<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>CAPAIAN pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020 yang -2,19 persen year-on-year (yoy) atau -2,07 persen sepanjang tahun memberikan banyak catatan.  Salah satu yang disorot adalah konsumsi pemerintah. Mengingat, hampir semua komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi masyarakat, kinerja ekspor-impor, dan investasi masih terkontraksi.  Artinya, hanya konsumsi pemerintah yang bisa menjadi andalan.  Sayangnya, realisasi konsumsi pemerintah di kuartal IV 2020 tidak sesuai harapan. Cuma tumbuh 1,94 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding kuartal III sebesar 9,8 persen. Itu tentu sangat anomali. Sebab, biasanya belanja pemerintah akan maksimal realisasinya ketika akhir tahun. Yang mestinya siklus anggaran tersebut bisa mendorong konsumsi pemerintah.  Sementara itu, investasi melalui pembentukan modal tetap bruto juga cukup mengkhawatirkan. Terpuruk dengan -4,95 persen. Jika dikaitkan dengan stimulus PEN, di mana keampuhannya? Padahal, di dalamnya ada bantuan untuk korporasi, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta keringanan pajak. Tapi nyatanya tidak terefleksikan.  Investasi, terutama swasta, sangat penting untuk mempertahankan penciptaan lapangan kerja. Begitu pula kontribusinya buat perpajakan. Selain itu, kinerja ekspor yang -7,7 persen dan impor -14,7 persen mencerminkan roda industri yang masih terpukul.  Realisasi anggaran PEN 2020 yang belum 100 persen juga merupakan salah satu faktor. Hingga 31 Desember hanya terealisasi 83,4 persen dari pagu. Atau senilai Rp 579,78 triliun dari Rp 695,2 triliun.  Soal data di lapangan yang berubah-ubah membuat bantuan tidak tepat sasaran. Ditambah ada skandal korupsi, itu sudah menjadi faktor penentu juga.  Sebaiknya, pada awal 2021, pemerintah pusat dan pemda segera melakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat. Selain itu, stimulus PEN seharusnya lebih besar dibanding tahun lalu. Terutama dari sisi permintaan.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-subsidi-upah/">Bantuan subsidi upah</a> (BSU) bagi pekerja ditambah. Bukan malah dihilangkan. Sebab, bantuan upah selama ini dianggap terlalu kecil. Selain itu, hanya terbatas pada pekerja sektor formal dan cuma yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih banyak pekerja formal yang tidak terdaftar. Apalagi pekerja informal. Pasti tidak akan ter-cover BSU.  Insentif untuk tenaga medis perlu ditambah. Seiring jumlah kasus yang masih meningkat di kisaran 10 ribu hingga 14 ribu kasus per hari. Belanja kesehatan jelas menjadi perhatian utama jika ingin sisi permintaan masyarakat cepat pulih.  Kebutuhan anggaran PEN, sebaiknya segera lakukan realokasi dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang. Selain itu, belanja infrastruktur, khususnya proyek yang belum financial closing atau masih berada dalam tahap perencanaan awal, harus dihentikan. Sehingga ruang fiskal bisa dialokasikan untuk stimulus lain yang lebih mendesak.  Padahal, kondisi saat ini juga tidak lebih baik daripada tahun lalu. Bahkan untuk perusahaan swasta sudah megap-megap. Siap-siap akan melakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK) lagi. Dan itu akan memengaruhi konsumsi masyarakat tahun ini. Jika pemerintah tidak melakukan perubahan, kuartal I 2021 berpotensi akan lebih terkontraksi lagi.  Ketika kuartal I 2021 masih negatif, Indonesia rentan masuk dalam depresi ekonomi. Kondisi di mana resesi ekonomi yang berkelanjutan satu tahun atau lebih. Dampaknya bukan hanya pada pengangguran dan kemiskinan. Biaya pemulihan ekonomi juga relatif mahal. Di sisi lain, pola pemulihan menjadi U-shape atau bahkan L-shape jika kebijakan ekonomi kurang responsif.  Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih lebih lama dibanding prediksi pemerintah. Tahun 2024 mungkin baru akan pulih. Itu juga terkait Covid-19 yang persebarannya masih sangat tinggi dan vaksinasi yang masih jauh dari target.  Pemerintah menargetkan vaksinasi rampung Maret 2022. Namun, The Economist Intelligence Unit memperkirakan Indonesia baru bisa menyelesaikan vaksinasi di atas 60 persen dari populasi pada kuartal III 2023. Ini jelas tertinggal dibandingkan Singapura pada kuartal IV 2021 serta Vitenam, Thailand, dan Malaysia pada 2022. Hal itu akan menentukan kepercayaan investor. Semakin tinggi kasus dan vaksinasi yang lambat, otomatis akan terengah-engah juga untuk pulih.  Saya pikir <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-syariah/">ekonomi syariah</a> sangat relevan untuk mendorong PEN. Dari sisi perbankan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-syariah/">bank syariah</a> lebih resilient daripada bank konvensional di tengah pandemi. Dari sisi pembiayaan, bank syariah tumbuh 9,42 persen secara tahunan. Jauh lebih tinggi daripada bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55 persen.  Selain mampu menjaga kinerja, ini menunjukkan bahwa masyarakat atau debitur masih memiliki optimisme. Sekaligus terbukti mampu mendukung penyaluran kredit dan sektor riil. Dengan adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-syariah-indonesia/">Bank Syariah Indonesia</a> (BSI), harapannya bisa mengakselerasi pangsa pasar syariah di Indonesia. Setidaknya di atas 15 persen. Besarnya populasi muslim di Indonesia, khususnya kelompok milenial, menjadi modal penting untuk pertumbuhan bisnis BSI ke depan.  BSI juga harus memainkan perannya untuk mendukung pemulihan UMKM. Menaikkan kelas para pelaku usaha kecil kita. Baik dari sumbangan produk domestik bruto (PDB) maupun serapan tenaga kerja.  *Disarikan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Menguji Peran Ekonomi Syariah

ABRA P.G. TALATOV

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ABRA P.G. TALATOV

Berita Terkini

Menguji Peran Ekonomi Syariah

Download Aplikasi JawaPos.com