<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/jihan-4114842006.jpeg" alt="Owner Ameera Muslim Gallery, Jihan Nadira. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Owner Ameera Muslim Gallery, Jihan Nadira. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, peminat pakaian muslimah biasanya mengalami lonjakan. Beragam toko penjual pakaian muslimah di berbagai tempat dan brand pun diserbu oleh mereka yang ingin tampil dengan busana baru di hari lebaran. Hal ini diamini oleh Jihan Nadira, perempuan&nbsp;lulusan Universitas Indonesia yang merupakan owner dari Ameera Muslim Gallery. Menjual produk busana muslim dengan fokus utama abaya dengan tagline 'Abaya Lokal Rasa Madinah',&nbsp;Jihan berhasil menjawab keinginan pasar yang ingin mendapatkan kualitas abaya Madinah, namun merupakan produk lokal. &ldquo;Saya mulai bisnis ini Rp 0 bermodalkan jalur langit. Pada mulanya dari fotografer, model, hingga edit konten semua saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah hingga akhirnya masyarakat banyak yang suka, sekarang produknya sampai dikenal customer mancanegara seperi Australia, Prancis, Amerika, bahkan Africa, semua hanya dari sosial media&rdquo; kata Jihan dalam keterangan tertulisnya. Jihan melanjutkan, hingga saat ini tokonya&nbsp;tidak hanya menjual produk, namun juga membangun ekosistem yang sehat. Seperti memberdayakan masyarakat lokal di desa-desa, orang-orang di sekitar, hingga para wanita (affiliator) yang tergabung dalam sebuah komunitas dengan&nbsp;ribuan member. &ldquo;Hal ini lah yang membuat semangat saya untuk terus memberikan produk-produk terbaik. Kami tidak hanya menjual produk, namun membangun ekosistem lewat pemberdayaan banyak masyarakat lokal dan wanita Indonesia,&rdquo; jelasnya. Jihan&nbsp;juga mengakui bahwa produknya kerap kali menjadi trendsetter untuk berbagai model abaya kekinian di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah kalau bisa jadi trendsetter abaya di Indonesia&rdquo; ungkap Jihan. Pada Ramadan dan lebaran tahun ini, lanjut Jihan, pihaknya kembali&nbsp;mengeluarkan koleksi-koleksi terbaik untuk memanjakan customer Indonesia.&nbsp;

Pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, peminat pakaian muslimah biasanya mengalami lonjakan.

Mulai dari Rp 0 Bermodal 'Jalur Langit', Kini Jadi Trendsenter Abaya dan Berdayakan Masyarakat Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/1200x800-227611699.jpg" alt="Gabriel Attal, Perdana Menteri baru Perancis yang pernah melarang pakaian Abaya muslim di sekolah" width="100%">
<figcaption>Gabriel Attal, Perdana Menteri baru Perancis yang pernah melarang pakaian Abaya muslim di sekolah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebelum menjadi perdana menteri, Gabriel Attal pernah membuat kebijakan kontroversial saat menjabat Menteri Pendidikan Perancis. Kini, pria berusia 34 tahun tersebut diangkat presiden Perancis, Emmanuel Macron menjadi perdana menteri. Gabriel Attal naik sebagai perdana menteri usai menggantikan Elisabeth Borne yang mengundurkan diri. Emmanuel Macron menunjuk Gabriel Attal sebagai perdana menteri baru pada Selasa, (9/1) waktu setempat. Dilansir dari firstpost.com, karir politik yang melejit membuatnya memiliki hubungan dekat dengan presiden Emmanuel Macron. Pada usia yang baru 29 tahun, Attal diangkat menjadi Menteri Luar Negeri di Kementerian Pendidikan. Ia juga menjadi anggota pemerintah termuda. Attal juga telah memegang banyak jabatan politik penting. Salah satunya adalah menjadi juru bicara pemerintah. Jabatan sebagai juru bicara pemerintah tersebut diembannya pada tahun 2020-2022. Sejak saat itu karir politiknya melejit. Ketika menjabat sebagai menteri pendidikan, Gabriel Attal melakukan kebijakan yang cukup kontroversial. Kebijakan Attal tersebut adalah mengumumkan pelarangan terhadap abaya atau jubah panjang yang biasa dikenakan oleh perempuan muslim di sekolah umum Perancis. Kebijakan itulah yang membuat haluan politiknya berubah. Menurut The Guardian, Attal bergeser dari kiri-tengah ke kanan-tengah selama dekade terakhir.

