<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gelapkan-uang-rp-12-triliun-bos-abu-tours-dituntut-20-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Bos Abu Tours Hamzah Mamba." width="100%">
<figcaption>Bos Abu Tours Hamzah Mamba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terhadap Muhammad Hamzah Mamba terkait kasus pencucian uang senilai Rp 1,2 triliun. Bos perjalanan biro umroh Abu Tours itu tetap divonis 20 tahun penjara.  "Tolak" demikian bunyi putusan seperti dikutip dalam Direktori Putusan MA, Selasa (19/11).  Putusan kasasi itu diadili oleh ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Gazalba Saleh dan MD Pasaribua. Vonis itu diketok pada Kamis (17/10) dengan Nomor Perkara 3127 K/PID.SUS/2019.  Putusan kasasi ini pun menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Makassar. Pada pengadilan tingkat pertama Hamzah divonis 20 tahun dan denda Rp 500 juta.  Kasus Abu Tours sebelumnya, mulai diselidiki Polda Sulawesi Selatan setelah banyaknya laporan dari jamaah yang batal diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah pada awal 2018 lalu.  Dalam penyidikan polisi, sekitar 86.720 jamaah yang batal berangkat umrah tersebar di 15 provinsi di Indonesia telah menyetorkan uang biaya perjalanan. Dalam kasus ini, kerugian total jamaah mencapai 1,2 triliun rupiah.  Polda Sulsel yang menangani kasus ini telah menyita 33 aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan milik Abu Tours di beberapa lokasi berbeda. Selain itu, polisi juga menyita 36 kendaraan mewah, alat elektronik, unit usaha, uang tunai sebanyak Rp 226 juta.  Dalam perkara ini, empat orang telah dinyatakan sebagai tersangka yakni Hamzah Mamba (CEO Abu Tours), Nursyariah Mansyur (istri bos Abu Tours Hamzah Mamba), Muhammad Kasim (mantan manager keuangan Abu Tours), dan Chaeruddin (komisaris Abu Tours).  Pada persidangan di PN Makassar, Hamzah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Uang sebesar Rp 1,2 triliun milik jemaah digunakan secara sadar oleh Hamzah Mamba untuk membayar gaji karyawan, agen, dan mitra Abu Tours melalui rekening pribadinya.  Majelis hakim menyatakan, Hamzah Mamba terbukti melanggar Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasasi Ditolak, Bos Abu Tours Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dakwaan-terhadap-abu-tours-dinilai-tak-cermat_m_.jpg" alt="Kuasa hukum korporasi ABU Tours Hendro Saryanto." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum korporasi ABU Tours Hendro Saryanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada PT Amanah Bersama Umat (ABU) Tours. Korporasi dianggap ikut berperan membantu 3 terdakwa dalam menjalankan modus penipuan dan pencucian uang milik 96 ribu jamaah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Dalam dakwaan JPU, Abu Tours disebutkan melanggar ketentuan pasal 3 juncto pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP juncto pasal 64 ayat 1 ke (1) KUHP. Kuasa hukum Abu Tours Hendro Saryanto menilai, dakwaan JPU tidak cermat. "Setelah kami baca, dakwaan jaksa penunutut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat. JPU sendiri sebenarnya tidak paham mengenai masalah korporasi," kata Hendro, Kamis (28/3). Upaya keberatan terkait dakwaan JPU, ditampik korporasi melalui eksepsi yang dibacakan langsung Hendro dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (27/3). Ketidakcermatan dakwaan JPU ke perusahaan dianggap menjadi ancaman untuk terdakwa lain. Masing-masing tiga petinggi Abu Tours yang telah lebih awal divonis adalah Hamzah Mamba, Nursyariah Mansyur, Chaeruddin dan M Kasim Sunusi. Ketiganya berpotensi mendapatkan hukuman ganda. Kondisi itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Salah satu substansi yang termaktub di dalamnya terkait keterlibatan korporasi dan pengurusnya dalam hal ini tiga terdakwa sebagai subjek hukum. Rangkaian itulah yang menjadi dasar tim kuasa hukum dalam eksepesi korporasi, yang menganggap JPU keliru dalam menerapkan dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut, dakwaaan