ramadan Terlebih, saat ini merupakan bulan Ramadan. Bulan di mana masyarakat Indonesia dalam konteks kedermawanan meningkat drastis dibandingkan bulan-bulan lain. Pada Januari 2024, lembaga riset pasar YouGov menyurvei prediksi belanja selama bulan Ramadan. Survei tersebut mengungkap bahwa sekitar 57 persen responden mengaku akan membelanjakan dana untuk donasi atau berzakat lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Menurut hasil survei TGM Research, alokasi dana zakat yang dianggarkan masyarakat Indonesia mencapai 22 persen dari seluruh anggaran belanja selama Ramadan. Proporsi belanja zakat tersebut terbilang besar karena berada di urutan kedua setelah pos anggaran belanja makanan dan minuman yang mencapai 45 persen. Masyarakat bisa melihat di beberapa tempat, baik di masjid ataupun di pinggir-pinggir jalan, baik waktu menjelang berbuka maupun sahur, pastinya banyak masyarakat yang memberi kepada sesama berupa makanan dan minuman. Muncul juga pengemis dan peminta-minta musiman yang duduk-duduk di pinggir jalan menanti uluran paket bantuan. Terlebih, agama juga menyuruh kebaikan tersebut. Bahwa saat Ramadan bukan hanya ibadah spiritual yang diperbaiki, tapi juga ibadah sosial. Banyak pesan kebaikan agama yang menyebutkan bahwa amalan memberi kepada sesama akan dilipatgandakan saat Ramadan. Bahkan, saat Ramadan juga masyarakat yang mampu, khususnya yang beragama Islam, diwajibkan mengeluarkan zakat mal dan fitrah. Memberi Tepat Sasaran Listyo (2015) menyebut seseorang yang mengambil dana sosial adalah mereka yang bermasalah dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam diri manusia. Seseorang tersebut memiliki sifat yang tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif (selalu merasa kurang). Ketiganya sangat memengaruhi seseorang untuk mengambil atau tidak amanah dari dana yang dititipkan. Sedangkan faktor eksternal adalah, pertama, kultur lembaga. Beberapa lembaga mengedepankan sisi kekeluargaan. Namun melupakan sisi transparansi penggunaan. Hal itu yang menyebabkan penggunaan dana bantuan untuk kepentingan lain merupakan hal biasa. Kedua, lemahnya pengawasan. Terkadang karena masyarakat sudah telanjur percaya dengan sosok/figur yang sangat dipercayai, akhirnya tidak lagi diawasi. Dan pemerintah tidak terlalu kuat dalam mengawasi open donasi dari masyarakat. Ketiga, lemahnya sanksi kepada pelaku. Lemahnya sanksi bagi pelaku penyelewengan dana sosial menyebabkan pelaku tidak takut dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dengan melihat kejadian yang sudah-sudah, masyarakat perlu hati-hati. Jika ingin bederma, bisa memberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, jika masyarakat menginginkan dampak yang lebih luas dari bantuan yang diberikan, misalnya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu panjang, bantuan beasiswa dengan banyak penerima manfaat, bisa menitipkan di lembaga tepercaya seperti Baznas, lembaga di bawah ormas keislaman yang terkenal amanah, maupun lembaga-lembaga di bawah naungan Forum Zakat. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga yang berfungsi mengelola dana masyarakat untuk tujuan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Juga dalam setiap tahun langsung diaudit oleh Kemenag dan selalu melaporkan transparansi kepada masyarakat.&nbsp;(*) <hr /> *) TEGUH IMAMI, Dosen Universitas Muhammadiyah dan Pegiat Lembaga Filantropi Indonesia

Singgih Sahara, seseorang yang mengaku sebagai komika, sedang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama medsos X.

