<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/budi-santoso.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONSIL Kedokteran Indonesia (KKI) menyebut, per 6 Desember 2022 baru ada sekitar 54,1 ribu dokter spesialis di dalam negeri. Angka ini meliputi seluruh dokter dari 47 kelompok spesialisasi, mulai dari spesialis anak (SpA), spesialis bedah (SpB), hingga spesialis dokter gigi seperti spesialis ortodonti (SpOrt) dan odontologi forensik (SpOF) (kki.go.id).  Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menambah kuota dan jumlah program studi di fakultas kedokteran yang menggunakan skema berbasis universitas. Juga melakukan program pendidikan spesialis dengan skema berbasis rumah sakit (RS). Akan ada 420 RS pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya dapat memberikan layanan kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang berkualitas serta bermutu.  Konsep sistem pendidikan dokter spesialis berbasis RS atau istilahnya hospital based diharapkan oleh Kemenkes Republik Indonesia dapat menjadi solusi atas kekurangan dokter spesialis tersebut. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, dokter umum bakal digaji dengan menjadi pegawai di rumah sakit. Di samping itu, dokter umum itu juga bakal mendapat pendidikan dokter spesialis (Jawapos.com, 25/1).  Saat ini, jumlah bukan menjadi satu-satunya permasalahan terkait dokter spesialis di Indonesia. Distribusi dan mempertahankan atau peningkatan kualitas dokter spesialis juga menjadi problem yang harus segera dicarikan jawabannya.  Saat ini juga terjadi penumpukan dokter umum dan dokter spesialis di kota-kota besar di sepuluh provinsi di Indonesia. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Jogjakarta, Bali, dan Sumatera Selatan.  Konsil Kedokteran Indonesia (kki.go.id) juga merilis sepuluh provinsi yang memiliki dokter spesialis paling sedikit. Yakni, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dulu memang pernah ada program PGDS (pendayagunaan dokter spesialis) yang memberi angin segar terkait distribusi dokter. Tetapi, kemudian program tersebut harus berhenti.  Sistem Pendidikan Dokter Spesialis Saat Ini  Saat ini, pendidikan dokter spesialis, yang memang berbasis universitas, sudah ’’mengadopsi’’ pada sistem berbasis rumah sakit. Penerimaan, pengelolaan, dan evaluasi memang diatur oleh universitas yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan proses pendidikan spesialis, tetapi universitas tidak berdiri sendiri. Proses pendidikan tetap dilakukan di rumah sakit pendidikan yang sudah memenuhi syarat.  Ketentuan tersebut sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang sampai saat ini masih berlaku. Pasal 5 menyebut pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran itu bekerja sama dengan RS pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran serta berkoordinasi dengan organisasi profesi. Pada pasal 7 ayat 1 di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan kedokteran itu terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi.  Undang-undang ini sudah mempertegas posisi fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Proses pendidikan dokter spesialis dimulai dari penerimaan oleh universitas, pembelajaran di RS pendidikan disesuaikan dengan kurikulum, dan upaya pencapaian standar kompetensi yang disepakati kolegium masing-masing profesi. Proses pembelajaran di RS akan dievaluasi oleh penjaminan mutu dan diakhiri dengan ujian kompetensi secara nasional berbasis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan memenuhi standar kompetensi masing-masing profesi dokter spesialis.  Dengan sistem pendidikan yang sudah ada ini, sebenarnya tidak perlu lagi mempermasalahkan kualitas dokter spesialis di Indonesia. Justru memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kualitas saat proses pendidikan dokter spesialis dengan berbasis RS. Idealnya tetap melibatkan universitas, fakultas kedokteran, dan kolegium yang dipayungi organisasi profesi terkait.  Mengatasi Produksi dan Distribusi  Academic Health System (AHS) merupakan sistem yang akan melengkapi proses pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang berjalan. AHS merupakan konsep yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui kerja sama peningkatan layanan kesehatan. Di mana AHS menyatukan university based dan hospital based. RS ini nantinya yang akan menjadi salah satu wahana pendidikan dengan tetap dalam pemantauan fakultas kedokteran yang mengelola program dokter spesialis yang dimaksud.  AHS merupakan sebuah model kebijakan yang merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan. Implementasi AHS diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis sebagaimana diamanatkan oleh program transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan.  Selain itu, diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah. Dan tentu saja, peran serta pemerintah diperlukan di sini. Perlu upaya inovatif pemerintah dalam rangka membuat para dokter spesialis ’’mendistribusikan’’ diri masing-masing ke daerah-daerah yang memang membutuhkan.  ’’Masalah kurangnya dokter spesialis dan subspesialis beserta pemerataannya terjadi di seluruh dunia dan tampaknya belum menemukan solusi terbaik.” Keresahan tersebut menjadi salah satu topik yang diangkat dalam pertemuan The Alliance of Academic Health Centers International (AAHCI) Southeast Asia Regional Meeting 2023 pada 11–12 Januari lalu di Badung, Bali.  Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa pakar di dunia yang membahas mengenai persoalan jumlah dan distribusi pendidikan dokter spesialis serta kualitasnya. Salah satunya pembahasan rasio salah satu spesialis seperti kardiolog di Amerika masih 1:17.800. Sedangkan rekomendasi WHO adalah 1:1.000 (Who.int).  Pada pertemuan itu juga hadir Malcolm Mahadevan dari National University Health System (NUHS) Singapura. Menurut dia, pendidikan residen yang baik adalah dengan menyediakan pengetahuan dan skill yang mumpuni bagi residen sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang physician. Sedangkan menurut Sawsan dari Cleveland Clinic Abu Dhabi, kejujuran dan integritas sangat dibutuhkan bagi seorang residen. (*)  <hr />  *) BUDI SANTOSO, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

Academic Health System Menjawab Masalah Dokter Spesialis

Academic Health System

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Academic Health System

Berita Terkini

Academic Health System Menjawab Masalah Dokter Spesialis

Download Aplikasi JawaPos.com