<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-kisi-kisi-tkn-sebut-jokowi-maruf-amin-sangat-siap-hadapi-debat_m_.jpg" alt="Juru Bicara Tim Kampanye Nasiona (TKN)l Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Tim Kampanye Nasiona (TKN)l Jokowi-Ma</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Film His Only Son menuai kontroversi beberapa hari belakangan setelah anggota DPR Ace Hasan Syadzily meminta penghentian penayangan film yang baru masuk ke Indonesia pada 30 Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen di media sosial gerah dengan pernyataan Ace Hasan dianggap tidak menghormati perbedaan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu pun mendapat kritikan tajam di media sosial dari netizen,&nbsp; termasuk di akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya karena di film His Only Son Ibrahim diperintah mengorbankan Ishak versi Kristen, bukan bukan Ismail versi Islam, bukan berarti filmnya harus di-takedown. Indonesia bukan negara Islam Pak, Kristen juga ada yang diakui di negeri ini," komentar salah satu&nbsp; warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969309/setelah-iphone-15-kini-apple-watch-series-9-resmi-diluncurkan-lihat-beberapa-fitur-menariknya">Setelah iPhone 15, Kini Apple Watch Series 9 Resmi Diluncurkan, Lihat Beberapa Fitur Menariknya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan bahwa merupakan hak asasi dari umat Kristen untuk menikmati film tentang kisah Ibrahim versi cerita agama mereka sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bapak tidak setuju cukup tidak usah nonton. Kalau di-takedown filmnya, itu sama sama menindas hak asasi umat beragama lain. Kalau filmnya dilarang, apa kitab injil mau dilarang juga karena isinya tidak sesuai dengan versi Islam?," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lain berkomentar senada. Film ini harus dipahami sesuai dengan konteks dan latar belakang filmnya dibuat. Dengan demikian, akan lebih bijaksana dalam memberikan penilaian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012969526/timses-anies-muhaimin-akan-buat-jalan-gembira-ditargetkan-jadi-acara-terbesar-pertama-di-luar-jawa">Timses Anies-Muhaimin Akan Buat Jalan Gembira, Ditargetkan Jadi Acara Terbesar Pertama di Luar Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini film versi Alkitab, pertanyaannya kenapa mesti di-takedown? Namanya juga beda keyakinan Pak, saling menghormati yuk," ujar yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya menyebut argumen Ace Hasan Syadzily&nbsp; lemah sehingga tidak harus diikuti oleh pihak bioskop untuk dilakukan takedown atau penghentian penayangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalahnya argumen Bapak lemah. Kan sumber film itu bukan dari agama yang Bapak anut. Lagian tidak ada paksaan umat agama yang Bapak anut nonton His Only Son," ujar salah satu warganet.</div>

Film His Only Son menuai kontroversi beberapa hari belakangan setelah anggota DPR Ace Hasan Syadzily meminta penghentian penayangan film itu

Anggota DPR Ace Hasan Dikritik Tajam Usai Minta Penghentian Penayangan Film His Only Son

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pemantauan-Hilal-Awal-Ramadhan-2022-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Petugas falakiyah melakukan ru" width="100%">
<figcaption>Petugas falakiyah melakukan ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Sadzily menyampaikan, masyarakat harus mengharagai keputusan Pemerintah yang menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu, 3 April 2022. Meski memang Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan pada Sabtu, 2 April 2022.  "Pemerintah telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Minggu, 3 April 2022. Kita harus menghargai keputusan pemerintah tersebut walaupun ada sebagian yang menetapkan besok tanggal 2 April 2022," kata Ace, Jumat (1/4).  Keputusan pemerintah itu diambil dalam sidang isbat Kementerian Agama. Dalam memutuskan awal Ramadan 1443 H, lanjut Ace, pemerintah menggunakan metode rukyatul hilal, yaitu dengan melihat keberadaan hilal. Metode pemerintah ini telah digunakan selama ini dalam penentuan awal Ramadan. "Pemerintah juga mendengarkan laporan dari BRIN untuk melihat secara langsung keberadaan hilal tersebut," ucap Ace.  Menurut Ace, ormas Islam Muhammadiyah jelas telah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah pada 2 April 2022. Dia menyebut, Muhammadiyah telah menetapkannya berdasarkan pada metode hisab.  "Dengan adanya perbedaan ini, tentu kita tak harus berpolemik. Perbedaan itu biasa dalam penetapan awal Ramadan. Kedua-duanya memiliki dasar hukum yang kuat menurut fiqih Islam dalam penentuan awal Ramadan ini," tegas Ace.  Ace mengutarakan, perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan bagian dari khazanah kekayaan umat Islam. "Bagi kami, perbedaan ini bagian cara kita menyikapi bagaimana melihat perbedaan secara bijaksana. Harusnya, tak perlu dipersoalkan, yang terpenting bagi kita adalah kita menjaga kesucian Ramadan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut," ujarnya.  Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dalam putusan isbat menyatakan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada 3 April 2022. Keputusan itu diambil seusai menggelar Sidang Isbat bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan Ormas Islam, Ahli Falakiyah, BMKG, BIG, LAPAN yang digelar secara hybrid di Gedung Kemenag RI, Jakarta. "Secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriyah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022," ucap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  Gus Yaqut menjelaskan, berdasarkan laporan pemantauan hilal di 101 titik di seluruh Indonesia, tidak satu pun melaporkan melihat hilal.  Selain itu, posisi hilal secara umum di Indonesia masih berada pada ketinggian 2 derajat alias belum memenuhi kriteria MABIMS yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag) yakni 3 derajat.  "Dari 101 titik ini semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Dengan berdasarkan hisab perhitungan posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat," demikian Gus Yaqut menandaskan. (*)

Wakil Ketua DPR Sebut Beda Awal Ramadan Tak Perlu Dijadikan Polemik

Ace Hasan Sadzily

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ace Hasan Sadzily

Berita Terkini

Anggota DPR Ace Hasan Dikritik Tajam Usai Minta Penghentian Penayangan Film His Only Son

Wakil Ketua DPR Sebut Beda Awal Ramadan Tak Perlu Dijadikan Polemik

Download Aplikasi JawaPos.com