Gabriel Attal pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Perancis yang melarang pemakaian Abaya, pakaian musliman pada sekolah di Perancis

Kontroversi Gabriel Attal, Perdana Menteri Baru Perancis yang Pernah Melarang Abaya Muslim di Sekolah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Larangan-abaya-di-sekolah-negeri-Prancis-The-Guardian-1979642487.jpg" alt="Prancis akan melarang anak perempuan memakai abaya di sekolah negeri." width="100%">
<figcaption>Prancis akan melarang anak perempuan memakai abaya di sekolah negeri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) Perancis menolak banding yang diajukan tiga organisasi terkait larangan abaya, yang dipakai oleh sejumlah siswa Muslim di sekolah.&nbsp;Banding terhadap larangan itu sendiri disampaikan pekan lalu oleh tiga serikat di Perancis, yakni Sud Education Paris, La Voix Lyceenne, dan Le Poing Leve Lycee. Sebelumnya, pada Senin (25/9), MA menetapkan bahwa larangan pemerintah --pada murid untuk mengenakan pakaian longgar dan panjang khas Muslim itu-- sah menurut hukum. Pada 31 Agustus, pengacara Aksi Hak-hak Muslim (ADM) Vincent Brengarth mengajukan permintaan kepada MA, untuk mengupayakan penghentian pemberlakuan larangan mengenakan abaya. Brengarth menekankan bahwa larangan itu melanggar "beberapa kebebasan mendasar."&nbsp; Tapi pada 7 September, MA menolak banding ADM tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013019656/harga-emas-antam-anjlok-rp-6000-jadi-rp-1072000-per-gram">Harga Emas Antam Anjlok Rp 6.000 jadi Rp 1.072.000 Per Gram</a> "Larangan ini tidak secara serius merupakan pelanggaran, dan tidak secara nyata melanggar hak untuk menghormati kehidupan pribadi, kebebasan beragama, dan hak mendapatkan pendidikan," kata MA. Langkah kontroversial itu memicu reaksi negatif terhadap pemerintah, yang dalam beberapa tahun belakangan ini dihujani kecaman karena menargetkan kalangan Muslim melalui berbagai pernyataan dan kebijakan. Di antara tindakan yang dikecam itu adalah penggerebekan ke masjid-masjid dan yayasan amal, serta undang-undang "anti separatisme" yang berujung pada berbagai pembatasan terhadap kalangan masyarakat tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (25/9), MA menetapkan bahwa larangan pemerintah --pada murid untuk mengenakan pakaian longgar dan panjang khas Muslim

MA Prancis Tolak Banding Soal Larangan Pakai Abaya Muslim di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Presiden-Prancis-KTT-G20-antara-2199464710.jpg" alt="Presiden Prancis Emmanuel Macron." width="100%">
<figcaption>Presiden Prancis Emmanuel Macron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pemerintahnya tak akan kompromi untuk menegakkan aturan larangan memakai abaya pada siswi di sekolah negeri. Terkait larangan itu, Emmanuel Macron mendapat kritikan sejumlah anggota parlemen oposisi yang menyebut pelarangan tersebut sebagai kampanye islamofobia baru. Dikutip dari Morocco News pada Senin (4/9), Presiden Prancis tersebut mengatakan simbol apapun tidak memiliki tempat di sekolah-sekolah Prancis di bawah prinsip laicite atau dalam bahasa Inggris berarti sekuler yang berlaku di negara tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012907339/presiden-emmanuel-macron-prancis-tegas-larang-siswi-perempuan-pakai-abaya-di-sekolah">Presiden Emmanuel Macron: Prancis Tegas Larang Siswi Perempuan Pakai Abaya di Sekolah</a> "Sekolah di negara kita bersifat sekuler, gratis dan wajib. Oleh karena itu simbol-simbol agama apapun tidak mempunyai tempat di dalamnya. Kami akan dengan gigih membela sekularisme ini," kata Macron. Emmanuel Macron menambahkan pihak berwenang Prancis akan tanpa kompromi dalam larangan abaya ini. "Di sekolah menengah atau perguruan tinggi yang paling sensitif, staff khusus akan dikirim bersama kepala sekolah dan guru untuk mendukung aturan tersebut. Mereka bisa terlibat dalam dialog yang diperlukan dengan keluarga dan siswa. Tetapi kami akan menegakkan aturan ini," tambahnya. Prancis telah menerapkan serangkaian larangan dan pembatasan kontroversial terhadap pakaian adat Islam dan beberapa tahun terakhir yang sering memicu kemarahan negara-negara Muslim dan badan-badan Internasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/012904172/hadapi-iran-timnas-basket-prancis-tampak-bersenang-senang-di-piala-dunia-fiba-2023">Hadapi Iran, Timnas Basket Prancis Tampak Bersenang-senang di Piala Dunia FIBA 2023</a> Dilansir dari France24, Tahun lalu anggota parlemen mendukung larangan penggunaan jilbab dan simbol agama yang mencolok lainnya dalam kompetisi olahraga. Sebuah amandemen diusulkan oleh partai sayap kanan Prancis, Les Republicains, yang berpendapat bahwa hijab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya saat berolahraga. Larangan penggunaan nikab dan cadar bagi perempuan muslim yang diterapkan Prancis pada tahun 2018 dinilai Komite Hak Asasi Manusia PBB melanggar hak asasi manusia yang memakainya.

