<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/Screenshot_2025-12-07-11-06-52-628_comandroidchrome-edit-1843042107.jpg" alt="Mesin ATM di sebuah bank berlokasi di ruas Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Aceh Barat, tidak berfungsi akibat pemadaman listrik.(ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)" width="100%">
<figcaption>Mesin ATM di sebuah bank berlokasi di ruas Jalan Imam Bonjol Meulaboh, Aceh Barat, tidak berfungsi akibat pemadaman listrik.(ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Masyarakat Kabupaten Aceh Barat saat ini kesulitan mendapatkan uang tunai karena mesin-mesin ATM di sejumlah lokasi di daerah itu tidak berfungsi antara lain karena pasokan tenaga listrik yang belum sepenuhnya pulih. &ldquo;Kami benar-benar panik jika kondisi listrik padam ini terus terjadi, sangat susah tarik uang tunai sekarang,&rdquo; kata Ovis, warga Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, kepada ANTARA, Minggu. Menurut dia, dampak dari pemadaman listrik tersebut mengakibatkan sejumlah mesin ATM tidak beroperasi secara maksimal karena tidak ada pasokan daya/tenaga listrik. Selain itu, kalaupun ada ATM yang aktif, juga tidak bisa digunakan secara maksimal oleh masyarakat karena mesin ATM mengalami gangguan jaringan internet. Hal senada juga disampaikan Sabrina, ibu rumah tangga warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang mengaku kesulitan menarik uang tunai di ATM karena banyak mesin ATM mati atau tidak berfungsi. &ldquo;Susah sekarang ini belanja, pedagang tidak terima pembayaran non tunai, mereka maunya pakai uang tunai,&rdquo; katanya. Jika masyarakat tidak punya uang tunai maka pedagang tidak mau melayani pembeli karena mengharuskan pembayaran menggunakan uang tunai untuk membayar barang belanjaan. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan hingga saat ini seluruh pusat pelayanan publik dan pemerintahan di daerahnya terganggu akibat listrik padam yang terjadi sejak Rabu (26/11) pekan lalu akibat bencana banjir bandang. &ldquo;Semua layanan terganggu, sangat terganggu,&rdquo; kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu (6/12). Ia mengatakan dampak padamnya arus listrik telah mengakibatkan pelayanan administrasi publik tidak bisa dilayani secara maksimal, karena tidak adanya arus listrik. Selain itu, gangguan sarana telekomunikasi selular dan layanan internet, juga menambah gangguan pelayanan di masyarakat. Tarmizi mengaku dampak dari padamnya arus listrik selama satu pekan lebih, telah menyebabkan gangguan di berbagai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat. (*) &nbsp;

Masyarakat Kabupaten Aceh Barat saat ini kesulitan mendapatkan uang tunai karena mesin-mesin ATM   tidak berfungsi karena listrik mati

Warga Aceh Barat Kesulitan Uang Tunai karena Mesin ATM Tak Berfungsi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/pengungsian-rohingya-3476262443.jpeg" alt="Sebanyak 27 orang imigran etnis Rohingya yang tersisa di kamp penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh, dilaporkan telah melarikan diri pada Sabtu dini hari." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 27 orang imigran etnis Rohingya yang tersisa di kamp penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh, dilaporkan telah melarikan diri pada Sabtu dini hari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 27 orang imigran etnis Rohingya yang tersisa di kamp penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh, dilaporkan telah melarikan diri pada Sabtu dini hari. "Benar, semua warga etnis Rohingya yang selama ini ditampung di belakang kantor bupati semuanya telah melarikan diri," kata Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah&nbsp;Kabupaten Aceh Barat Azim saat dikonfirmasi di Meulaboh, Sabtu, (2/6). Sebelumnya, pada Jumat (31/5), sebanyak 16 orang imigran Rohingya yang sebelumnya ditampung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga kabur atau melarikan diri dari kamp pengungsian. Azim mengatakan dengan kaburnya 27 orang imigran Rohingya tersebut maka saat ini tidak ada lagi para imigran tersebut di Kabupaten Aceh Barat. Ia menyebutkan puluhan imigran tersebut melarikan diri diperkirakan pada Sabtu sekitar pukul 04.30 WIB menjelang subuh saat kawasan tersebut dilanda hujan lebat, dan petugas yang berjaga tertidur. "Jadi, para imigran ini diketahui melarikan diri ketika petugas hendak melakukan pengecekan ke kamp dan ditemukan kamp dalam kondisi kosong,&rdquo; kata Azim menambahkan. Ia menambahkan&nbsp;kamp penampungan sementara yang telah kosong tersebut hanya meninggalkan beberapa pakaian milik imigran Rohingya,&nbsp;sementara barang lainnya telah dibawa imigran.&nbsp; Azim juga mengatakan, pihaknya telah melaporkan peristiwa tersebut ke pimpinan daerah setempat.