JPU dinyatakan bisa batal atau gugue demi hukum. Sebab dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam pasal 142 ayat (2) KUHAP tentang kelengkapan berkas perkara dari JPU sebelum di limpahkan ke PN Makassar untuk disidangkan. "Selain itu jika Abu Tours dikenakan pidana denda, maka hal ini berpotensi melanggar putusan pailit korporasi Aabu Tours oleh Pengadilan Niaga Makassar. Abu Tours saat ini sudah tidak memiliki aset karena sudah disita kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga Makassar," jelas Hendro. Terpisah, Ketua Tim JPU Narendra Jatna menyatakan bahwa sidang korporasi Abu Tours menjadi jalan untuk mengejar aset-aset lain yang belum tersita. "Ini merupakan terobosan baru dalam implementasi penegakan hukum, dan sebagai langkah aparat penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan pelacakan aset dan pengembalian kerugian kepada korban," kata Narendra. JPU sudah melacak aset lain perusahaan. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Baru-baru ini, Disita uang senilai Rp 1,7 miliar dan USD 24.421 yang merupakan aset Abu Tours. Uang itu menambah jumlah aset yang disita kurator senilai kurang lebih Rp250 miliar. Namun nilai ini masih jauh dari total kerugian jamaah yang mencapai Rp 1,2 triliun. "Abu Tours ini menciptakan pola down liner membuat agen dan mitra. Uang yang sebetulnya untuk umrah digunakan untuk bonus agen dan mitra dan dicampuradukkan antara aset PT di bawahnya dan aset pribadi," terang Narendra.

Dakwaan Terhadap Abu Tours Dinilai Tak Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perusahaan-abu-tours-segera-disidang_m_.jpg" alt="Tiga petinggi ABU Tours dalam sidang lanjutan di PN Makassar beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Tiga petinggi ABU Tours dalam sidang lanjutan di PN Makassar beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang 96 ribu calon jamaah umrah yang dilakukan Abu Tours memasuki babak baru. Setelah 4 petinggi Abu Tours dinyatakan bersalah, selanjutnya giliran perusahaan atau korporasi yang bakal disidangkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bayu Murti Yuwanjono mengatakan, berkas dakwaan korporasi telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar beberapa hari lalu. "Jadi kami tunggu saja hari sidangnya," singkat Bayu kepada wartawan di Makassar, Sabtu (23/2). JPU enggan berkomentar lebih jauh soal jadwal sidang. Namun jika merujuk pada proses pelimpahan berkas perkara 4 terdakwa sebelumnya, PN tidak membutuhkan waktu lama untuk menyidangkannya. "Kami tunggu saja," ucap Bayu. Sebelumnya, majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada CEO Abu Tours Hamzah Mamba. Orang nomor satu di perusahaan penyedia jasa pemberangkatan haji dan umrah itu diganjar hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 tahun 4 bulan penjara. Menyusul ketiga terdakwa lainnya. Yakni, dua mantan Komisaris Abu Tours Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin, serta mantan Manajer Keuangan Abu Tours M Kasim Sunusi. Nursyariah yang merupakan istri Hamzah Mamba divonis 19 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 1 tahun 2 bulan penjara. Lalu M Kasim Sunusi divonis 16 tahun dan Chaeruddin divonis 14 tahun dengan denda sama yang ditetapkan untuk terdakwa Nursyariah. Ketiganya dinyatakan melanggar pasal 372 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Penggelapan. Serta melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU lainnya, Nana Riana menambahkan, dalam proses persidangan ditemukan fakta dan bukti baru yang kepemilikannya atas nama korporasi ABU Tours. Nilainya cukup besar. Yakni, mencapai Rp 1,7 miliar. "Masih ada kemungkinan bertambah jika ada temuan baru nantinya," imbuh Nana. Terpisah, penasihat hukum Abu Tours Hendro Saryanto menyatakan kesiapannya untuk mengikuti persidangan. Menurutnya, kasus lanjutan ini merupakan hak sepenuhnya JPU. "Kami siap saja kalau ada gugatan baru. Tapi kami tetap pada prinsip bahwa kasus tersebut adalah perdata bukan pidana," tukas Hendro.

