<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Judha-Kemenlu-Antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengungkapkan kondisi WNI ABK terkait kecelakaan kapal tanker di Hongkong. Judha mengatakan bahwa 5 ABK asal Indonesia selamat.  Insiden kecelakaan kapal tanker di Hongkong terjadai pada Sabtu (16/4). Kapal tanker Chuang Yi meledak dan terbakar di perairan 300 kilometer timur Hongkong.  Merespons kondisi tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong telah berkoordinasi dengan otoritas keselamatan maritim Hongkong (The Hongkong Maritime Rescue Coordination Center) dan mendapat informasi bahwa terdapat lima kru kapal berkewarganegaraan Indonesia.  Berdasarkan keterangan KJRI Hongkong, seluruh kru korban ledakan kapal Chuang Yi telah dibawa ke Rumah Sakit Queen Marry dan Pamela Youde di Hongkong. Kelima ABK WNI yang berinisial JA, AS, BS, MM, RS tersebut dalam keadaan selamat dan dalam perawatan di Rumah Sakit Queen Marry. KJRI Hongkong terus berkomunikasi dengan pihak otoritas terkait di Hongkong untuk memberikan pendampingan yang maksimal kepada kelima ABK WNI itu dan memastikan upaya medis yang optimal bagi perawatan mereka.  Pihak KJRI Hongkong pada Minggu (17/4) telah diberikan akses untuk menemui para ABK WNI yang dirawat di rumah sakit yaitu JJ, BS, MM, dan RS. Sementara AS belum dapat ditemui karena kondisi kesehatan yang belum stabil.  Para WNI ABK mengalami luka bakar yang bervariasi dari ringan hingga cukup berat. Petugas medis di Rumah Sakit Queen Marry menyampaikan akan mengupayakan perawatan medis yang optimal bagi para ABK WNI sehingga dapat pulih dengan cepat,.  KJRI Hongkong juga telah melakukan komunikasi dengan pihak agensi kapal Chuang Yi di Hongkong guna memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan maupun kesehatan para ABK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk penelusuran data keluarga dan agen pengawakan (manning agency) yang memberangkatkan para ABK WNI tersebut.  Kapal tanker Chuang Yi diketahui adalah kapal berbendera Panama yang mengangkut minyak dan bahan kimia. Kapal tersebut sedang berlayar menuju ke Taiwan saat terjadi peristiwa ledakan.

Kecelakaan Kapal Tanker di Hongkong, 5 ABK WNI Selamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menlu-Retno-Kemlu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta pemerintah Korea Selatan melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di negara tersebut. Kemajuan dalam perlindungan tenaga kerja telah tercapai pada Mei 2021, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas.  “Saya mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan,” kata Menlu Retno, saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama dengan Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong di Jakarta, Jumat (25/6).  Berdasarkan data pemerintah, tercatat 33.000 pekerja migran Indonesia berada di Korea Selatan, termasuk di antaranya 5.950 WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan Korea Selatan.  Selanjutnya, Menlu Retno juga meminta perhatian Menlu Korea Selatan agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran Indonesia di negara tersebut dapat segera dibuka. Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Chung Eui-yong meyakinkan Indonesia bahwa negaranya akan melindungi awak kapal Indonesia yang bekerja di Korea Selatan.  “Kedua negara akan terus bekerja sama secara erat agar awak kapal Indonesia bisa bekerja dengan kondisi yang aman dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat,” tutur Chung.  Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua Menlu membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara meliputi bidang kesehatan, ekonomi, serta politik dan pertahanan.  Kedua Mennlu juga menandatangani dua kesepakatan yaitu Plan of Action Implementasi Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025 yang diharapkan akan mendorong program-program konkret di berbagai sektor seta MoU on Triangular Cooperation yang menjadi dasar kontribusi bersama kedua negara dalam pembangunan di negara berkembang lainnya.  Berdasarkan semangat kemitraan strategis khusus yang telah disepakati oleh para pemimpin RI dan Korea Selatan pada 2017, kedua menlu akan mengawal perkembangan kerja sama bilateral agar seluruh program kerja dapat diimplementasikan secara nyata.  “Saya berharap kedua negara dapat melakukan kerja sama intensif berdasarkan kontribusi yang akan kita berikan,” ujar Menlu Chung.