Sebanyak 27 orang imigran etnis Rohingya yang tersisa di kamp penampungan sementara di Kompleks Kantor Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh

Menjelang Sudah saat Hujan Lebat, 27 Pengungsi Rohingya Kabur dari Penampungan di Kantor Bupati Aceh Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/20230521-razia-busana-tidak-islami-4222865382.jpeg" alt="Sejumlah mahasiswi terjaring razia busana tidak islami yang dilancarkan petugas Polisi Wilayatul Hisbah (WH) di kawasan Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Ahad (21/5/2023)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswi terjaring razia busana tidak islami yang dilancarkan petugas Polisi Wilayatul Hisbah (WH) di kawasan Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Ahad (21/5/2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petugas kepolisian Wilayatul Hisbah (Polisi Penegak Syariat Islam) Kabupaten Aceh Barat menjaring puluhan perempuan berbusana ketat dan tidak islami dalam razia yang dilancarkan di ruas Jalan Nasional di kawasan Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, kabupaten setempat. &ldquo;Dari total 41 pelanggar yang terjaring, 39 orang di antaranya merupakan kalangan mahasiswi dan dua orang lainnya kaum ibu,&rdquo; kata Kepala Dinas Satpol PP Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Azim didampingi Kabid WH Lazuan,&nbsp;seperti dikutip Antara, Senin (22/5). Selain kaum perempuan, dalam razia ini petugas juga menjaring enam orang laki-laki yang kedapatan mengenakan celana pendek dan tidak menutup aurat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01682788/dikecam-karena-tariannya-disebut-seperti-goyangan-ranjang-dewi-perssik-ya-nggak-mungkin-putul-kabeh-rek">Dikecam Karena Tariannya Disebut Seperti Goyangan Ranjang, Dewi Perssik: Ya Nggak Mungkin, Putul Kabeh Rek!</a> Ia mengatakan semua pelanggar yang terjaring tersebut melanggar Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Sesuai ketentuan, para pelanggar dapat dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan aturan penerapan Syariat Islam yang sudah lama berlaku di Aceh. Namun, dalam razia kali ini petugas hanya memberikan sanksi berupa pembinaan kepada masyarakat yang terjaring, serta dilakukan pendataan dengan harapan ke depan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01682783/gerbang-masuk-ke-layanan-google-akun-gmail-perlu-dijaga-supaya-lebih-kuat">Gerbang Masuk ke Layanan Google, Akun Gmail Perlu Dijaga Supaya Lebih Kuat</a> Lazua mengatakan razia busana ketat dan tidak islami yang dilakukan tersebut sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menciptakan suasana yang islami di masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya untuk menerapkan pelaksanaan syariat Islam yang sudah lama berlaku di Aceh. Pihaknya juga mengimbau masyarakat di Aceh Barat yang akan beraktivitas di luar rumah, agar dapat memakai pakaian yang sopan sesuai dengan ajaran agama Islam. &ldquo;Kami akan terus melakukan razia busana yang tidak islami di masyarakat sehingga penerapan syariat Islam di masyarakat Aceh Barat semakin lebih baik dan islami,&rdquo; tuturnya.

