<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/IMG_20250605_153522_975-1-3993995953.jpg" alt="Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (duduk) bersama jajaran pengurus teras PKS yang baru terpilih. (DPP PKS)" width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (duduk) bersama jajaran pengurus teras PKS yang baru terpilih. (DPP PKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025&ndash;2030. Kini, Almuzzammil Yusuf ditetapkan sebagai Presiden PKS menggantikan Ahmad Syaikhu. Sementara, Muhammad Kholid ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Nurhadi terpilih menjadi Bendahara Umum. Sekjen PKS yang baru saja demisioner, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan bahwa formasi baru tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh PKS.&nbsp; &ldquo;Ini keren, Sekretaris Jenderal yang baru diketahui berusia 39 tahun, sementara Bendahara Umum berusia 40 tahun. Keduanya merupakan representasi kader muda yang telah melalui proses kaderisasi berjenjang dan penugasan strategis di berbagai level kepemimpinan," kata Aboe Bakar, Jumat (6/6). Menurut dia, kepemimpinan baru PKS memberikan peran lebih besar bagi generasi muda untuk bisa membangun partai. Hal itu juga membuktikan bahwa PKS merupakan partai yang demokratis. &ldquo;Ini adalah bukti nyata bahwa PKS memberikan karpet merah bagi kader-kader muda untuk tampil dan memimpin,&rdquo; ucap Aboe Bakar. Aboe Bakar menegaskan, regenerasi kepengurusan partai tidak hanya begitu saja terjadi. Melainkan hasil dari sistem kaderisasi yang terstruktur dan konsisten. &ldquo;Dengan struktur kepengurusan baru ini, PKS ingin memperkuat identitasnya sebagai partai kader, yang menjadikan proses pendidikan politik dan pembinaan SDM sebagai fondasi utama perjuangan," paparnya. Ia menyebut, Presiden PKS yang baru,&nbsp;Almuzzammil Yusuf dikenal luas sebagai politisi senior PKS yang memiliki pengalaman panjang di parlemen dan dunia dakwah. &ldquo;Kolaborasinya dengan dua tokoh muda ini diharapkan mampu membawa keseimbangan antara pengalaman dan semangat baru dalam menghadapi tantangan politik nasional ke depan," pungkasnya. Berikut susunan Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025-2030 yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Ke-I Majelis Syura PKS: Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Syaikhu Suharna Surapranata Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Sekretaris Majelis Syura: Suswono Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Mulyanto Presiden: Almuzzammil Yusuf Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP): Muslih Abdul Karim Sekretaris Jenderal:&nbsp;Muhammad Kholid Bendahara Umum:&nbsp;Nurhadi

PKS mengumumkan pengurus baru periode 2025-2030, Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya regenerasi kader muda.

PKS Tetapkan Kepengurusan Baru dengan Almuzzammil Yusuf sebagai Presiden, Aboe Bakar Alhabsyi Sebut Beri Karpet Merah untuk Generasi Muda

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/aboe-bakar-855799417.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat Bimtek Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) di Jakarta, Minggu (16/2). (ist)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat Bimtek Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) di Jakarta, Minggu (16/2). (ist)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta para anggota legislatif dari PKS membantu pembangunan di daerah. Hal itu diutarakan Habib Aboe Bakar kepada seluruh Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) saat Bimtek di Jakarta, Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya bersyukur dan mengapresiasi kerja BPW Balinusra, sehingga aleg DPRD provinsi, kota dan kabupaten se-Balinusra sekarang berjumlah 65 orang. Naik sebanyak dua orang dari 2019-2024 yakni 63 orang,&rdquo; kata Habib Aboe Bakar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Aboe menekankan, kader dan anggota legislatif dari PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah kita masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Posisi kita di DPRD bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro rakyat,&rdquo; ucap Habib Aboe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Habib Aboe menegaskan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai Anggota legislatif DPRD yang bermutu untuk Indonesia maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, semua aleg PKS harus memahami dan bisa menerapkan prinsip kebijakan publik. Sebagai anggota legislatif, memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebijakan publik yang baik itu haruslah efektif, efisien, responsif dan harus akurat,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, lanjut Habib Aboe, sebagai anggota legislatif haruslah bermutu. Karena itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Aleg yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Aboe menekankan bahwa setiap anggota legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, kata Wakil Rakyat Dapil Kalsel 1 ini, anggota legislatif PKS harus Mengedepankan Politik Pelayanan dan Keberpihakan kepada Rakyat. Seban, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga diharapkan, kehadiran setiap anggota legislatif DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Serta harus menjadi wakil rakyat yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Politik pelayanan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti Mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau Memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Habib Aboe menekankan, kader dan anggota legislatif dari PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Sekjen PKS Ingatkan Setiap Kadernya Hadirkan Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-proses-hukum-andi-arief-tetap-berjalan-jangan-dikasih-lepas_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku proses hukum atas tuduhan Andi yang menyebut partainya menerima mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno tetap berjalan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga melakukan suap terkait penanganan perkara di Lapung Tengah.  Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bisa melakukan pemberhentian sebagai anggota dewan terhadap Azis Syamsuddin. Hal ini lataran status politikus Partai Golkar ini masih menjadi tersangka, belumlah terdakwa.  "Status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka, belum terdakwa, jadi belum bisa dilakukan pemberhentian sementara," ujar Aboe kepada wartawan, Senin (27/09).  Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, merujuk pada ketentuan berdasarkan Pasal 87 Ayat 5 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menyebutkan pemberhentian sementara pimpinan DPR, dapat dilakukan jika yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa.  "Namun demikian, menurut ketentuan pasal 87 Ayat 1 huruf B UU MD3, pimpinan DPR dapat diberhentikan dengan sementara apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri," katanya.  Aboe menuturkan, pihaknya sudah mendengar di media yang menyebutkan Azis Syamsuddin menyatakan mengundurkan diri ke partainya. Namun MKD DPR belum bisa bertindak karena belum mendapatkan surat tersebut.  "Namun sampai saat ini MKD belum menerima berkas tersebut. Sehingga kita belum bisa mengambil langkah hukum," katanya.  Aboe menuturkan, jika Azis Syamsuddin menyatakan pengunduran diri ke Partai Golkar. Maka langkah selanjutnya dapat ditempuh ketentuan Pasal 87 Ayat 2 huruf d UU MD3, di mana pemberhentian dapat diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  "Adapun untuk pemberhentian secara tetap, kita mengikuti ketentuan pasal 87 Ayat 2 Huruf c UU MD3," ungkapnya.  Menurut anggota Komisi III DPR, pada ketentuan tersebut diatur pemberhentian tetap pimpinan DPR dilakukan jika yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Adapun, dalam perkara penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus Golkar diduga menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar.  Suap yang diberikan Azis Syamsuddin tersebut diduga diberikan terkait perkara korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK di Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

Penjelasan MKD Belum Bisa Berhentikan Azis Syamsuddin di DPR