<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Busyro-Muqoddas-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Eks pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi nasional mendatangi Gedung Merah Putih KPK kemarin (14/8). Mereka mendorong lembaga antirasuah agar tiga kasus nasional mendapat pengawalan dan prioritas penanganan.</p> <p>Selama dua jam mereka bertemu langsung dengan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango. &rdquo;Ada tiga hal yang kami sampaikan,&rdquo; kata eks pimpinan KPK (2010&ndash;2014) M. Busyro Muqoddas. Tiga hal tersebut adalah kasus Blok Medan, seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang dinilai bermasalah, dan mendorong KPK untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka.</p> <p>Blok Medan menjadi salah satu bahasan lantaran muncul dalam fakta persidangan kasus eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) pada akhir Juli lalu.</p> <p>Saat itu para saksi menyebut ada Blok Medan dalam pengurusan usaha tambang di wilayah Malut. Blok Medan mengacu pada nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu, menantu dan anak Presiden Jokowi. &rdquo;Dulu KPK saja berani nangkap besan Pak SBY. Masak ini menantu Pak Jokowi tidak berani,&rdquo; kata penasihat KPK 2005&ndash;2013 Abdullah Hehamahua. KPK setidaknya memanggil Bobby untuk diperiksa.</p> <p>Persoalan lain adalah proses seleksi capim KPK 2024&ndash;2029 yang berpotensi bermasalah. Sebab, panitia seleksi masih meloloskan beberapa calon bermasalah. Salah satunya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang lolos dalam tahap 40 besar. &rdquo;Ghufron masih bermasalah lantaran tersandung kasus etik,&rdquo; kata Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha.</p> <p>Putusan itu belum bisa dibacakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK lantaran dihentikan di PTUN. Padahal, seharusnya PTUN tidak punya kewenangan dalam memutus perkara etik. Kondisi itu perlu menjadi catatan bagi pansel KPK agar tak meloloskan calon bermasalah.</p> <p>Para eks pimpinan KPK juga mendorong agar lembaga tersebut menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Desakan itu muncul berdasar perkembangan kasus di Polda Metro Jaya yang menyebut Firli terindikasi menghalang-halangi penegakan hukum saat masih menjabat ketua KPK. Firli diduga turut melindungi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK diminta menjerat Firli dengan Pasal 21 UU Tipikor. <strong>(elo/c7/fal)</strong></p>

Blok Medan menjadi salah satu bahasan lantaran muncul dalam fakta persidangan kasus eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba.

Eks Pimpinan dan Pegiat Antikorupsi Nasional Dorong KPK Prioritaskan Kasus Blok Medan dan Firli

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons munculnya nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). KPK mengakui menerima informasi dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait disebutnya nama Bobby Nasution dalam sidang Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Informasinya sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update kita akan sampaikan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa belum bisa memastikan apakah Jaksa akan memanggil Bobby Nasution untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Gani Kasuba itu.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyatakan, kebutuhan pemeriksaan untuk mendalami fakta persidangan, sepenuhnya menjadi pertimbangan JPU, termasuk potensi untuk memanggil Bobby.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah memang perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik, belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya," tegas Tessa.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution muncul dalam persidangan kasus dugaan suap mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7). Nama itu keluar saat Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili bersaksi di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Suryanto mengaku istilah Blok Medan merujuk pada Bobby Nasution. Hal ini karena diduga semasa menjabat, Abdul Gani kerap menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014634085/gubernur-maluku-utara-nonaktif-abdul-ghani-kasuba-didakwa-terima-suap-dan-gratifikasi-lebih-dari-rp-100-m">Gubernur Maluku Utara Nonaktif Abdul Ghani Kasuba Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Lebih dari Rp 100 M</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK Andri Lesmana mempertanyakan kepada saksi Suryanto Andili terkait istilah Blok Medan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kanapa Medan? Kan bisa saja Ternate atau Obi?," tanya jaksa di persidangan, Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pertanyaan jaksa, Suryanto mengamini bahwa istilah blok Medan merupakan nama orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah blok medan) Bobby Nasution," jawab Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa pun mendalami maksud pernyataan Suryanto itu. "Blok Medan itu Wali Kota Medan maksudnya?," telisik Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, yang saya dengar begitu," timpal Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan infromasi apakah jaksa penuntut umum akan memanggil saudara BN untuk hadir," ucap Tessa.