Puluhan perempuan berbusana ketat dan tidak islami dalam razia yang dilancarkan di ruas Jalan Nasional di terjaring di Aceh Barat.

Puluhan Perempuan Berbusana Ketat Terjaring Razia di Aceh Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/20230508-Longsor-jalan-di-Aceh-Barat_2-655546268.jpeg" alt="Masyarakat bersama petugas kepolisian membantu mengevakuasi satu unit angkutan umum yang terperosok tanah longsor di Jalan Provinsi di lintasan Kabupaten Aceh Barat-Kabupaten Pidie." width="100%">
<figcaption>Masyarakat bersama petugas kepolisian membantu mengevakuasi satu unit angkutan umum yang terperosok tanah longsor di Jalan Provinsi di lintasan Kabupaten Aceh Barat-Kabupaten Pidie.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat mencatat kerugian akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di daerah tersebut mencapai Rp 35 miliar lebih. &ldquo;Dari hitungan sementara yang kita lakukan, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Aceh Barat mencapai Rp 35 miliar,&rdquo; kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, DR Kurdi di Meulaboh, Senin (8/5). Kurdi mengatakan kerusakan tersebut terjadi di Jalan Sarah Peureulak-Kajeung tepatnya di Geudong ambles jalan kurang lebih 100 meter, perkiraan penanganan kurang lebih Rp 450 juta termasuk talud. Rencana untuk penanganan darurat lokasi ini akan dilakukan membuat lantai daerah patahan dan menambah timbunan supaya dapat dilalui. &ldquo;Tim kita sedang ke lokasi," kata Kurdi. Kerusakan lainnya yaitu Jembatan Gantung Kajeung-Tungkop dengan panjang 120 meter sementara belum dapat dilalui, dan perlu di rehab berat. Perkiraan kerugian sementara sebesar Rp 400 Juta. Untuk penanganan darurat atas kerusakan jembatan Kajeung-Tungkop tersebut, Kurdi mengatakan akan dilakukan untuk penanganan darurat berupa perbaikan lantai dan bagian bawah jembatan sehingga bisa di lalui kembali. Longsor badan jalan, kata Kurdi, juga terjadi di ruas jalan kabupaten Pasie Janeng-Paya Baro tepatnya Desa Gampong Baro WT sepanjang kurang lebih 200 meter, dan rencananya dilakukan pemindahan trase dengan kebutuhan anggaran Rp 600 juta. Sedangkan untuk tebing, kerusakan erosi Krueng Woyla di bawah balai, butuh anggaran Rp 7-10 miliar, dan penanganan darurat di buka trase baru sementara agar akses jalan tersebut dapat dilalui. Kemudian di Pasie Sira, Kecamatan Pante Ceurmen, Kabupaten Aceh Barat juga menyebabkan erosi yang sangat parah dengan panjang erosi lebih 250 meter. Terkait kerusakan telah dilakukan survei oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), BPBD dan PUPR Aceh, dan diusulkan ke BNPB sebesar Rp 15 miliar. Erosi juga terjadi di Alue kemang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 8 miliar. Erosi ini juga telah disurvei oleh BPBA, BPBD, dan PUPR, serta telah diusulkan ke BNPB. Sedangkan untuk kerusakan di ruas Jalan Tutut-Geumpang (lintas Aceh Barat-Pidie) terdapat tiga lokasi kerusakan badan jalan di antaranya di kilometer 78 longsor badan jalan, kedua di simpang Beibon yang mengalami patahan sehingga sangat sulit dilalui. Kemudian yang ketiga yang terbaru di simpang Lancong mengalami longsor badan jalan, dan dengan estimasi kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk penanganan nya sebesar Rp 6 miliar. &ldquo;Kita berharap kerusakan ini sepenuhnya dapat ditangani oleh pemerintah pusat melalui dana APBN dan Pemerintah Aceh melalui APBA,&rdquo; pungkas Kurdi.

