<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/rizallll-2073133511.jpeg" alt="Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rizal Bawazier, menegaskan bahwa wajib pajak tidak perlu merasa takut terhadap Account Representative (AR), pemeriksa, maupun penyidik pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai meningkatkan fungsi Account Representative (AR) hingga menyerupai pemeriksa pajak. &ldquo;Saat ini Dirjen Pajak meningkatkan fungsi Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak. Tidak ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Perpajakan,&rdquo; kata Rizal kepada wartawan, Jumat (27/2). Ia mengingatkan, agar tidak terjadi pergeseran fungsi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan di lapangan. Menurutnya, fungsi penelitian dan fungsi pemeriksaan merupakan dua hal berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. &ldquo;Fungsi penelitian menjadi bias dengan fungsi pemeriksaan. Ini jangan sampai dijadikan alat pemaksaan oleh AR kepada wajib pajak. Jangan sampai seperti berburu di kebun binatang,&rdquo; tegasnya. Legislator Fraksi PKS itu juga mendorong wajib pajak untuk berani menyampaikan kebenaran dan tidak tunduk pada tekanan yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta agar setiap tindakan yang dinilai arogan atau mengandung unsur ancaman segera dilaporkan. &ldquo;Wajib pajak harus berani mengatakan yang sebenarnya. Bukan zamannya lagi wajib pajak takut kepada AR, pemeriksa, dan penyidik pajak. Laporkan saja jika ada tindakan arogan dan ancaman,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak tetap merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Namun, penagihan pajak harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas. &ldquo;Setiap warga negara memang diwajibkan membayar pajak, tetapi penagihan pajak tanpa dasar hukum yang jelas atau berada di wilayah abu-abu, itu namanya perampokan (robbery),&rdquo; ucap Rizal. Dalam konteks penerimaan negara yang tengah mengalami shortfall, Rizal menilai pemerintah seharusnya mendorong optimalisasi penerimaan pajak yang cepat dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan angka koreksi besar dari hasil pemeriksaan yang pada akhirnya berujung pada sengketa. &ldquo;Dalam kondisi shortfall penerimaan pajak saat ini, yang dibutuhkan pemerintah adalah penerimaan yang cepat, bukan hasil pemeriksaan dengan koreksi besar tetapi akhirnya wajib pajak mengajukan keberatan dan banding,&rdquo; pungkasnya.

DPR ingatkan potensi abuse of power dalam fungsi AR pajak. Dasar hukum harus jelas supaya penagihan pajak adil dan sesuai aturan.

DPR Ingatkan Potensi Abuse of Power dalam Fungsi AR Pajak, Dasar Hukumnya Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/jokowi-stpres-956605100.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pernikahan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ida Yati masuk ke dalam skenario abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Pernyataan ini disampaikan Hasto saat diskusi bedah buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4). Awalnya, Hasto&nbsp;menyampaikan bahwa ada kemiripan skenario mempertahankan kekuasaan antara rezim Soeharto dan Jokowi. Menurutnya, Soeharto mempunyai waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani. "Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," kata Hasto. Hasto menyatakan, Jokowi telah 23 tahun bersama PDIP. Ia tak memungkiri, ada kesamaan karakter antara Jokowi dan Soeharto. Menurut Hasto, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat. "Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ucap Hasto. Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS). "Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional," pungkasnya.

"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ucap Hasto.

Hasto Sebut Pernikahan Anwar Usman Masuk dalam Skenario Abuse of Power Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/Prabowo-dan-Gibran-mendaftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-6JPG-2691370686.jpg" alt="Bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran pencalonanya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat pendaftaran pencalonanya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (25/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eskalasi drama Pilpres 2024 mulai meningkat. Para kubu calon pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah saling lempar tudingan dan mengklaim diri. Yakni, isu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nusron Wahid yang menjabat sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak pihaknya dituding melakukan abuse of power sebagaimana yang disampaikan pihak Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Partai pendukung Prabowo dan Gibran adalah partai-partai yang tidak terbiasa mempunyai pikiran seperti itu (abuse of power red). Bagaimana caranya untuk abuse of power? Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukannya," kata Nusron kepada wartawan, Senin (13/11). Dia menilai tuduhan tersebut tidaklah benar. Justru, sebaliknya praktik abuse of power itu dilakukan pihak lain. &ldquo;Sebaiknya bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu berkaca pada diri sendiri. Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu, yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa?," kata Nusron. Politikus Golkar itu memastikan di TKN seluruhnya mempunyai tekad untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan cara elegan, martabat, jujur, adil, dan transparan. "Kita ingin mengawal proses pemilu ini secara demokratis, secara akuntabel, dan tidak boleh tercederai oleh praktek-praktek seperti adanya penyelewengan dari oknum-oknum aparat apapun, kita semua bertekad untuk itu," pungkas Nusron. Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menilai tindakan pencopotan baliho Ganjar di Sumatera Utara (Sumut) adalah bentuk abuse of power dan ketidaknetralan aparat. Dia meminta semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024. "Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11). Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak melapor ke call center netralitas aparat negara. Menurut dia, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu patut diduga ada ketidaknetralan aparat. Hal ini tentu akan memancing amarah masyarakat.

Isu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan mulai ramai di kalangan tim kampanye capres. Mereka saling lempar isu.

