<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/achmad-baidowi.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Kali ini giliran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</p> <p>Erick Thohir lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang yang berlangsung pada Selasa (20/11) memutuskan perombakan dewan komisaris dan direksi.</p> <p>"Pukul 18.45 WIB, telah dilakukan pergantian jajaran Dewan Komisaris dan perubahan nomenklatur Direksi sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan bisnis di masa depan," kata Corporate Secretary Shelvy Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).</p> <p>Pihak ASDP berharap kehadiran dewan direksi dan komisaris baru dapat membawa perusahaan mencapai kemajuan yang lebih besar. Perseroan memastikan dalam jajaran komisaris sebagian besar dijabat oleh orang baru, kecuali yang masih bertahan Susi Tarigan.</p> <p>Sementara itu, perombakan juga terjadi dalam jajaran direksi. Hanya saja, Direktur Keuangan, TI &amp; Manajemen Risiko, Direktur SDM &amp; Layanan Korporasi dan Direktur Tehnik dan Fasilitas, masih tetap dan tidak berubah.</p> <p>"Kami percaya bahwa kepemimpinan baru ini akan membawa semangat baru dalam mencapai target strategis perusahaan serta memperkuat sinergi di seluruh lini operasional," jelasnya.</p> <p>Berikut ini susunan jajaran komisaris dan direksi terbaru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):</p> <p><strong>Dewan Komisaris ASDP Baru</strong></p> <ul> <li>Komisaris Utama: Achmad Baidowi</li> <li>Anggota Komisaris: Joddy Hernady</li> <li>Anggota Komisaris: Elba Damhuri</li> <li>Anggota Komisaris: Siti Ariani</li> <li>Anggota Komisaris: Susi Tarigan (tidak berubah)</li> </ul> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015227262/kpk-ungkap-15-tanah-dan-bangunan-yang-disita-dari-kasus-dugaan-korupsi-asdp-berlokasi-di-jakarta-hingga-surabaya">KPK Ungkap 15 Tanah dan Bangunan yang Disita dari Kasus Dugaan Korupsi ASDP Berlokasi di Jakarta hingga Surabaya</a></strong></strong></p> <p><strong>Dewan Direksi ASDP Baru</strong></p> <ul> <li>Direktur Utama: Heru Widodo</li> <li>Wakil Direktur Utama: Yossianis Marcianis</li> <li>Direktur Operasi &amp; Transformasi: Rio Theodore Natalianto Lasse</li> </ul>

Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.

Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris dan Direksi ASDP: Heru Widodo jadi Dirut, Achmad Baidowi Komut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi6-1070116278.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Awiek dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik, lantaran tak memberi kesempatan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) berbicara saat memimpin rapat Baleg pada Rabu (21/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami lihat di dalam beliau ketika memimpin rapat sebagai pimpinan kesewenangan tidak memberikan izin kepada salah satu anggota untuk berbicara,&rdquo; kata Ketua DPP IMM Ari Aprian Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, rapat Baleg dan panitia kerja (Panja) RUU Pilkada menimbulkan gejolak publik yang membuat masyarakat sipil dan mahasiswa turun ke jalan.&nbsp; melayangkan aksi demonstrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015010326/4-gaya-hidup-yang-cocok-untuk-shio-kerbau-si-pekerja-kerasyang-mengharapkankestabilan-hidup-berkelanjutan"> 4 Gaya Hidup yang Cocok untuk Shio Kerbau, si Pekerja Keras&nbsp;yang Mengharapkan&nbsp;Kestabilan Hidup Berkelanjutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan Awiek selaku pimpinan dalam rapat kemarin itu. Oleh karena itu kami hari ini hadir ke MKD untuk menggunakan hak kami melaporkan beliau,&rdquo; ucap Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, berkas laporan terhadap Awiek sudah diterima MKD. Meski demikian, ada beberapa laporan yang belum lengkap dan pihaknya bersedia melengkapi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akan segera kami lengkapi, Senin nanti. Harapan kami laporan ini bisa ditindaklanjuti MKD dan Awiek bisa ditindak atas dugaan pelanggaran etik ini,&rdquo; ujar Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari pun berharap Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan demokratis. Serta mampu mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga tak ada aksi demonstrasi lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015010313/ketua-dprd-jawa-timur-kusnadi-temui-massa-aksi-kawal-putusan-mk-di-surabaya">Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi Temui Massa Aksi Kawal Putusan MK di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai rakyat masyarakat kembali marah seperti kemarin. Kita juga tidak mau ada kegaduhan di publik ini sehingga permintaan kami tentunya kepada seluruh elite baik itu pemerintah atau legislatif agar tidak meluluh memancing keriuhan publik,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta pelaksanakan Pilkada 2024 menggunakan ambang batas dan syarat minimum mencalonkan calon kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60 dan 70.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski RUU Pilkada tak diparipurnakan, Ari mengatakan pihaknya bakal tetap meminta MKD menindaklanjuti laporannya atas Awiek. Ia lantas mengingatkan hasil rapat Baleg yang dipimpin Awiek justru menimbulkan reaksi ketidaksetujuan anggota DPR sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah ini kan berarti ada permasalahan di rapat Panja RUU Pilkada kemarin. Itulah makanya laporan ini akan terus kami lanjutkan dan harapannya itu tadi bisa ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke MKD DPR

