<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/IMG_20231011_180140_1-3129129519.jpg" alt="Pengadilan Tipikor Banjarmasin menggelar sidang putusan terdakwa mantan Bupati HST Abdul Latif." width="100%">
<figcaption>Pengadilan Tipikor Banjarmasin menggelar sidang putusan terdakwa mantan Bupati HST Abdul Latif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim yang diketuai Jamser Simanjuntak memvonis mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif pidana enam tahun penjara dalam perkara korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (11/10). &rdquo;Terdakwa juga didenda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan enam bulan,&rdquo; kata Jamser seperti dilansir dari Antara saat membacakan putusan. Hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 30.939.266.006 dengan ketentuan jika tidak dibayarkan selama satu bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harta benda disita jaksa untuk dilelang menutupi uang pengganti. Namun jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, dipidana penjara selama enam tahun. Hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) semuanya terbukti. Yakni pasal 12 B juncto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua. Atas putusan itu, terdakwa yang mengikuti persidangan secara daring dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, menyatakan banding. Sementara tim JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir. Abdul Latif terjerat TPPU dalam kurun waktu 2016-2017 ketika menjabat sebagai Bupati HST periode 2016 hingga 2021. Pada perkara awal kasus suap, dia divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan serta dicabut hak politiknya selama tiga tahun karena terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar terkait pembangunan ruang perawatan di RSUD Damahuri Barabai. Hukuman tersebut diperberat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 subsider tiga bulan kurungan. Pada tingkat kasasi, hukuman Abdul Latif ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,8 miliar, sementara hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik tetap seperti tingkat banding.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin memvonis mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif pidana enam tahun penjara

Hakim Vonis Mantan Bupati HST Enam Tahun Penjara Dalam Perkara TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Abdul Latif akan menjalani masa pidana selama 9 tahun penjara, dikurangi masa penahanan selama proses persidangan dan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaksa Eksekutor KPK Nanang Suryadi, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eksekusi ini dilakukan, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013009625/tewas-dianiaya-rekan-satu-sel-tahanan-pencabulan-anak-kandung-sempat-disundut-rokok-pada-bagian-kelamin">Tewas Dianiaya Rekan Satu Sel, Tahanan Pencabulan Anak Kandung Sempat Disundut Rokok Pada Bagian Kelamin</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pidana penjara badan yang dijalani terpidana dimaksud yaitu sembilan tahun dikurangi masa penahanan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Latif juga dihukum dengan kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta. Ia juga dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK juga turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Abdul&nbsp;Latif&nbsp;mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh&nbsp;Bupati&nbsp;yang karib disapa Ra&nbsp;Latif&nbsp;itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra&nbsp;Latif&nbsp;melalui orang kepercayaannya sekira Rp5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut Ra&nbsp;Latif&nbsp;turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.</div> <div dir="auto">Ra&nbsp;Latif&nbsp;juga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi.&nbsp;</div> </div>

KPK mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

KPK Jebloskan Eks Bupati Bangkalan Abdul Latif ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/abdu-latif-263780192.png" alt="VIRTUAL: Mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron mengikuti persidangan di PN tipikor, Selasa." width="100%">
<figcaption>VIRTUAL: Mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron mengikuti persidangan di PN tipikor, Selasa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif dengan pidana 12 tahun penjara. Dia dianggap terlibat dalam kasus dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan pemkab. Bukan hanya itu, sederet tuntutan tambahan juga dilayangkan jaksa KPK. Mulai membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan; membayar uang pengganti Rp 9,7 miliar subsider 5 tahun kurungan; hingga pencabutan hak politik selama lima tahun. &rdquo;Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima gratifikasi atau dianggap pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,&rdquo; ujar jaksa KPK Rikhi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (25/7). Dalam tuntutannya, KPK menyebut Latif terbukti menerima suap dan gratifikasi Rp 15,6 miliar selama lima tahun menjabat bupati. Uang itu diterima di kantornya sejak 2018 hingga 2023. Salah satunya berasal dari sembilan kepala dinas senilai Rp 1 miliar terkait dengan jual beli jabatan. Sementara itu, M. Fahrillah, pengacara terdakwa, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan pleidoi alias nota pembelaan dalam sidang pekan depan. Dia berkeberatan dengan tuntutan jaksa. &rdquo;Bukti-bukti dalam sidang sudah kami ajukan. Sudah ada di LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara), bukti tabungan, dan bukti setor yang sudah kami sampaikan. Terkait dengan pencabutan hak politik, kami juga akan tuangkan dalam pleidoi kami,&rdquo; jelasnya.&nbsp;(gas/c14/ris)

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut mantan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif dengan pidana 12 tahun penjara. Tapi, Abdul Latif keberatan.