Perusahaan Abu Tours Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-abu-tours-jadi-bahan-evaluasi-kemenag-sulsel_m_.jpg" alt="Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono." width="100%">
<figcaption>Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang calon jamaah umroh oleh Abu Tours menjadi bahan evaluasi Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu menjadi pertimbangan untuk menata sistem penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia. Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Selatan (Sulsel) Kaswad Sartono mengatakan, kasus Abu Tours menjadi contoh penting sekaligus penghubung untuk menyusun berbagai regulasi yang selama ini belum sepenuhnya terangkum. "Dulu harga belum diatur. Begitu juga soal seluruh cabang, agen, berapa lama masa tunggunya. Begitu ada (kasus) Abu Tours, semua sudah diatur. Jadi kami akan mengawasi bersama," kata Kaswad di Makassar, Jumat (22/1). Salah satu regulasi yang lahir berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018. Aturan tersebut menjadi dasar baru tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Aturan memuat berbagai ketentuan untuk mengatasi celah akibat kekosongan hukum. Kaswad menjelaskan, aturan akan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah dengan tenang. Salah satunya mengenai standar biaya minimum Rp 20 juta per orang, yang disusun berdasarkan perhitungan matang. "Standar ini mencegah permainan harga seperti Abu Tours yang berujung kesulitan finansial serta jamaah terlantar," jelas Kaswad. Peraturan baru juga mencegah uang setoran calon jamaah dialihkan penyedia jasa umrah untuk kepentingan lain. Sebab setiap calon jamaah hanya boleh dikenakan masa tunggu maksimal enam bulan sejak mendaftar. "Dulu jamaah Abu Tours bisa menunggu sampai dua tahun. Ada potensi dana jamaah diputar untuk bisnis lain," ucap Kaswad. Kemenag Sulsel juga membentuk satuan tugas (satgas) pembinaan, pengawasan, dan pencegahan kasus umrah setelah bergulirnya kasus Abu Tours. Satgas beranggotakan berbagai unsur. Seperti kepolisian, dinas pariwisata, dan otoritas penerbangan. Satgas akan bekerja untuk menjemput laporan masyarakat dan memantau aktivitas perusahaan travel umrah yang tersebar di berbagai daerah di Sulsel. Jika didapati ada yang bermasalah, satgas segera bertindak dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin. "Jadi kami harap peran media massa dan masyarakat. Kalau ada travel tidak resmi, laporkan. Termasuk jika ada harga di bawah standar, kami kejar," tegas Kaswad. Saat ini di Sulsel terdapat 52 perusahaan penyelenggara travel umrah. Ditambah 22 kantor cabang perusahaan dari provinsi lain. Perusahaan penyedia layanan jasa pemberangkatan haji dan umrah akan terus dipantau satgas. "Saat ini penerbitan izin baru ditiadakan untuk menyempurnakan sistem dan aturan. Belum ada batasnya moratorium sampai kapan. Yang jelas semua aktivitas itu akan kami pantau. Jika ada yang melanggar segera laporkan untuk kami tindak tegas," pungkas Kaswad.

Kasus Abu Tours Jadi Bahan Evaluasi Kemenag Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ganti-rugi-korban-abu-tours-tunggu-vonis-seluruh-terdakwa_m_.jpg" alt="Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono saat memberikan keterangan, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono saat memberikan keterangan, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang calon jamaah oleh Abu Tours masih berjalan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel) menunggu hasil seluruh terdakwa. Keputusan pengadilan akan dikaji untuk menentukan solusi terkait ganti rugi terhadap calon jamaah. "Kami nanti lihat amarnya (isi putusan) dulu. Karena saya belum ikuti (persidangan) sampai hal-hal yang sifatnya itu," kata Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel Kaswad Sartono, Kamis (21/2). Tiga terdakwa yang kini belum divonis adalah mantan Komisaris Abu Tours Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin sertan mantan Manajer Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim. Ketiganya dijadwalkan menjalani sidang lanjutan Kamis ini. Agenda sidangnya pembacaan vonis kepada masing-masing terdakwa. Setelah dalam sidang sebelumnya, pleidoi atau pembelaan tiga terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditolak majelis hakim. Kaswad berharap agar dalam pembacaan putusan, hakim dapat mempertimbangakan seadil-adilnya untuk para korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. "Sebenarnya ini sudah masuk wilayah penegakan hukum. Jadi Kemenag cuma bisa berharap putusan hakim itu adil. Adil yang bisa dirasakan oleh semua jamaah," harap Kaswad. Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa mendorong agar Kemenag dapat terlibat membantu mencarikan solusi terkait kejelasan nasib 96 ribu jamaah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Apakah mereka akan diberangkatkan, atau diberi diganti rugi. Hal itu menyusul divonisnya CEO Abu Tours Hamzah Mamba. Menurut kuasa hukum terdakwa, Hendro divonisnya Hamzah Mamba tak lantas menyelesaikan masalah yang ada. Khususnya persoalan siapa pihak yang akan bertanggung jawab untuk menanggung beban seluruh jamaah. "Nah, sekarang kan jamaah kasihan. Apalagi (perusahaan) sudah dinyatakan pailit. Sekarang kalau kami pikir, berapa ganti rugi yang akan didapat jamaah. Siapa yang akan memberangkatkan," ucap Hendro.