DPP IMM Laporkan Achmad Baidowi ke MKD Buntut Pimpin Rapat Baleg saat RUU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240822_130608-1-1521538482.jpg" alt="Suasana demonstrasi kawal putusan MK di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana demonstrasi kawal putusan MK di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8). (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Massa aksi tersulut emosi saat perwakilan Badan Legislasi (Baleg) dan komisi III DPR RI menghampiri massa yang berunjuk rasa di luar Gedung DPR. Mereka adalah Achmad Baidowi, Wihadi Wiyanto, dan Habiburokhman.</p> <p>Sejak keluar dari gedung, mereka sudah banyak disoraki warga yang emosi. Ribuan massa aksi mulai melemparkan botol-botol, mengacungkan jari tengah, hingga meneriakkan kata-kata kasar saat Habiburokhman kemudian naik ke atas mobil komando.&nbsp;</p> <p>Dia tampak kesulitan mengucapkan sepatah kata pun saat hendak menyampaikan sesuatu kepada massa. Pasalnya, mereka terus meneriaki dirinya untuk turun.</p> <p>"Turun, turun, turun," ucap ribuan massa yang sudah memenuhi luar gedung DPR.&nbsp;Akhirnya, ketiganya kembali masuk ke kompleks DPR.</p> <p>Sementara itu, massa aksi lainnya meneriakkan yel-yel untuk menenangkan, "hati-hati provokasi" beberapa kali.</p> <p>Bentrokan dengan polisi yang melakukan pengamanan juga tampak tak terhindarkan di beberapa titik.</p> <p>Sebelumnya, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</p> <p>Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</p> <p>Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada. Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah.</p> <p>Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</p> <p class="class-paragraph">Juga membatasi penerapan putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol antara 6,5 persen sampai 10 persen hanya untuk parpol nonparlemen.</p>

Massa aksi tersulut emosi saat perwakilan dari Baleg dan Komisi III DPR RI menghampiri massa yang berdemo di luar Gedung DPR, Kamis (22/8).

Anggota Baleg dan Komisi III Keluar Temui Massa Aksi Kawal Putusan MK di Depan Gedung DPR, Dipaksa Turun dari Mobil Komando   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi3-1168347959.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Gerindra dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Habiburokhman (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI di</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</p> <p>Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</p> <p>Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.</p> <p>Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</p> <p>Rapat sempat memperdebatkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyebut calon gubernur dan wakilnya minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Beberapa fraksi sepakat merujuk pada putusan MA. Achmad Baidowi sebagai pimpinan rapat langsung mengakomodasinya.</p> <p>Namun, Fraksi PDIP mengajukan protes. Putra Nababan, anggota baleg Fraksi PDIP, mempertanyakan keputusan mengakomodasi putusan MA. Sebab, keputusan diambil secara terburu-buru dan tidak menghitung setiap fraksi yang menyetujui.</p> <p>Baidowi menepis protes Fraksi PDIP. Menurut dia, PDIP telah diberi kesempatan untuk berbicara. &rdquo;Kan PDIP sudah diberi kesempatan berpendapat. Saya kira fair saja,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Rapat pun dilanjutkan, mengabaikan protes dari PDIP tersebut. Perubahan batas usia calon itu membuat jalan Kaesang Pangarep untuk ikut dalam kontestasi pilkada kembali terbuka.</p> <p>Pembahasan panja juga menyentuh putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Baleg mengakalinya dengan melonggarkan ambang batas menjadi hanya untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 revisi UU Pilkada. Ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan kepada partai-partai yang memiliki kursi di parlemen.</p> <p>Dengan perubahan itu, Anies Baswedan bisa kembali terjegal karena ketiadaan parpol pengusung.</p> <p>Dalam rapat tersebut, tidak tampak perlawanan berarti. &rdquo;Panja menyetujui usulan DPR,&rdquo; kata Baidowi. Pembahasan revisi UU Pilkada pun tuntas pada pukul 16.55.</p> <p class="class-paragraph">Kilatnya pembahasan revisi UU Pilkada disambut dengan rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini (22/8). Sudah beredar surat undangan rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada pada pukul 09.30 di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara. Surat ditandatangani Kepala Biro Persidangan I Arini Wijayanti.</p> <p>Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah hanya merespons perkembangan dan fakta dalam persidangan. Kemudian, ada daftar inventarisasi masalah (DIM) baru.</p> <p>Pemerintah, lanjut dia, masih menunggu perkembangan di DPR. Meski, sudah ada jadwal rapat paripurna hari ini. &rdquo;(Pembahasan) ini masih di DPR. Dinamika politik masih bisa berkembang,&rdquo; katanya. <strong>(far/idr/elo/lyn/c14/fal)</strong></p>