Dituding Abuse of Power, TKN Prabowo-Gibran: Yang Punya Pengalaman Seperti Itu Siapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi satu-satunya penyidik dalam tindak pidana sektor keuangan dapat memicu konflik kepentingan. Seharusnya hal itu bisa dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Potensi (konflik kepentingan) selalu ada. KPK juga kan punya kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi. Tapi, tidak hanya KPK yang punya kewenangan itu, ada lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan, bedanya polisi hanya penyidikan," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (20/1).  "Kemudian untuk menjamin integritas dan akuntabilitas, KPK diawasi dulu komite etik sekarang namanya Dewan Pengawas," ucap Agus.  Agus mendorong agar lembaga penegak hukum lain ikut dilibatkan dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan, sehingga tak hanya OJK. "Jadi, dalam kerangka akselerasi penanganan penyidikan tindak pidana keuangan seharusnya bisa melibatkan lembaga lain, tidak hanya OJK saja," ujarnya.  Agus mengungkapkan, berkaca dari beberapa lembaga yang sudah ada, seperti KPK yang menangani kasus korupsi dan BNN yang memegang kasus narkoba, penegak hukum lain masih bisa ikut menangani kasus-kasus tersebut.  "Penyidik tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka tapi juga kepolisian bahkan kejaksaan. Jadi pertanyaannya siapa yang akan mengawasi integritas pimpinan OJK?" tegas Agus.  Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).  Hal itu tercantum dalam Pasal 49 ayat (5). Artinya, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan.

ICW Sebut Penyidikan Tunggal OJK Berpotensi Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/20190427_150450.jpg" alt="Sandi di Gor Pancasila. Aryo Mahendro" width="100%">
<figcaption>Sandi di Gor Pancasila. Aryo Mahendro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi GOR Pancasila, Surabaya, Sabtu sore (27/4).  Sandi bermaksud memantau proses rekapitulasi suara di lokasi tersebut.  Sandi mengaku masih mendapatkan kabar banyaknya indikasi kecurangan pada Pemilu 2019. Di antaranya banyak formulir A5 dan C7 yang tidak ada di sejumlah TPS saat hari H pencoblosan 17 April lalu.  Selain itu, Sandi juga mengkritisi netralitas penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Sandi berjanji akan terus mengawal proses penghitungan suara sampai tuntas.  "Saya dengar sendiri dari para relawan, ada abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan, Red). Ada suatu yang kita sebut sebagai misuse of state resources, di mana banyak sekali netralitas yang mestinya ada, (tapi justru) tidak netral. Penegak hukum dan penyelenggara pemilu yang semestinya bergerak seadil-adilnya, (malah) banyak sekali indikasi (kecurangan)," tegas Sandi.  Saat ini yang menjadi fokus Prabowo-Sandi adalah memastikan pemilu yang jurdil. Menurut Sandi, rakyat Indonesia berhak mendapatkan hasil pemilu yang bermartabat. Sebab anggaran yang dikeluarkan untuk menghelat pesta demokrasi tersebut tidak kecil.  "Hampir Rp 25 Triliun yang dikeluarkan untuk pemilu. Kalau pemilu nggak berkualitas, sangat mencederai rakyat. Itu uang rakyat yang dipakai untuk pemilu, kalau dibuat pembangunan luar biasa," tambahnya.  Dalam kunjungannya tersebut, Sandi juga sempat menyinggung kerja keras petugas pemilu yang rela mengorbankan nyawanya. Bahkan saat mobilnya baru masuk ke pelataran GOR Pancasila, Sandi sudah mendengar kabar adanya seorang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/04/2019/kelelahan-anggota-ppk-kecamatan-wonokromo-tumbang/">anggota PPK Kecamatan Wonokromo bernama Triana Herawati yang harus mendapat penanganan</a>. Triana tumbang karena kelelahan usai terus bekerja selama seminggu lebih.  Mendengar kabar itu, Sandi mengungkapkan keprihatinannya. Dia juga mengikuti perkembangan kabar banyaknya pahlawan demokrasi yang gugur saat proses Pemilu 2019 berlangsung. Sandi berharap, pelaksanaan pemilu pada masa yang akan datang.  "Ini sesuatu yang sangat pahit. Sangat memprihatinkan kita, bahwa secara fundamental proses ini mengakibatkan banyak sekali petugas yang kelelahan dan yang meninggal sudah di atas 225. Dan saya juga ingin memastikan proses (pemilu) di sini jurdil," ungkap Sandi.  &nbsp;

Soroti Netralitas Pemilu, Sandi Sebut Ada Abuse of Power

abuse of power

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abuse of power

Berita Terkini

DPR Ingatkan Potensi Abuse of Power dalam Fungsi AR Pajak, Dasar Hukumnya Harus Jelas

Hasto Sebut Pernikahan Anwar Usman Masuk dalam Skenario Abuse of Power Jokowi

Dituding Abuse of Power, TKN Prabowo-Gibran: Yang Punya Pengalaman Seperti Itu Siapa?

ICW Sebut Penyidikan Tunggal OJK Berpotensi Konflik Kepentingan

Soroti Netralitas Pemilu, Sandi Sebut Ada Abuse of Power

Download Aplikasi JawaPos.com