<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104020-3274521960.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik keberadaan Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009 semakin menguat setelah pengacara Nany Widjaja berulang kali menghindar ketika dimintai penjelasan. Akta tersebut diklaim dibuat di hadapan notaris Topan Dwi Susanto alias Edhi Susanto, dan disebut berfungsi membatalkan Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 11 Desember 2008.&nbsp; Padahal, Akta No. 14 merupakan dokumen yang ditandatangani Nany sendiri, yang berisi pernyataan bahwa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) Tabloid Nyata adalah milik PT Jawa Pos.&nbsp; Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, pihak Nany menjadikan Akta No. 65 sebagai salah satu dasar argumentasi. Namun hingga kini, akta tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, sementara notaris yang disebut membuatnya menyatakan tidak pernah membuat akta bernomor 65 pada tahun 2009.&nbsp; Menanggapi situasi ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengingatkan bahwa proses penilaian alat bukti sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa pihak yang menggugat harus mampu membuktikan keberadaan dokumen yang mereka jadikan dasar dalil.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016889175/akta-65-nany-widjaja-tak-pernah-muncul-di-persidangan-pt-jawa-pos-laporkan-dugaan-pemalsuan-dokumen">Akta 65 Nany Widjaja Tak Pernah Muncul di Persidangan, PT Jawa Pos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/WhatsApp-Image-2025-11-28-at-104019-223262232.jpeg" alt="Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nany Widjaja&nbsp;di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/11). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> "Penilaian dalam sebuah pembuktian di perkara sepenuhnya merupakan kewenangan (otiritas) hakim yang memutus,&rdquo; kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (8/12).&nbsp; Menurut Fickar, jika Nany tidak mampu membuktikan keberadaan Akta 65&mdash;apalagi ketika notaris yang namanya dicantumkan menegaskan akta tersebut tidak pernah ada&mdash;maka situasi itu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, seseorang yang mengemukakan keberadaan suatu surat atau dokumen sebagai dasar argumentasi, namun tidak dapat membuktikan keberadaannya atau melibatkan pihak yang menyatakan tidak pernah merasa membuatnya, dapat masuk dalam kategori perbuatan pidana tertentu.&nbsp; "Jika ada bukti surat atau bukti apapun yang melibatkan pihak lain, tetapi pihak lainnya tidak merasa ikut membuatnya, bisa dilaporkan sebagai perbuatan pidana pemalsuan,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016560476/kuasa-hukum-pt-jawa-pos-status-nany-widjaja-masih-tersangka">Kuasa Hukum PT Jawa Pos: Status Nany Widjaja Masih Tersangka</a> Fickar juga menyoroti bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Artinya, dalam perkara seperti ini, penggugat wajib menghadirkan akta yang diklaim. Ketidakmampuan untuk melakukannya membuat dalil tersebut gugur dan membuka ruang untuk mendalami apakah terdapat unsur kesengajaan atau iktikad buruk.&nbsp; Di sisi lain, laporan polisi yang diajukan PT Jawa Pos ke Polda Jawa Timur telah teregister dengan Nomor LP 797/VI/2025/Polda Jatim. Laporan tersebut bukan terkait sengketa kepemilikan saham, melainkan dugaan penggunaan dokumen yang tidak pernah terbukti keberadaannya.&nbsp; Dengan belum munculnya Akta 65 hingga persidangan berjalan, serta adanya bantahan dari pihak notaris, dugaan pemalsuan dokumen ini diperkirakan akan menjadi salah satu fokus proses hukum berikutnya.

Akta Pembatalan Nomor 65 tanggal 31 Desember 2009 semakin menguat setelah pengacara Nany Widjaja berulang kali menghindar.

Pakar Ingatkan Nany Widjaja Bisa Terjerat Pidana Pemalsuan jika Tak Mampu Buktikan Akta 65