“Dari hitungan sementara yang kita lakukan, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Aceh Barat mencapai Rp 35 miliar,” kata Kurdi.

Kerusakan Infrastruktur di Aceh Barat Akibat Banjir Capai Rp 35 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/olah_tkp_molotov.jpeg" alt="Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom molotov oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Aceh Barat, Selasa (17/5). Bidhumas Polda Aceh/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pelemparan bom molotov oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Aceh Barat, Selasa (17/5). Bidhumas Polda Aceh/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu unit rumah milik pimpinan Pondok Pesantren Majelis Belajar Iqra (MBI) Meulaboh, di Jalan Purnama, Lorong Pawang Leman, Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (17/6) siang dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Akibatnya rumah milik ustad hafiz Alquran tersebut terbakar di bagian depan rumah.  ”Alhamdulillah, saya dan keluarga selamat. Keluarga saya selamat,” kata Pimpinan Ponpes MBI Aceh Barat Ustad Abdullah Akib seperti dilansir dari Antara Selasa (17/5).  Sementara itu Kepolisian Daerah (Polda) Aceh meminta masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi macam-macam usai pelemparan bom molotov ke sebuah rumah di Kabupaten Aceh Barat.  ”Kami meminta masyarakat tetap tenang dan jangan berspekulasi macam-macam terkait kejadian ini. Percayakan kepada polisi untuk mengungkapnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombespol Winardy di Banda Aceh.  Sebelumnya, rumah milik pimpinan Pondok Pesantren Majelis Belajar Iqra (MBI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Bagian depan rumah tersebut terbakar. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Pemilik rumah bersama keluarganya selamat.  Kombespol Winardy mengatakan, sejumlah personel Polres Aceh Barat dikerahkan ke lokasi setelah kejadian tersebut. Rumah milik Joran Akib di Jalan Purnama, Gampong Drein Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.  Perwira menengah Polda Aceh itu mengatakan, tim Polres Aceh Barat sedang menyelidiki serta sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku dan motif pelemparan bom molotov tersebut.  ”Petugas juga sudah mengamankan beberapa barang bukti berupa pecahan botol, sumbu kain terbakar, sapu yang terbakar, keset kaki yang terbakar, abu bekas bakaran, dan rekaman kamera pemantau atau CCTV,” kata Kombespol Winardy.

Rumah Pimpinan Pesantren MBI Aceh Barat Dilempari Bom Molotov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/2105-tembak.jpeg" alt="Polisi tetapkan oknum anggota DPRD  Bangkalan berinisial H sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang warga Sepulu, Bangkalan, pada Maret 2021" width="100%">
<figcaption>Polisi tetapkan oknum anggota DPRD  Bangkalan berinisial H sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan seorang warga Sepulu, Bangkalan, pada Maret 2021</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan terjadi di Pos Polisi Panton Reu Gampong Manggi, Panton, Aceh Barat pada hari ini, Kamis (28/10). Orang tidak dikenal (OTK) melakukan penembakan ke arah pos polisi tersebut.  "Memang benar telah terjadi penembakan oleh OTK ke arah Pos Pol Panton Reu di Gampong Manggi. Kejadian terjadi pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 03.15 WIB," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy.  Dalam penyerangan ini, petugas menyita barang bukti berupa sejumlah selongsong peluru senjata laras panjang. Belum diketahui pasti motif penembakan ini.  Aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.  "Saat ini kita masih melakukan Olah TKP mengumpulkan barang bukti selongsong dan proyektil peluru yang menempel di dinding Pos Pol dan pada 1 unit mobil masyarakat yang di parkir di sekitar Pos Pol," ucapnya.  Belum diketahui pasti apakah ada korban luka maupun tewas dalam insiden ini. Penyidik masih bekerja di lapangan. "Kerusakan sementara masih diinventarisir," pungkas Winardy.