Panja baleg DPR mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pilkada rampung.

Abaikan Putusan MK, Baleg DPR Revisi Kilat UU, Pilkada 2024 Terancam Inkonstitusional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/awiek-ppp-2-3561682164.jpg" alt="Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek menghadiri acara konsolidasi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Muncul sejumlah kejutan dari hasil akhir rekapitulasi suara secara nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu malam (20/3). Salah satu yang paling signifikan adalah potensi kandasnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Senayan.</p> <p>Dari hasil penghitungan manual, suara PPP ada di angka 5.878.777 atau setara dengan 3,87 persen. Perolehan itu di bawah ambang batas parlemen minimal 4 persen.</p> <p>Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menghormati proses di KPU. Namun, dia mengaku terkejut dengan data tersebut. Sebab, berdasar rekapitulasi internal, hasilnya berbeda. &rdquo;Harusnya sudah bisa mencapai 4,04 persen,&rdquo; ujarnya. Dia menduga perbedaan suara itu disebabkan sejumlah kejadian yang janggal. Pria yang akrab disapa Awiek itu menuding ada indikasi pihak tertentu yang memindah suara PPP.</p> <p>Selain itu, ada kasus-kasus janggal seperti partisipasi pemilih di daerah tertentu mencapai 99,8 persen. Persentase suara sah seperti itu ikut memengaruhi penghitungan persentase PPP. Karena itu, Awiek memastikan PPP akan mengajukan sengketa PHPU ke MK. &rdquo;Data-data kami sangat lengkap,&rdquo; kata sosok caleg Jatim XI itu.</p> <p>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga dipastikan gagal ke Senayan. Dari penghitungan manual, partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, itu hanya meraih 4.260.169 suara atau setara dengan 2,806 persen.</p> <p>Sementara itu, jumlah personel pengamanan pengumuman hasil pilpres di KPU kemarin ditambah. Dari yang awalnya 3.055 personel menjadi 4.356 personel. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam mengatakan, terdapat penambahan 1.321 personel untuk pengamanan di KPU. &rdquo;Totalnya 4.356 personel,&rdquo; paparnya.</p> <p>Ribuan personel tersebut dikerahkan di sejumlah titik krusial. Di antaranya, kantor KPU, kantor Bawaslu, Monas, dan DPR. &rdquo;Personel dibagi sesuai kebutuhan ya,&rdquo; ujarnya kemarin. <strong>(far/lum/idr/c19/oni)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>HASIL FINAL PEMILU 2024</strong></p> <p><strong>Hasil Rekapitulasi Pilpres</strong></p> <p>1. Anies-Muhaimin: 40.971.906 suara</p> <p class="class-paragraph">2. Prabowo-Gibran: 96.214.691 suara</p> <p>3. Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara</p> <p>Total suara sah: 164.227.475 suara</p> <p><strong>Partai Politik Lolos Parlemen</strong></p> <p>1. PDIP 25.387.279 suara (16,72 persen)</p> <p>2. Partai Golkar 23.208.654 suara (15,29 persen)</p> <p>3. Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,22 persen)</p> <p>4. PKB 16.115.655 suara (10,62 persen)</p> <p>5. Partai Nasdem 14.660.516 suara (9,66 persen)</p> <p>6. PKS 12.781.353 suara (8,42 persen)</p> <p>7. Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,43 persen)</p> <p>8. PAN 10.984.003 suara (7,24 persen)</p> <p><strong>Sumber:</strong> <em>KPU RI</em></p>

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menghormati proses di KPU. Namun, dia mengaku terkejut dengan data tersebut.