Ganti Rugi Korban Abu Tours Tunggu Vonis Seluruh Terdakwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/divonis-20-tahun-penjara-bos-abu-tours-akan-ajukan-banding_m_.jpg" alt="Kuasa hukum terdakwa Bos Abu Tours Hamzah Mamba, Hendro Saryanto." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum terdakwa Bos Abu Tours Hamzah Mamba, Hendro Saryanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis CEO Abu Tours Hamzah Mamba dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana, pencucian uang sebesar Rp 1,2 triluan milik 96 ribu calon jamaah umrah yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Tim kuasa hukum terdakwa Hamzah Mamba lantas menyiapkan upaya hukum lanjutan terkait vonis tersebut. Upaya banding bakal ditempuh setelah mempertimbangkan status nasib puluhan ribu calon jamaah umrah yang belum jelas. "Saya sudah sarankan Hamzah Mamba untuk banding. Karena dia semangatnya untuk memberangkatkan jamaah masih ada. Masih sangat luar biasa semangatnya dia itu," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Hamzah Mamba, Hendro Saryanto, Selasa (28/1). Menurut Hendro, divonisnya Hamzah Mamba tak lantas dapat menyelesaikan masalah. Khususnya persoalan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menanggung beban seluruh jamaah. "Nah, sekarang kasihan jamaah. Apalagi (Abu Tours) sudah dinyatakan pailit. Sekarang kalau kami pikir berapa ganti rugi yang akan didapat jamaah. Siapa yang akan memberangkatkan," jelas Hendro. Saat ini, aset Hamzah Mamba yang disita saat mencapai Rp 250 miliar. Aset meliputi bangunan, tanah, unit usaha hingga kendaraan mewah. Kalkulasi aset sitaan itu tak akan cukup untuk memberangkatkan atau bahkan mengganti kerugian puluhan ribu jamaah. Aset-aset itu juga berpotensi memicu polemik ke depan. Jamaah tentu akan saling berharap mendapat hasil dari aset yang disita. "Sekarang kami berpikir, paling berapa yang didapat jamaah dari situ. Paling Rp 300 ribu. Itu kami pikir pasti tidak akan mencukupi," terangnya. Upaya banding diharapkan dapat dipertimbangkan agar dapat mempengaruhi putusan sebelumnya. Adapun putusan yang dibacakan langsung Ketua Majelis Hakim Denny Luman Tobing dalam persidangan Senin (28/1) lalu, Hamzah Mamba melanggar pasal 372 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP tentang Penggelapan. Hamzah juga dikenakan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.

