<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/WhatsApp-Image-2025-02-10-at-65810-PM-3823168698.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2). Mereka yang dilantik di antaranya&nbsp;33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Abdullah meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan tidak melalukan tindak pidana korupsi. Ia meyakini, mereka yang dilantik merupakan pemimpin pilihan rakyat yang akan mampu memimpin daerah masing-masing dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sampaikan apresiasi dan ucapkan selamat bagi para kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo," kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu mengatakan, para kepala daerah yang dilantik merupakan sosok yang berpengalaman di bidang masing-masing. Pengalaman itulah yang menjadi bekal untuk memimpin daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015668435/arahan-tegas-megawati-ke-rano-karno-si-doel-jangan-abaikan-arahan-prabowo">Arahan Tegas Megawati ke Rano Karno Si Doel: Jangan Abaikan Arahan Prabowo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Gus Abduh itu mengatakan, banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memimpin daerah selama lima tahun mendatang. Mereka juga akan mengamali ujian integritas sebagai orang nomor satu di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah," ungkap Gus Abduh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, kata Gus Abduh, banyak kepala daerah yang tidak bisa menjaga integritasnya, sehingga terjerat kasus korupsi. Mereka akhirnya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pihak kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data KPK, selama 2004-2024, terdapat 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang 2004-2024, KPK juga menangani sebanyak 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Gus Abduh meminta para kepala daerah tetap menjaga integritas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, tidak boleh ada lagi kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum, karena melakukan tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini peringatan keras bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Jangan ada lagi yang terjerumus kasus korupsi," pungkas Gus Abduh.</div>

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Abdullah meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota yang baru dilantik untuk menjaga integritas

Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, DPR Ingatkan Tak Ada Lagi yang Terjerat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/WhatsApp-Image-2024-12-26-at-72531-PM-1618460075.jpeg" alt="Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengukuhkan relawan Garda Satriya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengukuhkan relawan Garda Satriya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengukuhkan relawan Garda Satriya. Kegiatan ini bertepatan saat reses pertamanya untuk masa persidangan 1 Tahun 2024/2025 di Magelang, Jawa Tengah. Anggota Komisi III yang membidangi hukum tersebut menjelaskan bahwa pengukuhan relawan Garda Satriya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari kecamatan hingga ke desa. &ldquo;Untuk itu relawan ini akan menyerap aspirasi dan menggali potensi masyarakat yang ada,&rdquo; ujar Abduh sapaan akrabnya, Kamis (26/12). Pada kegiatan reses yang mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti keluarga besar NU, Kajari dan anggota kepolisian, pria yang hobi mengendarai vespa ini berpesan kepada relawan Garda Satriya untuk langkah awalnya adalah menginventarisir kebutuhan masyarakat. &ldquo;Nanti data yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut, akan kita klasifikasikan berdasarkan potensi desanya, misalnya dari peternakan, pertanian, perkebunan dan yang lainnya,&rdquo; katanya. Setelah pendataan potensi tadi, Mas Abduh menjelaskan juga akan melakukan pemberdayaaan masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sesuai potensi - potensi yang ada di desa. &ldquo;Jadi tidak boleh ada satu pun masyarakat desa yang ditinggalkan dalam pengembangan berbagai sektor kehidupannya untuk kesejahteraan bersama,&rdquo; imbuh Mas Abduh. Guna melakukan pendataan dan pemberdayaan tadi tentu dibutuhkan kerja yang serius dengan melibatkan banyak pihak. Garda Satrya pun diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. &ldquo;Untuk itu relawan Garda Satrya ini saya dorong juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta atau media, akademisi dan berbagai lapisan masyarakat yang ada untuk mewujudkan peningkatkan kesejahteraan tadi,&rdquo; ujar Mas Abduh.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mengukuhkan relawan Garda Satriya saat masa reses pertama.

Kukuhkan Relawan di Magelang, Anggota DPR Abdullah Tugaskan untuk Kumpulkan Persoalan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-minta-kpu-segera-terapkan-putusan-soal-eks-napi-korupsi-nyaleg_m_.jpg" alt="Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah ketika memberikan keterangan pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah ketika memberikan keterangan pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar duka tersiar dari Mahkamah Agung (MA). Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah dilaporkan meninggal dunia, pada Sabtu (31/10). Ia meninggal usai dirawat di rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur selama sepekan.  "Benar, pak Dr. Abdullah Kepala Biro Hukum dan Humas MA meninggal dunia - innalillahi wainna ilaihi rajiun, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/09/2020/ma-maklumi-sikap-kpk-menyesalkan-pemotongan-hukuman-koruptor/">MA Maklumi Sikap KPK Menyesalkan Pemotongan Hukuman Koruptor</a>  Namun, Andi belum penyakit yang diderita Abdullah, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat ini MA telah menunjuk pejabat lain sebagai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Abdullah.  "Dengan meninggalnya Kabiro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah maka posisi jabatan yang ditinggalkan untuk sementara akan ditunjuk atau dilaksanakan oleh Pelaksana tugas (Plt)," jelas Andi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=t3Nv7UmAF9o