Gagal ke Senayan, PPP Ajukan Sengketa PHPU ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/7a970da7-9d75-48a0-b368-68d339a31cab-4170695581.jpeg" alt="Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 untuk Provinsi Jawa Timur. Calon anggota (Caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan Said Abdullah meraup suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI, yang mencakup wilayah Madura.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan rekapitulasi suara Pileg tingkat nasional, Said Abdullah berhasil meraih 528.815 suara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dipastikan kembali melenggang ke Senayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Said Abdullah, incumbent yang juga berpotensi kembali melenggang ke Senayan yakni Achmad Baidowi. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berhasil meraih 359.189 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014463798/sejumlah-nama-beken-bertengger-di-dapil-jabar-vii-lolos-ke-senayan-presiden-pks-hingga-artis-verrel-bramasta">Sejumlah Nama Beken Bertengger di Dapil Jabar VII Lolos ke Senayan, Presiden PKS Hingga Artis Verrel Bramasta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pria yang akrab disapa Awiek itu masih harus bersabar menunggu keputusan seluruh raihan suara PPP pada tingkat nasional. Sebab, sejauh ini PPP meraih 3,91 persen masih di bawah angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Said Abdullah dan Awiek, berikut sejumlah caleg dari parpol lain yang juga berpotensi lolos ke Parlemen:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014463797/menguak-kisah-runtuhnya-dominasi-arema-fc-menghadapi-persebaya-surabaya-di-liga-1-indonesia">Menguak Kisah Runtuhnya Dominasi Arema FC Menghadapi Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. PDIP Said Abdullah: 528.815 suara</div> <div dir="auto">2. PPP Achmad Baidowi: 359.189 suara</div> <div dir="auto">3. Partai Demokrat Hasani Bin Zuber: 236.655 suara</div> <div dir="auto">4. Partai Gerindra Imron Amin: 219.778 suara</div> <div dir="auto">5. PKB Syafiuddin: 207.478 suara</div> <div dir="auto">6. Partai Golkar Eric Hermawan: 155.619 suara</div> <div dir="auto">7. PAN Slamet Ariyadi: 154.942 suara</div> <div dir="auto">8. Partai NasDem Willy Aditya: 143.639 suara.</div> <p>&nbsp;</p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 untuk Provinsi Jawa Timur.

Said Abdullah Raih Suara Tertinggi di Dapil Jatim XI, Achmad Baidowi PPP Masih Harus Bersabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/15_nasde-4190864142.jpg" alt="SERAP MASUKAN: Fraksi Partai Nasdem saat menggelar FGG yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (7/3)." width="100%">
<figcaption>SERAP MASUKAN: Fraksi Partai Nasdem saat menggelar FGG yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (7/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Fraksi Nasdem di DPR mengisyaratkan keseriusan merealisasikan usulan hak angket. Selain mengumpulkan tanda tangan anggota, fraksi tersebut mendengarkan masukan para ahli dan pakar terkait substansi hak angket.</p> <p>Sejumlah pakar diundang. Di antaranya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti hingga pakar ilmu politik Chusnul Mar&rsquo;iyah. Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menjelaskan, penguatan substansi merupakan salah satu bentuk keseriusan pengguliran hak angket. Selain mengundang pakar, pihaknya berencana menggelar kuliah umum terkait masa depan demokrasi di Indonesia pasca-Pemilu 2024.</p> <p>Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk pengajuan hak angket. Pengumpulan tanda tangan dari anggota fraksi masih terkendala. Masih ada sejumlah anggota fraksi yang fokus mengikuti proses rekapitulasi pemilu. &rdquo;Tapi, yang jelas pimpinan fraksi sedang mempersiapkan untuk meminta tanda tangan itu,&rdquo; terangnya.</p> <p>Di sisi lain, Fraksi PPP DPR, tampaknya, tidak mau ketinggalan dalam pengguliran hak angket. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, saat ini para anggota dewan dari PPP masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024.</p> <p>Namun, kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, mungkin mereka akan kembali ke Jakarta minggu depan. Jadi, setelah semua anggota berkumpul, fraksinya akan menggelar rapat internal untuk membahas sikap dan posisi PPP.</p> <p>Terpisah, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi fraksi di DPR yang akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebab, hak angket merupakan kewenangan setiap anggota dewan.</p> <p>&rdquo;Silakan saja. Kami enggak akan menghalangi ya, itu hak masing-masing,&rdquo; ucapnya. Namun, menurut dia, dari hasil komunikasinya dengan anggota dewan yang lain, rata-rata sudah menerima dengan hasil pemilu yang digelar 14 Februari lalu.</p> <p>Dia mengingatkan agar fraksi yang ingin mengajukan hak angket mengikuti setiap tahapan dan mekanisme yang berlaku. <strong>(tyo/lum/c19/bay)</strong></p>