OTK Tembaki Pos Polisi di Aceh Barat, Polisi Masih Menyelidiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penembakan-kkb-1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerangan terjadi di Pos Polisi Panton Reu Gampong Manggi, Panton, Aceh Barat pada hari ini, Kamis (28/10). Orang tidak dikenal (OTK) melakukan penembakan ke arah pos polisi tersebut.  "Memang benar telah terjadi penembakan oleh OTK ke arah Pos Pol Panton Reu di Gampong Manggi. Kejadian terjadi pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 03.15 WIB," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy.  Dalam penyerangan ini, petugas menyita barang bukti berupa sejumlah selongsong peluru senjata laras panjang. Belum diketahui pasti motif penembakan ini.  Aparat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.  "Saat ini kita masih melakukan Olah TKP mengumpulkan barang bukti selongsong dan proyektil peluru yang menempel di dinding Pos Pol dan pada 1 unit mobil masyarakat yang di parkir di sekitar Pos Pol," ucapnya.  Belum diketahui pasti apakah ada korban luka maupun tewas dalam insiden ini. Penyidik masih bekerja di lapangan. "Kerusakan sementara masih diinventarisir," pungkas Winardy.

Dini Hari Tadi, Pos Polisi di Aceh Dihujani Peluru OTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200426_Masjid-Agung-Baitul-Makmur-Meulaboh.jpg" alt="Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Teuku Dedi Iskandar/Antara" width="100%">
<figcaption>Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Teuku Dedi Iskandar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, memutuskan untuk tidak menyediakan sajian berbuka puasa secara gratis bagi para jamaah yang akan beribadah di masjid. Hal itu untuk menghindari penularan Covid-19 yang saat ini terus bertambah di Aceh.  Menurut Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Deri Dermawan, keputusan untuk tidak menyediakan sajian berbuka puasa bersama untuk para jamaah terpaksa ditiadakan pada Ramadan tahun ini. Hal tersebut sudah diputuskan oleh pengurus masjid.  Biasanya, kata dia, setiap tahun masjid agung milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selalu menyediakan sajian buka puasa bersama bagi masyarakat atau jamaah yang beribadah di masjid, atau bagi pengunjung yang melepas lelah di perjalanan. Namun pada tahun ini, kegiatan tahunan tersebut sementara ditiadakan hingga menunggu situasi kembali normal.  ”Bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan sajian buka puasa bersama untuk pengurus masjid, tetap kami terima. Kalau untuk sajian jamaah, sementara kita tiadakan,” kata Deri Darmawan seperti dilansir dari Antara pada Minggu (26/4).  Terhadap pelaksanaan ibadah salat lima waktu dan ibadah salat tarawih pada bulan suci Ramadan, kata dia, tetap dilaksanakan seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, kata dia, waktu pelaksanaan ibadah tersebut dibatasi hingga pukul 22.00 WIB setiap malam sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs   https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w

Karena Korona, Masjid Agung Meulaboh Hentikan Buka Puasa Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PhotoGrid_1583294211823_1-1.jpg" alt="Sejumlah petugas memasak (koki) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (4/3/2020) siang kembali melakukan rutinitas memasak, setelah aksi mogok sejumlah koki yang menyebabkan ratusan pasien tidak mendapatkan jatah makan sesuai jadwal." width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas memasak (koki) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (4/3/2020) siang kembali melakukan rutinitas memasak, setelah aksi mogok sejumlah koki yang menyebabkan ratusan pasien tidak mendapatkan jatah makan sesuai jadwal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan pasien yang sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, tidak mendapatkan makan pada Rabu (4/3). Hal itu setelah petugas masak melancarkan mogok kerja.  Aksi tersebut dilakukan petugas, karena hingga awal Maret 2020 tidak mendapatkan kepastian surat keputusan (SK) perpanjangan kerja dari manajemen rumah sakit. ”Kami terpaksa membeli sarapan pagi di luar rumah sakit karena pasien tidak mendapatkan sarapan dari manajemen,” kata M. Nur seorang keluarga pasien seperti dilansir dari Antara.  Dampak aksi mogok yang dilancarkan juru masak di rumah sakit itu, membuat keluarga pasien kecewa. Sebab, jatah makan pasien tidak terlayani sesuai jadwal. M. Nur berharap agar pelayanan makanan kepada pasien tetap diberikan. Sehingga pasien yang sedang mendapatkan perawatan medis tetap bisa menerima asupan gizi yang baik.  Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Susi Maulhusna mengatakan, persoalan mogok kerja juru masak tersebut sudah ditindaklanjuti manajemen rumah sakit. Dia juga memohon maaf atas insiden yang terjadi dan berharap persoalan itu tidak terulang lagi. ”Masalah ini sudah langusng kita atasi. Hari ini juga (Rabu, Red) dan seterusnya pasien sudah mendapatkan jatah makan," kata Susi.