Divonis 20 Tahun Penjara, Bos Abu Tours Akan Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disegel-polisi-kantor-abu-tours-dibobol-maling_m_.jpg" alt="Kondisi Kantor Pusat Abu Tours di Jalan Kakatua, Makassar, Sabtu (19/1)." width="100%">
<figcaption>Kondisi Kantor Pusat Abu Tours di Jalan Kakatua, Makassar, Sabtu (19/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pencurian terjadi di Kantor Pusat Amanah Bersama Umat (Abu) Tours and Travel, Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah barang dikabarkan hilang. Padahal kantor tersebut sudah disegel polisi untuk kepentingan pemeriksaan kasus dugaan penipuan calon jamaah umrah. Polisi menerima laporan aksi pencurian di Kantor Pusat Abu Tours pada Jumat (18/1) malam pukul 22.00 WITA. "Laporan kami terima dari salah seorang warga. Ada pintu kantor yang sedikit terbuka," kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Ujang Darmawan saat ditemui di kantornya, Sabtu (19/1). Sebelum melapor, warga yang penasaran sempat melakukan pengecekan. Di dalam kantor, warga menemukan berkas-berkas administrasi kantor yang berceceran di lantai. Menindaklanjuti laporan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sebanyak 8 saksi juga telah diperiksa. Terutama warga sekitar yang tempat tinggalnya tak jauh dari kantor tiga lantai itu. "Kami lihat memang di situ ada pintu yang sedikit terbuka yang memungkinkan untuk orang masuk. Kami dapatkan barang yang tidak ada di tempatnya," ucap Ujang. Belum diketahui jelas kelengkapan kantor yang dinyatakan hilang. Polisi masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lagi. Termasuk memeriksa pihak perwakilan Kantor Abu Tours. "Untuk barang-barang yang tidak ada di tempatnya, kami masih menunggu dari hasil pemeriksaan pihak Abu Tours. Untuk nilai kerugiannya juga kami masih menunggu berapa taksirannya," terang Ujang. Berdasarkan hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang-barang kelengkapan kantor. Seperti lemari, kotak penyimpanan berkas-berkas administrasi, dan sejumlah perabot kantor lainnya. "Saat ini kami juga melakukan perburuan terhadap pelaku," tegas Ujang. Kantor Pusat Abu Tours telah disegel penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penyegelan aset perusahaan milik Hamzah Mamba itu merupakan tindak lanjut perkara yang sekarang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Disegel Polisi, Kantor Abu Tours Dibobol Maling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-manajer-keuangan-abu-tours-hanya-lulusan-sd_m_.jpg" alt="Mantan Manajer Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan di PN Makassar, Rabu (16/1)." width="100%">
<figcaption>Mantan Manajer Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan di PN Makassar, Rabu (16/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus Abu Tours berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (16/1). Tiga terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Adalah mantan Manajer Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim serta dua mantan Komisaris Abu Tours masing-masing Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin. Dalam persidangan, Kasim menyampaikan kesaksian bahwa dirinya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Pengakuan itu diungkapkan setelah Hakim Ketua Denny Lumban Tobing menanyakan latar belakang identitas terdakwa sebelum lebih jauh mengungkap persoalan hukum. "Saya hanya tamatan SD, Pak Hakim," aku Kasim. Kasim mengaku diangkat menjadi Manajer Keuangan Abu Tours sejak 2016. Sebelumnya, ia sudah bekerja di Abu Tours sejak 2014 sebagai Customer Service (CS). Karena memiliki hubungan keluarga dengan CEO Abu Tours Hamzah Mamba, Kasim akhirnya menempati jabatan strategis. "Saya keponakan Hamzah Mamba. Bekerja berapa tahun itu, langsung saya diangkat (sebagai manajer keuangan perusahaan)," terang Kasim. Perusahaan penyedia layanan jasa haji dan umrah itu terbelit persoalan hukum sejak 2017. Sepanjang aktivitasnya dalam perusahaan, Kasim bergerak melalui perintah Hamzah Mamba. "Semua perintah di dalam perusahaan hanya satu pintu. Saya hanya ikuti apa yang diperintahkan