Lima Tahun Terima Suap Rp 15,6 Miliar, Dituntut 12 Tahun Penjara, Mantan Bupati Bangkalan Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap lelang jabatan yang menjerat Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron. KPK mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bangkalan R. Moh Taufan Zairinsjah terkait komunikasinya dengan Abdul Latif.  Pemeriksaan terhadap Taufan Zairinsjah dilakukan tim penyidik KPK di Polda Jawa Timur, pada Jumat (13/1). Keterangannya dianggap penting untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif Bangkalan tersebut.  "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya interaksi komunikasi tertentu antara saksi dengan tersangka Abdul Latif Amin Imron dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (16/1).  Selain Taufan Zairinsjah, tim penyidik KPK juga turut memeriksa empat saksi lainnya yang juga dari unsur Pemkab Bangkalan. Mereka di antaranya Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Bangkalan, Jupriyanto; Sekretaris Dinas KBPPPA Kabupaten Bangkalan, Ery Yadi Santoso; Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, Alifin Rudiansyah; dan Kepala Desa Aeng Taber, Jayus Salam.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan aliran penerimaan uang untuk tersangka Abdul Latif Amin Imron melalui beberapa orang kepercayaannya," ucap Ali.  Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam pihak sebagai tersangka, sebagai penerima suap adalah Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI). Sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).  Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  KPK menduga Abdul Latif mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya.  Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh Bupati yang karib disapa Ra Latif itu.  Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra Latif melalui orang kepercayaannya sekira Rp 5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.  KPK menduga Ra Latif turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.  Ra Latif juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK Cecar Sekda Bangkalan soal Komunikasi Pribadi dengan Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banding-vonisnya-diperberat-bupati-hulu-sungai-tengah-ajukan-kasasi_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam." width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif), Abdul Latif mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara. "Kami menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif), Abdul Latif, mengajukan kasasi. Kami tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) tentu akan menyiapkan kontra memori kasasi," kata jaksa KPK M Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Rabu (23/1). Abdul Latif sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena menerima suap Rp 3,6 miliar dari bos PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono. Uang tersebut diberikan agar Latif membantu PT Menara Agung Pusaka mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP di RSUD H Damanhuri Barabai Tahun Anggaran 2017. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memvonis Latif selama 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, hak politik Latif juga dicabut selama 3 tahun usai menjalani pidana. Tak terima atas vonis tersebut, Abdul mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Banding dia diterima, akan tetapi majelis hakim dalam putusan bandingnya justru memperberat hukuman Abdul dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara.

Banding, Vonisnya Diperberat, Bupati Hulu Sungai Tengah Ajukan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-suap-rp-36-miliar-bupati-hulu-sungai-tengah-divonis-6-tahun_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif saat tiba di kantor KPK Jakarta." width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif saat tiba di kantor KPK Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif) Abdul Latif divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, Abdul Latif juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). Majelis hakim juga mencabut hak politik Abdul Latif selama tiga tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa hukuman pidana tersebut. Majelis memandang pencabutan hak politik Abdul Latif relevan dan adil. "Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tiga tahun dihitung sejak selesai jalani pidana pokok," ujar hakim Sudani. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan bahwa perbuatan Abdul Latif tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara pertimbangan yang meringankan, Abdul Latif dianggap sopan dalam persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya. Abdul Latif dianggap terbukti menerima suap sejumlah Rp 3,6 miliar. Suap tersebut diberikan oleh Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono, yang merupakan kontraktor di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Abdul Latif terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terima Suap Rp 3,6 Miliar, Bupati Hulu Sungai Tengah Divonis 6 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-kabulkan-jc-dua-perantara-suap-bupati-hulu-sungai-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) dua terdakwa perantara suap Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Keduanya yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri Barabai, Hulu Sungai Tengah nonaktif Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit. "Surat penetapan justice collaborator untuk kedua terdakwa sudah diterbitkan, Yang Mulia," kata jaksa KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/112205/abdul-latif" target="_blank">Lie Setiawan</a> di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, (9/8) Usai persidangan, Lie menuturkan KPK menilai kedua terdakwa bukanlah pelaku utama dan selama menjalani persidangan dinilai kooperatif. Dalam perkara ini, Fauzan dan Abdul Basit merupakan terdakwa perkara dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri, Barabai, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017. KPK mendakwa keduanya menjadi perantara suap untuk Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif. KPK mendakwa Abdul Latif, Fauzan dan Abdul Basit menerima suap dari Direktur Utama PT Menara Agung Donny Witono dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri. Jumlah uang suap diduga Rp 3,6 miliar. Jaksa KPK menuntut Fauzan dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara Abdul Basit dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