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah mangkrak sekitar 10 Tahun. Dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden diharapkan membawa angin segar untuk penuntasan kasus tersebut. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menaruh harapan kepada Prabowo bersikap tegas dalam perkara ini. Dia menyinggung soal pidato perdana Prabowo usai dilantik presiden pada Minggu 20 Oktober 2024 soal pemberantasan korupsi, oleh karena itu penuntasan kasus korupsi mangkrak menjadi pembuktian komitmennya. &ldquo;Yang penting harus diimplementasikan pada program-program kerja pemerintahan, jika ada indikasi melakukan korupsi harus langsung diproses pidana," kata Fickar, Sabtu (26/10). Fickar menegaskan bahwa siapapun yang terbukti atau ada indikasi buktinya harus diproses hukum, terutama diprioritaskan untuk menghindari dan mengembalikan kerugian negara berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025 mendatang. Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini. Oleh karena itu, Fickar menyarankan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut, untuk mengajukan gugatan praperadilan, agar kasus ini bisa kembali bergulir penanganannya. &ldquo;Bagi yang berkepentingan dan tidak puas silakan ajukan upaya hukum praperadilan," kata Fickar. Diketahui, pada 2015, Denny Indrayana telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway. Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia &ldquo;Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara," ujar Kepala Divisi Humas Polri saat itu Brigjen Anton Charliyan. Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 sekitar Rp 32,09 miliar. Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.

Denny Indrayana pada 2015 telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway.

Mangkrak 10 Tahun, Presiden Prabowo Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Payment Gateway Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/aksi-simpatik-3447651259.jpg" alt="DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim." width="100%">
<figcaption>DUKUNGAN MORIL: Aksi Gerakan Perempuan Bersatu di depan RSUD Undata Palu untuk RI, korban kejahatan seksual, Jumat (2/6). RI dirawat di rumah sakit tersebut karena mengalami infeksi rahim.</figcaption>
</figure> Kasus di Parigi Moutong, LPSK Sudah Temui Keluarga Korban JawaPos.com &ndash; Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dikenal consent atau persetujuan. Sebab, tidak ada relasi seimbang antara korban anak dan pelaku dewasa. Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menuturkan, pola hubungan antara pelaku dewasa dan korban anak ini tidak seimbang. Artinya, ada relasi yang menekan. Bila pelaku dan korban merupakan orang dewasa, barulah tidak terkena pelanggaran pidana bila ada consent. &rdquo;Tapi, korban anak dikualifikasikan sebagai pemerkosaan,&rdquo; tegasnya. RI, remaja putri 16 tahun asal Parigi Moutong, Sulteng, mengaku diperkosa sebelas orang dengan latar belakang beragam, antara lain kepala desa, guru, dan perwira polisi. Sepuluh orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal si perwira polisi yang belum. Dalam konferensi pers Rabu (31/5) lalu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa kasus tersebut bukanlah pemerkosaan, melainkan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dia beralasan tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman. &rdquo;Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bersamaan,&rdquo; katanya. Menurut Fickar, consent atau persetujuan dari korban anak itu tetaplah mengandung unsur paksaan. Bisa jadi merupakan paksaan halus melalui janji ekonomi. Dengan begitu, dapat dilihat secara terang benderang bahwa ada rayuan dan iming-iming merupakan bentuk paksaan secara psikologis. &rdquo;Yang dihadapi korban yang belum dewasa. Karena itu, pasal pemerkosaan bisa diterapkan,&rdquo; ujarnya. Persangkaan Polda Sulteng yang menyebut persetubuhan itu telah berdampak negatif terhadap korban. Terkait itu, Fickar menuturkan bahwa semestinya polisi berpikir secara komprehensif. Agar bisa menenangkan masyarakat, terutama korban. &rdquo;Karena itu, Kapolri harus memberikan perhatian dalam kasus ini,&rdquo; terangnya. Sementara itu, konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel menuturkan, persetubuhan anak dalam istilah asing adalah statutory rape (pemerkosaan statutori). &rdquo;Dalam rape, kehendak dan persetujuan kedua pihak ditinjau. Tapi tidak berlaku bagi anak-anak,&rdquo; urainya. Anggaplah, lanjut dia, pelaku dewasa dan anak itu berkehendak dan bersepakat. Namun, dua hal itu ternihilkan atau anak dianggap tidak berkehendak dan tidak bersepakat. &rdquo;Apa pun kondisi batin anak ini saat menjadi korban, secara serta-merta dia disebut korban pemerkosaan,&rdquo; paparnya. Sementara itu, di Palu, Gerakan Perempuan Bersatu (GPB) memberikan semangat kepada RI yang menurut dokter harus menjalani operasi karena rahimnya terkena infeksi. GPB mendatangi RSUD Undata Palu dengan membawakan karangan bunga, buah, dan bingkisan cokelat untuk korban. &rdquo;Ini adalah tindakan biadab orang dewasa kepada anak perempuan,&rdquo; kata perwakilan SKPHAM yang tergabung dalam GPB, Lia Fauzia, kepada Radar Sulteng. (idr/who/c19/ttg)