sama bos (Hamzah Mamba)," ungkap Kasim. Sebagai manajer, Kasim didampingi 4 staf yang juga ditunjuk langsung oleh Hamzah Mamba. Mereka ditugaskan untuk mengatur seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Termasuk mengelola keluar-masuknya dana 96 ribu lebih jamaah yang membayar lunas biaya pemberangkatan umrah sejak 2015. Dana itu ditampung ke dalam rekening perusahaan. Tapi soal total dana jamaah yang tertampung dalam rekening, Kasim tidak mengetahui secara pasti. Pada 2016, Kasim diperintah Hamzah untuk membayarkan biaya jasa ke vendor yang diajak kerja sama. "Totalnya saya kurang ingat. Yang perintahkan itu bos," ucapnya. Di luar pembayaran ke vendor, kekuasaan penuh untuk melakukan transaksi lainnya ada di tangan Hamzah Mamba. Bahkan beberapa kali, Kasim diinstruksikan untuk melakukan transfer dana jamaah ke rekening pribadi milik Hamzah. Permintaan transfer itu biasanya digunakan Hamzah untuk keperluan operasional lain dari perusahaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci, terdapat kerugian calon jamaah umrah sebesar Rp 1,1 miliar pada 2015. Uang itu sebelumnya ditampung di dalam rekening perusahaan. Kasim mengaku tak tahu soal dana tersebut. Sebab saat itu dirinya belum menjabat sebagai manajer. Terakhir, dana jamaah yang tersisa di rekening perusahaan sekitar Rp 2 miliar pada 2018. Dana yang merupakan hasil setoran calon jamaah umrah justru tak diketahui keberadaannya. Kasim berdalih, Hamzah Mamba memegang kendali penuh dalam proses penggunaan dana jamaah. "Yang saya tahu kalau bos biasanya pakai uang jamaah terus diminta untuk transfer ke rekeningnya, digunakan untuk pembelian perangkat perusahaan. Semua berhubungan dengan perusahaan," jelasnya. Sementara itu, masih ada dua terdakwa lagi yang sekarang menunggu untuk memberikan kesaksian seputar persoalan Abu Tours. 96 ribu calon jamaah umrah menjadi korban dalam perkara ini. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.

Eks Manajer Keuangan Abu Tours Hanya Lulusan SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sidang-abu-tours-jpu-ajukan-2-saksi-ahli_m_.jpg" alt="CEO Abu Tours Hamzah Mamba (tengah) bersama mantan Direktur Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim didampingi kuasa hukum Hendro Saryanto dalam sidang beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>CEO Abu Tours Hamzah Mamba (tengah) bersama mantan Direktur Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim didampingi kuasa hukum Hendro Saryanto dalam sidang beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang Abu Tours berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dua orang sebagai saksi ahli dalam perkara penipuan, penggelapan dan pencucian uang calon jamaah umrah. Saksi ahli pertama adalah Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel) Kaswad Sartono. Kemudian saksi ahli kedua dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sulsel. "Kalau dari Kemenag sudah siap di persidangan. Selanjutnya akan diupayakan di luar itu. "Kalau untuk PPATK sementara belum, diundur nanti bulan Januari. Untuk pekan ini belum bisa," jelas JPU Darmawan Wicakso kepada sejumlah awak media di Makassar, Selasa (18/12). Darmawan menjelaskan, saksi ahli sebagai kunci untuk mengungkap kasus yang merugikan 86 ribu lebih jamaah dari 15 provinsi di Indonesia. Kemenag dalam perjalanan perkara Abu Tours bertindak sebagai pengawas. Sekaligus pemberi izin operasi untuk biro perjalanan haji dan umrah tersebut. Dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, Kemenag menjadi fasilitator untuk membantu mencarikan solusi agar calon jamaah umrah bisa diberangkatkan. Namun dalam perjalanannya, solusi tak kunjung didapatkan hingga perkara bergulir di meja hijau. Begitu pula dengan PPATK yang ditunjuk sebagai pemeriksa transaksi keuangan usai Abu Tours bergulir proses hukumnya. Sidang lanjutan diagendakan digelar pada Rabu (19/12) mendatang. Saksi ahli akan memberikan keterangan di hadapan para terdakwa. Adalah CEO Abu Tours Hamzah Mamba, mantan Komisaris Abu Tours Nursyariah Mansyur dan Chaeruddin, serta mantan Direktur Keuangan Abu Tours Muhammad Kasim.