Menlu Retno Marsudi Minta Korea Selatan Lindungi ABK Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Dialog-ABK-Brebes-3-Penyerahan-Bantuan.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anak buah kapal (ABK) jadi salah satu bidang pekerjaan yang paling terdampak pandemi Covid-19. Setidaknya, lebih dari 25 ribu ABK WNI terpaksa kembali ke tanah air karena pariwisata mandek. Merespon kondisi tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, para ABK dan keluarganya diberikan bantuan sarana usaha berupa program inkubasi bisnis. Sebagai tahap awal, bantuan senilai Rp 10 juta diberikan pada 10 keluarga ABK di Brebes, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.  "Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah. Tidak hanya ditujukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada anggota keluarganya yang terdampak pandemic,” tuturnya saat berdialog dengan ABK di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/8). Seperti diketahui, Brebes merupakan salah satu lumbung ABK WNI yang kerap berangkat ke luar negeri.  Dalam kesempatan tersebut, Menaker turut mensosialisasikan mekanisme penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai ABK di kapal berbendera asing. Dia menekankan mengenai pentingnya memahami perjanjian kerja sebelum ditandatangani. Kemudian, mengetahui kredibilitas dan legalitas perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. Info mengenai hal tersebut dapat diakses di Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Sehingga diharapkan tidak akan banyak masalah yang terjadi ketika mereka sudah melaut.  Menurut Menaker Ida, ada berbagai latar belakang masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya yang bekerja sebagai ABK. Seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas. ”Ini tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar negeri,” ungkapnya.  Usai berdialog dengan para ABK purna, Ida menyempatkan diri mengunjungi rumah keluarga pekerja migran mendiang Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera Tiongkok (Lu Rong Yuan Yu 326). Mendiang Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada Mei 2020 lalu.  Menaker menyampaikan, pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan di Beijing agar jenazah dapat dipulangkan. Sehingga dapat dimakamkan di tanah kelahirannya.  Dalam kesempatan yang sama, Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, bahwa pihaknya telah memfasilitasi calon ABK dan calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Pihaknya menyediakan layanan terpadu satu pintu yang datanya tercatat secara resmi dan terus update. ”Dengan data ini maka kita bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” katanya.  Selain bantuan pada ABK, bantuan sarana usaha lainnya juga diberikan pada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp 40 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WWfCOnVZ19Y

Pemerintah Beri Bantuan ABK WNI Berupa Sarana Wirausaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ida-fauziah-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) WNI di kapal asing mulai muncul ke permukaan baru-baru ini. Untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, pemerintah berjanji segera membenahi tata kelola dalam penempatannya.  Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis (18/6). Ida menyatakan, pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan perlindungan bagi awak kapal perikanan.  Diakuinya, selama ini persoalan tersebut terjadi dimulai bahkan sejak hulu. Mulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen, dan pendataan. Lalu, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, hingga proses pengawasannya.  ”Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan,” tegasnya. Harapannya, tak ada lagi kasus eksploitasi atau pelanggaran perjanjian kerja lagi.  Terkait soal perlindungan bagi ABK, Ida mengatakan bahwa sejatinya perlindungan ini sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Perlindungan ini mencakup perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. ”PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.  Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isinya mutlak harus dilakukan. Sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.  ”Maka ke depannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik,” ungkap Ida.  Selain itu, pemerintah telah menggandeng pihak kepolisian dalam menangani kasus perbudakan modern ABK ini. Termasuk dalam kasus dua ABK WNI yang nekat melompat dari kapal berbendera Tiongkok Lu Qing Yuan Yu 901.  Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak polda Kepulauan Riau telah menetapkan tiga tersangka atas kasus tersebut. Yakni, direktur dan komisaris PT MTB, pihak penyalur kedua ABK tersebut.  ”Ketiganya juga jadi tersangka yang ditetapkan Polda Jateng atas kasus ABK yang lain,” ungkapnya.  Selain itu, Kemenlu juga telah menindaklanjuti seluruh kasus para ABK WNI dengan bertemu dengan Kemenlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing. Dari pertemuan yang dilakukan oleh KBRI Beijing tersebut, Kemenlu RRT, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, dan Pemerintah Kota Dalian berjanji akan melakukan langkah lebih lanjut seperti desakan Indonesia.  ”Dalam hal ini Pemkot Dalian telah membentuk satgas antar departemen untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang menimpa anak buah kapal (ABK) WNI,” ungkap Judha.  Dugaan kasus eksploitasi dan perbudakan ABK WNI di Kapal Tiongkok ini bukan pertama kali. Sebelumnya, ABK dari Kapal Tiongkok Long Xing 629 juga mengalami hal yang sama. Mulai dari perlakuan yang tidak baik selama di atas kapal hingga gaji tak dibayar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6AwcszkC-TE  https://www.youtube.com/watch?v=FzjMWiPNqCE  https://www.youtube.com/watch?v=5kLRGpm5CXA