Nama Menantu Jokowi Disebut dalam Sidang Korupsi Eks Gubernur Malut, KPK: Masih Didalami Prosesnya

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/_MG_7091JPG-3090458740.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.<br /><br />"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (10/1).<br /><br />Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).<br /><br />Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.<br /><br />AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.<br /><br />Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.<br /><br />Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.<br /><br />Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.</p> <p><br />Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.<br /><br />Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang<br />yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.<br /><br />Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.<br /><br />Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.<br /><br />Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.<br /><br />Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan,"

Berkas Belum Lengkap, Penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/Gubernur-Malut-Abdul-Gani-Kasuba-Dery-15JPG-1364319985.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba saat akan dibawa ke Rutan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba saat akan dibawa ke Rutan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (18/12), KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Malut.</p> <p>Selain AGK, KPK menetapkan enam tersangka lain. Mereka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Malut Adnan Hasanudin, Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, Ramadhan Ibrahim (ajudan AGK), serta dua dari swasta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.</p> <p>OTT tersebut bermula dari laporan masyarakat. Lalu, KPK menerima informasi adanya transaksi transfer uang yang masuk ke Ramadhan Ibrahim. Rekening milik Ramadhan diduga sebagai tempat pengumpul duit suap. &rdquo;Tim KPK mengamankan para tersangka di beberapa tempat,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kemarin (20/12).</p> <p>KPK turut mengamankan uang tunai Rp 725 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari total penerimaan hasil suap dalam perkara itu yang mencapai Rp 2,2 miliar.</p> <p>Sebagai gubernur Malut, AGK diduga telah ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam berbagai proyek. Di antaranya proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Malut dengan nilai pagu lebih dari Rp 500 miliar.</p> <p>Untuk memuluskan jalannya, AGK meminta bantuan kepada Adnan, Daud, dan Ridwan selaku kepala dinas. Dengan meminta ketiganya memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dilakukan.</p> <p>AGK juga meminta kontraktor yang dimenangkan untuk menyetorkan fee dengan besaran bervariasi. Uang hasil penerimaan suap itu digunakan AGK untuk berbagai keperluan pribadi. Di antaranya untuk pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.</p> <p>Di sisi lain, kemarin Dewan Pengawas (Dewas) KPK mulai menggelar sidang putusan pelanggaran etik terhadap Ketua (nonaktif) KPK Firli Bahuri. Sesuai perkiraan, Firli tidak hadir dalam sidang tersebut. &rdquo;Berarti dia rugi sendiri dong jika tidak hadir,&rdquo; kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.</p> <p>Artinya, Firli tidak bisa melakukan pembelaan. Dewas berjanji akan menuntaskan rangkaian sidang etik Firli sebelum pergantian tahun. <strong>(elo/c9/fal)</strong></p>

KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasumba (AGK) sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait proyek pengadaan.

Uang Suap Yang Diterima Gubernur Maluku Utara Dipakai untuk Bayar Hotel-Biaya Dokter Gigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kpk-endus-indikasi-permainan-apbd-2018-di-maluku-utara_m_176853.jpeg" alt="Gubernur Maluku Tenggara Abdul Ghani Kasuba bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, usai melakukan pertemuan tertutup di Gedung KPK Jakarta Jumat(22/12)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Tenggara Abdul Ghani Kasuba bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, usai melakukan pertemuan tertutup di Gedung KPK Jakarta Jumat(22/12).</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada &lsquo;permainan&rsquo; pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara. Itu setelah Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Abdul Ghani Kasuba </a>menyambangi langsung markas antirasuah hari ini, Jumat (22/12).</p><br /> <p><br /> "Ya kita duga begitu (ada indikasi permainan APBD 2018). Makanya kita ingin kirim pesan juga ke sana, eh dia datang ke sini," ujar Direktur Pencegahan KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Pahala Nainggolan</a>, usai mengadakan pertemuan tertutup bersama Ghani, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/12).&nbsp;<br /> <br /> Sejatinya kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu sudah memenuhi standar <em>e-planning</em>, <em>e-budgeting</em>, pengadaan, dan perizinan. Namun, Gubernur Maluku Utara itu tiba-tiba datang meminta pembahasan RAPBD 2018 diawasi KPK.&nbsp;<br /> <br /> "Kalau ini spesifik dia minta. Jadi kita pikir penting banget nih," tegas Pahala.&nbsp;<br /> <br /> Namun dia mengatakan kepada Abdul Ghani agar lebih baik dirinci saja secara spesifik mana postur anggaran yang mencurigakan. "Sebut saja ada yang nitip, ada yang meragukan, sudah kita panggil saja langsung. Kalau ngeliat APBD keseluruhan, banyak, yang mana nih proyeknya," tutur anak buah Agus Rahardjo itu mengulas pembicaraan dengan Abdul Ghani.<br /> <br /> Di lain pihak, ketika disinggung perihal hasil pertemuannya dengan orang nomor satu di Provinsi Maluku Utara tersebut, menurut Pahala, saat pertemuan tadi, gubernur petahana itu pun belum menyusun daftar postur anggaran mana saja yang diduga &lsquo;titipan&rsquo;. Oleh karena itu, KPK menunggu daftar tersebut nantinya diberikan.<br /> <br /> Pahala pun mengatakan bahwa dia akan menagih daftar tersebut awal 2018. "Saya mau ke sana awal Januari," pungkasnya.</p>

KPK Endus Indikasi Permainan APBD 2018 di Maluku Utara