Kasus pemerkosaan anak yang diklaim Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai persetubuhan dikritik. Dalam UU Perlindungan Anak tidak diikenal

Persetubuhan Anak Tetaplah Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/rebecca-klopper-1509009189.png" alt="Rebecca Klopper" width="100%">
<figcaption>Rebecca Klopper</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus video syur artis Rebecca Klopper bisa berbuntut panjang. Itu karenam, tidak hanya penyebar konten yang bisa dihukum, melainkan pemeran pria juga bisa dijerat pidana. Apalagi jika benar persetubuhan tersebut terjadi saat Rebecca masih di bawah umur, bisa memperberat hukuman pemeran pria. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, meskipun pembuatan video syur Rebecca dilakukan 4 tahun lalu, tapi masih bisa diproses pidana. "Ya belum (masuk masa daluwarsa)," kata Fickar saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (27/5). Masa penuntutan pidana hapus karena daluwarsa diatur di dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi: Mengenai semua pelanggararan dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu daluwarsa 1 tahun; Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, jangka waktu kedaluwarsanya 6 tahun; Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, jangka waktu daluwarsanya 12 tahun; Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya 18 tahun; Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Pencabulan anak sendiri bisa dijerat dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dengan ancaman hukum bisa sampai 15 tahun. Selain itu, sekalipun pemeran pria di video syur Rebecca juga anak di bawah umur tetap bisa dipidana. Sebab, dalam KUHAP disebutkan jika anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun kurang satu hari sudah bisa dikenakan peradilan anak. Tak hanya itu, apabila persetubuhan Rebecca dan pelaku pria dilakukan tanpa paksaan atau sesama suka juga tak menggugurkan tindak pidana yang timbul. "Ya dipidana, yang tidak dipidana kalau terikat pernikahan," tegas Fickar. Sebelumnya, kasus video syur yang menyeret nama Rebecca Klopper pelan-pelan mulai menemukan titik terang. Video berdurasi 47 menit sebagaimana beredar di media sosial ternyata dibuat sekitar 4 tahun silam. "Posisi Rebecca saat itu masih di bawah umur, masih berusia 17 tahun," kata Marissya Icha yang kini menjadi dekat Rebecca Klopper kepada wartawan, Jumat (26/5). Merupakan video lama, dia pun memastikan sosok laki-laki dalam video syur Rebecca Klopper bukan lah Fadly Faisal. Sosok laki-laki dalam video konten pornografi merupakan mantan kekasih dari perempuan yang kini berusia 21 tahun itu. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 304px; top: 1335.44px;">&nbsp;</div>

Kasus video syur artis Rebecca Klopper bisa berbuntut panjang. Tidak hanya penyebar konten yang bisa dihukum, melainkan pemeran pria juga bi

Pemeran Pria Video Syur Rebecca Klopper Bisa Dipidana, Begini Penjelasan Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Olah-TKP-Saat-David-Sujud-Minta-Maaf-Dery-.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, dan pemeran pengganti AG hadir dalam rekonstruksi penganiayaan David Ozora di Perumahan Green Permata, Jakarta, Jumat (10/3). Sebanyak 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Cristalino David" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, dan pemeran pengganti AG hadir dalam rekonstruksi penganiayaan David Ozora di Perumahan Green Permata, Jakarta, Jumat (10/3). Sebanyak 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Cristalino David</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang tidak menerapkan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam penanganan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satrio CS menuai apresiasi. Sebab, sudah menangani kasus sesuai prosedur.  "Langkah Kejati tepat. Kemarin, keliru dia (mengusulkan keadilan restoratif)," ucap pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/3).  Fickar menerangkan, ada dua aspek dalam tindak pidana, perbuatan dan kerugian. Sementara itu, keadilan restoratif hanya menyangkut kerugian yang diderita korban, tetapi penuntutan hukum harus tetap berjalan.  "Makanya, dikeluarkan Perma (Peraturan Mahkahamah Agung) bahwa kasus (keadilan) restoratif enggak jalan kalau tidak pidana (ancamannya) di bawah 7 tahun," tuturnya.  Sementara itu, sambung Fickar, dalam kasus penganiayaan David Ozora, para pelaku terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Pangkalnya, dijerat Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat.  "Ini, kan, penganiayaan berat yang mengakibatkan orang sakit berat walaupun tidak meninggal dunia, Pasal 355 KUHP. Maka, tidak bisa di-restorative justice tindak pidananya," jelasnya.  "Kalau kerugian diganti (pelaku), silakan saja itu. Nah, bahwa nanti penggantian ganti rugi berpengaruh terhadap putusan hakim jadi meringankan (hukuman pelaku) itu soal lain. Itu ranah hakim," sambungnya.  Fickar pun meminta masyarakat terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. "Harus dikawal sampai pengadilan," tandasnya.