Kemenaker Evaluasi Tahapan Rekrutmen ABK WNI di Kapal Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua anak buah kapal (ABK) WNI nekat terjun dari kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok di Selat Malaka. Diduga, keduanya tak tahan dengan perlakuan yang diterima selama bekerja di kapal. Kejadian itu menambah kasus dugaan eksploitasi ABK WNI di kapal milik perusahaan Tiongkok.  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya pun sudah mendapat informasi mengenai data dua ABK WNI yang nekat melompat dari kapal Tiongkok Lu Qing Yuan Yu 901 itu. ”Salah satunya berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan satunya lagi dari Sumbawa,” ujar dia dalam temu media secara virtual kemarin (10/6).  Judha tidak memerinci secara jelas waktu kejadiannya. Dia hanya mengungkapkan bahwa kedua ABK WNI tersebut ditemukan nelayan Indonesia pada Sabtu lalu (6/6). Setelahnya, keduanya langsung dibawa ke Polsek Tebing, Karimun, Kepulauan Riau. ”Saat ini mereka dalam kondisi sehat,” katanya.  Dia enggan berspekulasi mengenai penyebab kejadian. Termasuk soal dugaan bahwa keduanya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang yang direkrut dengan iming-iming gaji Rp 25 juta per bulan yang nyatanya tak pernah mereka terima. Keduanya juga disebut-sebut mengalami eksploitasi selama bekerja di atas kapal.  Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman terkait kasus itu. Kemenlu juga tengah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Kita masih melakukan pendalaman kasus ini lebih lanjut bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia,” tutur pria berkacamata tersebut.  Kasus eksploitasi ABK WNI itu sejatinya bukan hal baru. Awal Mei 2020 kasus serupa menimpa 46 ABK WNI yang juga bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Kemenlu pun sudah melakukan sejumlah langkah tegas, mulai memanggil duta besar Tiongkok di Jakarta, mengirim nota diplomasi, hingga bertemu langsung dengan perwakilan Kemenlu Tiongkok di Beijing. Dari seluruh upaya tersebut, Tiongkok berjanji melakukan penyelidikan lebih lanjut. ”Kami belum memperoleh update terbaru mengenai hal ini,” tandas Judha.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0B3YaKIPQZ0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsW-wwi_NxY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ubXCKYerBGU