Prancis telah menerapkan serangkaian larangan dan pembatasan kontroversial terhadap pakaian adat Islam dan beberapa tahun terakhir.

Dianggap Islamofobia, Presiden Prancis Tetap Melarang Penggunaan Abaya di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Macron-AFP.jpg" alt="French President Emmanuel Macron delivers a speech on environment and social equality to business leaders on the eve of the G7 summit, on August 23, 2019 in Paris. - France hosts the summit of seven advanced economies starting on August 24 in the southwes" width="100%">
<figcaption>French President Emmanuel Macron delivers a speech on environment and social equality to business leaders on the eve of the G7 summit, on August 23, 2019 in Paris. - France hosts the summit of seven advanced economies starting on August 24 in the southwes</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat (1/9) menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan berkompromi dalam menegakkan larangan memakai baju kurung panjang, seperti abaya dan gamis, di lingkungan sekolah. "Sekolah-sekolah di negara kita sekuler, bebas, dan wajib, tapi terutama sekuler dan lambang-lambang keagamaan, apa pun itu, tidak bisa diterima (di sana)," kata Macron, menurut stasiun penyiaran BFMTV. Presiden Prancis itu pada Jumat (1/9) waktu setempat melakukan kunjungan ke sebuah sekolah menengah atas di Orange. Di kota di Prancis selatan itulah, ia mengeluarkan pernyataan soal larangan mengenakan abaya dan gamis di lingkungan sekolah. Pernyataan Macron itu merupakan dukungan bagi sikap Menteri Pendidikan Gabriel Attal, dengan mengatakan, "Kami tidak akan berkompromi soal topik ini. Kami akan ambil tindakan, bukan sekedar kata-kata." Macron mengatakan petugas khusus akan memberikan dukungan kepada para kepala sekolah di sekolah-sekolah yang sensitif, serta akan menggelar dialog dengan para murid beserta keluarga mereka. Menteri Attal telah mengumumkan bahwa mulai Senin (4/9), yaitu ketika tahun ajaran baru dimulai, murid-murid yang mengenakan baju kurung tradisional tidak diperbolehkan masuk kelas. "Mereka (murid-murid) akan dipersilakan datang ke sekolah dan akan ada diskusi untuk menjelaskan kepada mereka maksud aturan tersebut, mengapa keputusan ini diambil, dan mengapa mereka tidak boleh mengenakan abaya atau gamis di sekolah," kata Attal. Pemerintah Prancis dikritik karena mengincar kalangan Muslim dengan mengeluarkan pernyataan dan berbagai kebijakan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kebijakan yang dikeluarkan itu antara lain berupa penggerebekan ke masjid-masjid dan yayasan amal, juga undang-undang anti separatisme yang memuat banyak larangan bagi masyarakat.

Di kota di Prancis selatan itulah, ia mengeluarkan pernyataan soal larangan mengenakan abaya dan gamis di lingkungan sekolah.