Langkah Kejaksaan Tolak Restorative Justice Kasus Dandy Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar  hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, bukti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio bisa menjadi pintu masuk kepolisian untuk menjeratnya dengan pasal percobaan pembunuhan.  Bagaimana pandangan Anda tentang pasal-pasal yang diterapkan polisi terhadap Mario Dandy Satrio dkk?.  Dari potongan video yang beredar di masyarakat dan informasi terkait dengan adanya rencana dari pelaku untuk mendatangi korban, semestinya aparat penegak hukum bisa menerapkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pembunuhan Berencana.  Apakah unsur perencanaan pembunuhan dalam kasus tersebut sudah cukup kuat?  Pertama, perbuatan pelaku yang secara keji memukul dan menendang korban yang sudah tidak berdaya itu bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Kalau dilihat dari video penganiayaan yang beredar, perbuatan pelaku itu jelas bisa membuat korbannya meninggal dunia. Nah, unsur perencanaan itu masuknya dari percakapan David dengan mantan pacarnya. Dari percakapan itu, para pelaku akhirnya mengetahui keberadaan David dan berujung pada terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami koma.  Kalau polisi tetap menerapkan pasal kekerasan terhadap anak dan pasal penganiayaan berat?  Menurut saya, itu (pasal yang diterapkan saat ini terhadap Mario Dandy dkk) kurang tepat. Karena implikasi dari perbuatan para pelaku ini bisa mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Kembali lagi ke potongan video yang beredar itu, perbuatan pelaku ini sangat bisa membuat seseorang meninggal dunia.  Jadi, menurut saya, polisi semestinya menerapkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pembunuhan Berencana. Dengan pasal ini, para pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang lebih berat. Kalau perbuatan itu mengakibatkan korban meninggal dunia, para pelaku ini bahkan bisa diancam dengan pidana hukuman mati seperti Sambo.

Pakar Hukum: Polisi Bisa Terapkan Pasal Percobaan Pembunuhan Berencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo saat mengikuti sidang lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023). Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup. Ferdy sambo diyakini jaksa ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, ditentukan hari ini (13/2). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan membacakan vonis untuk dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu. Sebelumnya jaksa sudah mengajukan tuntutan penjara seumur hidup untuk Sambo. Sedangkan Putri dituntut 20 tahun penjara.  Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, dalam kasus biasa, hakim kebanyakan menjatuhkan hukuman separo lebih dari tuntutan. Namun, karena Sambo dituntut penjara seumur hidup, tentu vonisnya tidak bisa dibagi dua. ”Maka, saya yakin setidaknya hakim akan sesuai dakwaan JPU,” ujarnya.  Sedangkan untuk Putri, tentu ada potensi divonis separo lebih dari tuntutan jaksa. Namun, bisa jadi hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat. ”Karena banyak yang memberatkan dalam kasus ini,” terang Fickar.  Yang paling memberatkan, Sambo dan istrinya merupakan atasan korban yang seharusnya bisa melakukan pembinaan. Tetapi, yang terjadi justru menghabisi Yosua. ”Lalu, Sambo juga tidak mengakui ikut menembak,” ucapnya. Sambo juga tidak mengakui memerintahkan penembakan.  Terdakwa memang boleh membantah dakwaan jaksa. Namun, hakim akan menilai apakah bantahan tersebut logis. ”Hakim memperhatikan ini. Karena setiap dakwaan JPU didukung alat bukti, baik keterangan saksi, surat, keterangan asli, bahkan keterangan terdakwa sendiri,” urainya.  Sementara itu, ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan sidang di PN Jaksel hari ini. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengamanan sidang akan dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombespol Ady Ary Syam Indradi.  Diwawancarai terpisah, Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyatakan, jumlah petugas kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan sidang Sambo lebih dari 200 orang, termasuk polwan. ”Oh iya, pasti diperketat. Cuma, untuk jumlahnya masih direkap nih. Tapi, yang pasti lebih dari 200 lah. Karena kami polwan turun semua,” ungkapnya.  Selain Sambo dan Putri, ada tiga terdakwa lain dalam perkara ini. Mereka adalah Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. Mereka juga akan menjalani sidang vonis dengan waktu berbeda. Untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf, sidang vonis digelar Selasa (14/2). Sedangkan Bharada E akan menjalani sidang vonis pada Rabu (15/2).  Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pihaknya akan membatasi jumlah pengunjung sidang. Dia mengimbau agar masyarakat memantau sidang melalui siaran langsung TV atau live streaming. PN Jaksel juga menyediakan layar monitor di beberapa titik.  ”Tentu karena kapasitas ruang sidang maupun kapasitas lingkungan PN Jaksel terbatas, makanya harus ada pembatasan, bukan pelarangan. Kami ulangi lagi ya, bukan pelarangan, tapi pembatasan,” tegasnya.