Dua ABK WNI Loncat dari Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Judha-Nugraha-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan kronologi kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok dan meninggal dunia yang kemudian dilarung di laut. Pelarungan itu dilakukan di perairan Somalia. Kasus tersebut mengemuka setelah video yang memperlihatkan pelarungan jenazah ABK bernama Herdianto viral di media sosial. Video itu kemudian ditelusuri oleh Kemenlu bersama kementerian/lembaga terkait.  Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha, mengatakan bahwa ABK kapal Lu Qing Yuan Yu 623 itu meninggal dunia pada 16 Januari 2020. Kemudian, jenazahnya dilarung di perairan Somalia pada 23 Januari 2020.  “Pada saat dicoba dibangunkan oleh sesama ABK WNI, almarhum diketahui sudah meninggal dunia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematian,” kata Judha dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (20/5).  ABK bernama Herdianto tersebut diduga merupakan korban perbudakan dan penganiayaan di kapal Tiongkok tersebut. Dalam unggahan video yang beredar di Facebook, dijelaskan bahwa meski sakit, Herdianto tetap dipaksa bekerja hingga kakinya lumpuh. Bahkan, sampai akhirnya meninggal dunia.  Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemenlu segera berkoordinasi dengan KBRI Nairobi, yang wilayah akreditasinya meliputi Somalia, untuk meminta informasi dari otoritas setempat mengenai pelarungan jenazah ABK WNI. Hanya saja, otoritas Somalia disebut tak mengetahuinya.  “Sampai saat ini tidak ada informasi mengenai peristiwa tersebut. Jadi peristiwa tersebut tidak diketahui oleh otoritas Somalia,” beber Judha.  Kemenlu melalui KBRI Beijing juga telah mengirim nota diplomatik kepada Kemenlu Tiongkok untuk meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa kematian Herdianto. Tentunya termasuk peristiwa pelarungan, penyebab pelarungan, dan meminta agar ada penyelidikan mengenai kondisi ABK lainnya.  Selanjutnya Kemenlu telah mengadakan pertemuan dengan kementerian/lembaga terkait dan mengundang ahli waris keluarga serta perwakilan PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB). Itu merupakan agen yang mengurus penempatan kerja almarhum Herdianto di luar negeri.  Dalam pertemuan itu, PT MTB menyatakan telah membuat surat keterangan kematian pada 23 Januari 2020 dan ditembuskan kepada pihak-pihak terkait seperti Kemenlu, Kemenaker, dan BNP2TKI. “Kami sudah melakukan pengecekan ternyata surat tersebut tidak pernah dikirimkan,” kata Judha.  Ternyata dalam proses penelusuran kasus, Kemenlu mengungkap bahwa PT MTB yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah, tidak memiliki izin untuk menempatkan awak kapal Indonesia di luar negeri. Karena itu, kasus ini kini ditangani oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda Jateng.  Terlepas dari itu, Judha menegaskan bahwa Kemenlu dan kementerian/lembaga terkait akan terus berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan almarhum Herdianto. “Berdasarkan informasi yang kami dapat dari PT, hak gaji sudah dibayarkan, santunan sebagian sudah dibayarkan, asuransi sedang dalam proses administrasi. Tetapi kami akan mencocokkan informasi dengan ahli waris mengenai penerimaan hak-hak tersebut,” tutur Judha.  Kasus meninggalnya Herdianto muncul tidak lama setelah dugaan penganiayaan dan perbudakan juga dialami 46 ABK WNI yang bekerja di empat kapal berbendera Tiongkok. Kasus yang termasuk pelarungan tiga jenazah ABK serta satu ABK yang meninggal karena sakit setelah dirawat di Busan, kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan otoritas Tiongkok.