Sidang Abu Tours, JPU Ajukan 2 Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saksi-sebut-separuh-uang-jamaah-abu-tours-disetorkan-ke-pesantren_m_.jpg" alt="PEMERIKSAAN SAKSI: Mantan staf keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikram Gowa, Rita Novita saat memberikan kesaksiannya untuk terdakwa Hamzah Mamba dalam sidang di PN Makassar, Senin (26/11)." width="100%">
<figcaption>PEMERIKSAAN SAKSI: Mantan staf keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikram Gowa, Rita Novita saat memberikan kesaksiannya untuk terdakwa Hamzah Mamba dalam sidang di PN Makassar, Senin (26/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sidang lanjutan <a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2018/lampu-kampung-dimatikan-juari-digebuki-seperti-tikus-hingga-tewas" target="_blank">kasus penipuan Abu Tours </a>di Pengadilan Negeri (PN) Makassar kembali digelar Senin (26/11). Dalam persidangan yang mengagendakan pemeriksaan saksi tersebut terungkap hal mengejutkan. Rita Novita, saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan mengungkapkan jika <a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2018/lampu-kampung-dimatikan-juari-digebuki-seperti-tikus-hingga-tewas" target="_blank">separuh dari dana jamaah Abu Tours </a>disetorkan ke kas Pesatren milik terdakwa Hamzah Mamba.&nbsp; Mantan staf keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikram Gowa, yang didirikan oleh Hamzah Mamba pada tahun 2017 mengaku, dana setoran digunakan<a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2018/lampu-kampung-dimatikan-juari-digebuki-seperti-tikus-hingga-tewas" target="_blank"> untuk keperluan opersional Pesantren.</a> "Selain pembayaran, iuran dari siswa Pesantren, ada juga berasal dari ABU Corp," ungkap Rita saat menjawab pertanyaan JPU mengenai sumber pembiayaan pesantren di persidangan, Senin (26/11). Rita menerangkan, Yayasan Pesantren Al-Ikram mulai beroperasi pada awal Juli 2017, seiring dengan berjalannya tahun ajaran baru. Yayasan Pesantren lanjut Rita menampung kurang lebih 140 santri. Santri beragam, menempuh jalur pendidikan dalam Pesatren mulai dari SD, SMP hingga SMA. "Para santri membayar iuran melalui rekening Bank, CEO Abu Tours Hamzah Mamba," ucapnya melanjutkan keterangan.&nbsp; Hanya saja, Rita tidak ingat pasti berapa jumlah dana dari ABU Corp yang mengalir ke pesantren Al-Ikram. Namun JPU menyatakan, berdasarkan pengakuan Rita, sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polda Sulsel, uang yang disetorkan mencapai Rp 415 juta.&nbsp; Rita juga menyebut jika dana dari Perusahaan ditransfer sesuai besarnya pengajuan Yayasan. "Dana dicairkan empat kali dalam sebulan, atau sekali dalam seminggu. Dana itu untuk membiayai konsumsi dan operasional Yayasan. Kalau gaji, tersendiri. Masuk langsung dari HRD Abu Corp, bukan saya yang tangani," tambah Rita. Terdakwa Hamzah Mamba didudukkan di <a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2018/lampu-kampung-dimatikan-juari-digebuki-seperti-tikus-hingga-tewas" target="_blank">kursi pesakitan</a> untuk mendengarkan, menyela dan membantah keterangan saksi Rita. Orang nomor 1 dalam jajaran Perusahaan itu mengakui dan membenarkan bahwa ia adalah pemilik Pesantren.&nbsp; Namun, Hamzah mengelak jika uang yang disebutkan mengalir ke Pesantren bersumber dari jamaah. "Bukan sebagai pemiliknya (Pesantren). <a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2018/lampu-kampung-dimatikan-juari-digebuki-seperti-tikus-hingga-tewas" target="_blank">Uang yang dialirkan bukanlah berasal dari dana jemaah</a>. Uang itu merupakan sumbangan Abu Tours untuk Yayasan," kata Hamzah saat diberikan kesempatan menyanggah oleh hakim.&nbsp; Dalam sidang pekan ke 12 ini, hanya seorang saksi yang dihadirkan oleh JPU. Sementara Hamzah didampingi dengan terdakwa lain mantan Direktur Keuangan Perusahaan, Muhammad Kasim. Saksi lain kembali diagendakan hadir dalam sidang lanjutan di pekan ke 13 nanti, pada Rabu (28/11) mendatang.&nbsp;

Saksi Sebut Separuh Uang Jamaah Abu Tours Disetorkan ke Pesantren

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abu tours

Berita Terkini