Pakar Hukum Pidana Perkirakan Vonis Sambo Sesuai Dakwaan JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Stadion-Kanjuruhan-Malang_antara.jpeg" alt="Foto udara kondisi Stadion Kanjuruhan usai kerusuhan di stadion tersebut, Malang, Jatim, Ahad (2/10/2022). (ANTARA Jatim/Naufal Ammar Imaduddin)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kondisi Stadion Kanjuruhan usai kerusuhan di stadion tersebut, Malang, Jatim, Ahad (2/10/2022). (ANTARA Jatim/Naufal Ammar Imaduddin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan tidak hanya menyita perhatian publik secara nasional. Dunia internasional melihat peristiwa yang menewaskan ratusan orang pada Sabtu (1/10) malam. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, panitia penyelenggara dalam hal ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru, serta penanggung jawab keamanan harus bertanggung jawab pada jatuhnya korban jiwa. ”Panitia dan penanggung jawab keamanan harus bertanggung jawab secara pidana,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Senin (3/10). Selain itu, akademisi Universitas Trisakti itu berpendapat, oknum aparat yang menembakkan gas air mata ke para suporter Arema juga harus bertanggung jawab secara pidana. Mengingat, organisasi sepak bola dunia FIFA melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola. ”Oknum polisi penyemprot gas air mata harus bertanggung jawab dan dipidanakan,” tegas Fickar. Fickar merasa prihatin terjadinya peristiwa nahas tersebut. Pertandingan olahraga yang seharusnya menciptakan soliditas dan kegembiraan justru berakhir tragis. ”Ironis, perhatian untuk semua stakeholder sepak bola memperbaiki seluruh infrastrukturnya, termasuk mengelola kegembiraan atas kemenangan dan mengelola kemarahan atas kekalahan,” papar Fickar. Fickar meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk mengevaluasi dan belajar mengantisipasi dalam mengelola keamanan dan manajemen pertandingan olahraga, khususnya sepak bola. ”Rasanya, presiden pun harus ikut turun, karena sepak bola merupakan gerak hidup keseharian kebanyakan kita,” ucap Fickar. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dan mengakibatkan sebanyak 125 orang meninggal dunia. Listyo mengatakan, pengusutan secara tuntas tersebut terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan di Stadion Kanjuruhan. ”Kami bersama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan laga tersebut,” kata Listyo di Stadion Kanjuruhan, Minggu (2/10). Listyo menjelaskan, kepolisian akan melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia tersebut. Saat ini, Polri telah membawa sejumlah tim untuk melakukan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP).