Hati-Hati Penyelewengan Dana Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Mantan-Ketua-Dewan-Pembina-ACT-Novariyadi-Imam-Akbari-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022). Dalam sidang menghadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) menghadirkan Mantan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari sebagai saksi ka" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022). Dalam sidang menghadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) menghadirkan Mantan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari sebagai saksi ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin divonis tiga tahun enam bulan atau tiga setengah tahun penjara terkait perkara dugaan penggelapan dana bantuan sosial untuk korban jatuhnya pesawat Lion Air tahun 2018.  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan penjara," ujar Hakim Ketua Hariyadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jakarta, Selasa (24/1).  Hakim menilai Ahyudin selaku terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dana dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk korban jatuhnya pesawat Lion Air pada tahun 2018 itu, sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yakni Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.  Dalam menyusun putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, di antaranya, perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat luas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi ahli waris korban dan penerima manfaat dari dana sosial tersebut.  Sementara itu, hal-hal yang meringankan di antaranya adalah terdakwa berterus terang, mengakui kesalahan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum.  Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan JPU. Sebelumnya pada Selasa (27/12/2022), Ahyudin bersama dua terdakwa lainnya, yakni Presiden ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar dan eks Vice President Operational ACT Hariyana Hermain dituntut hukuman empat tahun penjara oleh JPU.  JPU menilai mereka bersalah melakukan dugaan penggelapan dana BCIF. BCIF merupakan dana yang diserahkan oleh The Boeing Company atas tragedi jatuhnya Pesawat Lion Air pada 29 Oktober 2018.  JPU mengatakan, yayasan ACT telah menggunakan dana bantuan dari BCIF senilai Rp117 miliar dari dana yang diterima sebesar Rp138.546.388.500. Dana yang mereka salurkan kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air itu hanya diimplementasikan sebesar Rp20.563.857.503 oleh Yayasan ACT.  Dana sisa itu justru digunakan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan implementasi yang telah disepakati bersama Boeing. Atas putusan tersebut, Ahyudin dan tim kuasa hukum menyatakan akan berpikir-pikir selama tujuh hari dalam mengajukan banding. (*)

Pendiri sekaligus Mantan Presiden ACT Ahyudin Divonis Bui 3,5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dituntut 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia dianggap bersalah melakukan penggelapan dana yayasan ACT.  Ibnu dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610. ACT diketahui menerima dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) dari Boeing sebesar Rp 138.546.388.500.  Jaksa menilai, dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 117 miliar diselewengkan oleh para terdakwa termasuk Ibnu Khajar. Sehingga bantuan untuk keluarga korban hanya diimplementasikan sebesar Rp 20.563.857.503.  "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 tahun penjara," kata Jaksa dalam tuntutannya.  Jaksa menjelaskan, Ibnu melakukan penggelapan dana yayasan bersama pendiri sekaligus eks Presiden ACT Ahyudin dan eks Senior Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang bukan peruntukannya, termasuk kepentingan pribadi.  Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan Ibnu Khajar yaitu menimbulkan keresahan luas bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi ahli waris korban dan penerima manfaat dari dana sosial BCIF. Terdakwa juga telah menikmati hasil tindak pidana  "Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan," ucap jaksa.  Ahyudin disangkakan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tilep Uang Rp 117 Miliar, Mantan Bos ACT Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sidang-Perdana-Mantan-presiden-ACT-Ahyudin-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sidang perdana mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, pada kasus dugaan penggelapan dana yang di lakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara virtual, Selasa (15/11/2022). Ahyudin didakwa dan diancam Pasal 374 KUHP Jo Pas" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, pada kasus dugaan penggelapan dana yang di lakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara virtual, Selasa (15/11/2022). Ahyudin didakwa dan diancam Pasal 374 KUHP Jo Pas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana Hermain telah didakwa melakukan penggelapan uang yayasan mencapai Rp 117,9 miliar. Namun, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dicantumkan adanya Pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan, dakwaan berdalih pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikirim penyidik. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan Bareskrim Polri tidak memuat pasal TPPU sehingga tidak muncul juga dalam dakwaan.  "Dasar Surat Dakwaan itu berkas perkara dari penyidik yang hanya mencantumkan Pasal 372 jo Pasal 374 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 KUHP," kata Ketut saat dikonfirmasi, Rabu (16/11).  Kendati demikian, Ketut enggan menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Dia hanya memastikan dakwaan dibuat mengacu kepada berkas perkara.  "Saya kurang tahu proses penanganannya ya, tapi berkas perkara pasal yang dicantumkan hanya itu," jelasnya.  Diketahui, Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana didakwa melakukan penggelapan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Total ada Rp 117,9 miliar yang diduga diselewengkan.  "Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philantrophy bersama-sama dengan Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997," ujar Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Jaksa menyebut, penyelewengan dana ini terkait dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT-610. The Boeing Company diketahui menyediakan USD 25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropi kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, akan tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.  Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tiga Petinggi ACT Tak Didakwa TPPU, ini Penjelasan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sidang-Perdana-Mantan-presiden-ACT-Ahyudin-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sidang perdana mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, pada kasus dugaan penggelapan dana yang di lakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara virtual, Selasa (15/11/2022). Ahyudin didakwa dan diancam Pasal 374 KUHP Jo Pas" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, pada kasus dugaan penggelapan dana yang di lakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara virtual, Selasa (15/11/2022). Ahyudin didakwa dan diancam Pasal 374 KUHP Jo Pas</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana disebut hanya menggunakan sebagian kecil dana dari The Boeing Company sebagai kompensasi korban jatuhnya Lion Air JT-610. Sedangkan sebagian besarnya, dana digunakan untuk hal-hal di luar kesepakatan dengan Boeing.  Hal itu diketahui berdasarkan laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati bersama mengenai penerimaan dan pengelolaan dana BCIF Boeing Tahun 2018 sampai dengan 2021 oleh akuntan Gideon Adi Siallagan tanggal 8 Agustus 2022.  "Ditemukan bahwa dari jumlah uang sebesar Rp 138.546.388.500, dana BCIF yang diterima oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Boeing tersebut yang benar-benar digunakan untuk implementasi kegiatan Boeing adalah hanyalah sejumlah Rp 20.563.857.503," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan untuk Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Sedangkan sisa dana BCIF tersebut senilai Rp 117,9 miliar digunakan Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana untuk hal-hal tidak sesuai dengan implementasi Boeing dan malah digunakan bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial. Seperti pembayaran gaji dan THR karyawan ACT, pembayaran ke beberapa yayasan, hingga tarikan tunai.  "Terdakwa Ahyudin bersama-sama dengan Saksi Hariyana dan Saksi Ibnu Khajar yang mengetahui penggunaan dana BCIF harus sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana tertulis dalam Protocol BCIF April 2020 pada kenyataannya tetap memproses pengajuan dan pencairan dana pembangunan fasilitas pendidikan program implementasi Boeing tersebut sekalipun mengetahui nilai RAB yang disetujui oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap jauh di bawah nilai proposal yang diajukan dan yang diterima oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap dari pihak Boeing," kata Jaksa.  Diketahui, Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana didakwa melakukan penggelapan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Total ada Rp 117,9 miliar yang diduga diselewengkan.  "Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philantrophy bersama-sama dengan Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997," ujar Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Jaksa menyebut, penyelewengan dana ini terkait dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT-610. The Boeing Company diketahui menyediakan USD 25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropi kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, akan tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban. Ahyudin, Ibnu Khajar dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