Juru Masak Mogok, Pasien Rumah Sakit Sempat Kelaparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-orang-asn-disdik-aceh-barat-terjaring-ott_m_.jpg" alt="Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa (tengah) memperlihtakan barang bukti berupa uang tunai yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus kutipan liar atau pungli." width="100%">
<figcaption>Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa (tengah) memperlihtakan barang bukti berupa uang tunai yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus kutipan liar atau pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Aceh Barat terjaring Operasi Tangka Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Satauan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat, Aceh. Kelimanya diduga kuat terlibat kasus pungutan liar atau pungli pada sebuah kegiatan pembagunan. Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa mengatakan, praktek ini melibatkan oknum pejabat dari Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Mereka sebelumnya dicocok petugas pada Senin (20/8) lalu. "OTT yang ditangkap oleh petugas dari Satreskrim Polres Aceh Barat terkait dengan kegiatan pembangunan bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T.A. 2018," kata Raden dalam keterangannya, Jumat (24/8). Raden menjelaskan, pengungkapan sekaligus penangkapan ini dilakukan, berawal dari laporan masyarakat yang diterima pihaknya. Kemudian, dilakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Tim Penindakan Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penindakan di beberapa lokasi di Aceh Barat. "Secara keseluruhan Polres Aceh Barat mengamankan lima orang yang terdiri dari dua orang dari Dinas Pendidikan, dua orang Kepala Sekolah dan satu orang pihak swasta," sebutnya. Mereka yang diamankan yakni, MN (Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Aceh Barat), RS (operator Bid Sarpras Dinas Pendidikan Aceh Barat), MB (swasta/kontraktor pekerjaan), ZL (PNS/kepala sekolah SD Ranto Panyang II) dan AL (PNS/ Kepala Sekolah SKB Aceh Barat). Dari hasil penyelidikan awal Polres Aceh Barat, besar pengutipan tersebut bervariasi, mulai Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per orang tiap sekolah. "Pada Senin, 20 Agustus sekira pukul 13.00 WIB, tim Sat Reskrim Polres Aceh Barat menangkap saudara RS di musala salah satu bank di Meulaboh. Ketika hendak melakukan pengutipan kepada masing-masing kepala sekolah penerima DAK fisik yang telah dilakukan proses pencairan," tambah Raden. Setelah RS, penangkapan tiga pelaku lainnya terus berlanjut dan berlangsung di beberapa lokasi berbeda. Berdasarkan keterangan dari empat orang tersebut, semuanya pengakuannya mengarah kepada satu nama yakni MN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam strukturalnya menjabat sebagai Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Aceh Barat. "Selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap MN di rumah tempat tinggalnya berlokasi di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada pukul 22.00 WIB. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke ruangan Unit Tipikor Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut," terangnya. Selain mengamankan lima orang dalam OTT ini, Polres Aceh Barat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai Rp 157 juta lebih, dua lembar catatan SD dan SMP yang akan memberikan dana DAK, Dokumen perjanjian pemberian bantuan, dan beberapa bukti lainnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aceh barat

Berita Terkini