Panitia dan Aparat Keamanan Harus Bertanggung Jawab Secara Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mengenang-30-Hari-Wafat-Brigadir-J_Salman-Toyibi_2.jpg" alt="ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022).</figcaption>
</figure>Mahfud: Tersangka Sudah 3 Orang  JawaPos.com – Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat. Yakni, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal. Namun, masih ada tiga orang yang disebut bakal menyusul berstatus tersangka.  Sumber Jawa Pos menyebutkan, tiga orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, seorang ajudan berinisial HS, dan asisten rumah tangga (ART) berinisial K. Dengan demikian, total ada lima orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Yosua.  Mereka semua ada di TKP saat Yosua ditembak. Meski demikian, khusus Irjen Sambo saat ini masih dijerat dengan dugaan pelanggaran etik. Kasus tersebut ditangani Inspektorat Khusus (Irsus). Sementara itu, kasus dugaan pembunuhan berencana ditangani tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.  ”Saat kejadian, Bharada E melihat ART dan Brigadir R,” paparnya. Namun, belum diketahui posisi persis HS saat penembakan itu. Para ajudan telah menjalani pemeriksaan. Namun, petugas disebut kesulitan mencari ART berinisial K itu. ”Entah ke mana dia,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut. Dengan demikian, setidaknya yang telah dipastikan bisa memberikan kesaksian adalah Bharada E dan Brigadir Ricky.  Kendati baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya hanya masalah waktu sebelum tiga orang lain ikut dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sebab, Bharada E dan Brigadir R telah memberikan kesaksian yang dinilai cukup sebagai dua alat bukti. Bahkan, Deolipa Yumara, anggota tim penasihat hukum Bharada E, telah menyampaikan bahwa kliennya menembak Yosua karena mendapat perintah dari atasan. Deolipa memang belum menyebut secara pasti siapa atasan Bharada E yang dimaksud. Dia hanya menyatakan bahwa atasan itu adalah orang yang dikawal langsung oleh Bharada E. Sangat mungkin yang dimaksud Deolipa adalah Irjen Ferdy Sambo.  Tambahan tersangka itu dibenarkan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, Mahfud tidak menyebut lima orang, tapi tiga orang. Dia menegaskan bahwa jumlah tersangka bisa saja bertambah lagi. Hal itu disampaikan Mahfud setelah mengikuti rapat kabinet di Istana Negara kemarin (8/8). Mahfud belum menyebutkan identitas orang ketiga yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus hati-hati.  Meski demikian, Mahfud menjelaskan bahwa pasal yang digunakan untuk menjerat tiga tersangka itu adalah pasal 338 dan 340 yang mengarah pada pembunuhan berencana. Menurut Mahfud, hal itu akan menjangkau peran masing-masing tersangka. ’’Apakah aktor intelektual atau eksekutor,’’ bebernya.  Dia mengapresiasi kecepatan penanganan kasus itu. Menurut dia, kasus tersebut memiliki code of silence. ’’Terus sekarang sudah punya tersangka. Lalu, pejabat tingginya sudah bedol deso,’’ bebernya.  Informasi yang didapat Jawa Pos, tersangka ketiga yang dimaksud Mahfud itu adalah asisten rumah tangga bernama Kuat. Namun, hingga tadi malam Mabes Polri belum mengumumkan penetapan tersangka baru tersebut.  Sumber Jawa Pos juga menyebutkan, timsus kini melacak rekaman CCTV yang didapat dari Polda Metro Jaya. Sebab, ada beberapa rangkaian peristiwa yang keotentikannya diragukan. ”Rekaman CCTV dari polda itu mungkin tidak menjadi pertimbangan utama lagi. Sebab, keasliannya meragukan,’’ terangnya.  Pada bagian lain, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, timsus kini masih berfokus mendalami keterangan para saksi. Dia berjanji menyampaikan hasil akhirnya secara terbuka. ”Bagaimana perkembangannya, nanti diumumkan,” ujarnya.  Dia juga menjelaskan bahwa timsus dan Irsus masih memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob Kelapa Dua kemarin (8/8). Timsus dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, sedangkan Irsus dikomandani Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto. ”Timsus sedang memproses, Irsus juga memproses,” paparnya di Mako Brimob Kelapa Dua. Hasil pemeriksaan akan dijelaskan secara komprehensif. ”Semua akan disampaikan ya,” ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, diketahui telah ada kesaksian Bharada E dan bisa ditambah dengan kesaksian Brigadir R. ”Artinya, ada dua saksi mata,” katanya.  Kesaksian dua orang tersebut bisa menjadi dua alat bukti terhadap peristiwa pidana di rumah singgah Kadivpropam.  Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, patut diduga terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam kasus penembakan Yosua. Indikasinya, ada 25 personel Polri yang diduga melanggar kode etik karena merusak TKP. Selain itu, ada kejanggalan otopsi dan penyampaian ke publik. ”Kelompok semacam ini harus direformasi,” paparnya.  