ACT Dapat Rp 138 M untuk Korban JT-610, Sebagian Besar Diselewengkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sidang-Perdana-Mantan-presiden-ACT-Ahyudin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendiri yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mendapat gaji fantastis saat menjabat sebagai President Global Islamic Philantrophy. Hal itu diketahui berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  "Gaji untuk President Global Islamic Philantrophy terdakwa Drs. Ahyudin sebesar Rp 100 juta," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Tak hanya Ahyudin, terdakwa lain seperti Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain juga mendapat gaji besar. Hariyana yang menjabat Senior Vice President digaji Rp 70 juta per bulan. Ibnu Khajar sebagai Senior Vice President Partnership Network Departement Rp 70 juta, dan Senior Vice President Humanity Network Departement Novariadi Imam Akbari sebesar Rp 70 juta.  Diketahui, Ahyudin bersama Ibnu Khajar dan Hariyana didakwa melakukan penggelapan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Total ada Rp 117,9 miliar yang diduga diselewengkan.  "Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philantrophy bersama-sama dengan Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997," ujar Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Jaksa menyebut, penyelewengan dana ini terkait dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT-610. The Boeing Company diketahui menyediakan USD 25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropi kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, akan tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.  Ahyudin, Ibnu Khajar dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ACT Gaji Ahyudin Rp 100 Juta, Ibnu Khajar dan Hariyana Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ahyudin-Sidang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Presiden sekaligus pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, didakwa melakukan penggelapan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Total ada Rp 117,9 miliar yang diduga diselewengkan.  "Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philantrophy bersama-sama dengan Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997," ujar Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Jaksa menyebut, penyelewengan dana ini terkait dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT-610. The Boeing Company diketahui menyediakan USD 25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropi kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, akan tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.  Dana tersebut diduga sebagian besar diselewengkan. "Di luar dari peruntukannya yaitu untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri," ucap Jaksa.  Ahyudin didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Presiden ACT Ahyudin Didakwa Gelapkan Dana Yayasan Rp 117,9 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mantan-Presiden-ACT-Ahyudin-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) segera memasuki babak baru. Kejaksaan telah menyatakan berkas perkara untuk 3 tersangka telah lengkap. Ketiganya yakni Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariana Hermain.  "Terkait tiga berkas perkara yayasan ACT dengan 3 tersangka yaitu A, IK, dan HH, telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (29/10).  Dalam perkara ini, penyidik Bareskrik Polri juga telah melakukan pelimpahan tahap II pada Rabu (26/10). Dengan begitu, ketiga tersangka segera menjalani persidangan.  "Unit 2 Subdit 4 Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," jelas Ramadhan.  Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.  "Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 - 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.  "Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina," jelas Helfi.  Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut. "Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan," pungkas Helfi.

Berkas Lengkap, 3 Mantan Bos ACT Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mantan-Presiden-ACT-Ahyudin-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejari Jakarta Selatan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Penyidik Bareskrim Polri, Rabu (26/10).  Dari empat tersangka, tiga tersangka dilakukan pelimpahan tahap II, yakni Ibnu Khajar, Heriyaan Hermain, dan Ahyudin. Setelah pelimpahan, penahanan ketiga tersangka dititipkan oleh kejaksaan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.  ’’Bahwa tiga tersangka tersebut ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri selama 20 hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2022 hingga 14 November 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.  Ketut menjelaskan, pokok perkara dugaan penggelapan atau penggelapan dalam jabatan di Yayasan ACT ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2021-2022. Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan Ahyudin selaku Ketua Pembina Yayasan ACT, Novariyadi Imam Akbari, dan Heriyana Hermain selaku anggota dewan serta Ibnu Khajar selaku pengurus.  Namun, pada pelimpahan tahap II hari ini (Rabu), baru tiga tersangka, satu tersangka atas nama Novariyadi Imam Akbari belum dilimpahkan. Penyidik Subdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Andri Sudarmadji mengatakan pelimpahan satu tersangka menyusul setelah berkas perkara dilengkapi. ’’Satu tersangka menyusul, ada yang perlu dilengkapi lagi,” kata Andri.  