Presiden Emmanuel Macron: Prancis Tegas Larang Siswi Perempuan Pakai Abaya di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/abaya-aljazeera-1158880380.jpg" alt="ILUSTRASI Abaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Abaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Prancis, Gabriel Attal, mengumumkan bahwa pemerintah segera meneken aturan larangan memakai abaya bagi siswi muslim di sekolah. Rencananya, aturan tersebut akan berlaku pada musim masuk sekolah mendatang. Abaya adalah pakaian khas perempuan timur tengah, dengan desain tertutup, panjang dan longgar, seperti gamis atau jubah. Beberapa model abaya ada yang disertai dengan tudung yang fungsinya sebagai jilbab bagi perempuan muslim. "Saya telah memutuskan bahwa abaya tidak lagi dikenakan di sekolah," kata Gabriel, dilansir dari Aljazeera, Selasa (29/8). Dijelaskan, keputusan ini diambil setelah perdebatan dan pertimbangan panjang selama berbulan-bulan ini. Namun, larangan memakai abaya bagi siswi muslim, hanya diberlakukan di sekolah yang dikelola oleh negara. Tak hanya muslim, pemerintah Prancis juga melarang penggunaan atribut keagamaan lain, seperti pemakaian salib besar dan kippah Yahudi. Lewat aturan ini, Gabriel ingin semua siswa memandang setara satu sama lain tanpa menilik latar belakang agama mereka. "Saat Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak seharusnya bisa mengidentifikasi agama murid hanya dengan melihat mereka,"&nbsp;tegasnya. Adapun Prancis sendiri, sejatinya sudah menerapkan larangan penggunaan atribut keagamaan sejak abad ke-19 silam. Kemudian pada 2004, pemerintah resmi meneken larangan penggunaan jilbab di sekolah. Lalu pada 2010, larangan kembali muncul pada penggunaan cadar bagi muslim. Dikeluarkannya aturan larangan memakai Abaya kali ini, juga mendapat respons kontra dari Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM). Mereka menyebut bahwa abaya tidak bisa dijadikan patokan tanda keagamaan tertentu.

"Saat Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak seharusnya bisa mengidentifikasi agama murid hanya dengan melihat mereka," tegasnya.

Selain Abaya, Prancis juga Larang Penggunaan Atribut Keagamaan Lainnya seperti Salib dan Kippah Yahudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Sumber-Euronewscom-4079975836.jpg" alt="Pemerintah Prancis bakal melarang anak perempuan mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Prancis bakal melarang anak perempuan mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Prancis bakal melarang anak perempuan mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri. Abaya merupakan jubah longgar dan panjang yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Larangan tersebut disampaikan oleh menteri pendidikan negara itu menjelang musim sekolah dibuka kembali. Prancis telah memberlakukan larangan ketat pemakaian simbol-simbol keagamaan di sekolah-sekolah negeri sejak abad ke-19. Sekolah negeri di Prancis tidak mengizinkan pemakaian salib besar, kippa Yahudi, hingga jilbab atau hijab. Sebelumnya pada 2004, Prancis telah melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah. Dan, pada 2010, Prancis mengeluarkan larangan penggunaan cadar di depan umum. Namun, hal tersebut membuat marah banyak komunitas Muslim di negara tersebut yang berjumlah lima juta orang. &ldquo;Saya telah memutuskan bahwa abaya tidak lagi dikenakan di sekolah,&rdquo; kata Menteri Pendidikan Gabriel Attal dalam wawancara dengan saluran TV TF1. &ldquo;Saat Anda masuk ke ruang kelas, Anda tidak seharusnya bisa mengidentifikasi agama murid hanya dengan melihat mereka," imbuhnya. Langkah ini dilakukan setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai penggunaan abaya di sekolah-sekolah Prancis, dimana perempuan telah lama dilarang mengenakan jilbab. Kelompok sayap kanan telah mendorong pelarangan tersebut, yang menurut kelompok kiri akan melanggar kebebasan sipil. Berbeda dengan jilbab, hingga saat ini belum ada larangan sama sekali terkait pemakaian abaya. Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM), sebuah badan nasional yang mencakup banyak asosiasi Muslim, mengatakan bahwa pakaian bukan tanda keagamaan. Prancis memang tengah menyuarakan sekulerisme. Hal itu dimulai dari sekolah. Pemerintah Prancis berusaha untuk meminimalkan perpecahan politik yang bisa terjadi di sekolah dengan adanya pemakaian simbol-simbol agama. Oleh karena itu, pelarangan pemakaian simbol-simbol agama diterapkan demi memisahkan pemerintahan dan agama.

Larangan tersebut disampaikan oleh menteri pendidikan negara itu menjelang musim sekolah dibuka kembali.

