<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Abdullah-Hehamahua.jpg" alt="Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua beserta 11 orang lainnya menggugat atau mengajukan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Berdasar laman resmi MK seperti dilansir dari Antara di Jakarta, gugatan yang dilayangkan Abdullah Hehamahua dan kawan-kawan teregistrasi dengan Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022. Para pemohon tersebut menamakan diri atau tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).  Dalam permohonannya, pemohon menyebutkan sejumlah poin-poin kerugian konstitusional. Di antaranya pemohon dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukannya Undang-Undang IKN. Tidak hanya itu, sebagai mantan penasihat KPK yang telah mengabdi selama 10 tahun, Abdullah mengatakan, telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik-praktik korupsi di Indonesia.  Selain itu, pemohon I juga mengerti dan memahami celah-celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia yang salah satunya melalui pembangunan fisik yang dananya berasal dari APBN. ”Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tentunya memerlukan pembangunan yang besar-besaran guna mendukung fasilitas di ibu kota baru,” bunyi keterangan pemohon Abdullah Hehamahua.  Dia menjelaskan, dana yang diperlukan untuk pembangunan IKN baru adalah sebesar kurang lebih Rp 501 triliun. Dengan dana yang begitu besar, akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi.  Selain itu, pemohon yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (PKPN) pada 2001, merasa perlu memberikan saran atau partisipasi dalam proses pembentukan Undang-Undang IKN. Pemohon juga berniat memberikan masukan upaya yang harus dilakukan pemerintah supaya pembangunan yang dilakukan di IKN baru terhindar dari praktik korupsi. Namun, dengan proses penyusunan Undang-Undang IKN yang begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa, serta tertutup menyebabkan hak pemohon terlanggar.  Selain Abdullah Hehamahua, 11 pemohon lain dalam pengajuan uji materi tersebut, yakni Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko M.D., Taufik Bahaudin, Syamsul Balda. Selanjutnya, Habib Muhsin Al Attas, Agus Muhammad Maksum, M. Mursalim R, Irwansyah, dan Agung Mozin.

Mantan Penasihat KPK Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). L</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi panen kiritik usai pimpinannya menerbitkan peraturan 6/2021. Ada yang menilai terbitnya aturan tersebut berpotensi konflik kepentingan. Adapula yang menilai, peraturan yang ditanda tangani Firli Bahuri Cs itu melegalkan praktik gratifikasi di lingkungan pegawai hingga pimpinan KPK.  Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua bercerita, pada saat era kepemimpinan sebelum Firli Bahuri Cs, hampir semua pimpinan lembaga antirasuah berupaya keras menjaga nilai-nilai integritasnya. Ini dilakukan karena insan KPK menjadi contoh bagi lembaga lain untuk menjaga diri dari gempuran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  “Dalam kode etik KPK dulu, insan KPK ketika melaksanakan tugas di lapangan, dilarang menerima bantuan dan fasilitas apapun dari pihak manapun. Sebab, setiap menjalankan tugas, insan KPK sudah dilengkapi fasilitas yang berasal dari APBN. Oleh karena itu, setiap perjalanan dinas, insan KPK tidak menggunakan sistem lumsum seperti masa orde baru. KPK menggunakan sistem at cost. Artinya, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kwitansi yang ada. Dengan demikian, sisa anggaran perjalanan dinas harus dikembalikan ke KPK,” kata Abdullah kepada JawaPos.com, Senin (9/8).  Namun, seiring berjalannya waktu, kini KPK justru mengalami kemunduran. Bahkan beberapa pimpinan KPK pun kerap melanggar kode etik dan mengeluarkan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip antikorupsi.  Abdullah mengatakan, demi menjaga integritasnya, dulu dia kerap menolak pemberian apapun dari pihak lain, seperti panitia penyelenggara diskusi atau seminar. Bahkan saking dirinya menjaga nilai-nilai antikorupsi, sebotol air mineral yang disodorkan panitia pun dia kerap menolaknya dengan halus. Dia selalu menyediakan makanan dan minum sendiri untuk menghindari konflik kepentingan, gratifikasi atau suap.  “Soal tidak mau menerima minuman dari panitia ketika menjalankan tugas, saya dasarkan pada pasal 12B, UU Tipikor tentang Gratifikasi. UU mengatakan, gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh PNS (pegawai negeri sipil) atau PN (penyelenggara negara) dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas. UU juga menetapkan, nilai gratifikasi sebesar 10 juta ke atas, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa hal tersebut bukan suap. Jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari 10 juta, maka jaksa KPK akan buktikan bahwa penerimaan tersebut adalah suap,” jelasnya.  “Nah, air mineral itu ada nilainya, katakanlah Rp 5 ribu rupiah yang berarti kurang dari 10 juta seperti yang dimaksud UU. Jika 1 juta PNS setiap hari terima 1 botol air mineral secara gratis, maka ada Rp 5 miliar rupiah uang yang dihabiskan. Maknanya dalam setahun ada 365 hari x Rp 5 miliar, yakni sebanyak Rp 1,825 triliun uang negara yang hilang,” tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/08/2021/minta-perdin-dibiayai-panitia-eks-penasihat-kpk-bisa-gratifikasi/">Minta Perdin Dibiayai Panitia, Eks Penasihat KPK: Bisa Gratifikasi</a>  Abdullah melanjutkan, jika semua PNS melakukan hal yang serupa, maka berapa banyak pemborosan terhadap keuangan/perekonomian negara.  “Itulah filosofinya mengapa saya tolak air mineral yang disediakan panitia setiap saya jalankan tugas,” tukas Abdullah.