Jenazah ABK WNI Dilarung di Laut, Kemenlu Jelaskan Kronologinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PM-TIONGKOK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mendesak Tiongkok menginvestigasi terkait kematian 4 ABK Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di kapal berbendera Tiongkok. Sebanyak 3 di antaranya dilarung di laut dan 1 lainnya meninggal di Busan, Korea Selatan. Duta Besar Tiongkok Untuk Indonesia Xiao Qian menjawab hal itu.  Dubes Xiao Qian mengaku terus mengikuti perkembangan terkini terkait masalah itu. Pihaknya mengutamakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini.  "Kami sudah melihat ada berita-berita yang terkait, saat ini Tiongkok dan Indonesia menjaga komunikasi erat lewat jalur diplomatik mengenai masalah-masalah terkait, dan sedang mencari tahu dan verifikasi informasi yang terkait," katanya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).  Pihaknya berharap ada penyelesaian yang bijaksana dengan pihak terkait seperti dengan pihak agen perusahaan kapal. Dubes Xiao Qian menegaskan tak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai hukum dan peraturan berlaku.  "Kedutaan Besar Tiongkok berharap pihak-pihak yang terlibat dapat negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan kontrak komersial terkait," katanya.  Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian untuk meminta penjelasan tentang perlakuan yang diterima para anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Kemenlu juga meminta penjelasan mengenai pelarungan jenasah ABK WNI dari kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604 untuk memeriksa apakah penanganan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO).  ILO Seafarer’s Service Regulation mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan untuk melarungkan jenazah karena beberapa kondisi. Antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas penyimpanan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.  Melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di pusat, pemerintah memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari Kapal Long Xin 629.  KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal berinisial E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Long Xin 605 dan Tian Yu 8.  Pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik. Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya.  Sebelumnya, Kemenlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI. Kemenlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga. Pihak keluarga sudah sepakat atas pelarungan tersebut dan sudah menerima kompensasi. Akan tetapi Kemenlu masih melakukan investigasi untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran perlakuan di atas kapal Tiongkok terhadap para ABK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Jawaban Dubes Tiongkok Soal 4 ABK WNI yang Meninggal di Kapal Long Xin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja pada kapal-kapal milik perusahaan Tiongkok. Hal ini terkait adanya ABK WNI yang meninggal di kapal Tiongkok dan dilarung.  Seperti diketahui, Indonesia sudah mengambil langkah dengan memulangkan 14 ABK WNI lainnya. Mereka tiba di Indonesia pada Jumat (8/5) dari Korea Selatan setelah kapal Tiongkok tempat mereka bekerja bersandar di Busan, Korsel.  “Berdasarkan keterangan para ABK (anak buah kapal), perlakuan terhadap mereka telah mencederai hak asasi manusia,” sebut Menlu Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Minggu (10/5).  Karena perlakuan tidak manusiawi tersebut, sebagian besar dari total 46 WNI yang bekerja di beberapa kapal berbendera Tiongkok meminta pulang ke Indonesia. Kapal yang dimaksud adalah Long Xing 629, Long Xing 605, Tian Yu 8, dan Long Xing 606. Bahkan, terdapat tiga WNI yang meninggal dunia di atas kapal kemudian jenazahnya dilarung ke laut (burial at sea). Sementara satu WNI meninggal dunia setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Korea Selatan karena terkena pneumonia berat.  Berdasarkan informasi yang diperoleh Menlu Retno setelah berbicara dengan 14 ABK WNI yang dipulangkan dari Korsel pada Jumat (8/5), terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan kapal Tiongkok. Di antaranya soal gaji dan jam kerja.  Menurut Menlu Retno, sebagian ABK belum menerima gaji sama sekali dan sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan dalam kontrak kerja yang mereka tanda tangani. “Selain itu terdapat permasalahan mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka (para ABK) harus bekerja lebih dari 18 jam per hari,” beber Menlu Retno.  Dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebut kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok. “Indonesia akan memaksimalkan kerja sama hukum dengan otoritas Tiongkok dalam penyelesaian kasus ini,” tegas Menlu Retno.  Menlu Retno juga memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Secara bilateral, Kemlu melalui Dibes RI di Beijing telah melakukan pembicaraan dengan Dirjen Asia Kemlu Tiongkok guna membahas masalah tersebut.  Dari pertemuan itu, Menlu Retno menyebut pemerintah Tiongkok menyampaikan perhatian khusus atas peristiwa yang dialami puluhan ABK WNI di kapal Tiongkok. Otoritas setempat juga sedang melakukan investigasi terhadap perusahaan perikanan Tiongkok yang mempekerjakan ABK asal Indonesia.