Jika Kapolri masih terkesan melindungi beberapa orang dalam kelompok tersebut, kepercayaan publik tidak akan pulih. ”Kepercayaan publik pasti turun drastis,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Selama ini, pelanggaran polisi selalu ditangani Polri sendiri. Kondisi itu membuat publik bertanya apakah penanganannya seobjektif seperti saat menangani masyarakat biasa. ”Kalau tidak diungkap seterang-terangnya, siapa melanggar dan apa yang melanggar, semua akan tidak percaya lagi,” ujarnya.  Kalau ada permasalahan internal kepolisian, masyarakat sudah menyimpulkan apa hasilnya. ”Masak jeruk makan jeruk. Apalagi ini sekeranjang jeruk,” tuturnya.  Komnas Perempuan  Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan untuk membuat terang peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua. Komnas HAM melihat Komnas Perempuan punya pengalaman panjang dalam menangani kasus dugaan kekerasan seksual. Tentu, dalam konteks ini, Putri Candrawathi-lah yang berstatus pelapor korban.  Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menjelaskan, pihaknya tidak bisa melepas begitu saja pengaduan Putri terkait dengan ancaman pembunuhan dan kekerasan seksual. Meski sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pelaporan tersebut. ”Kami memercayakan tim ini (Komnas Perempuan) dalam konteks Bu PC (Putri, Red),” katanya.  Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Andy Yentriyani menambahkan, pihaknya memang pernah berkomunikasi dengan Putri di awal-awal kasus bergulir. Kala itu Komnas Perempuan diundang Polda Metro Jaya. Meski demikian, Komnas Perempuan belum bisa bicara banyak terkait dengan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut. ”Kalau itu, lebih baik ditanyakan kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Polri Bidik Irjen Ferdy Sambo dan Satu Ajudan Berinisial HS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Reklame-Firli.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengkritisi sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang belakangan ini dinilai membuat kontroversi. Sederetan kontroversi itu di antaranya, mulai dari memberikan penghargaan kepada istrinya Ardina Safitri lantaran menciptakan lagu mars dan hymne KPK, hingga bangga karena ada baliho berlogo KPK dengan foto dirinya.  Fickar menyebut, gelagat Firli Bahuri tidak bisa menjadi contoh sebagai Ketua KPK. Dia mengungkapkan, gaya Firli memimpin KPK seperti orang yang melakukan praktik korupsi.  "Inilah gambaran model pimpinan yang berindikasi korup, ada pelibatan keluarga bikin lagu lah, seperti KPK milik keluarga saja," kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (20/2).  Akademisi hukum ini mengutarakan, baliho yang menampilkan wajah Firli di sebuah tempat yang kemudian dicopot itu, dipandang seperti pejabat yang bangga terhadap jabatannya. Padahal, fasilitas selama menjadi Pimpinan KPK diberikan oleh negara.  "Ada baliho lah ini model pejabat zaman dulu yang bangga dengan jabatan dan fasilitas daru negara, padahal tugasnya memberantas korupsi," tegas Fickar.  Menurutnya, masyarakat tidak bisa menaruh harapan kepada KPK era Firli Bahuri. Dia mengutarakan, hal tersebut merupakan kemunduran bagi kinerja KPK.  "Ini jelas sebuah kemunduran bagi KPK, sudah hilang itu citra KPK sebagai penegak hukum yang tegas terhadap koruptor, jika gaya leadershif KPK seperti ini, akan mendegradasi KPK hanya sebagai lembaga negara yang biasa biasa saja, tidak ada bedanya dengan Kepolisian atau Kejaksaan," ungkap Fickar.  Terpisah, terkait hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim, tidak tahu menahu soal terpasangnya baliho pada suatu tempat yang tengah ramai menjadi perbincangan publik. Namun, mantan Deputi Penindakan KPK itu justru menyampaikan ucapan terimakasih atas terpasangnya baliho pemberantasan korupsi yang diselipkan foto dirinya.  "Terima kasih kirimannya sahabat, terus terang saya tidak tahu siapa dan dimana itu semua dipasang," ucap Firli dalam akun media sosial Twitter pribadinya, Sabtu (19/2).  Firli meyakini, terpasangnya baliho itu merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kinerja KPK. Dia menegaskan, KPK yang dipimpinnya merupakan lembaga independen.  "Masyarakat yang banyak aspirasinya, jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK saya mengucapkan terimakasih. KPK adalah penegak hukum yang independent. Salam Antikorupsi!," pungkas Firli.

Pakar: Firli Bahuri Gambaran Model Pimpinan yang Berindikasi Korup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abdul fickar hadjar

Berita Terkini