Andri menyebutkan pelimpahan tahap II untuk tersangka Novariyadi Imam Akbari menunggu informasi dari kejaksaan. Dihubungi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan setelah pelimpahan tahap II, pihaknya langsung menyusun surat dakwaan untuk menyidangkan perkara para terdakwa. ’’Kami segera menyusun surat dakwaan,” kata Syarief.  Adapun perkara itu berawal adanya kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 pada 18 Oktober 2018 yang diproduksi oleh Boeing. Lantas pihak Boeing memberikan dana BCIF kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat, namun dana tidak dapat diterima secara tunai akan tetapi diberikan dalam bentuk pembangunan atau proyek sarana pendidikan atau kesehatan.  Pihak Boeing meminta ahli waris menunjuk lembaga atau yayasan bertaraf internasional untuk menyalurkan dana BCIF tersebut, masing-masing ahli waris mendapat dana sebesar 144.550 dolar AS atau senilai Rp2,066 miliar dari Boeing. Atas rekomendasi 69 ahli waris melalui seleksi pada tanggal 28 Januari 2021, ACT menerima pengiriman dana dari Boeing sebesar Rp138, 54 miliar.  Akan tetapi dari dana BCIF yang semestinya dipakai mengerjakan proyek yang telah direkomendasikan oleh ahli waris korban kecelakaan Pesawat Boeing yang digunakan maskapai penerbangan Lion Air tidak digunakan seluruhnya namun hanya sebagian dan dana tersebut dipakai untuk kepentingan yang bukan peruntukannya.  Pada pelaksanaannya, penyaluran dana Boeing (BCIF) tersebut tak melibatkan para ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek pembangunan dana Boeing (BCIF) dan pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap tidak memberitahukan kepada pihak ahli waris terhadap dana Boeing (BCIF) yang diterima dari pihak Boeing. Diduga pengurus Yayasan ACT melakukan penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi, operasional perusahaan serta kegiatan lain di luar program Boeing.  Bahwa tersangka Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Heriyana telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp117,98 miliar untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air Pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari perusahaan Boeing sendiri.  Setelah pelimpahan, keempat berstatus terdakwa dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.  Para terdakwa dijerat pula dengan Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (*)  &nbsp;

Kejagung Terima Pelimpahan Tiga Tersangka ACT dari Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/baznas-560x368-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Awal pekan lalu, Dittipideksus Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara tahap satu keempat tersangka kasus dugaan penyelewengan dana donasi di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan pada Senin (15/8) kemarin. Mengemukanya kasus ACT sendiri cukup menjadi preseden buruk bagi lembaga-lembaga yang mengelola dana umat, khususnya zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Hal ini sedikit banyak membuat masyarakat ragu untuk menyisihkan hartanya untuk berbagi ke sesama melalui lembaga filantropi yang banyak hadir di masyarakat. Namun demikian, sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk menyisihkan hartanya untuk keperluan zakat, infak atau sedekah. Hal tersebut lantaran Baznas mengklaim bahwa lembaganya berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, berprinsip pada 3A yaitu Aman syar'i, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Melalui prinsip itu, Baznas selalu memastikan dana yang disalurkan masyarakat sesuai dengan peruntukkannya, menjamin dana tidak disalahgunakan, atau membawa gerakan-gerakan ektremisme atau terorisme. Prinsip ini juga diterapkan di seluruh kegiatan Baznas di seluruh Indonesia. Menurut Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, pihaknya juga berkomitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan ZIS. "Hal tersebut pun berdampak positif karena Baznas selalu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik (KAP)," terangnya. Menurutnya, opini WTP dalam laporan keuangan Baznas tersebut menjadi bukti pengelolaan dana ZIS yang dihimpun Baznas telah dijalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi motivasi Baznas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki maupun mustahik. Selain itu, dalam memaksimalkan potensi ZIS, Baznas belum lama ini juga bekerja sama dengan IsDB, dalam meluncurkan aplikasi Cinta Zakat, yang tujuannya memudahkan masyarakat dalam memberikan serta memantau donasi mereka secara praktis dan aman, sekaligus mengoptimalkan potensi dana ZIS. “Saat ini, Aplikasi Cinta Zakat telah tersedia di berbagai platform yang popular, seperti Android dan iOS. Aplikasi ini dapat memberikan informasi dan pengalaman distribusi ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada mustahik yang tepat dan bertanggung jawab. Artinya, audit berkala dapat diakses secara terbuka oleh publik,” pungkas Rizaludin.

Baznas Tegaskan Pentingnya Transparansi Pengelolaan Dana Zakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#act

Berita Terkini