KPK Kabulkan JC Dua Perantara Suap Bupati Hulu Sungai Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-hulu-sungai-tengah-dituntut-8-tahun-dan-dicabut-hak-politiknya_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa meyakini, Abdul Latif menerima duit suap senilai total Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. "Menyatakan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa penahan yang dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa dalam tahanan, ditambah denda 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/112205/abdul-latif" target="_blank">Kresno Anto Wibowo</a> saat membacakan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8). Selain itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok. "Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun yang dihitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok," tutur jaksa. Adapun hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Kedua, sebagai kepala daerah telah mencederai amanat masyarakat dan tidak memberikan teladan. Ketiga, selama menjalani proses hukum terdakwa dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Terakhir, terdakwa pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi sebelumnya. "Hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya," ucap jaksa. Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas tuntutan tersebut, terdakwa meminta waktu dua pekan untuk menyusun pleidoi pribadinya. Terdakwa juga meminta hakim kabulkan diperbolehkan memakai laptop untuk mengetik pleidoi dalam Rutan. Namun ditolak lantaran jaksa menjelaskan bahwa barang elektronik dilarang masuk Rutan. Lantas Ketua Majelis Hakim hanya menyetujui permintaan terdakwa agar sidang digelar dalam dua pekan mendatang. "Dua minggu waktu yang cukup," tutup hakim ketua. Sebelumnya, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. Uang suap diterima Latif melalui Fauzan Rifani, Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun dan Dicabut Hak Politiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyuap-bupati-hulu-sungai-tengah-divonis-2-tahun-penjara_m_215203.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan pidana selama dua tahun kepada Direktur PT Menara Agung Perkasa Donny Witono. Selain itu ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan. "Menyatakan terdakwa Donny Witono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata ketua majelis hakim Muhammad Arifin di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Dalam pertimbangan majelis hakim, yang memberatkan terdakwa karena terbukti&nbsp;memberikan suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 3,6 miliar yang bertentangan dengan hukum. Serta perbutannya tidak sejalan dengan&nbsp;program pemerintah yang tengah giat dalam memberantas korupsi. "Hal-hal meringankan&nbsp;terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga, terdakwa mengakui kesalahannya," urai hakim Arifin. Dalam perkara ini, Donny memberikan suap sebesar Rp 3,6 miliar kepada Bupati Hulu Tengah Abdul Latif, uang itu diberikan karena Abdul Latif telah membantu memenangkan PT Menara Agung Pusaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II dan VIP dan super VIP RSUD H Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017. Pada awalnya, Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan. Penyampaian itu melalui orang kepercayaan Abdul Latif, Fauzan Rifani. Namun, Donny meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, Abdul Latif menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan, PT Menara Agung Pusaka dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sebagai kelanjutan atas kesepakatan, Donny memberikan dua lembar bilyet giro kepada Fauzan Rifani pada April 2017. Adapun, pencairan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Rp 1,8 miliar setelah pencairan uang muka proyek dan Rp 1,8 miliar setelah pekerjaan selesai. Donny terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Penyuap Bupati Hulu Sungai Tengah Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-hulu-sungai-tengah-didakwa-menerima-suap-sebesar-rp-36-miliar_m_215161.