Setelah Hijab, Prancis Bakal Melarang Penggunaan Abaya di Sekolah Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Larangan-abaya-di-sekolah-negeri-Prancis-The-Guardian-1979642487.jpg" alt="Prancis akan melarang anak perempuan memakai abaya di sekolah negeri." width="100%">
<figcaption>Prancis akan melarang anak perempuan memakai abaya di sekolah negeri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Prancis akan melarang anak perempuan di sekolah negeri mengenakan abaya. Pelarangan itu memicu pertikaian baru mengenai sekularisme dan pakaian perempuan. Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal mengatakan, gaya gaun panjang dan tergerai yang dikenakan sebagian perempuan muslim tidak diperbolehkan lagi menjelang ajaran mendatang. Hal itu karena mengenakan abaya dianggap melanggar prinsip sekularisme di negara tersebut. Dilansir dari The Guardian, Selasa (29/8), Gabriel telah memutuskan abaya tidak boleh lagi dikenakan di sekolah. Dia mengatakan, sekularisme berarti merupakan kebebasan diri melalui sekolah. Gabriel Attal juga mengatakan bahwa sekolah negeri saat ini terus diuji, selama beberapa bulan terakhir pelanggaran terhadap sekularisme mengalami peningkatan. Banyak siswa yang mengenakan pakaian keagamaan di sekolah seperti abaya dan gamis (kemeja panjang). Prancis dibangun berdasar pemisahan ketat antara gereja dan negara, yang dimaksudkan untuk mendorong kesetaraan bagi semua keyakinan pribadi. Pada 2004, sebuah undang-undang diterbitkan untuk melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di sekolah, termasuk jilbab Islam, kippa Yahudi, sorban Sikh, dan salib Kristen. Larangan yang diterbitkan Gabriel Attal itu menyebabkan perdebatan politik baru mengenai peraturan sekuler di Prancis dan menimbulkan pertanyaan apakah peraturan tersebut mendiskriminasi kelompok minoritas muslim di negara tersebut.&nbsp; Pemerintah Prancis belum menjelaskan secara pasti bagaimana abaya atau pakaian longgar dapat dilarang di sekolah. Namun Attal menyatakan, akan ada saran yang diberikan kepada pihak sekolah dalam beberapa hari mendatang. Sophie Venetitay, dari serikat guru SNES-FSU, mengatakan penting untuk fokus pada dialog dengan siswa dan keluarga untuk memastikan pelarangan tersebut. Agar anak-anak tidak menjauh dari sekolah negeri dan bersekolah di sekolah agama.

Prancis akan melarang anak perempuan di sekolah negeri mengenakan abaya yang memicu pertikaian mengenai sekularisme dan pakaian perempuan

Prancis Akan Melarang Anak Perempuan Mengenakan Abaya di Sekolah Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/standing-applause-ini-penampilan-vivi-zubedi-di-new-york-fashion-week_m_188119.jpeg" alt="Vivi Zubedi (kiri)." width="100%">
<figcaption>Vivi Zubedi (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desainer Vivi Zubedi sukses membawa busana abaya bernafas kekinian di panggung New York Fashion Week 'The Show'. Show tunggal yang berlangsung pukul 3 sore waktu New York, disiarkan langsung lewat instagram story Vivi Zubedi. Bertempat di Industria, New York, Vivi memperlihatkan indahnya kain Sasirangan dan Pagatan asal Kalimantan dengan tema 'Urang Banua'. Penampilan koleksi Vivi dibuka dengan busana abaya berwarna mustard, kuning kunyit, coklat, hijau army, dan biru. Kecerahan busana terlihat menyatu dengan motif kain pagatan yang tampil dengan warna putih. Kesan elegan pun muncul dengan penambahan detail kilau mutiara pada busana seperti fantasi kancing pada bagian dada dan kantung. Jubah hitam pun terlihat dengan paduan kerudung yang memiliki warna senada baju. Meski mengeluarkan kesan elegan, abaya pun bisa terlihat kasual. Vivi berhasil meramu busana abaya dengan paduan sepatu kets dan topi hitam bertuliskan 'Urang Banua'. Koleksinya pun terlihat mewah dengan penggunaan bahan velvet. Beberapa busana juga tampil mengenakan ikat pinggang hitam yang chic. Ketika bicara abaya, koleksi Vivi pun menampilkan deretan busana serba hitamnya yang tetap mengeluarkan kilau. Selain abaya, ia pun menunjukkan&nbsp;koleksi atasan dan bawahan, yang sangat terlihat kasual tapi tetap memperhatikan pakem busana syar'i. Di akhir show, Vivi pun mendapatkan sambutan hanya dari penonton dengan beberapa&nbsp;standing applause. Sebenarnya, bagi Vivi tampil di ajang <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/21/158422/oleh-oleh-iwapi-dari-ajang-new-york-fashion-week" target="_blank">New York Fashion Week</a>&nbsp;bukanlah kali pertama. Tahun lalu, ia berhasil mencuri perhatian pecinta fashion dengan busana abaya dalam pagelaran 'First Stage'. Hanya saja, saat itu ia tidak tampil dalam show tunggal. "Jadi waktu abis New York Fashion Week First Stage ada penilaian dari pakar fashion. Nah yang saya dengar dari yang ngundang, mereka baru lihat pertama kali abaya dengan gaya masa kini," tutur Vivi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/1).

Standing Applause, Ini Penampilan Vivi Zubedi di New York Fashion Week

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#abaya

Berita Terkini