Dulu Air Minum Ditolak, Kini Firli Cs Minta Perdin Dibiayai Panitia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2422_19395_Abdullah-Hehamahua.jpg" alt="Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua." width="100%">
<figcaption>Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kritik, usai diterbitkannya Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Salah satu kritik tersebut dilontarkan mantan penasihat lembaga antirasuah, Abdullah Hehamahua.  Menurut Abdullah, dengan diterbitkannya aturan tersebut, dia menilai Firli Bahuri Cs tak memahami hakikat dibentuknya lembaga antirasuah. Ini karena menurutnya, KPK merupakan lembaga extra ordinary crime. Sehingga undang-undangnya luar biasa, sanksinya luar biasa, orang-orangnya luar biasa.  “ini jelas kekurangan penguasaan integritas pimpinan KPK. Apalagi pemimpin KPK banyak melakukan pelanggaran. Ketua KPK 2 kali. Wakil ketua juga diperiksa Dewan Pegawas. Memang ini menyangkut soal integritas. Apalagi persoalan 75 orang (pegawai tak lolos TWK), menurut ombudsman malaadminstrasi. Menunjukan kurang berintegritas pimpinan KPK sekarang,” tegas Abdullah kepada JawaPos.com, Minggu (8/8).  Terkait permintaan pembiayaan perjalanan dinas pegawai atau pimpinan KPK ditanggung panitia penyelenggara, menurut Abdullah, jika pihak penyelenggara merupakan pihak pemerintah, hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan atau malaadministrasi. Namun jika pihak panitia penyelenggara yang membiayai perjalanan dinas merupakan pihak swasta, itu bisa berpotensi gratifikasi.  “Untuk tutup celah, maka tidak boleh terima bantuan dari pihak manapun. Jadi kalau alasan keterbatasan dana, berarti ini bukan persoalan kinerja KPK, tapi kinerja pemerintah,” tukasnya.  Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Peraturan ini mengatur mengenai perjalanan dinas bagi setiap insan KPK.  Dalam Pasal 2A ayat 1 berbunyi, Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.  "Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya, maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda," sebagaimana bunyi Pasal 2A ayat 2 yang dikutip dalam Perkom 6/2021, Minggu (8/8).  Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah Perkom 6/2021 menjadi celah timbulnya suap bagi setiap insan KPK. Ghufron menjelaskan, KPK sejak 1 Juni 2021 merupakan rumpun eksekutif yang para pegawainya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Maka sistem perjalanan dinas  menyesuaikan dan mengakomodir akan adanya kegiatan yang bisa bersama, baik diundang atau KPK mengundang antar ASN dari kementerian dan lembaga," kata Ghufron kepada JawaPos.com.  Ghufron menyebut, selama KPK memang selalu diajak delegasi seperti dengan Kementerian Luar Negrri RI ke PBB atau luar negeri lainnya, jika ada anggaran dananya di KPK maka diberangkatkan dengan dana KPK, tetapi jika tidak tersedia atau tidak dianggarkan karena bukan dalam program KPK, maka KPK tidak dapat memenuhi atau tidak mengutus delegasi.  Karena dalam peraturan KPK sebelumnya tidak memungkinkan KPK didanai oleh pihak pengundang. Dengan peraturan ini memungkinkan untuk saling memback up, kalau ada dari KPK bisa, jika tidak ada bisa dari pihak pengundang. Begitupun sebaliknya jika KPK selama kegiatan misalnya dengan BPKP ke daerah, selama ini KPK tidak bisa menanggung biaya untuk mereka padahal ini kegiatan KPK, dengan peraturan ini bisa saling menanggung dengan catatan tidak boleh double anggaran, artinya salah satu yang membiayai," ungkap Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/08/2021/beredar-perkom-perdin-kpk-minta-ditanggung-panitia-celah-terima-suap/">Beredar Perkom Perdin KPK Minta Ditanggung Panitia, Celah Terima Suap?</a>  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini membantaj jika hal ini dikategorikan sebagai suap. Sebab, suap merupakan memberi sesuatu dengan maksud untuk menggerakkan perbuatan atau perbuatan tersebut melanggar hukum.  "Masyarakat perlu memahami perbedaan suap itu untuk perbuatan agar ASN melanggar kewajiban atau larangan, sementara biaya perjalan dinas adalah biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang sah secara hukum," tegas Ghufron.