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (04/01) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (04/01) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umm (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif melakukan tindak pidana korupsi. Abdul dinilai telah menerima uang senilai Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pustaka Donny Witono. "Terdakwa yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Bupati Hulu Sungai Tengah," kata jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Jaksa menjelaskan, penerimaan suap berawal saat Abdul menunjuk Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani sebagai tangan kanan. Ia memerintahkan Fauzan untuk meminta fee proyek kepada para kontraktor yang ingin mengikut lelang di Hulu Sungai Tengah. Ia mematok 10 persen untuk pekerjaan jalan, 7,5 persen untuk pekerjaan bangunan, dan pekerjaan lain sebesar 5 persen setelah dikurangi nilai pajak. Menurut jaksa, salah satu pengusaha, yakni Direktur PT Menara Agung Pustaka Donny Witono, ingin mengikut lelang proyek pembangunan RSUD Damanhuri Barabai yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian, Abdul menolak permintaan Donny tersebut, namun ia mengarahkannya kepada Fauzan. Donny pun menyampaikan kepada Fauzan agar bisa memenangkan proyek RSUD H Damanhuri. Fauzan menyanggupi dengan catatan Donny menyiapkan fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek kepada Latif. Fauzan pun menyampaikan kepada Abdul Latif di kediamannya. Abdul&nbsp;pun sepakat dan meminta Fauzan menyampaikan permohonan Witono kepada ketua pokja pengadaan ruang perawatan RSUD Damanhuri. Setelah itu, PT Menara Agung Pustaka akhirnya diumumkan sebagai pemenang proyek. Pemenangan proyek dibuktikan dengan penandatangan kontrak antara Donny dengan pejabat pembuat komitmen Yushan, perusahaan Donny mendapat proyek sekitar Rp 54 miliar dan setelah dipotong pajak sekitar Rp 48 miliar. Fauzan pun meminta tolong Direktut PT Sugriwa Agung Abdul Basit untuk menghitung fee proyek RSUD Damanhuri. Dalam penghitungan tersebut diketahui angka fee proyek mencapai Rp 3,6M. Fauzan pun meminta jaminan kepada Tonny untuk menyerahkan uang korupsi. Donny pun menyerahkan dua lembar bilyet giro kepada Fauzan. Akhirnya pemberian uang komitmen fee dilakukan selama dua tahap yakni Rp 1,8 miliar setelah diterima uang muka dan sisanya setelah pekerjaan selesai akhir tahun. Namun, pada saat pencairan, uang tersebut tidak bisa ditarik. Fauzan pun menghubungi Donny Witono untuk menarik uang di Cengkareng senilai Rp 1,8 miliar untuk Abdul Latif sementara sekitar Rp 20 juta untuk Fauzan. Usai insiden tersebut, Donny menelpon Fauzan untuk menanyakan masalah denda keterlambatan pengerjaan pembangunan rumah sakit.&nbsp;Abdul pun meminta kepada Donny untuk menyelesaikan proyek tersebut baru menyerahkan pemberian fee yang kedua. Usai mendapatkan fee bagian pertama, Abdul memerintahkan Fauzan membagi fee kepada bagian dinas RSUD sebesar 0,5 persen dari pemberian kedua, 0,65 persen untuk pokja, 0,1 persen untuk kepala rumah sakit, 0,07 persen hntuk kepala bidang, dan 0,08 persen untuk PPTK. Pada bulan Januari 2018, Fauzan meminta fee kepada Donny untuk menyerahkan fee sisa sebesar Rp 1,8 miliar. Donny mengaku akan menyerahkan uang tetapi meminta keringan denda keterlambatan kepada Fauzan. Setelah pembicaraan panjang tentang hal tersebut di kediaman Donny, sang pengusaha sepakat menyerahkan uang lewat Fauzan. Donny pun memberikan fee kepada Fauzan tambahan sebesar Rp 25 juta dalam pengiriman kedua. Abdul pun menanyakan kepada Fauzan tentang penerimaan fee sisa. Fauzan mengatakan fee tersebut sudah diterima. Abdul pun meminta Fauzan untuk memasukkan uang ke rekening koran tas nama PT Sugriwa agung di BPD Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti permintaan Abdul, Fauzan menemui Abdul Basit dan berencana memasukkan uang tersebut ke tekening PT Sugriwa Agung sebesar Rp 1,8 miliar. Atas perbuatannya, Abdul Latif didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 64 ayat 1 KUHPIdana.

Bupati Hulu Sungai Tengah Didakwa Menerima Suap Sebesar Rp 3,6 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abdul latif

Berita Terkini