Fraksi Nasdem di DPR mengisyaratkan keseriusan merealisasikan usulan hak angket. Fraksi itu mengumpulkan tanda tangan anggota.

Fraksi PPP Beri Isyarat Dukung Hak Angket, Nasdem Dengarkan Masukan dari Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/achmad-baidowi.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - BUMN yang bergerak di sektor energi didorong untuk bisa mengoptimalkan energi ramah lingkungan.</p> <p>Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi meminta BUMN, khususnya yang bergerak di sektor energi untuk bisa mengoptimalkan energi ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Baidowi dalam diskusi bertajuk &ldquo;Sosialisasi Peran Pertamina Geothermal Energy (PGEO) dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan&rdquo; di Kabupaten Sumenep, Madura, Kamis (14/9.</p> <p>Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP itu, PGEO sebagai perusahaan energi yang berfokus pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung sumber energi dan berkelanjutan.</p> <p>"Dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO harus berkomitmen memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan," kata pria yang biasa disapa Awiek itu.</p> <p>Menurut dia, sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam. "Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, mereka mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi. Serta memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi ke dalam 6 (enam) area operasi,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Baidowi mendorong PGEO harus menjunjung tinggi tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan proyek-proyek energi panas bumi. Sebab, keberlanjutan merupakan pilar penting dalam operasional PGEO.</p> <p>"Melalui inovasi terus-menerus dan kolaborasi lintas sektor, PGEOterus berusaha untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia," jelas dia.</p> <p>Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, PT Pertamina Geothermal Energy berusaha untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia.</p> <p>"Dengan kapasitas terpasang yang kuat dan jaringan area operasi yang luas, perusahaan ini terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masa depan negara dan planet kita," imbuhnya.</p> <p>Adapun saat ini, PGEO telah berinvestasi dalam teknologi canggih dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. &rdquo;Mereka berupaya untuk mengoptimalkan proses ekstraksi panas bumi, penggunaan sumber daya, dan pengurangan limbah. Inisiatif ini membantu memajukan teknologi energi panas bumi dan mendorong kemajuan industri,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Terkait pengembangan keberlanjutan, Awiek mengatakan, bahwa PGEO mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam semua aspek operasionalnya.</p> <p>&rdquo;Mereka memprioritaskan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, perlindungan ekosistem, serta keterlibatan dengan komunitas lokal,&rdquo; pungkasnya.</p>

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi meminta BUMN, khususnya yang bergerak di sektor energi untuk bisa mengoptimalkan energi ramah lingkunga