WNI Bekerja di Kapal Tiongkok, Menlu Retno: Jam Kerja Tak Manusiawi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/abk-WNI-MBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>‎JawaPos.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan berbendera Tiongkok. Dia meminta Pemerintah segera turun tangan menangani kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629, dan Tian Yu 8.  Penderitaan WNI yang bekerja di kapal tersebut dilaporkan TV MBC asal Korea Selatan, yang meliput ketika kapal tersebut bersandar di Busan, Korea Selatan, beberapa hari lalu. Para ABK WNI telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut serta jenazah WNI yang meninggal tidak dikubur di daratan, tetapi dibuang ke laut.  "Tindakan membuang jenazah WNI ke laut yang dilakukan kapal berbendera Tiongkok, merupakan hal yang sangat serius," ujar Politikus Golkar yang biasa disapa Bamsoet itu.  Bahkan, kuat dugaan adanya tindak perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri.  "Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Jika perlu, Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional," ujarnya.  Mantan Ketua DPR ini menegaskan, Kementerian Luar Negeri tak cukup hanya melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing. Melainkan juga harus segera memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia guna mendapatkan penjelasan utuh.  Bahkan, jika perlu dilakukan investigasi mendalam terkait hal ini. Karena kejadian tersebut bukan kali ini saja terjadi. "Ingat melindungi segenap tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD NRI 1945," paparnya.  "Ingat nyawa satu orang WNI sama berharganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia. Jangan sampai pembelaan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan lemah," tegas Bamsoet.  Tak hanya mendorong dari sisi diplomasi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta Kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki adanya kemungkinan perdagangan manusia dalam pemberangkatan WNI yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Sebab, besar kemungkinan, banyak warga yang karena tuntutan ekonomi, tergiur iming-iming uang dari perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal.  "Bukannya bekerja secara formal dengan memiliki dokumen hukum yang jelas, warga kita malah menjadi korban perbudakan akibat perdagangan manusia," tegasnya.  Bagaimana mereka bisa bekerja sebagai ABK, pasti ada penyalurnya. Perusahaan penyalur ini juga perlu diusut legalitasnya. Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah membuktikan keberpihakan sekaligus kehadirannya dalam kehidupan rakyat.

MPR Kutuk Keras Pelanggaran HAM ABK WNI di Kapal Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menlu-Retno-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jasad 3 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok dilarung atau dikuburkan di laut. Hal itu dilakukan demi mencegah kesehatan dan keamaman seluruh kru kapal lantaran para ABK itu diduga terinfeksi penyakit menular.  Sesuai standar ILO Seafarer’s Service Regulation telah mengatur prosedur pelarungan jenazah (burial at sea). Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/05/2020/jasad-wni-kru-kapal-tiongkok-dibuang-ke-laut-ini-langkah-pemerintah/">Jasad WNI Kru Kapal Tiongkok Dibuang ke Laut, Ini Langkah Pemerintah</a>  "Satu ABK inisial E meninggal di RS Busan karena pneumonia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers, Kamis (7/5).  Pemerintah Indonesia, baik melalui perwakilan Indonesia di Selandia Baru, RRT dan Korea Selatan maupun di Pusat, memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi anak kapal Indonesia di kapal ikan berbendera RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8 yang beberapa hari lalu berlabuh di Busan, Korsel. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal WNI dan 15 diantaranya berasal dari Kapal Long Xin 629.  KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas setempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. 14 awak kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020. KBRI Seoul juga sedang mengupayakan pemulangan jenazah awak kapal a.n. E yang meninggal di RS Busan karena pneumonia. 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Long Xin 605 dan Tian Yu 8. Pada Desember 2019 dan Maret 2020, pada kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik.  "Kapten kapal menjelaskan bahwa keputusan melarung jenazah karena kematian disebabkan penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya," kata Menlu Retno.  KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Dalam penjelasannya, Kemlu RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menerangkan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya.  Sebelumnya, Kemenlu bersama Kementerian/Lembaga terkait juga telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak awak kapal WNI. Kemenlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus dengan pihak keluarga.  "Kami memastikan dan meminta Dubes RRT untuk menjamin hak-hak ABK terpenuhi oleh pihak agen perusahaan," tutup Menlu Retno.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

3 Jasad ABK WNI Dilarung di Laut, Diduga Terinfeksi Penyakit Menular

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abk wni

Berita Terkini