Sepekan Dirawat di Rumah Sakit, Kabiro Hukum dan Humas MA Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdullah-AFP.jpg" alt="This handout from Malaysia" width="100%">
<figcaption>This handout from Malaysia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selasa (30/7) menjadi hari bersejarah bagi Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah. Sultan Pahang itu resmi diangkat sebagai raja Malaysia ke-16 yang bertepatan dengan ulang tahunnya ke-60. Dia menjabat kepala negara selama 5 tahun ke depan.  Dalam pidatonya, Abdullah menyatakan bakal menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Presiden Asian Hockey Federation itu menyerukan agar penduduk bersatu dan menghindarkan diri dari memicu kesalahpahaman yang bisa merusak keharmonisan negara.  "Bermain api tidak hanya membakar diri sendiri, tapi juga seluruh desa," tegasnya sebagaimana dikutip Associated Press. Yang di-Pertuan Agong Malaysia itu berjanji membangun persatuan dan toleransi antar-ras dan agama.  Sang istri, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, menemaninya selama prosesi. Ada sekitar 700 tamu undangan yang hadir dalam pelantikan tersebut. Mulai para pemimpin Malaysia, menteri-menteri kabinet, hingga para pejabat asing. Dua tamu undangan di antaranya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.  Jabatan sebagai raja digilir lima tahun sekali di antara sembilan pemimpin kerajaan di Malaysia. Abdullah diangkat sebagai raja setelah Sultan Muhammad V dari Kelantan mengundurkan diri pada 6 Januari lalu pasca pernikahannya dengan mantan Miss Moskow, Rusia, Oksana Voevodina terkuak.