DPR Dorong BUMN Optimalkan Energi Ramah Lingkungan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211123-185644_Gallery.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempermasalahkan rencana KPU yang akan memajukan pendaftaran bakal capres-cawapres. Sebab, jika waktu pendaftaran dimajukan perumusan bakal cawapres pada masing-masing poros koalisi akan segera diumumkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau kami di partai politik dimajukan semakin siap aja, semakin dini pendaftarannya maka penentuan cawapres itu semakin cepat juga,&rdquo; kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Sekretaris Fraksi PPP ini masih mempertanyakan maksud KPU RI yang memilih opsi untuk memajukan pendaftaran bakal capres-cawapres. Pasalnya, KPU baru menyinggung soal Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menghendaki percepatan waktu pendaftaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012917465/masih-bisa-muncul-koalisi-baru-ujungnya-di-ahy-dan-sandiaga-uno">Masih Bisa Muncul Koalisi Baru, Ujungnya di AHY dan Sandiaga Uno </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya fraksi PPP ingin mendengar penjelasan dari KPU resioningnya apa, penjelasannya seperti apa, dimajukan kenapa, apa gara-gara waktu tahapan yang semakin mepet atau seperti apa? Nah, setelah itu disampaikan, baru kita bisa menerima perubahan PKPU yang akan diusulkan oleh KPU,&rdquo; ucap Awiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012747266/soal-keinginan-jadi-cawapres-ganjar-sandiaga-uno-pasrahkan-kepada-mardiono-dan-megawati">Soal Keinginan Jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga Uno Pasrahkan kepada Mardiono dan Megawati </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Baleg DPR RI ini juga mengutarakan, Fraksi PPP sudah mengecek langsung ke Komisi II DPR RI perihal rencana dimajukannya waktu pendafatran bakal capres-cawapres. Menurutnya, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk memajukan waktu pendafatran bakal capres-cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harapkan nanti KPU bisa memberikan penjelasan secara detail agar maksud dan tujuannya tercapai, ini kenapa dimajukan, kalau tidak dimajukan apakah mengganggu tahapan pilpres atau seperti apa, terus manfaat dan moderatnya seperti apa?," ujar Awiek.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <p>Jadwal pendaftaran capres dan cawapres ke KPU RI direncanakan maju dari rencana awal. Hal itu tertuang dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Semula, dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 19 Oktober. Namun, dalam rancangan PKPU terbaru, KPU mengubahnya menjadi 10 Oktober atau maju 9 hari. Apabila rancangan PKPU itu disahkan, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sebulan lagi dari sekarang.</p> <p>Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres-cawapres itu lantaran ada perubahan ketentuan dalam Pasal 276 ayat 1 UU tentang Pemilu setelah keluarnya perppu. Regulasi itu menjelaskan, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum masa kampanye.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Nah, dalam hal ini (kalau dihitung) jatuh pada 13 November 2023 (penetapan capres),&rsquo;&rsquo; ucap Idham, Rabu (6/9).&nbsp;</p> <p>Idham melanjutkan, jika merujuk pada lampiran satu PKPU 3/2022, kampanye Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023. Selain jadwal pendaftaran capres-cawapres, draf PKPU tersebut juga mengatur perubahan syarat pasangan capres-cawapres bagi yang berstatus menteri.&nbsp;</p> <p>Pada draf PKPU terbaru, menteri tidak wajib mundur saat mencalonkan diri. Namun, yang bersangkutan cukup mengajukan izin kepada presiden. Perubahan itu sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

HIngga saat ini, belum ada perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk memajukan waktu pendafatran bakal capres-cawapres.

PPP: Jika Waktu Pendaftaran Pilpres Dimajukan Sosok Cawapres Akan Cepat Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai Menteri BUMN Erick Thohir punya kapabilitas untuk memerangi radikalisme.</p> <p>Menyinggung ditangkapnya oknum pegawai PT KAI terkait kasus terorisme, Baidowi memandang hal tersebut jadi bagian perang BUMN terhadap radikalisme.</p> <p>&rdquo;Saya meyakini Menteri BUMN Erick Thohir mampu memerangi radikalisme di tubuh BUMN. Karena pada dasarnya radikalisme itu benih dari terorisme,&rdquo; ujar Achmad Baidowi, yang akrab disapa Awi itu.</p> <p>Awi memandang menjadi tugas seluruh pihak untuk melakukan langkah preventif dalam mencegah terorisme. Terlebih terorisme adalah musuh ideologi bangsa. Oleh karena itu, kata Awi, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tugas yang mesti didukung seluruh pihak.</p> <p>&rdquo;Bahwa aksi terorisme bisa memapar di lingkungan instansi milik pemerintah yang seharusnya menjadi terdepan dalam membantu memerangi terorisme,&rdquo; tambah Achmad Baidowi.</p> <p>Adanya penangkapan terhadap oknum PT KAI dinilai Achmad Baidowi, sebagai bukti bahwa terorisme bisa tumbuh di perusahaan negara.</p> <p>&rdquo;Ini membuktikan riset bahwa dalam BUMN ada benih radikalisme,&rdquo; ujar Achmad Baidowi.</p>

Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai Menteri BUMN Erick Thohir punya kemampuan untuk memerangi radikalisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#achmad baidowi

Berita Terkini