Eks Penasihat: Saya Kira Pimpinan Tidak Paham Hakikat Dibentuknya KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2422_19395_Abdullah-Hehamahua.jpg" alt="Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua." width="100%">
<figcaption>Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Abdullah Hehamahua, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menulis buku berjudul Jihad Memberantas Korupsi. Menurut Abdullah, korupsi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, bahkan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi.  Jihad yang dimaksud Abdullah dalam bukunya yakni kerja keras, bergotong royong semua pihak untuk menghadapi dan melawan korupsi.  “Buku ini diberi judul jihad memberantas korupsi karena korupsi itu kejahatan luar biasa, extra ordinary crime,” ucap Abdullah saat berbincang dengan Direktur Eksekutif Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, seperti dikutip dari kanal YouTube Ustad Demokrasi, Senin (12/4).  Mantan Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (PKPN), korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena ada beberapa indikator. Pertama, korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena bersifat transnasional.  “Jadi korupsi itu tidak terjadi pada suatu daerah tertentu, pada instansi tertentu, negara tertentu, tapi bersifat transnasional antar negara atau lintas negara,” ucapnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (13/4).  Dikatakan Abdullah, beberapa tahun lalu Panama Papers menerbitkan ada ribuan orang Indonesia yang punya saham di luar negeri, seperti di Amerika, Eropa, Hongkong, dan Singapura.  “Saya biasa katakan bahwa saya pernah bertugas di Singapura, mengajar di Singapura sekitar 3 tahun dan saya tahu bahwa orang-orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura,” katanya.  “Orang terkaya di Singapura adalah orang Indonesia. Hotel termewah di Singapura bukan punya orang Singapura, punya orang Indonesia,” tambahnya.  Banyaknya orang terkaya di Singapura membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data dari Singapura.  “Karena kalau Singapura memberikan itu jadi problem, sekitar 30 persen saham buat Singapura itu punya orang Indonesia,” ucapnya.  Menurut ketentuan PBB, lanjut Abdullah, negara yang merasa dirugikan dengan uang raiblock warga disimpan di negara itu, harus kembali. Dan Singapura tidak mau itu terjadi. “Itu contoh tentang bagaimana korupsi itu kejahatan luar biasa karena bersifat transnasional,” pungkasnya.

Abdullah Sebut Orang Terkaya di Singapura Adalah Orang Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2422_19395_Abdullah-Hehamahua.jpg" alt="Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua." width="100%">
<figcaption>Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, dinilai berpotensi melanggar hukum. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua memandang Perppu 1/2020 itu menimbulkan korupsi politik.  "Berdasarkan putusan MK, maka Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk korupsi politik. Sebab, korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara atau pemerintah daerah yang seakan-akan baik, tapi tujuannya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu yang merugikan keuangan negara," kata Abdullah dikonfirmasi, Rabu (22/4).  Abdullah memandang, Perppu 1/2020 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 dan putusan MK 138/2009. Karena tidak ada kekosongan hukum berkaitan dengan kasus virus korona atau Covid-19.  Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan tiga Undang-Undang yang sudah ada, diantaranya UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan UU 4/1988 tentang wabah penyakit menular.  "Hemat saya, Perppu 1/2020 lebih dahsyat dari perampokan. Sebab, dana yang digunakan untuk penanganan virus korona lebih dari Rp 400 triliun," beber Abdullah.  Abdullah menyarankan, aparat penegak hukum terkhusus KPK bisa memidanakan pihak-pihak terkait pelaksanaan Perppu ini dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup.   Ini karena menurutnya, kebijakan Perppu soal korona membebaskan menteri keuangan, BI, OJK, KKSK, dan LSP dalam bentuk pidana, perdata maupun pengadilan TUN.  "Jika pemerintah serius, mau membantu masyarakat tanpa tujuan politik kekuasaan dan kepentingan konglomerat hitam, gunakan saja proses baku yang selama ini sudah berjalan yakni APBNP. Selesai masalah," ucap Abdullah menegaskan.  Menanggapi kritikan ini, istana menampik Perppu 1/2020 menciptakan impunitas atau kekebalan hukum kepada pemerintah. Kebijakan tersebut dibuat untuk memberikan fleksibilitas keuangan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19.  "Tujuan Perppu 1/2020 semata memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal dan langkah-langkah yang diperlukan," tegas staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Purwono.  Untuk diketahui, Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 digugat oleh sejumlah tokoh masyarakat. Mereka yang menggugat diantaranya mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsuddin serta Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).  Dalam permohonannya, MAKI bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA meminta pasal 27 pada Perppu tersebut, yang terkait imunitas aparat pemerintahan dari tuntutan perdata dan pidana saat melaksanakan aturan untuk dibatalkan.  Dalam gugatannya, MAKI berpendapat Pasal 27 merupakan superbody sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. MAKI menilai, pemerintah mengarah pada kebal dan tidak dapat dikontrol hukum.  "MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid-19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol melalui mekanisme hukum," jelas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Eks Penasihat KPK Sebut Perppu 1/2020 Korupsi Politik