Abdullah Diangkat Jadi Raja Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ott-hakim-pn-jaksel-abdullah-ma-mengutuk-keras_m_-1.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengutuk keras terhadap hakim dan panitera yang ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab bukan kali ini, oknum lembaga peradilan terseret operasi senyap KPK. "MA mengutuk keras terhadap hakim maupun panitera yang diduga terkena OTT KPK," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Abdullah menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara seperti dikeluarkannya Peraturan MA (Perma) nomor 7, 8 dan 9 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tak hanya itu, untuk menekan terjadinya penyimpangan ada pula Maklumat Ketua MA serta tanggung jawab ketua pengadilan kepada jajarannya. "Tentunya kalau orang yang tahu paham maksud MA, tetapi masih ada saja yang melakukan perbuatan menyimpang merusak citra MA. Kami tidak memberikan toleransi apapun, sedikit pun kepada orang yang melakukan perbuatan merusak citra MA," tegas Abdullah. Selain itu, kata Abdullah, MA telah menerapkan alikasi elektronik court (e-court) terkait sistem pendaftaran perkara secara daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan untuk agar tidak adanya koneksi langsung antara pihak berperkara dengan unsur peradilan. "Secara logika sudah cukup, ini upaya menyimpang tidak bisa di halangi, kita berterima kasih kepada KPK mengurangi aparat yang nakal di lembaga peradilan," pungkasnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap yang meringkus enam orang dari unsur hakim, panitera dan advokat terkait perkara di PN Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ott-hakim-pn-jaksel-abdullah-ma-mengutuk-keras_m_.jpg" alt="BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BARBUK OTT: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengutuk keras terhadap hakim dan panitera yang ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab bukan kali ini, oknum lembaga peradilan terseret operasi senyap KPK. "MA mengutuk keras terhadap hakim maupun panitera yang diduga terkena OTT KPK," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah kepada JawaPos.com, Rabu (28/11). Abdullah menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara seperti dikeluarkannya Peraturan MA (Perma) nomor 7, 8 dan 9 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tak hanya itu, untuk menekan terjadinya penyimpangan ada pula Maklumat Ketua MA serta tanggung jawab ketua pengadilan kepada jajarannya. "Tentunya kalau orang yang tahu paham maksud MA, tetapi masih ada saja yang melakukan perbuatan menyimpang merusak citra MA. Kami tidak memberikan toleransi apapun, sedikit pun kepada orang yang melakukan perbuatan merusak citra MA," tegas Abdullah. Selain itu, kata Abdullah, MA telah menerapkan alikasi elektronik court (e-court) terkait sistem pendaftaran perkara secara daring (dalam jaringan). Hal ini dilakukan untuk agar tidak adanya koneksi langsung antara pihak berperkara dengan unsur peradilan. "Secara logika sudah cukup, ini upaya menyimpang tidak bisa di halangi, kita berterima kasih kepada KPK mengurangi aparat yang nakal di lembaga peradilan," pungkasnya. Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap yang meringkus enam orang dari unsur hakim, panitera dan advokat terkait perkara di PN Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, hakim yang diamankan berinisial I. Selain itu ada hakim berinisial RIW yang turut diamankan. Dia termasuk hakim senior yang sudah malang melintang berpindah tugas di berbagai pengadilan di Indonesia. RIW dikabarkan diamankan karena kedapatan menerima suap untuk mengamankan perkara perdata yang diajukan seorang pengacara. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan. KPK akan menaikan status enam orang yang terseret operasi senyap dalam waktu 1x24 jam. Saat ini masih proses pemeriksaan intensif penyidik KPK.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68453_87633_maruli-pusing.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Maruli Hutagalung yang menurut Abdullah dekat dengan dirinya." width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Maruli Hutagalung yang menurut Abdullah dekat dengan dirinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Terungkapnya peran Abd (Abdullah) dalam kasus pemerasan yang melibatkan Manaf dan Fauzi dalam kasus pelepasan lahan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Madura membuka cerita baru.&nbsp; Kemarin petang Abdullah mendatangi rumah Dahlan Iskan di kawasan Ketintang, Surabaya. Dia membawa koran Jawa Pos edisi Jumat (2/12) yang memberitakan perannya dalam pusaran kasus pemerasan yang dilakukan jaksa Fauzi.&nbsp; Abdullah datang ke rumah Dahlan sekitar pukul 18.30 dengan berjalan kaki seorang diri. Dia mengaku berkeberatan atas pemberitaan Jawa Pos terkait dengan rumah mewah dan kendaraan yang berganti-ganti. Protes itu sejatinya salah alamat. Sebab, Dahlan sudah sembilan tahun tidak lagi terlibat dalam perusahaan Jawa Pos.&nbsp; Dalam kedatangan tersebut, Abdullah mempersoalkan pemberitaan tentang mobil yang berganti-ganti. Dia beralasan bahwa mobil itu bukan miliknya. Melainkan milik mertua yang punya bisnis jual beli mobil. &quot;Mobil saya cuma Honda City keluaran 2010,&quot; ujarnya. Begitu pun rumah mewah. Menurut dia, rumah yang ditempati sekarang juga milik mertua.&nbsp; Rumah mewah dua lantai yang ditinggali Abdullah tersebut berlokasi di Sakura Regency, Ketintang, Surabaya. Rumah bergaya Mediterania dengan warna dominan krem itu memiliki dua pilar di sisi depan. Di dalamnya terdapat sebuah lorong garasi yang muat beberapa mobil sekaligus.&nbsp; Berdasar penelusuran Jawa Pos, harga rumah tersebut cukup fantastis. Perbandingannya, untuk rumah yang lebih kecil dari itu saja di kompleks yang sama, harganya mencapai Rp 5,3 miliar. Padahal, rumah Abdullah full bangunan dan lebih megah. Terkait dengan perannya, kepada Imam Syafi&#39;i, anak buah Dahlan, Abdullah mengatakan hanya menjadi perantara. Dia cuma memperkenalkan Manaf dengan Fauzi. Hanya, ketika dikonfirmasi ulang, dia tidak bersedia menjawab. &quot;Saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan wartawan. Nanti biar pimpinan saja yang menjelaskan,&quot; elaknya.&nbsp; Sosok Abdullah yang selama ini dikenal sebagai anak kesayangan atasan sangat populer di kalangan Kejati Jatim. Bahkan, dia menjadi rasan-rasan di lingkungan kantornya lantaran sikapnya yang dianggap sombong. &quot;Dia TU, tapi lagaknya melebihi jaksa,&quot; kata seorang pegawai yang sekantor dengan Abdullah. Mengenai hal itu, Abdullah mengaku selama ini memang dekat dengan siapa saja. Dia tidak membantah dekat dengan Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung. &quot;Saya dekat sejak beliau menjadi asintel. Tapi, kepada pimpinan siapa pun saya loyal,&quot; ujarnya.&nbsp; Abdullah sempat berharap Jawa Pos tak lagi menurunkan tulisan tentang dirinya. Bukan itu saja, dengan terungkapnya peran Abdullah dalam pusaran kasus pemerasan Fauzi, tidak sedikit teman sekantornya yang mendorong agar dia ikut dijerat pasal turut serta. Alasannya, Abdullah menjadi perantara Fauzi, M, dan Manaf. Sedangkan Fauzi dan Manaf sudah menjadi tersangka.&nbsp; Seperti diberitakan, nama Abdullah mencuat setelah disebut Fauzi saat menjalani pemeriksaan di penyidik Kejagung terkait pemerasan. Dalam pemeriksaan itu, Fauzi menyebut peran Abdullah sebagai perantara Fauzi dan Manaf. (rul/bjg/tel/c9)

Perannya Terbongkar, Abdullah: Saya Dekat Maruli Sejak Beliau Jadi Asintel

abdullah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abdullah

Berita Terkini

Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah, DPR Ingatkan Tak Ada Lagi yang Terjerat Korupsi

Kukuhkan Relawan di Magelang, Anggota DPR Abdullah Tugaskan untuk Kumpulkan Persoalan Rakyat

Sepekan Dirawat di Rumah Sakit, Kabiro Hukum dan Humas MA Meninggal

Abdullah Diangkat Jadi Raja Malaysia

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

KPK OTT Hakim PN Jaksel, Abdullah: MA Mengutuk Keras!

Perannya Terbongkar, Abdullah: Saya Dekat Maruli Sejak Beliau Jadi Asintel

Download Aplikasi JawaPos.com